Connect with us

TEKNOLOGI

Mukhtarudin: Kita Tetap Harus Waspada Kebangkitan Paham Ideologi Komunis

Published

on

JAKARTA – Ketua DPP Partai Golkar Mukhtarudin menilai Rancangan Undang-undangHaluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang telah ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR RI sebagai solusi berbangsa bernegara. Mengingat HIP sebagai penguat Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.

“Perlu saya sampaikan bahwa, RUU itu justru akan memperkuat Pancasila sebagai ideologi bangsa,” kata Mukhtarudin pada Bela Rakyat, Sabtu (30/5/2020).

Menurut Mukhtarudin, dengan semakin kuatnya ideologi Pancasila maka akan menjamin tidak akan tumbuh dan berkembangnya ideologi Komunis di Indonesia, karena sangat jelas Pancasila sangat bertolak belakang dgn ideologi komunis.

“Semakin baik pengamalan ideologi Pancasila maka semakin membuat ideologi komunis (PKI) tidak ada tempat di bumi Indonesia. Banyak kalangan yang menyoroti TAP MPRS XXV/MPRS/1966 tidak dimasukkan dalam RUU tersebut, perlu saya sampaikan bahwa TAP MPRS XXV/MPRS/1966 tersebut merupakan payung hukum yang menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dgn RUU HIP,” jelasnya.

Mukhtarudin menyampaikan, TAP MPRS maupun RUU HIP, merupakan satu kesatuan hukum yang tak terpisahkan dan saling kenguatkan dan merupakan pedoman, pegangan bangsa Indonesia dalam rangka implimentasi ideologi Pancasila.

“TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 masih berlaku hingga sekarang dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga kita tak perlu khawatir PKI bakal bangkit lagi,” ujar Anggota Komisi VI DPR RI ini.

Ia menegaskan, larangan mengembangkan paham komunisme juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan Dengan kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Undang-undang tersebut memuat larangan menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, dengan ancaman pidana penjara dua belas tahun sampai dengan 20 tahun penjara.

Dengan demikian, lanjutnya, tidak ada ruang bagi PKI untuk kembali bangkit kembali. Jika RUU HIP ini sudah diundangkan, maka akan punya tiga payung hukum yang saling menguatkan dalam rangka menjaga tidak tumbuh dan berkembangnya ideologi komunis (PKI) di Negara Indonesia. Ketiga payung hukum tersebut adalah : TAP MPRS nomor XXV/MPRS/1966, UU nomor 27 tahun 1999 dan UU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

“Kita tetap harus waspada terhadap kebangkitan paham ideologi komunis (PKI), semua elemen bangsa pasti akan bersatu dan melawan jika komunisme kembali bangkit,” terangnya.

Untuk itu, Politisi asal Kalimantan Tengah ini meminta masyarakat tetap waspada terhadap kebangkitan paham PKI. Namun jangan berlebihan. Ia mengingatkan, jangan sampai kekhawatiran kita berlebihan.

“Tapu itu harus disikapi secara rasional dan komprehensif, dan jangan sampai isu bangkitnya paham komunis (PKI) dimanfaatkan dan ditunggangi oleh pihak / kelompok yang ingin menyebarkan paham ideologi kelompoknya yang bertentangan dengan ideologi Pancasila,” pungkasnya. (HMS)

TEKNOLOGI

Bamsoet: Hadapi Krisis Global, Saatnya Kembali ke Ekonomi Pancasila

Published

on

By

BOGOR – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan, akibat pandemi Covid 19 dunia seperti menuju kebangkrutan massal. Sistem ekonomi dunia terkoreksi. Virus Covid-19 bukan hanya menciptakan krisis kesehatan, ekonomi, sosial, dan politik, melainkan juga menciptakan krisis bagi globalisasi akibat hantaman keras terhadap liberalisasi dan kapitalisme. Hal ini menjadi peluang bagi negara dengan kekayaan sumber daya alam melimpah seperti Indonesia untuk menegakan kedaulatannya di bidang ekonomi, tak melulu bergantung pada globalisasi.

“Inilah waktunya Indonesia kembali kepada sistem ekonomi Pancasila warisan founding fathers dari mulai Soekarno – Hatta, yang kemudian dilanjutkan para ekonom seperti Emil Salim, Mubyarto, Dawam Rahardjo, hingga kini Didin S Damanhuri dan Erani Yustika. Sebagai sebuah sistem ekonomi yang khas dan genuine, Ekonomi Pancasila dijabarkan dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 sebagai perwujudan dari sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” ujar Bamsoet saat menjadi keynote Speaker Seminar dan Bedah Buku ‘Ekonomi Pancasila dalam Pusaran Globalisasi’, kerjasama MPR RI, Institut Pertanian Bogor (IPB), dan IPB Press, di Bogor, Sabtu (20/6/20).

Turut serta antara lain Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Rektor IPB Arif Satria, Rektor UI Ari Kuncoro, Wakil Rektor IPB Erika Budiarti Lakoni, Guru Besar UGM Mudrajat Kuncoro, Guru Besar IPB Didin S Damanhuri, Dekan Fakultas Ekonomi dan Managemen IPB Nunung Nuryantono, Staf Khusus Presiden Arif Budimanta, Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad, serta Ekonomi Senior INDEF Ahmad Erani Yustika.

Mantan Ketua DPR RI ini menjabarkan, para pendiri bangsa secara tegas merumuskan sistem perekonomian nasional Indonesia bukanlah sistem ekonomi sosialis, di mana negara menjadi dominan sebagai pelaku ekonomi. Bukan pula ekonomi kapitalis, dimana individu dan pasar menjadi dominan menentukan perilaku ekonomi.

“Sistem Ekonomi kita adalah Ekonomi Pancasila, yakni pengelolaan ekonomi negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, yang mengedepankan religiusitas, humanitas, nasionalitas, demokrasi, dan keadilan sosial. Sebagaimana etika ekonomi dan bisnis yang diatur dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa,” urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menegaskan, cara-cara mengelola perekonomian negara yang bersifat etatisme, kolusi penguasa-pengusaha, dan perilaku monopolistik tidak sesuai dengan etika kehidupan berbangsa. Cara seperti ini berdampak negatif terhadap kesejahteraan sosial dan melukai nilai keadilan sosial.

“Untuk mempertegas politik ekonomi nasional yang berkeadilan sesuai tuntutan reformasi, maka MPR RI menerbitkan dua Ketetapan. Pertama, Ketetapan Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Sebagai arah kebijakan, stategi dan pelaksanaan pembangunan sistem perekonomian nasional yang kuat dan lebih memberikan kesempatan, dukungan dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional,” tutur Bamsoet.

Kedua, lanjut Dewan Pakar KAHMI ini, Ketetapan MPR RI Nomor IX MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Sebagai landasan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

“Namun pada prakteknya, pembangunan ekonomi sering kali tidak konsisten. Kerapkali dijumpai kecenderungan bersikap terlalu pragmatis di setiap era pemerintahan, sehingga landasan idiil dan landasan konstitusional dilupakan. Tak jarang karena alasan mengejar pertumbuhan ekonomi kita justru mengorbankan pemerataan. Efeknya lahirlah ekonomi konglomerasi yang diikuti ekploitasi sumber daya alam,” papar Bamsoet.

Akibatnya, lanjut Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini, kesenjangan sosial dan ekonomi masih sangat tinggi. Sebagai contoh, kesenjangan dalam penguasaan tanah, yang sangat timpang. Pada satu sisi satu orang atau satu kelompok menguasai ratusan ribu hektar atau bahkan jutaan hektar tanah. Tetapi pada sisi lain jutaan petani hanya memiliki rata rata 0,3 hektar saja dan bahkan lebih banyak lagi yang tidak memiliki tanah.

“Para pejabat baik di tingkat pusat maupun daerah lebih condong berpihak pada para pengusaha besar dengan berbagai motivasi jangka pendek untuk kepentingan personal atau kelompok. Sehingga kelompok ekonomi bawah maupun kecil yang seharusnya menjadi prioritas justru tertinggal sama sekali di belakang,” tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menilai, jika sistem yang kontradiksi dalam demokrasi politik dan demokrasi ekonomi ini terus terjadi, maka masalah kesejahteraan sosial sangat sulit diwujudkan. Ketidakadilan dan kesenjangan ekonomi akan terus berjalan sehingga semakin jauh dari Pancasila dan cita-cita kemerdekaan bangsa.

“Tantangan terbesar Ekonomi Pancasila semata bukan hanya pada globalisasi, melainkan pada mental dan kualitas pejabatnya. Sebagus apapun konsep tatanan perekonomian tak akan membuahkan hasil maksimal jika dijalankan oleh para pejabat yang tak memiliki semangat nasionalisme dan berjiwa Pancasila,” ujar Bamsoet.

Seperti diketahui, lanjut Bamsoet di sektor pangan kondisi kedaulatan pangan Indonesia tampak mulai memprihatinkan sejak 2010. Sejak 2010 – 2013, setiap tahun Indonesia mengimpor 1,5 juta ton garam (50 persen kebutuhan garam nasional), 70 persen kebutuhan kedelai nasional, 12 persen kebutuhan jagung, 15 persen kebutuhan kacang tanah, 90 persen kebutuhan bawang putih, 30 persen konsumsi daging sapi nasional, 70 persen kebutuhan susu, dan impor buah serta sayuran yang terus meningkat.
Kondisi ini terus memburuk sehingga pada tahun 2017/2018 misalnya, Indonesia sudah menjadi importir gula terbesar dunia (4,45 juta ton) menggesar China (4,2 juta ton). Kondisi impor pangan yang lain juga tidak menunjukkan adanya perubahan yang berarti.

Saat ini, jelas Bamsoet, kondisi keuangan Indonesia dan juga banyak negara dunia lainnya sedang mengalami hantaman keras. Bisa dilihat dari penerimaan pajak yang terpukul, per April 2020 turun 3,1 persen menjadi Rp 376,3 triliun dengan defisit APBN mencapai Rp 74,5 triliun. Total hutang kita juga tak sedikit. Per April 2020, tercatat mencapai Rp 5.172,48 triliun yang terdiri dari Rp 4.338,44 triliun atau 83,9 persen dari Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp 834,04 triliun atau 16,1 persen berasal dari pinjaman luar dan negeri. Dimana Rp 9,92 triliun berasal dari pinjaman dalam negeri dan Rp 824,12 triliun dari pinjaman luar negeri.

Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini, dalam banyak pembahasan tentang sistem perekonomian Indonesia, disebutkan bahwa Indonesia memiliki sistem ekonomi tersendiri di luar sistem ekonomi besar dunia yang berlaku di banyak negara: Kapitalisame dan Sosialisme. Sistem perekonomian Indonesia adalah sebuah sistem khas dan genuine dirancang oleh para pendiri bangsa, yang merupakan “jalan ketiga” (the third way), dan bukan menjadi jalan tengah dari dua ideologi besar tersebut.

“Sistem perekonomian nasional, secara yuridis konstitusional sesungguhnya telah diatur secara tegas dalam konstitusi kita. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan perwujudan dari sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. The founding fathers, secara tegas merumuskan sistem perekonomian nasional kita bukanlah sistem ekonomi sosialis, di mana negara menjadi dominan sebagai pelaku ekonomi, dan bukan pula negara dengan sistem ekonomi kapitalis, dimana individu dan pasar menjadi dominan menentukan perilaku ekonomi,” pungkas Bamsoet. (Dwi)

Continue Reading

TEKNOLOGI

Hermanto Desak Pemerintah agar Lakukan Reboisasi Hutan secara Efektif

Published

on

By

PADANG – Anggota Komisi IV Hermanto menilai pemerintah lalai dalam menjaga kelestarian hutan yang menjadi habitat hewan langka yang mulai punah dan dilindungi undang-undang. Kawasan hutan itu semakin sempit dan akibatnya hewan langka tersebut sering kali memasuki perkampungan dan meresahkan warganya.

“Terakhir belum lama ini, dengan menggunakan perangkap, warga menangkap satu dari tiga ekor harimau Sumatera yang terlihat berkeliaran di Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Binatang buas itu akan punah seperti halnya harimau Jawa apabila tidak dilakukan perlindungan dan pengawasan yang ketat terhadap hutan yang menjadi habitat hidup binatang buas tersebut,” papar Hermanto kepada wartawan.

Hermanto minta Pemerintah agar mengembalikan harimau yang ditangkap oleh warga tersebut ke habitat aslinya.

“Namun sebelum dilepas, harimau tersebut terlebih dahulu harus dipulihkan kondisinya agar bisa bertahan hidup di habitat aslinya,” ucap legislator dari FPKS ini.

Lebih jauh Hermanto mendesak Pemerintah agar melakukan reboisasi hutan secara efektif.

“Juga pengawasan serta penindakan tegas terhadap pelaku illegal logging dan pemburu hewan langka di Sumatera, khususnya di Sumatera Barat,” tuturnya.

“Hutan di kawasan Sumatera Barat dan sekitarnya, belakangan ini mengalami penggundulan akibat aktivitas illegal logging dan penambangan,” pungkas legislator dari dapil Sumbar 1 ini. (joko)

Continue Reading

TEKNOLOGI

PKS Keukeuh Suarakan Tolak RUU HIP

Published

on

By

JAKARTA – Ketua DPP PKS Habib Aboe Alhabsyi sangat mengapresiasi maklumat Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia dan Provinsi No Nomor : Kep-1240/DP-MUI/VI/2020.

Menurut Habib Aboe, pada pokok pikiran para Ulama di MUI menyampaikan bahwa RUU HIP telah mendistorsi substansi dan makna nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD Tahun 1945.

Sebenarnya ini sangat sejalan dengan kekhawatiran PKS selama ini, karenanya PKS keukeuh menyuarakan penolakan terhadap RUU HIP, kata Habib Aboe pada wartawan, Ahad (14/6/2020) kemarin.

Alhamdulillah, kami sangat bersyukur, suara para Ulama sejalan dengan suara PKS. Tentunya ini akan menambah spirit untuk kami, ini menjadi energi tambahan untuk lebih lantang menyuarakan pelarangan komunisme di Indonesia, utamanya dalam RUU HIP.

Bagi Habib Aboe, pancasila adalah nilai mati, kita bersama Ulama akan mengawal pancasila sebagai ideologi bangsa. Dan tentunya kita tidak ingin mengulang sejarah, ketika para Ulama kita dibantai oleh PKI.

Oleh karenanya jika ada RUU HIP, sudah menjadi kewajiban kita memasukkan TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 sebagai salah satu sumber rujukan, terangnya.

Seperti diwartakan, MUI menolak seluruh isi Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Bagi MUI, RUU itu tidak dibutuhkan untuk saat ini khususya dibahas saat masyarakat menghadapi pandemi Covid-19 selama ini.

Hal itu disampaikan, Wakil Ketua Umum MUI KH Muhyiddin Junaidi. Muhyiddin menilai, sesungguhnya RUU HIP itu tidak dibutuhkan saat ini saat negara sedang berupaya maksimal mengatasi masalah pandemi Covid-19 ini. Untuk itu, ia mengusulkan semua draft RUU HIP itu ditunda pembahasannya.

“Kemudian kita fokus pada upaya penyelamatan bangsa dan rakyat dari virus ini,” tegas KH Muhyiddin seperti dikutip Republika, Ahad (14/6/2020) kemarin. (HMS)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending