Connect with us

POLITIK

NasDem Diminta Tak Abaikan Kedaulatan Rakyat dalam Menetapkan Calon Ketua DPRD Dompu

Published

on

JAKARTA – Posisi Ketua DPRD Kabupaten Dompu Periode 2019-2024, dipastikan menjadi jatah Partai Nasional Demokrat (NasDem). Terkait hal itu, mantan Sekretaris DPD Partai NasDem Dompu Periode 2012-2017, Drs. Yusuf Hasan mengingatkan agar dalam Calon Ketua DPRD Dompu tersebut tidak mengabaikan kedaulatan rakyat yang telah memberikan dukungannya pada Caleg NasDem.

“Muttakun yang merupakan Caleg dari Partai NasDem mampu meraih suara terbanyak baik di internal NasDem maupun di seluruh Caleg dari 14 parpol peserta Pemilu,” kata Yusuf, saat dihubungi Kemarin.

Menurutnya, selama kontestasi Pemilu dengan sistem proporsional terbuka, baru kali ini ada seorang Caleg di Kabupaten Dompu memperoleh suara sah dengan jumlah yang sangat fantastis. Yakni Caleg atas nama Muttakun.

“Karena itu, kami memberi saran sekaligus mengingatkan kepada pimpinan Partai NasDem di Kabupaten Dompu agar tidak salah memperjuangkan kadernya yang akan menjadi Ketua DPRD,” ungkapnya.

Ketika pimpinan Partai NasDem Dompu keliru mengambil langkah, misalnya memperlihatkan dukungan kepada salah satu calon selain Muttakun, Yusuf menegaskan, hal itu akan berisiko menghancurkan kepercayaan rakyat terutama di Dapil 1 (Kecamatan Dompu, Pajo dan Hu’u). “Tentu saja, itu akan berdampak merugikan Partai NasDem kedepan,” paparnya.

Dampak secara langsung, menurut dia, tidak akan ada lagi yang merespon undangan terbuka yang disampaikan Surya Paloh kepada masyarakat Indonesia di setiap perhelatan Pemilu untuk masyarakat Indonesia yang akan menjadi Caleg di Partai NasDem. Ketika seseorang yang telah menjadi Caleg dan meraih suara terbanyak, kemudian tidak diprioritaskan dan diperjuangkan oleh pimpinan Partai NasDem Dompu untuk menjadi ketua DPRD, bisa berakibat fatal bagi NasDem pada Pemilu mendatang.

Yang Yusuf ketahui, Muttakun adalah deklarator yang membawa Ormas NasDem sekaligus menjadi pengurus Partai NasDem dan sukses mengantarkan NasDem saat itu lolos menjadi kontestan Pemilu 2014. “Lalu mengapa ada sebagian (oknum) petinggi NasDem Kabupaten Dompu yang menyebut bahwa Muttakun bukan pengurus, bahkan dihembuskan dipecat,” ujarnya dengan nada tanya.

“Muttakun tidak Pernah Dipecat,” tegasnya lagi.

Sebagai mantan Sekretaris DPD NasDem Dompu dan ketika itu masih bersama Muttakun, Yusuf mengaku tahu persis bahwa Muttakun tidak pernah dipecat. Informasi yang menyatakan bahwa Muttakun dipecat adalah informasi yang sengaja dihembuskan oleh oknum di dalam Partai NasDem untuk mengganjal Muttakun agar tidak mulus. “Bahkan dengan target agar tidak lolos dalam penjaringan dan penetapan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Dompu,” tegasnya.

Yusuf kembali menegaskan, kalau cara-cara itu yang dilakukan, dia khawatir 2.884 orang (rakyat) pemilik kedaulatan dari Dapil 1 sejumlah yang telah memberikan suaranya kepada Muttakun akan marah. “Mereka akan mempertanyakan kepada Partai NasDem, mengapa seorang yang telah berjasa membesarkan partai dan memimiliki suara terbanyak tidak mendapat prioritas didukung NasDem untuk menjadi ketua DPRD Dompu,” cetusnya.

Dia menilai, masih ada upaya dari oknum di internal Partai NasDem yang bermain agar penetapan Muttakun sebagai Ketua DPRD Dompu terhambat. Ini bisa dilihat dengan lamanya Partai NasDem menetapkan Ketua DPRD. “Saat ini, rakyat khususnya pemilik kedaulatan, menunggu untuk mengetahui penetapan dari Partai NasDem,” ulasnya.

Dikatakannya, proses penetapan Ketua DPRD yang terlalu lama, bisa jadi akan memunculkan prasangka publik yang bukan-bukan terhadap NasDem. Jika melihat track record, kapasitas dan kepemimpinan Muttakun baik di LSM maupun selama merintis Partai NasDem di Dompu, maka DPP tidak perlu meragukan lagi.

“Sudah selayaknya Muttakun sebagai peraih suara tertinggi, mendapat sebagian besar kepercayaan rakyat di Dapil 1 ditetapkan sebagai ketua DPRD,” tandasnya.[]

NASIONAL

Pengamat Nilai Zainudin Amali Berhasil Kembalikan Citra Kemenpora

Published

on

JAKARTA – Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Menpora RI Zainudin Amali menerima Penyerahan langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenpora RI Tahun 2019 di Auditorium Wisma Kemenpora, Senayan, Jakarta, Rabu (22/7).

Terkait hal itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin mengapresiasi kinerja Menpora. Bagi Ujang, capaian WTP Kemenpora kali ini sangat luar biasa, karena sudah 10 tahun terakhir belum pernah didapatkan.

Ujang menilai, pencapaian ini membuktikan bahwa Zainudin Amali sebagai Menpora mampu membawa Kemenpora ke arah yang lebih baik.

“WTP ini mengembalikan citra Kemenpora sekaligus membantah yang selama ini dikesankan sebagai sarang tikus,” kata Ujang di Jakarta.

Menurut Ujang, capaian ini tidaklah didapatkan dengan mudah, butuh kerja keras dan kemampuan melakukan reformasi birokrasi yang mumpuni.

“Kemampuan itulah yang menurut saya ditunjukkan oleh Menpora hari ini,” ujar dia.

Ujang pun berharap agar kerja keras dan prestasi tersebut mampu di pertahankan oleh Menpora Zainudin Amali.

“Semoga pencapaian ini bisa dipertahankan minimal selama periode kepemimpinan Pak Menpora Zainudin Amali ini,” harapnya.

Seperti diketahui, Kemenpora terakhir kali mendapatkan opini WTP pada tahun 2009, selanjutnya berturut-turut Kemenpora hanya menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), ditambah lagi tahun 2005 dan 2016 mengalami keterpurukan dengan menyandang opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau Disclaimer.

Continue Reading

POLITIK

Sowan ke Ketua PWNU Jatim, Syamsul Izin Maju Pilkada Kabupaten Malang

Published

on

MALANG – Bakal calon bupati Kabupaten Malang Syamsul Arifinmendatangi kediaman Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar di Pondok Pesantren Sabilur Rosyad Sukun kota Malang, beberapa waktu lalu.

Samsul Arifin bersama rombongan dari pengurus DPC PKB Kabupaten Malang bermaksud untuk bersilaturahmi dan memohon doa restu serta arahan kepada tokoh nahdliyin tersebut untuk maju pilkada Kabupaten Malang 2020.

“Di budaya kami orang Madura ada istilah Norok Kyaeeh,” ujarnya.

Dalam pesannya, Kiai Marzuki, kata Syamsul meminta dirinya allout meraih dukungan masyarakat bila nanti dipastikan mendapat restu dari DPP PKB.

Dia juga meminta agar Syamsul bisa meningkatkan perekomian masyarakat Kabupaten Malang jika terpilih nantinya. Terutama sektor pariwisata di wilayah Malang Selatan.

“Tidak hanya ekspolrasi hasil laut saja tapi juga membuat alternatif wisata alam seperti membangun bendungan dan untuk sektor pertanian juga harus ditingkatkan dengan cara menanam yang mudah dan punya nilai ekonomis tinggi,” ujarnya.

Samsul mengaku sudah memiliki program menanam porang karena mudah ditanam dan punya nilai ekonomis tinggi.

“Kita memiliki pabrik pengolahan porang yang hasilnya diekspor ke Jepang dan China,” ujar Syamsul

PKB Malang Sambut Baik

Sekretaris DPC PKB Kabupaten Malang Muslimin menyatakan, pihaknya tersebut terhadap setiap kader yang berniat maju di Pilkada melalui PKB.

“Kami welcome kepada semua. Apalagi Gus Samsul Arifin adalah anggota FPKB DPRD Provinsi Jatim,” ujarnya.

PKB kabupaten Malang punya 12 kursi sudah bisa mencalonkan sendiri karena minimalnya partai bisa mencalonkan kan jika dapat 10 kursi DPRD.

“Tetapi kami tetap membuka peluang koalisi dengan partai lain untuk bergabung bersama kami untuk mendukung calon yang nantinya berangkat dari PKB,” pungkasnya.

Continue Reading

POLITIK

Jurhum Lantong Layak Jadi Menteri

Published

on

Jakarta – Kabar reshuffle Kabinet RI Jokowi-KH Ma’ruf terkuak di berbagai jejaring sosial hingga media. Hal itu lantaran penilaian Presiden terhadap kinerja para menteri dan lembaga pemerintahan lainnya. (lebih…)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending