Connect with us

INTERNASIONAL

Menteri Luar Negeri Papua Nugini Soroi Marrepo Terima Delegasi Komisi I DPR RI

Published

on

JAKARTA – Pemerintah Papua Nugini secara tegas menyampaikan dukungan terhadap Papua dan Papua Barat adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Eskalasi politik yang terjadi di tanah Papua baru-baru ini diharapakan tidak membesar dan dapat diselesaikan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo secara damai dan bijaksana.

Demikian pernyataan penegasan ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Papua Nugini Soroi Marrepo saat menerima delegasi Komisi I DPR RI yang dipimpin Satya Widya Yudha di Port Moresbby, akhir pekan lalu. Anggota delegasi Komisi I lainnya adalah Evita Nursanyanti (F-PDIP) serta Sukamta dan Fraksi PKS serta didampingi Duta Besar RI untuk Papua Nugini Andriana Supandi.

“Menteri Luar Negeri Papua Nugini secara langsung menegaskan sikapnya, bahwa pemerintahannya selalu mendukung Papua dan Papua Barat adalah bagian dari NKRI. Itu clear, disampaikan langsung kepada kami delegasi DPR RI,” beber Satya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar.

Dalam pertemuan yang berlangsung sangat akrab di Kementerian Luar Negeri Papua Nugini tersebut, hadir pula Sekretaris Menlu Papua Nugini Barbara A. Age. Menlu Soroi juga mengakui bahwa beberapa waktu lalu terjadi aksi demo oleh masyarakat Papua Nugini yang menyatakan dukungan terhadap referendum bagi Papua dan Papua Barat untuk berpisah dengan NKRI.

“Bahwa demo masyarakat PND mendukung referendum Papua dan Papua Barat adalah bukan sikap pemerintah,” tandas Satya mengutip Menlu Soroi.

Dalam kesempatan tersebut, selain membicarakan isu gejolak Papua, delegasi Komisi I DPR RI juga menyinggung peningkatan kerja sama bilateral pemerintahan dan parlemen antara kedua negara.

“Hubungan baik yang sudah terjalin selama ini dibidang ekonomi dan budaya harus terus ditingkatkan, termasuk hubungan Parlemen kedua negara. Salah satunya, perlu diwujudkan adanya penerbangan langsung dari Indonesia ke PNG,” pungkas Satya. (Agung)

INTERNASIONAL

Amanah Berjuang untuk Umat, Arsul Sani Raih Gelar Datuk dari Singapura

Published

on

By

JAKARTA – Siapa bilang Anggota Dewan yang berkantor di Senayan tak ada yang amanah lagi? Di DPR banyak anggota dewan perwakilan rakyat yang masih memiliki nurani berjuang untuk umat.

Buktinya adalah  Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (Sekjen PPP) ini Arsul Sani mendapatkan gelar datuk dari Kesultanan Singapura Riau Lingga, Sabtu (21/9/2019) lalu.

Pemberian gelar itu diharapkan agar Asrul Sani terus amanah memperjuangkan kepentingan umat. Kita doakan Arsul Sani tetap jaga diri dengan amanah usai mendapatkan gelar tersebut.

Menurut Sekretaris PPP Malaysia Datuk Zainul Arifin, pemberian gelar diberikan dalam adat istiadat Pengaruniaan Darjah Bangsawan Melayu Kesultanan Melayu Singapura – Riau Lingga di Istana Kampong Gelam Singapura.

“Beliau diberi gelar Dato Seri Wira Jasa Mahkota Temasek H Arsul Sani SH MSi WJMT. Kita berharap dengan pemberian gelar ini (Arsul Sani) bisa semakin amanah dan terus memberikan manfaat untuk semua umat,” kata Zainul seperti dikutip Antara.

Zainul mengatakan pemberian gelar tersebut diberikan bertepatan dengan Peringatan Ulang Tahun Ke-200 Kesultanan Singapura – Riau Lingga 21 Muharram 1441 H atau 21 September 2019.

“Pemberian gelar disematkan oleh Ketua Waris/Pemangku Adat-Zuriat Sultan Hussein Mohammad Shah Ibni Sultan Mahmud Riayat Shah III Istana Kampong Gelam Singapura, Tengku Mohammad Shawal Ibni Tengku Abdul Aziz,” ujar Zainul.

Sementara itu, Arsul yang memperoleh gelar kehormatan itu merasa bersyukur. Arsul berharap dengan gelar Datuk itu, dirinya bisa tetap amanah memperjuangkan kepentingan umat.

“Alhamdulillah mendapat anugerah gelar ‘Dato’ Seri Mahkota Temasek – DSMT – (Dato’ Seri) dari Kesultanan Singapura Riau Lingga di Istana Kampong Gelam, Singapura,” kata Arsul Sani seperti diposting di halaman facebook-nya.

Tak lupa pula, Arsul Sani menyampaikan terima kasih kepada Yang Mulia Pemangku Adat Kesultanan Singapura Riau Lingga. (AH)

Continue Reading

INTERNASIONAL

Ini Alasan PKS Tolak Aturan Baru Impor Daging Tak Lagi Wajib Bersertifikat Label Halal

Published

on

By

JAKARTA – Fraksi PKS protes keras atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan yang tidak lagi mewajibkan atau menghapus keharusan label halal. Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini aturan baru ini tidak benar.

“Permedag ini jelas bertentangan dengan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan produk peraturan lain karena bisa dipahami melepas tanggung jawab negara terhadap kehalalan produk yang beredar di masyarakat. Ini kemunduran luar biasa dengan semangat jaminan halal oleh negara,” katanya.

Jazuli Juwaini yang pernah memimpin Panja UU JPH ini sangat menyesalkan pasalnya Permendag yang lama (sebelum direvisi) jelas mencantumkan keharusan label halal tersebut. Lalu kenapa sekarang dihapus, apa Kemendag tidak paham konsekuensi dari aturannya atau segaja melabrak UU yang ada? Jangan pula Kemendag berdalih sudah diatur di peraturan lain, karena Kemendag dan aturannya adalah ujung tombak tata niaga produk di dalam negeri.

“Jika ada unsur kesengajaan atas nama kepentingan perdagangan, kebijakan ini jelas tidak sensitif terhadap konsumen Indonesia, bertolak belakang dengan undang-undang dan jaminan negara atas produk halal. Kemendag seharusnya makin menegaskan aturan label halal bukan malah menghapusnya dari aturan karena Kemendag adalah ujung tombak tata niaga produk yang beredar di tanah air,” tegas Jazuli.

Untuk itu, Anggota Komisi I DPR ini meminta agar isu ini tidak berkembang dan kontraproduktif lebih baik sesegera mungkin Permendag Nomor 29/2019 itu dibatalkan atau direvisi dengan kembali menegaskan aturan label halal. Dasarnya jelas bertentangan dengan undang-undang dan aturan lain yang lebih tinggi dan lebih kuat.

“Batalkan sekarang juga, jangan sampai menimbulkan keresahan di masyarakat. Jangan sampai Permendag tersebut menjadi peluang mengalirnya produk yang tidak terjamin informasi kehalalannya. Ini jelas bertentangan dengan undang-undang jaminan produk halal dan berbagai peraturan lain,” pungkas Jazuli. (J4)

Continue Reading

INTERNASIONAL

PKS Minta Dunia Turun Tangan Cegah Korban Sipil di Kashmir

Published

on

By

JAKARTA – Situasi Kashmir memanas setelah 5 Agustus 2019 India mencabut status otonomi khusus di wilayah Khasmir dan Jammu bagian India yang sudah berlangsung tujuh dekade. Hal ini menimbulkan reaksi Pakistan dan otoritas Khasmir di bagian Pakistan hingga menyebabkan pecah konflik di perbatasan India-Pakistan yang mengakibatkan 35 orang meninggal dunia dan ratusan luka-luka.

Pencabutan otonomi khusus Kasmir bagian India sendiri membuat militer dan paramiliter India merangsak masuk Kashmir, menerapkan jam malam, memblokir internet dan komunikasi luar, membatasi aktivitas warga Khasmir dan dikabarkan bertindak represif.

Merespon hal itu Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini merasa prihatin, pasalnya kondisi Kashmir yang mencekan dan menimbulkan derita masyarakat sipil khususnya wanita, orang tua dan anak-anak.

“Kita tahu konflik di Kashmir mengalami eskalasi dalam beberapa pekan ini. Minimnya akses informasi keluar karena pembatasan pemerintah India membuat kita tidak tahu persis yang terjadi di sana. Tapi dari informasi berkembang suasana mencekam dan warga Kashmir bagian India sangat tertekan akibat blokade militer/paramiliter India. Tentu kita prihatin atas kondisi ini dan meminta India stop kekerasan terhadap warga sipil,” kata Jazuli.

Menurut Anggota Komisi I DPR ini, dunia internasional khususnya PBB tidak boleh tinggal diam, demi keselamatan warga sipil harus meminta India dan Pakistan yang berkonflik atas wilayah tersebut untuk menyelesaikan masalah secara damai agar tidak timbul korban sipil akibat meluasnya konflik.

“Demikian halnya Pemerintah RI harus lebih pro aktif melihat masalah ini atas nama kemanusiaan, keselamatan, dan perlindungan warga sipil. Kepada dua negara yang berkonflik memang semestinya bersikap netral tapi atas nama kemanusiaan dan perdamaian dunia Indonesia tidak boleh tinggal diam,” tegasnya.

Untuk itu, Anggota Komisi I DPR ini meminta Menteri Luar Negeri melakukan diplomasi damai kepada India dan Pakistan agar kondisi Kashmir kembali normal dan warga sipil terlindungi. Apalagi Indonesia saat ini menjabat Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB. “Kiprah Indonesia bukan saja diuji tapi juga sangat diharapkan dalam mewujudkan perdamain dunia,” pungkas Jazuli. (J3)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending