Connect with us

HUKUM

Minta Kapolri Dicopot, ICW Disemprot Senator dari Sulteng

Published

on

JAKARTA – Anggota Komite I DPD RI, Abdul Rachman Thaha (ART) menanggapi pernyataan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencopot Idham Azis dari jabatannya sebagai Kapolri berkaitan dengan kasus Novel Baswedan.

Senator dari Sulawesi Tengah ini menilai, ICW mestinya tidak terlalu jauh memberi penilaian terhadap kinerja Polri, apalagi meminta Presiden untuk mencopot Kapolri dari jabatannya. Menurutnya, ICW tidak memiliki kapasitas untuk melakukan hal tersebut.

“Siapa itu ICW? Menurut saya ICW itu tidak perlu terlalu jauh untuk memberikan penilaian terhadap kinerja Polri karena ICW itu tidak punya kapasitas untuk memberikan penilaian terhadap lembaga negara di republik ini,” ujar ART.

ART mengatakan, masih terlalu dini untuk menghakimi kinerja Kapolri, mengingat Idham Azis baru dua bulan dilantik sebagai orang noomor satu di Institusi Polri.

“Persoalan kasus Novel baswedan saya pikir aparat kepolisian masih bekerja untuk menemukan pelaku utamanya, biarkan dulu aparat bekerja, karena kerja-kerja ini perlu sebuah dukungan-dukungan pembuktian sehingga bisa ditemukan pelakunya,” kata ART dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Menurut ART, mengungkap kasus seperti kasus Novel Baswedan bukanlah hal yang mudah seperti membalikkan telapak tangan, apalagi langsung meminta untuk mencopot Kapolri. Itu bukan sebuah solusi terbaik.

“Saya sangat paham tentang Kapolri yang baru ini saat menjadi Kapolda sulteng, bukan saya untuk membela kapolri tapi saya berbicara sebagai anggota Komite I DPD RI yang dimana Polri ini adalah mitra ruang lingkup kinerja kami,” jelas ART.

ART pun menghimbau kepada seluruh stakeholder agar tak menjastifikasi kinerja suatu lembaga atau institusi seperti Polri dengan satu kasus atau persoalan tertentu saja, tapi harus dilihat juga bagaimana perannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama ini.

“Alhamdulillah sampai hari ini persoalan keamanan masih terjaga dengan baik, saya sarankan Kapolri baru ini terus saja bekerja untuk keamananan demi bangsa, negara dan menegakkan Hukum yang sesuai dengan norma-norma di Republik ini,” tegas dia.

Ia pun mendorong Kapolri agar konsisten dengan janji-janjinya dan bekerja keras untuk menuntaskan tugas dan tanggung jawab yang diamanahi oleh negara kepadanya.

“Saya berpesan dan memberikan Support ke Kapolri baru karena sesama anak Bugis ada pepatah bugis ‘Lebbbi Moi mate e, dari pada Tuo na mappakasiri mi (Lebih baik Mati berkalang Tanah dari pada Hidup mennanggung Malu), perlihatakan kinerjamu Pak Idham terhadap bangsa dan negara ini,” tutup ART.

HUKUM

Kejagung Harus Follow The Money Kasus Jiwasraya

Published

on

By

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Kejaksaan Agung membongkar kasus korupsi di PT Jiwasraya. Mengingat kasud tersebut telah merugikan rakyat dan negara.

“Hari ini (kemarin) Komisi III DPR RI rapat kerja dengan Kejaksaan Agung, salah satu agendanya membahas mengenai persoalan kasus Jiwasraya,” kata Habib Aboe pada wartawan, Senin (20/1/2020) kemarin.

“Saya sampaikan ini pekerjaan berat untuk Jampidsus dan Jaksa Agung. Namundemikian perkara ini tentunya harus di hadapi. Apalagi hal ini menyangkut nama bangsa dan negara. Nasabah Jiwasraya bukan cuman WNI, namun 437 warga negara Korsel yang diduga mengalami kerugian hingga Rp572 miliar atau lebih dari setengah trilyun. Karenanya, ini menyangkut kepercayaan dunia internasional terhadap iklim investasi dan keuangan di Indonesia,” jelas Habib Aboe.

Habib Aboe juga mengapresiasi kerja cepat dari kejaksaan yang mencekal 13 orang keluar negeri terkait kasus ini, dan ada 5 orang yang sudah di tahan. Ini sepertinya menunjukkan keseriusan Kejaksaan Agung dalam menuntaskan kasus ini.

Menurutnya, dalam penanganan kasus korupsi biasanya dilakukan dua pola, yaitu follow the money dan tracking the decicion maker.

“Merunut siapa saja yang menjadi decicion maker atau pengambil kebijakan adalah untuk mencari siapa saja yang harus bertanggung jawab. Apakah hal ini sudah dilakukan pada kasus jiwasraya ? ada berapa pihak yang harus bertanggung jawab atas persoalan ini ? siapa saja mereka ?” tanya Habib Aboe.

“Kemudian tak kalah pentingnya melakukan follow the money hal ini diperlukan untuk mengetahui kemana saja uang itu mengalir. Ke kantong-kantong siapa saja dana Jiwasraya ini berlabuh. Apakah hal ini sudah dilakukan ? kemana saja aliran
dana jiwasraya?,” sambungnya.

Habib Aboe menjelaskan, yang paling penting untuk kejaksaan bukan sekedar menahan atau mempidanakan orang, namun membongkar modus ini sampai ke akarnya agar menjadi pembelajaran untuk bangsa ini. Lebih penting lagi, kejaksaan agung harus mampu menyelamatkan keuangan negara. Karenanya, aset aset para tersangka ini perlu di sita.

Tentunya, tegasnya,  penyitaan juga perlu dilakukan saat pengembangan kasus, siapapun yang menerima aliran dana dari Jiwasraya langsung bekukan assetnya, siapa saja para pengambil kebijakan yang terkait kasus ini, juga langsung bekukan assetnya, atau langsung lakukan penyitaan.

“Dengan demikian kita harapkan uang negara akan segera banyak diselamatkan,” pungkas Habib Aboe. (HMS)

 

Continue Reading

HUKUM

ART Apresiasi Jaksa Agung Tetapkan Tersangka Kasus Jiwasraya

Published

on

JAKARTA – Anggota Komite I DPD RI, Abdul Rachman Thaha (ART) mengapresiasi Jaksa Agung Burhanudin dalam menuntaskan skandal Jiwasraya dengan menetapkan dan menahan lima orang tersangka.

Adapun para tersangka tersebut antara lain: Hary Prasetyo (Direktur Keuangan Jiwasraya 2013-2018), Hendrisman Rahim (Direktur Utama Jiwasraya 2002-2018), Benny Tjokrosaputro (Komisaris PT Hanson International), Heru Hidayat (Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera), dan Syahmirwan (Pensiunan Jiwasraya).

“Saya sebagai Anggota Komite I DPD RI yang kebetulan bermitra dengan Kejaksaan Agung memberikan apresiasi atas penetapan lima orang tersangka tersebut,” ujar ART menanggapi penetapan lima tersangka skandal Jiwasraya oleh Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (16/1/20).

Menurut ART, penetapan tersangka atas skandal Jiwasraya tersebut merupakan bentuk komitmen dari Kejaksaan Agung dalam memberantas korupsi di Indonesia.

“Dalam hal ini, saya minta juga Kejaksaan Agung tidak boleh takut dalam menegakan hukum. Tak perlu gentar dengan hambatan, tekanan, maupun intimidasi,” tutur Senator dari Sulteng ini.

Ia pun berharap proses pengusutan kasus ini tak berhenti sampai disitu.

“Pengembangan kasus ini harus terus dilakuka dengan melakukan penyidikan lebih lanjut. Menurut saya, tidak menutup kemungkinan masih banyak yang berpotensi dijadikan sebagai tersangka, seperti pihak-pihak dari luar Jiwasraya juga yang diduga turut terlibat,” demikian ungkap ART.[]

Continue Reading

HUKUM

Alasan PKS Dukung Irjen Pol Nana Sudjana sebagai Kapolda Metro Jaya

Published

on

By

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mendukukung pengangkatan Irjen Pol Nana Sudjana menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya yang baru menggantikan Gatot Eddy. Bagi Habib Aboe, figur Nana sudah tepat menduduki jabatan itu.

“Saya mendukung Irjen Pol Nana Sudjana dimutasi menjadi Kapolda Metro Jaya yang baru menggantikan posisi Irjen Pol Gatot Eddy Pramono sangat tepat,” kata Habib Aboe pada Lintas Parlemen, Kamis (26/12/2019).

Habib Aboe menyampaikan, Polda Metro memerlukan profil seperti Irjen Nana Surdjana yang tidak banyak bicara namun banyak aksinya. Profilnya mirip dengan kapolda yang lama, kerja sangat taktis. Sehingga langkah yang diambil tidak menimbulkan kontroversi.

Ketua MKD DPR RI ini menjelaskan, latar belakang Irjend Nana Surdjana yang banyak menangani intelkam akan sangat bermanfaat untuk menjaga keamanan ibu kota.

“Beliau pernah dipercaya menjabat direktur Intelkam Polda Metro Jaya, pernah juga menjadi Analis Utama Tingkat III Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri, selain iti beliau pernah memimpin Direktorat Intelkam Polda Jateng. Kemudian beberapa kali menempati posisi di Baintelkam Polri, yang kemudian menjadi direktur Intelkam Polda Jatim,” ungkapnya.

Ketua DPP PKS ini menyebutkan, apresiasi gubernur NTB terhadap Irjen Nana adalah salah satu bukti keberhasilan beliau memimpin institusi dan menjalin hubungan dengan steakholder. Profil yang dapat berkomunikasi dengan baik kepada seluruh pihak seperti beliau ini samgay cocok memimpin polda metro, karena Jakarta di huni banyak pihak dengan berbagai dinamikanya. Karenanya kapolri tidak salah pilih menunjuk Irjen Nana sebagai Kapolda Metro.

“Harapan saya, Irjen Nana dapat melanjutkan program Pak Gatot sebelumnya. Kerja kerja bagus dari Kapolda sebelumnya harus dilanjutkan disertai dengan inovaai baru yanh dibutuhkan,” pungkasnya.

Sebelumnya, pihak IPW sebelumnya merilis analisanya tentang penunjukan Irjen Pol Nana Sudjana sebagai Kapolda Metro Jaya, menggantikan Irjen Gatot Eddy Pramono yang dipromosikan sebagai Wakapolri.

Alasan itu, Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, mengungkapkan prestasi Nana semasa di kepolisian relatif biasa dan tidak menonjol. Tapi Nana merupakan mantan Kapolresta Solo semasa Jokowi menjabat sebagai wali kota di sana. (HMS)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending