Connect with us

TEKNOLOGI

Mukhtarudin: Kita Tetap Harus Waspada Kebangkitan Paham Ideologi Komunis

Published

on

JAKARTA – Ketua DPP Partai Golkar Mukhtarudin menilai Rancangan Undang-undangHaluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang telah ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR RI sebagai solusi berbangsa bernegara. Mengingat HIP sebagai penguat Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.

“Perlu saya sampaikan bahwa, RUU itu justru akan memperkuat Pancasila sebagai ideologi bangsa,” kata Mukhtarudin pada Bela Rakyat, Sabtu (30/5/2020).

Menurut Mukhtarudin, dengan semakin kuatnya ideologi Pancasila maka akan menjamin tidak akan tumbuh dan berkembangnya ideologi Komunis di Indonesia, karena sangat jelas Pancasila sangat bertolak belakang dgn ideologi komunis.

“Semakin baik pengamalan ideologi Pancasila maka semakin membuat ideologi komunis (PKI) tidak ada tempat di bumi Indonesia. Banyak kalangan yang menyoroti TAP MPRS XXV/MPRS/1966 tidak dimasukkan dalam RUU tersebut, perlu saya sampaikan bahwa TAP MPRS XXV/MPRS/1966 tersebut merupakan payung hukum yang menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dgn RUU HIP,” jelasnya.

Mukhtarudin menyampaikan, TAP MPRS maupun RUU HIP, merupakan satu kesatuan hukum yang tak terpisahkan dan saling kenguatkan dan merupakan pedoman, pegangan bangsa Indonesia dalam rangka implimentasi ideologi Pancasila.

“TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 masih berlaku hingga sekarang dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga kita tak perlu khawatir PKI bakal bangkit lagi,” ujar Anggota Komisi VI DPR RI ini.

Ia menegaskan, larangan mengembangkan paham komunisme juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan Dengan kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Undang-undang tersebut memuat larangan menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, dengan ancaman pidana penjara dua belas tahun sampai dengan 20 tahun penjara.

Dengan demikian, lanjutnya, tidak ada ruang bagi PKI untuk kembali bangkit kembali. Jika RUU HIP ini sudah diundangkan, maka akan punya tiga payung hukum yang saling menguatkan dalam rangka menjaga tidak tumbuh dan berkembangnya ideologi komunis (PKI) di Negara Indonesia. Ketiga payung hukum tersebut adalah : TAP MPRS nomor XXV/MPRS/1966, UU nomor 27 tahun 1999 dan UU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

“Kita tetap harus waspada terhadap kebangkitan paham ideologi komunis (PKI), semua elemen bangsa pasti akan bersatu dan melawan jika komunisme kembali bangkit,” terangnya.

Untuk itu, Politisi asal Kalimantan Tengah ini meminta masyarakat tetap waspada terhadap kebangkitan paham PKI. Namun jangan berlebihan. Ia mengingatkan, jangan sampai kekhawatiran kita berlebihan.

“Tapu itu harus disikapi secara rasional dan komprehensif, dan jangan sampai isu bangkitnya paham komunis (PKI) dimanfaatkan dan ditunggangi oleh pihak / kelompok yang ingin menyebarkan paham ideologi kelompoknya yang bertentangan dengan ideologi Pancasila,” pungkasnya. (HMS)

TEKNOLOGI

Pemerintah Didesak Buat Skala Prioritas PMN untuk BUMN

Published

on

By

JAKARTA – Pengucuran dana penyertaan modal negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), semestinya lebih selektif dan memprioritaskan pada hal-hal yang strategis. Selain membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), PMN yang tidak selektif berpotensi merugikan negara.

Anggota Komisi VI dari Fraksi PKS, Amin mendesak pemerintah untuk menetapkan skala prioritas dalam penyuntikan dana PMN untuk BUMN. Ia juga mendesak agar ada evaluasi yang terukur yang dilakukan lembaga independen yang memiliki reputasi bagus bagi setiap BUMN penerima PMN.

“Evaluasi penting agar pengelola BUMN bertanggung jawab atas setiap rupiah dana PMN yang diterima. Bagaimana BUMN mau mandiri dan go internasional jika masih selalu membebani APBN,” tegas Amin.

Potensi kerugian yang dimaksud Amin didasarkan pada fakta bahwa dana rakyat yang disuntikkan ke BUMN tidak sebanding dengan deviden yang diterima negara dari BUMN. Fakta lainnya, mayoritas BUMN yang selama ini menerima suntikan dana PMN kinerjanya tidak membaik bahkan masih tetap rugi.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dalam 10 tahun terakhir, yaitu 2010-2019, total hasil investasi yang diperoleh pemerintah dalam bentuk deviden sekitar Rp174 triliun atau Rp17,4 triliun per tahun.

Sementara itu, nilai aset BUMN pada 2019 sekitar Rp8.000 triliun, atau rata-rata sekitar Rp5.000 triliun sepanjang periode 2010-2019. Dengan demikian, kemampuan aset tambun itu dalam menghasilkan laba bagi pemerintah dalam bentuk dividen hanya 0,36% per tahun.

“Tingkat pengembalian tersebut tentu saja sangat kecil. Padahal, masih ada dana lain yang digelontorkan oleh pemerintah selain penyertaan modal, yaitu pinjaman,” ungkap Amin.

Terlebih APBN saat ini dan diperkirakan hingga beberapa tahun ke depan mengalami defisit yang cukup besar. Hingga akhir Agustus lalu, defisit APBN 2020 sudah mencapai Rp500,5 triliun. Padahal mulai September hingga Desember tahun 2020 pemerintah membutuhkan utang Rp530 T untuk menambal defisit tahun ini.

Bukan hanya itu, dilansir dari laman resmi Kementerian Keuangan, keseimbangan primer hingga 31 Agustus 2020 sudah minus Rp303,99 triliun. Keseimbangan primer adalah jumlah pendapatan dikurangi jumlah belanja diluar pembayaran bunga utang. Dengan demikian untuk membayar bunga utang lama pemerintah terpaksa menggunakan utang baru alias tutup lubang gali lubang.

Terkait prioritas BUMN mana saja yang diberikan PMN, menurut Amin setidaknya menyangkut tiga sektor, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, dan penguatan ekonomi rakyat. Amin menyontohkan Permodalan Nasional Madani (PNM), BUMN yang menyalurkan pembiayan untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Berdasarkan rilis PNM tahun 2020, BUMN tersebut menyalurkan dana yang dibutuhkan UMKM hingga Rp7,65 triliun lewat pembiayaan program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera. BUMN lainnya yang juga menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit UMKM adalah perusahaan penjaminan PT Jamkrindo dan PT Askrindo (Persero) sebagai anak usaha dari PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI). (A3)

Continue Reading

NASIONAL

‘Mari Jaga Keutuhan NKRI dengan Menahan Diri Mempersonalisasi Pancasila’

Published

on

By

SIJUNGJUNG – Anggota MPR RI Hermanto menyebutkan ada pihak yang selalu melakukan personalisasi Pancasila.

Nilai-nilai Pancasila disesuaikan dengan ukuran personal yang bersifat subyektif. Tafsir nilai-nilai Pancasila yang benar hanya berdasarkan pendapatnya.

“Seolah-olah hanya dia yang Pancasialis, yang lain tidak Pancasilais. Tidak boleh demikian. Hal ini akan menimbulkan kegaduhan dan bisa mengancam keutuhan NKRI,” papar Hermanto dihadapan peserta kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR di Aula Utama Wisma Keluarga, Muaro, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat belum lama ini.

Hadir sebagai peserta dalam kegiatan tersebut 3 anggota DPRD Kabupaten Sijunjung Syofian Hendri, Antonio Oksa Mursil dan Hendri Susanto.

Kalau Pancasila ditafsirkan menurut kehendak personal, kata Hermanto, maka jelas akan ada perbedaan.

“Pihak yang melakukan personalisasi Pancasila secara tidak langsung telah menggunakan Pancasila untuk membelah bangsa,” tandas legislator dari FPKS MPR ini.

“Padahal, Pancasila itu konsensus Bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pemersatu Bangsa Indonesia,” tambahnya.

Lebih jauh Hermanto mengingatkan agar jangan benturkan Pancasila dengan agama. Masalah itu sudah selesai.

“Pancasila sudah final. Apalagi untuk orang Sumatera Barat, ” ujarnya.

Menurutnya, tugas kita saat ini adalah berupaya melakukan internalisasi dan objektivikasi lalu mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

“Mari kita jaga keutuhan NKRI dengan menahan diri dari mengeluarkan pernyataan yang mengandung personalisasi Pancasila,” pungkas legislator dari Dapil Sumbar I ini. (joko)

Continue Reading

TEKNOLOGI

MPR Gelar Rapat Konsultasi Bersama Menkopolhukam dan Mendagri Bahas Soal Otsus Papua

Published

on

By

Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memimpin Rapat Konsultasi Pimpinan MPR bersama Menkopolhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian, perwakilan Panglima TNI, perwakilan Kapolri serta Forum Komunikasi dan Aspirasi MPR RI untuk Papua (For Papua). Pertemuan yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan MPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/9/2020) ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dan Hidayat Nur Wahid (secara virtual).

Dalam keterangan persnya bersama Menkopolhukam dan Mendagri usai rapat, Bamsoet menyampaikan bahwa rapat bersama tersebut membahas berbagai permasalahan seputar Papua. Yakni, MPR dan pemerintah sepakat bahwa MPR RI For Papua ke depan akan membantu pemerintah serta dilibatkan oleh pemerintah sebagai mediator antara pemerintah dengan rakyat Papua.

“Pemerintah bisa menggunakan jaringan anggota For Papua ini sebagai mediator dalam melakukan komunikasi politik dengan berbagai elemen yang ada di Papua. Terutama terkait dengan dua isu penting yakni, pertama isu soal kelanjutan dari UU Otsus. Titik tekannya adalah tata kelola dana otsus yang lebih baik ke depan dengan sasaran untuk mensejahterakan rakyat Papua. Yang kedua, isu pemekaran wilayah Papua sesuai dengan amanat UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, lanjut Bamsoet, pemerintah juga menyampaikan sedang mempersiapkan satu Inpres untuk pembangunan Papua. “Inpres tersebut akan mengintegrasikan pembangunan di Papua menjadi satu kesatuan tidak melangkah sendiri-sendiri. Dengan Inpres itu nantinya, pembangunan akan nampak nyata dan dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat Papua,” tambahnya.

Di kesempatan yang sama, Menkopolhukam Mahfud MD menjelaskan terkait dengan UU No.21 Tahun 2001 hanya akan direvisi beberapa pasal saja yakni pasal 34 yaitu tentang perpanjangan dana otsus. “Jadi dalam revisi tidak ada narasi perpanjangan otonomi khusus Papua, hanya dananya, otsus Papua tetap berlaku,” terangnya.

Pasal yang akan direvisi selanjutnya adalah pasal 76 tentang pemekaran wilayah Papua. “Rencananya memang akan dimekarkan menjadi lima wilayah, karena itu amanat UU. Yang ketiga, kami bersepakat tadi untuk mengefektifkan hubungan komunikasi satu kaukus, satu organ di MPR namanya For Papua, terdiri dari wakil-wakil rakyat asal Papua Barat dan Papua yang tergabung untuk mengkomunikasikan perbedaan-perbedaan pendapat, merekatkan kembali hubungan-hubungan yang masih belum jelas tentang berbagai isu dengan pemerintah. Saya sudah sampaikan ke Mendagri untuk menindaklanjutinya, dibuat secara resmi untuk dilaksanakan,” paparnya. (dwi)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending