Connect with us

POLITIK

NasDem Diminta Tak Abaikan Kedaulatan Rakyat dalam Menetapkan Calon Ketua DPRD Dompu

Published

on

JAKARTA – Posisi Ketua DPRD Kabupaten Dompu Periode 2019-2024, dipastikan menjadi jatah Partai Nasional Demokrat (NasDem). Terkait hal itu, mantan Sekretaris DPD Partai NasDem Dompu Periode 2012-2017, Drs. Yusuf Hasan mengingatkan agar dalam Calon Ketua DPRD Dompu tersebut tidak mengabaikan kedaulatan rakyat yang telah memberikan dukungannya pada Caleg NasDem.

“Muttakun yang merupakan Caleg dari Partai NasDem mampu meraih suara terbanyak baik di internal NasDem maupun di seluruh Caleg dari 14 parpol peserta Pemilu,” kata Yusuf, saat dihubungi Kemarin.

Menurutnya, selama kontestasi Pemilu dengan sistem proporsional terbuka, baru kali ini ada seorang Caleg di Kabupaten Dompu memperoleh suara sah dengan jumlah yang sangat fantastis. Yakni Caleg atas nama Muttakun.

“Karena itu, kami memberi saran sekaligus mengingatkan kepada pimpinan Partai NasDem di Kabupaten Dompu agar tidak salah memperjuangkan kadernya yang akan menjadi Ketua DPRD,” ungkapnya.

Ketika pimpinan Partai NasDem Dompu keliru mengambil langkah, misalnya memperlihatkan dukungan kepada salah satu calon selain Muttakun, Yusuf menegaskan, hal itu akan berisiko menghancurkan kepercayaan rakyat terutama di Dapil 1 (Kecamatan Dompu, Pajo dan Hu’u). “Tentu saja, itu akan berdampak merugikan Partai NasDem kedepan,” paparnya.

Dampak secara langsung, menurut dia, tidak akan ada lagi yang merespon undangan terbuka yang disampaikan Surya Paloh kepada masyarakat Indonesia di setiap perhelatan Pemilu untuk masyarakat Indonesia yang akan menjadi Caleg di Partai NasDem. Ketika seseorang yang telah menjadi Caleg dan meraih suara terbanyak, kemudian tidak diprioritaskan dan diperjuangkan oleh pimpinan Partai NasDem Dompu untuk menjadi ketua DPRD, bisa berakibat fatal bagi NasDem pada Pemilu mendatang.

Yang Yusuf ketahui, Muttakun adalah deklarator yang membawa Ormas NasDem sekaligus menjadi pengurus Partai NasDem dan sukses mengantarkan NasDem saat itu lolos menjadi kontestan Pemilu 2014. “Lalu mengapa ada sebagian (oknum) petinggi NasDem Kabupaten Dompu yang menyebut bahwa Muttakun bukan pengurus, bahkan dihembuskan dipecat,” ujarnya dengan nada tanya.

“Muttakun tidak Pernah Dipecat,” tegasnya lagi.

Sebagai mantan Sekretaris DPD NasDem Dompu dan ketika itu masih bersama Muttakun, Yusuf mengaku tahu persis bahwa Muttakun tidak pernah dipecat. Informasi yang menyatakan bahwa Muttakun dipecat adalah informasi yang sengaja dihembuskan oleh oknum di dalam Partai NasDem untuk mengganjal Muttakun agar tidak mulus. “Bahkan dengan target agar tidak lolos dalam penjaringan dan penetapan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Dompu,” tegasnya.

Yusuf kembali menegaskan, kalau cara-cara itu yang dilakukan, dia khawatir 2.884 orang (rakyat) pemilik kedaulatan dari Dapil 1 sejumlah yang telah memberikan suaranya kepada Muttakun akan marah. “Mereka akan mempertanyakan kepada Partai NasDem, mengapa seorang yang telah berjasa membesarkan partai dan memimiliki suara terbanyak tidak mendapat prioritas didukung NasDem untuk menjadi ketua DPRD Dompu,” cetusnya.

Dia menilai, masih ada upaya dari oknum di internal Partai NasDem yang bermain agar penetapan Muttakun sebagai Ketua DPRD Dompu terhambat. Ini bisa dilihat dengan lamanya Partai NasDem menetapkan Ketua DPRD. “Saat ini, rakyat khususnya pemilik kedaulatan, menunggu untuk mengetahui penetapan dari Partai NasDem,” ulasnya.

Dikatakannya, proses penetapan Ketua DPRD yang terlalu lama, bisa jadi akan memunculkan prasangka publik yang bukan-bukan terhadap NasDem. Jika melihat track record, kapasitas dan kepemimpinan Muttakun baik di LSM maupun selama merintis Partai NasDem di Dompu, maka DPP tidak perlu meragukan lagi.

“Sudah selayaknya Muttakun sebagai peraih suara tertinggi, mendapat sebagian besar kepercayaan rakyat di Dapil 1 ditetapkan sebagai ketua DPRD,” tandasnya.[]

POLITIK

Rapimnas Golkar, Musyawarah Mufakat Bukan Berarti Aklamasi atau Calon Tunggal

Published

on

By

Jakarta – Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Viktus Murin menegaskan, prinsip musyawarah mufakat tidak boleh dipersempit maknanya sebagai aklamasi atau harus tampilnya calon tunggal. Prinsip musyawarah mufakat juga tidak boleh ditabukan dan diposisikan vis a vis dengan pemungutan suara. Sebab, musyawarah mufakat juga dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai pemungutan suara atau voting.

Hal tersebut disampaikan Viktus di sela-sela acara Rapimnas Partai Golkar yang berlangsung di Hotel Ritz Carlton Jakarta Kamis (14/11/2019).

Menurut Viktus yang juga Juru Bicara Calon Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo ini, sebagai partai moderen yang berbasis intelektual, Partai Golkar diharapkan meningkatkan kualitas pencerahan demokrasi kepada publik.

“Partai Golkar sejak pasca reformasi 1998 telah melahirkan paradigma baru. Jangan lagi kita menarik Golkar kembali pada era kegelapan demokrasi seperti di masa rezim Orde Baru,” tegas mantan aktivis mahasiswa 1998, yang juga mantan Sekjen Presidium GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia).

Menyinggung kemungkinan dan peluang Bamsoet di Musyawarah Nasional Golkar 3 sampai 6 Desember 2019, Viktus memastikan bahwa Tim Pemenangan Bamsoet optimis dapat menghantar kemenangan Bamsoet di Munas Golkar.

“Saat ini belum Munas, masih Rapimnas. Kami Tim Pemenangan Bamsoet saat ini berkonsentrasi penuh untuk mengikuti kegiatan Rapimnas. Tidak patut kami bicara dukung-mendukung calon ketua umum di dalam forum Rapimnas. Kami tidak mau dinilai oleh publik sebagai pihak yang tidak paham fatzun dan tata krama berorganisasi, yang menyalahgunakan forum Rapimnas untuk kepentingan sempit berkaitan dengan Munas,” tegas Viktus, mantan wartawan harian Pos Kupang. (dwi)

Continue Reading

POLITIK

Wacana Aklamasi di Munas, Pengamat: Golkar Bukan Partai Milik Dinasti

Published

on

JAKARTA, Partai Golkar akan melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) pada awal bulan Desember di Jakarta. Pihak Airlangga Hartaro saat ini sedang mengupayakan agar di Munas Golkar kali ini Calon Ketua Umum dipilih secara aklamasi dan hanya ada calon tunggal.

Menanggapi hal itu, APengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai, jika mekanisme pemilihan ketua umum secara aklamasi dilakukan pada Munas, maka Partai Berlambang Beringin ini tidak mencerminkan dirinya sebagai partai yang demokratis atau demokrasi di tubuh Golkar akan semakin suram.

“Golkar ini termasuk partai tertua di Indonesia, sudah matang dan melewati berbagai era perpolitikan di Indonesia, dari orde lama, orde baru hingga era reformasi saat ini. Mestinya lebih maju dan demokratis dari partai lain,” kata Pangi di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Menurut Pangi, mestinya moment Munas seperti ini harus dijadikan moment untuk memunculkan kader dan tokoh terbaik Golkar untuk tampil dan menunjukkan kemampuan dan kapasitas mereka, bukan malah memunculkan calon tunggal dan mematikan yang lainnya.

“Kalau seperti ini gayanya, Golkar kembali ke era orde baru. Karena, hanya ingin mempertahankan status quo saja. Partai Golkar adalah partai milik publik tertua di Indonesia, bukan partai milik saham tertentu, bukan partai milik dinasti” jelas Pangi.

Dia menambahkan, Partai Golkar tidak akan melawan demokrasi, karena partai ini dari dulu penuh dinamika dan memberi ruang kontestasi kepada setiap kader, memberi ruang gerak pada siapapun untuk memimpin nahkoda partai tersebut.

Pangi pun menyarankan agar Munas Golkar membuka ruang pada kader lain yang secara kapasitas intelektual dan kepemimpinannya sudah mumpuni untuk tampil.

“Karena dengan seperti itu, Golkar akan kelihatan lebih demokratis dan terbuka dan tidak dikapling oleh satu orang atau kelompok tertentu saja yang ingin berkuasa,” ujar Pangi.[]

Sementara itu, Direktur Politik Hukum Wain Advisory Indonesia Sulthan Muhammad Yus mengungkapkan, Partai Golkar dikenal selalu dinamis dan terjadi persaingan sengit antarcalon ketua umum dalam setiap penyelenggaraan Munas.

“Ini merupakan ciri khas Golkar. Oleh karenanya, jika dalam Munas Golkar pada Desember mendatang ada pihak-pihak yang ingin meredam persaingan tersebut dengan memaksakan aklamasi, hal tersebut berbahaya bagi eksistensi Partai Golkar,” katanya.[]

Continue Reading

POLITIK

Bamsoet: Merawat Demokrasi Berarti Menjaga dan Merawat Partai Politik

Published

on

By

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memaparkan dalam sebuah negara demokrasi, termasuk Indonesia, miniatur pengelolaan lalu lintas kehidupan politiknya bisa dilihat dari tata kelola partai politiknya. Jika partai politik dikelola sangat baik, maka pengelolaan kehidupan politik di negara tersebut juga baik. Demikian juga sebaliknya. Karena itu, untuk membenahi dan memajukan Indonesia, terlebih dahulu harus dibenahi dan dimajukan partai politiknya.

“Menjaga dan merawat demokrasi adalah menjaga dan merawat partai politik. Demokrasi telah dipilih menjadi cara hidup (way of life) kita dalam berbangsa dan bernegara, dan partai politik adalah batang tubuhnya. Negara demokrasi kuat jika partai politiknya kuat. Negara demokrasi rapuh jika partai politiknya keropos,” ujar Bamsoet saat menjadi Keynote Speaker dalam Diskusi Publik ‘Golkar Mencari Nahkoda Baru’, yang diadakan Posbakum Golkar di Jakarta, Selasa (12/11/19).

Legislator Partai Golkar Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menjelaskan lebih jauh, semua instrumen yang bekerja pada negara terlebih dahului melalui assessment partai politik. Bisa dibayangkan jika partai politik terkelola dengan buruk, taruhannya tentu masa depan rakyat, masa depan bangsa dan negara.

“Harus disadari, sesungguhnya partai politik lahir untuk mengemban tugas-tugas besar, kerja-kerja luhur dan penuh kemuliaan. Karena itu, seluruh visi dan misi partai politik tidak pernah membicarakan tentang hal hal kecil, remeh temeh atau pribadi-pribadi orang per perorang. Tetapi, partai politik membicarakan hal-hal besar, membicarakan bangsa, umat, negara serta khalayak seluruhnya,” jelas Bamsoet.

Karena itu, khusus bagi Partai Golkar sebagai partai politik tertua di Indonesia yang pada bulan Desember 2019 nanti akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional untuk memilih Ketua Umum, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mempunyai sejumlah catatan. Terlebih, setelah melihat perolehan suara yang tidak menggembirakan dari Pemilu 2019, kehilangan 1,2 juta suara dan 6 kursi DPR RI, Partai Golkar harus melakukan konsolidasi membangun kembali kekuatan dengan merangkul semua golongan dan komunitas.

“Selain untuk kepentingan masa depan Partai Golkar, akumulasi semua sumber kekuatan nasional itu diperlukan untuk membentengi Pancasila dan merawat serta memperkokoh persatuan-kesatuan bangsa. Di masa lalu, Sekber Golkar berhasil mengakumulasi kekuatan yang bersumber dari ratusan organisasi, yang kemudian dikelompokan dalam tujuh Kelompok Induk Organisasi (KINO), antara lain Kosgoro, Soksi dan MKGR, serta sejumlah organisasi kepemudaan dan keagamaan,” tutur Bamsoet.

Catatan singkat tentang peran strategis Partai Golkar di masa lalu tersebut, bagi Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini perlu dikedepankan lagi agar semua unsur di dalam keluarga besar Partai Golkar paham betapa bangsa dan negara sangat membutuhkan Partai Golkar. Sebagai partai yang terbukti menjadi penjaga dan pengamal Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, Partai Golkar di masa lalu juga mampu menjalankan perannya sebagai perekat keberagaman bangsa, sehingga turut menjadi kekuatan politik yang tak terpisahkan dari eksistensi Indonesia.

“Maka, karena panggilan sejarah pula, takdir itu harus diaktualisasikan lagi karena kehendak zaman. Termasuk menyatukan kembali berbagai kekuatan yang lama terserak menjadi satu kekuatan penuh, termasuk para purnawirawan dan keluarga TNI/Polri serta Satkar Ulama, MDI dan Al Hidaiyah yang selama ini jalan sendiri-sendiri,” urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menambahkan, sudah saatnya Partai Golkar melakukan re-branding untuk menyesuaikan diri terhadap tantangan zaman. Agar dapat terus menerus melakukan akselelari dan modernisasi agar Partai Golkar melepaskan diri dari stigma ‘Partai Jadul’, menjadi Partai masa depan yang memberikan kebanggaan dan harapan bagi generasi milenial.

“Golkar harus mau melakukan perubahan dari dalam agar mampu berbaur dengan generasi milenial yang demokratis dan anti-ketergantungan. Golkar bisa membentuk gugus tugas khusus yang pro aktif untuk lebih dekat dengan generasi milenial. Pola lama dalam upaya merangkul konstituen atau simpatisan partai harus diubah, disesuaikan dengan perilaku dan budaya milenial,” pungkas Bamsoet. (Dwi)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending