Connect with us

TEKNOLOGI

MPR Gelar Rapat Konsultasi Bersama Menkopolhukam dan Mendagri Bahas Soal Otsus Papua

Published

on

Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memimpin Rapat Konsultasi Pimpinan MPR bersama Menkopolhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian, perwakilan Panglima TNI, perwakilan Kapolri serta Forum Komunikasi dan Aspirasi MPR RI untuk Papua (For Papua). Pertemuan yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan MPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/9/2020) ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dan Hidayat Nur Wahid (secara virtual).

Dalam keterangan persnya bersama Menkopolhukam dan Mendagri usai rapat, Bamsoet menyampaikan bahwa rapat bersama tersebut membahas berbagai permasalahan seputar Papua. Yakni, MPR dan pemerintah sepakat bahwa MPR RI For Papua ke depan akan membantu pemerintah serta dilibatkan oleh pemerintah sebagai mediator antara pemerintah dengan rakyat Papua.

“Pemerintah bisa menggunakan jaringan anggota For Papua ini sebagai mediator dalam melakukan komunikasi politik dengan berbagai elemen yang ada di Papua. Terutama terkait dengan dua isu penting yakni, pertama isu soal kelanjutan dari UU Otsus. Titik tekannya adalah tata kelola dana otsus yang lebih baik ke depan dengan sasaran untuk mensejahterakan rakyat Papua. Yang kedua, isu pemekaran wilayah Papua sesuai dengan amanat UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, lanjut Bamsoet, pemerintah juga menyampaikan sedang mempersiapkan satu Inpres untuk pembangunan Papua. “Inpres tersebut akan mengintegrasikan pembangunan di Papua menjadi satu kesatuan tidak melangkah sendiri-sendiri. Dengan Inpres itu nantinya, pembangunan akan nampak nyata dan dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat Papua,” tambahnya.

Di kesempatan yang sama, Menkopolhukam Mahfud MD menjelaskan terkait dengan UU No.21 Tahun 2001 hanya akan direvisi beberapa pasal saja yakni pasal 34 yaitu tentang perpanjangan dana otsus. “Jadi dalam revisi tidak ada narasi perpanjangan otonomi khusus Papua, hanya dananya, otsus Papua tetap berlaku,” terangnya.

Pasal yang akan direvisi selanjutnya adalah pasal 76 tentang pemekaran wilayah Papua. “Rencananya memang akan dimekarkan menjadi lima wilayah, karena itu amanat UU. Yang ketiga, kami bersepakat tadi untuk mengefektifkan hubungan komunikasi satu kaukus, satu organ di MPR namanya For Papua, terdiri dari wakil-wakil rakyat asal Papua Barat dan Papua yang tergabung untuk mengkomunikasikan perbedaan-perbedaan pendapat, merekatkan kembali hubungan-hubungan yang masih belum jelas tentang berbagai isu dengan pemerintah. Saya sudah sampaikan ke Mendagri untuk menindaklanjutinya, dibuat secara resmi untuk dilaksanakan,” paparnya. (dwi)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

TEKNOLOGI

Dewan Syura PKB Minta Tim Bedas kerja Keras Memenangkan Dadang-Syahrul

Published

on

By

Bandung — Menjelang pencoblosan Pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2020 Dewan Syuro DPP PKB, KH. Maman Imanulhaq, meminta Tim Bedas, untuk bekerja keras memaksimalkan semua potensi untuk memenangkan paslon nomor urut 3, HM. Dadang Supriatna dan H. Sahrul Gunawan dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Bandung.

Arahan tersebut disampaikan Anggota DPR RI FPKB yang akrab disapa Kang Maman itu pada pertemuan terbatas dengan Tim Relawan Bedas pada Minggu (29/11) di Bandung.

“Kita tidak boleh lengah. Optimalkan semua potensi untuk meraih simpati masyarakat agar memilih Dadang-Syahrul,” tegasnya.

Masa injuri time ini sangat menentukan. Banyak masa mengambang yang belum menentukan pilihan.

Walau sudah ada yang menetapkan pilihan namun kemungkinan berubah pilihan di detik-detik akhir menjelang pencoblosan.

“Maksimalkan pemilih mengambang agar mayoritas masyarakat bisa kita tarik untuk memilih Dadang-Syahrul,” papar Kang Maman sambil meneriakan yel, “Kalau Bandung ingin maju, pilih nomer Tilu (tiga), ingin cerdas? Pilih Bedas.”

Kang Maman meminta Tim Bedas untuk terus bergerak meyakinkan pemilih untuk datang di TPS, memilih Dadang-Syahrul, dan mengawal suara sampai yakit bahwa pasangan ini dilantik jadi Bupati wakil Bupati Bandung.

“Pastikan semua pendukung Bedas terdaftar, pastikan datang ke TPS dan pastikan mencoblos nomor 3,” ujar tokoh Nasional asal Majalengka ini.

Kunjungan Kang Maman di Bandung merupakan rangkaian Safari Politiknya di Jawa Barat, setelah sebelumnya ia turun langsung memompa semangat Timses Paslon yg diusung PKB di Indramayu, Karawang, Sukabumi dan Cianjur. ⁩

Dampak terbesar yang ditimbulkan wabah kolektif adalah trauma sosial dan kelembaman untuk melakukan perubahan. Ada masyarakat yang tertutup menarik diri, dan ada yang menggunakan momentum ini untuk transformasi budaya. (MM)

Continue Reading

TEKNOLOGI

‘Seni Budaya dan Tari Daerah Itu Kekayaan yang Ada di Dalam Negeri’

Published

on

By

LUMAJANG – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB Drs HM Syaiful Bahri Anshori, MP meminta seluruh elemen menjaga kepunahan warisan leluhur aneka budaya seni dan tari di Indonesia. Itu disampaikan Syaiful saat merangkul tari Jaranan dalam opening seminar daring di era Pandemi bersama Kemkominfo dan BAKTI di kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Sabtu (28/11/2020) malam. 

Menurut Syaiful pelestarian budaya Indonesia sangat penting, mengingat seni budaya dan tari di daerah merupakan kekayaan kesenian yang ada di negeri ini. Seni budaya dan tari juga sebagai perekat penghibur masyarakat.

“Kesenian tari lokal saya sengaja hadirkan di seminar daring ini sebagai bentuk pelestarian, kalau kita cuek ini berarti ancaman kehilangan kesenian daerah,” kata Syarif pada wartawan usai acara seminar.

Syarif yang juga alumi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (IKA SUKA), mengungkapkan  penguatan seni tari budaya daerah bukan kali pertama ini dirinya gelar. Ia sengaja undang di setiap kegiatan di daerah pemilihan (Dapil)  baik di kabupaten Lumajang maupun di kabupaten Jember.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi) ini berpesan, jangan sesekali melupakan budaya dan seni yang di sekitarkan. Alasan itu, ia selalu tampilkan di setiap acara. 

“Kita harus jaga, kalau bukan kita siapa lagi tetap melestarikannya,” terang pria asal kabupaten Jember ini.  

“Dan tarian khas daerah kabupaten selalu saya hadirkan baik seminar, sosialisasi 4 Pilar ataupun kegitan lainnya,” tegas Syaiful yang pernah menjabat Ketua Umum PMII ini. 

Sementara itu, pada kesempatan yang sama Ketua komunitas kesenian tari Jaranan Tini Riati di desa Sidomulyo, kecamatan Pronojiwo, Lumajang menjelaskan bahwa tarian ini merupakan peninggalan sejarah kerajaan Majapahit dan keberadaannya masih ada disebagian daerah selatan di pulau Jawa.

“Tari Jaranan ini terdiri dari tari Jatil, Celeng, Barong Cokot dan Barong Nogoan yang berkembang sejak jaman Majapahit. Untuk saat ini masih berkembang di selatan pulau Jawa, khususnya di Lumajang berkembang di bagian selatan yaitu kecamatan Pronojiwo,” kata Tini.

Tini mengucapkan terimkasih kepada Syaiful Bahri Anshori selaku Anggota DPR yang terus ikut melestarikan budaya lokal. Selain itu, ia merasa bangga bisa menghibur masyarakat meskipun melalui internet.

“Saya berharap penguatan terus dilakukan oleh wakil rakyat terlebih pemegang kebijakan di pemerintahahan,” harap Tini. (SA) 

Continue Reading

TEKNOLOGI

Pemerintah Didesak Buat Skala Prioritas PMN untuk BUMN

Published

on

By

JAKARTA – Pengucuran dana penyertaan modal negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), semestinya lebih selektif dan memprioritaskan pada hal-hal yang strategis. Selain membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), PMN yang tidak selektif berpotensi merugikan negara.

Anggota Komisi VI dari Fraksi PKS, Amin mendesak pemerintah untuk menetapkan skala prioritas dalam penyuntikan dana PMN untuk BUMN. Ia juga mendesak agar ada evaluasi yang terukur yang dilakukan lembaga independen yang memiliki reputasi bagus bagi setiap BUMN penerima PMN.

“Evaluasi penting agar pengelola BUMN bertanggung jawab atas setiap rupiah dana PMN yang diterima. Bagaimana BUMN mau mandiri dan go internasional jika masih selalu membebani APBN,” tegas Amin.

Potensi kerugian yang dimaksud Amin didasarkan pada fakta bahwa dana rakyat yang disuntikkan ke BUMN tidak sebanding dengan deviden yang diterima negara dari BUMN. Fakta lainnya, mayoritas BUMN yang selama ini menerima suntikan dana PMN kinerjanya tidak membaik bahkan masih tetap rugi.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dalam 10 tahun terakhir, yaitu 2010-2019, total hasil investasi yang diperoleh pemerintah dalam bentuk deviden sekitar Rp174 triliun atau Rp17,4 triliun per tahun.

Sementara itu, nilai aset BUMN pada 2019 sekitar Rp8.000 triliun, atau rata-rata sekitar Rp5.000 triliun sepanjang periode 2010-2019. Dengan demikian, kemampuan aset tambun itu dalam menghasilkan laba bagi pemerintah dalam bentuk dividen hanya 0,36% per tahun.

“Tingkat pengembalian tersebut tentu saja sangat kecil. Padahal, masih ada dana lain yang digelontorkan oleh pemerintah selain penyertaan modal, yaitu pinjaman,” ungkap Amin.

Terlebih APBN saat ini dan diperkirakan hingga beberapa tahun ke depan mengalami defisit yang cukup besar. Hingga akhir Agustus lalu, defisit APBN 2020 sudah mencapai Rp500,5 triliun. Padahal mulai September hingga Desember tahun 2020 pemerintah membutuhkan utang Rp530 T untuk menambal defisit tahun ini.

Bukan hanya itu, dilansir dari laman resmi Kementerian Keuangan, keseimbangan primer hingga 31 Agustus 2020 sudah minus Rp303,99 triliun. Keseimbangan primer adalah jumlah pendapatan dikurangi jumlah belanja diluar pembayaran bunga utang. Dengan demikian untuk membayar bunga utang lama pemerintah terpaksa menggunakan utang baru alias tutup lubang gali lubang.

Terkait prioritas BUMN mana saja yang diberikan PMN, menurut Amin setidaknya menyangkut tiga sektor, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, dan penguatan ekonomi rakyat. Amin menyontohkan Permodalan Nasional Madani (PNM), BUMN yang menyalurkan pembiayan untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Berdasarkan rilis PNM tahun 2020, BUMN tersebut menyalurkan dana yang dibutuhkan UMKM hingga Rp7,65 triliun lewat pembiayaan program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera. BUMN lainnya yang juga menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit UMKM adalah perusahaan penjaminan PT Jamkrindo dan PT Askrindo (Persero) sebagai anak usaha dari PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI). (A3)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending