Connect with us

INTERNASIONAL

Menteri Luar Negeri Papua Nugini Soroi Marrepo Terima Delegasi Komisi I DPR RI

Published

on

JAKARTA – Pemerintah Papua Nugini secara tegas menyampaikan dukungan terhadap Papua dan Papua Barat adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Eskalasi politik yang terjadi di tanah Papua baru-baru ini diharapakan tidak membesar dan dapat diselesaikan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo secara damai dan bijaksana.

Demikian pernyataan penegasan ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Papua Nugini Soroi Marrepo saat menerima delegasi Komisi I DPR RI yang dipimpin Satya Widya Yudha di Port Moresbby, akhir pekan lalu. Anggota delegasi Komisi I lainnya adalah Evita Nursanyanti (F-PDIP) serta Sukamta dan Fraksi PKS serta didampingi Duta Besar RI untuk Papua Nugini Andriana Supandi.

“Menteri Luar Negeri Papua Nugini secara langsung menegaskan sikapnya, bahwa pemerintahannya selalu mendukung Papua dan Papua Barat adalah bagian dari NKRI. Itu clear, disampaikan langsung kepada kami delegasi DPR RI,” beber Satya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar.

Dalam pertemuan yang berlangsung sangat akrab di Kementerian Luar Negeri Papua Nugini tersebut, hadir pula Sekretaris Menlu Papua Nugini Barbara A. Age. Menlu Soroi juga mengakui bahwa beberapa waktu lalu terjadi aksi demo oleh masyarakat Papua Nugini yang menyatakan dukungan terhadap referendum bagi Papua dan Papua Barat untuk berpisah dengan NKRI.

“Bahwa demo masyarakat PND mendukung referendum Papua dan Papua Barat adalah bukan sikap pemerintah,” tandas Satya mengutip Menlu Soroi.

Dalam kesempatan tersebut, selain membicarakan isu gejolak Papua, delegasi Komisi I DPR RI juga menyinggung peningkatan kerja sama bilateral pemerintahan dan parlemen antara kedua negara.

“Hubungan baik yang sudah terjalin selama ini dibidang ekonomi dan budaya harus terus ditingkatkan, termasuk hubungan Parlemen kedua negara. Salah satunya, perlu diwujudkan adanya penerbangan langsung dari Indonesia ke PNG,” pungkas Satya. (Agung)

INTERNASIONAL

Timbulkan Banyak Masalah, ART Minta Pemerintah Evaluasi Moratorium TKI

Published

on

DUBAI – Anggota DPD RI, Abdul Rachman Thaha (ART) meminta pemerintah agar mengevaluasi kebijakan moratorium Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di beberapa Negara di Timur Tengah. Menurut ART, kebijakan pemerintah tersebut malah menimbulkan banyak masalah.

“Sebaiknya pemerintah mengevaluasi kembali moratorium TKI ke Timur Tengah karena malah muncul agen-agen yang memanfaatkan situasi dengan cara membuatkan visa turis bagi TKI, apalagi adanya kebijakan pemerintah Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) bahwanya visa turis bisa berubah menjadi visa amal (pekerja),” kata ART dalam kunjungan kerja yang berlangsung di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Dubai dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab dalam rangka Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, beberapa waktu lalu.

Untuk diketahui, ada 19 negara yang terkena moratorium TKI yang merupakan negara Timur Tengah, yakni Arab Saudi, Aljazair, Bahrain, Kuwait, Irak, Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Sudan, Qatar, Palestina, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab (UEA), Yaman, dan Yordania.

ART menyarankan, hal terpenting yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah perlu adanya perjanjian kembali dalam hal persoalan hak-hak dan perlindungan hukum bagi TKI yang berada di luar negeri.

“Terutama terkait pesoalan keterampilan bagi TKI kita yang mau di kirim ke luar negeri, perlu lagi diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya,” ujar ART.

ART menegaskan, jika pemerintah masih mempertahankan kebijakan moratorium TKI tersebut, konsekuensinya pemerintah harus menyediakan lapangan kerja yang banyak bagi rakyat Indonesia.

“konsekuensinya, lapangan kerja bagi anak bangsa harus terbuka lebar dan tersedia sebanyak-banyaknya. Tapi kalau belum mampu, maka kebijakan moratorium TKI ini sudah semestinya dicabut,” beber dia.

Selain persoalan TKI, Senator Asal Sulawesi Tengah ini juga menyoroti persoalan peluang bisnis antara Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA). ART menjelaskan bahwa peluang bisnis di UEA sangat potensial bagi pengusaha Indonesia yang mau berinvestasi di Negara tersebut, karena regulasinya mendukung untuk itu.

“Khusus persoalan bisnis sangat berpeluang buat pengusaha Indonesia yang punya keinginan untuk berinvestasi di UAE karena aturan mereka sangat terbuka buat pengusaha,” jelas ART.

Sementara kata dia, untuk Indonesia sendiri masih susah untuk menarik investor dari UEA dan Negara lainnya, karena terbentur oleh aturan yang masih tidak ramah bagi investor luar negeri.

“Mereka mau masuk ke indonesia untuk berinvestasi masih terbentur dengan berbagai aturan yang masih tumpang tindih sebaiknya pemerintah kita harus mengevaluasi kembali regulasi-regulasi yang ada tentang investasi ke negara kita sehingga para investor yang mau masuk ke negara kita jangan terlalu di persulit dengan aturan yang ada, kenapa negara mereka begitu cepat majum dikarenakan aturan-aturan yang ada di negara mereka mudah dan tidak rumit untuk berinvestasi,” jelasnya lagi.

Untuk itu, ART mendukung penuh upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan revormasi birokrasi secara radikal, terutama menyederhanakan persoalan regulasi yang selama ini masih menghambat investor asing berinvestasi di Indonesia.

“Saya mendukung penuh gebrakan Presiden Jokowi dalam memangkas regulasi yang berbelit-belit itu,” pungkas ART.[]

 

 

Continue Reading

INTERNASIONAL

Ini Alasan PKS Mengapresiasi Keberhasilan Tim Kementerian Luar Negeri RI di DK PBB

Published

on

By

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari mengapresiasi Kementerian Luar Negeri Indonesia yang berhasil mendesak Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB) untuk menegaskan status ilegal pemukiman Israel di Palestina. Desakan yang dilakukan Indonesia berupa negosiasi panjang, yang dilakukan saat Pertemuan DK PBB Palestina di New York, Rabu (20/11/2019).

“Saya sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI mengapresiasi keberhasilan lobi team Kementerian Luar Negeri Indonesia di Dewan Keamanan PBB, segala tindakan kejahatan Israel disana tidak dibenarkan sama sekali, pembangunan pemukiman di wilayahnya pendudukan Palestina dan di akui sepihak oleh Amerika jelas menohok akal sehat kita, Alhamdulillah 10 Anggota tidak tetap DK PBB masih punya hati nurani dan akal sehat, hormat kami untuk semua” Jelas Kharis dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Jum’at (22/11/2019).

Hal tersebut merupakan kali pertama setelah sekian lama Presiden DK PBB gagal diberikan mandat untuk berbicara atas nama DK terkait isu Palestina. Atas dorongan Indonesia, sepuluh anggota tidak tetap DK PBB mengeluarkan pernyataan bersama untuk menghentikan pembangunan tersebut. Setelah berhasil mendorong dikeluarkannya status ilegal dan pernyataan bersama, Indonesia juga mendesak Israel untuk menghentikan kekerasan yang telah memakan banyak korban jiwa.

Sebagai anggota DPR dari Fraksi PKS yang perduli terhadap Palestina, ia juga meminta agar Pemerintah ditanah air perlu melakukan penggalangan dana bantuan untuk meringankan beban korban serangan Israel dan menghimbau masyarakat Indonesia untk memberi bantuan material dan spiritual kepada korban serangan Israel ini melalui lembaga resmi.

“Disamping amanah konstitusi memperjuangkan kemerdekaan Palestina perlu langkah bersama menggalang solidaritas sebagai umat Islam kita harus membantu meringankan dan dengan segala daya upaya kita untuk menolong Rakyat Palestina baik material maupun moril, Pemerintah Indonesia bahu membahu bersama Rakyat Indonesia salurkan bantuan untuk Rakyat Palestina,” tutup Kharis. (DP)

Continue Reading

INTERNASIONAL

Fraksi PKS DPR Apresisi Diplomasi Indonesia yang Berhasil Mendesak DK PBB Tegaskan Status Ilegal Pemukiman Israel di Palestina

Published

on

By

Jakarta (21/11) – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengapresiasi diplomasi RI sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB yang berhasil mendesak DK PBB untuk menegaskan pemukiman Israel di Palestina berstatus Ilegal.

“Apresiasi untuk diplomat kita di PBB dibawah Duta Besar Dian Triansyah Djani yang akhirnya berhasil mendesak DK PBB berbicara dengan mandat penuh guna menegaskan status ilegal pemukiman Israel di Paleatina. Ini langkah politik yang penting untuk menjaga marwah hukum internasional tetap dihormati bangsa-bangsa,” kata Jazuli dalam keterangan tertulis.

Desakan Indonesia ini sebagai buntut dari pernyataan Amerika Serikat terbaru yang menganggap tidak ada pelanggaran hukum internasional pemukiman Israel di Palestina. Fraksi PKS sendiri lanjut Jazuli memberi reaksi keras sikap Amerika Serikat itu sebagai sikap yang menyedihkan dan preseden buruk bagi perdamaian dunia.

“Jelas-jelas kebijakan pemukiman Israel merupakan bentuk pendudukan atau aneksasi atas wilayah Palestina dan melanggar hukum internsional serta resolusi PBB. Indonesia tegas menolak karena inilah bentuk penjajahan di era modern yang masih tersisa,” tegas Anggota Komisi I DPR ini.

Fraksi PKS mendukung penuh langkah-langkah diplomasi RI untuk menggalang solidaritas Internasional untuk menghentikan agresi Israel termsuk melalui aksi boikot divestasi dan sanksi. Indonesia meminta investigasi penuh tindakan Israel dan menghukum Israel sebagai konsekuensi dari pelanggaran hukum internasional yang berulang kali dilakukannya.

“Politik luar negeri Indonesia jelas dan tegas berada di pihak Palestina. Kita mendukung penuh upaya kemerdekaan Palestina, mendesak dunia melindungi rakyat sipil Palestina dan menghentikan kebiadaban Israel,” pungkas Jazuli.

Seperti diberitakan sebelumnya  melalui pernyataan tertulis Wakil Tetap Indonesia Untuk PBB di New York Dian Triansyah Djani (21/11). Pada Pertemuan DK PBB Palestina di New York yang digelar sejak Rabu (20/11), Indonesia akhirnya berhasil mendesak DK PBB untuk menegaskan status ilegal pemukiman Israel di Palestina. Hal ini merupakan kali pertama setelah sekian lama Presiden DK PBB gagal diberikan mandat untuk berbicara atas nama DK PBB terkait isu Palestina. (J3)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending