Connect with us

HUKUM

Negara Harus Hadir Lebih Nyata di Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan

Published

on

Batang – Anggota MPR RI sekaligus Ketua Harian Fraksi PPP DPR RI Arsul Sani  baru menyelenggarakan pertemuan dengan tokoh masyarakat dari kaum perempuan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah yang bertempat di Kantor PC NU Pemalang. Sebelumnya, Arsul juga berhasil menggelar dialog publik dalam rangka program Sosialisai 4 Pilar MPR.

Hadir pada kesempatan tersebut, para Pimpinan PC Muslimat NU Pemalang, hadir juga para pimpinan Muslimat NU dari seluruh kecamatan di  KabupatenPemalang. Para hadirin umumnya pengasuh madrasah diniyah putri dan taman pendidikan Qur’an di daerahnya masing-masing. Juga hadir Rais Syuriah dan Ketua Tanfidziyah PC NU Pemalang, K.H. Mustafa KS dan K.H. Mukhlasin.

“Pada umumnya aspirasi dan masukan yang disampaikan adalah terkait masih minimnya kehadiran negara terhadap lembaga-lembaga pendidikan keagamaan mulai dari pesantres, madrasah diniyah, TPQ, dsb-nya. Bahkan banyak lembaga ini yang tidak tersentuh dengan perhatian pemerintah setelah Indonesia merdeka lebih dari 73 tahun,” kata Arsul menyampaikan hasil pertemuan tersebut.

Peserta antusias mendengarkan pemaparan Arsul Sani  saat menyelenggar pertemuan dengan tokoh masyarakat dari kaum perempuan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah yang bertempat di Kantor PC NU Pemalang. (foto: pribadi)

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP ini mengaku, dirinya lebih banyak mendengarkan aspirasi dan usulan juga menjawab berbagai pertanyaan dari perwakilan Muslimat NU yang hadir.

“Padahal ketika ada persoalan-persoalan seperti radikalisme yang disebarkan melalui paham-paham keagamaan yang radikal dan baru dibawa dari luar negeri. Maka Pemerintah mengajak para tokoh agama lokal termasuk yang dari kaum perempuan untuk berada di garis terdepan, menanggulanginya (paham radikal itu),” jelas Arsul yang juga Anggota Komisi III DPR RI ini.

Ke depannya, pinta Arsul, Pemerintah jangan hanya sekedarnya saja memperhatikan pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan dibanding dengan perhatian thd lembaga pendidikan umum.

Menjawab itu semua, Arsul menyampaikan untuk mengikat Pemerintah kedepan, maka Fraksi PPP DPR RI menginisiasi RUU Pondok Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

“Ini ditujukan agar landasan hukumnya makin jelas sehingga Pemerintah bisa lakukan kebijakan anggaran dan lain-lain yg tidak sekedarnya saja,” terang alumni aktivis HMI ini.

Tak hanya itu, Arsul  mengungkapkan bahwa kaum perempuan Muslimat NU di Pemalang ini kritis terhadap persoalan pendidikan keagamaan dan perhatian Pemerintah.

“Ke depan jajaran pemerintahan di pusat maupun daerah mesti meresponnya dengan baik. Jika tidak maka tingkat kepercayaan masyarakat thd pemerintah akan menurun,” pungkasnya. (H3)

HUKUM

Hakim PN Pati Tolak Keberatan Soekardiman, Sidang Akan Terus Jalan.

Published

on

Hakim Ketua AA Putu Putra SH, didampingi Hakim Anggota Dyah Retno Y SH MH dan Rida Nur Karima SH Mhum menyatakan menolak eksepsi atau keberatan Soekardiman terdakwa perkara pemalsuan surat kesepakatan bersama dan surat kuasa (perjanjian),

(lebih…)

Continue Reading

HUKUM

Ketua DPR: Menyelesaikan Prolegnas DPR Tidak Bekerja Sendirian, jika Pemerintah Tidak Datang Raker Otomatis Pembahasan RUU Tertunda

Published

on

By

Jakarta – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan dalam penyelesaian program legislasi nasional (Prolegnas), DPR RI tidak bekerja sendirian, melainkan harus bersama pemerintah. Jika pemerintah tidak datang ke rapat kerja, otomatis pembahasan rancangan undang-undang (RUU) menjadi tertunda.

“Sejak menjadi Ketua DPR RI, saya mencoba berbagai terobosan. Sehingga RUU yang lebih dari dua tahun tidak selesai akhirnya dapat diselesaikan dalam jangka waktu 2 minggu, seperti RUU Terorisme. Tinggal satu lagi RUU yang akan menjadi legacy DPR RI periode ini, yaitu RUU KUHP. Insya Allah jika seluruh stake holder telah setuju, akan jadi kado terindah peringatan 74 Tahun Kemerdekaan Indonesia,” ujar Bamsoet saat mengisi diskusi “Memperkuat Peran dan Fungsi Lembaga Legislatif untuk Kepentingan Rakyat”, dalam acara Jambore Bela Negara Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri Indonesia (FKPPI), di Jakarta, Minggu (9/12/18). Hadir sebagai pembicara lain Asrena Kapolri Irjen Pol Gatot Eddy Pramono.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menuturkan, dalam sebuah pembahasan RUU, ada kalanya semua fraksi di DPR RI sudah setuju terhadap RUU, namun pemerintah belum setuju. Begitupun sebaliknya. Karenanya pembahasan RUU memerlukan manajemen dan seni tersendiri.

“Terlepas dari dinamika politik yang ada, dalam penyusunan RUU, DPR RI bersama pemerintah selalu menyesuaikan dengan tiga faktor yang menjadi landasan. Landasan filosofis yang mengacu pada Pancasila, landasan yuridis berupa UUD 1945, serta landasan sosiologis dengan memperhatikan aspirasi dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat,” terang Bamsoet.

Begitupun dalam menjalankan fungsi anggaran. Legislator Partai Golkar Dapil Jawa Tengah VII yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menjelaskan, ada empat indikator utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Penyusunan APBN selalu difokuskan untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan serta meningkatkan indeks pembangunan manusia. Sebagai salah satu contoh terobosan, DPR RI selalu mendukung peningkatan alokasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), yang pada tahun 2019 ini jumlahnya mencapai Rp 826,8 triliun,” jelas Bamsoet.

Sedangkan untuk mendongkrak partisipasi rakyat dalam mengawasi kinerja anggota dewan, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menuturkan DPR RI telah membuat aplikasi DPR NOW yang bisa di download di smartphone setiap orang. Siapapun, kapanpun, dan darimanapun bisa memantau apa yang dilakukan DPR RI dari detik ke detik secara real time.

“Konsep DPR RI dalam Genggaman Rakyat melalui aplikasi DPR NOW akan memudahkan rakyat memantau para wakilnya di Parlemen, lebih mudah dibanding memantau pasangan masing-masing. Silakan download dan nikmati berbagai fitur didalamnya,” kata Bamsoet.

Lebih jauh, Wakil Ketua Umum KADIN ini menambahkan, DPR RI terus membuka diri dengan mengadakan Lomba Kritik DPR pada peringatan HUT DPR ke-73 bulan Agustus lalu. Lomba Kritik DPR tersebut diwujudkan dalam bentuk essay, meme serta stand up komedi.

“Ini langkah baru dari DPR RI agar lebih terbuka dan semakin dekat dengan rakyat. Biasanya DPR RI yang mengkritik pemerintah, sekarang DPR RI yang dikritik langsung oleh masyarakat,” pungkas Bamsoet.

Jambore Bela Negara FKPPI yang diikuti sekitar 1.350 kader dari berbagai daerah ini dibuka oleh Presiden Joko Widodo pada 7 Desember 2018.

Selama mengikuti Jambore Nasional, peserta mendapatkan wawasan tentang ideologi Pancasila beserta ATHG-nya (Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan), wawasan kebangsaan, masalah pertahanan dan keamanan serta latihan fisik dan keprajuritan. (Dwi)

Continue Reading

HUKUM

Pemilihan Langsung, Ciri Demokrasi Indonesia

Published

on

By

Padang Panjang – Anggota MPR RI Hermanto mengungkapkan, pada pasal 6A UUD NRI 1945 disebutkan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasal ini mencirikan sifat demokrasi Indonesia adalah pemilihan langsung.

“Pemilihan umum langsung yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila ini menguatkan kepribadian bangsa untuk menjaga keutuhan NKRI,” kata Hermanto dihadapan peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Gedung Koperasi, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, Sabtu (8/12/2018) kemarin.

Meski pemilihan presiden dilakukan secara langsung, lanjutnya, dalam implementasinya haruslah memperhatikan peraturan undang-undang dan ketentuan lain yang mengikat maupun tidak mengikat.

“Adab dan etika patut menjadi bagian dari perilaku baik peserta, penyelenggara maupun pemilih yang menjadi para pihak dalam pemilu sehingga penyelenggaraan pemilu dapat berjalan lancar aman dan damai,” papar legislator dari FPKS ini.

Lebih jauh Hermanto menyebutkan, penyelenggaraan pemilu berkualitas haruslah menjadi prinsip dengan memperhatikan rasionalitas dan disiplin untuk menghindari terjadinya kecurangan, konflik dan benturan.

“Suasana aman dan tenang perlu diupayakan sedemikian rupa sehingga partisipasi pemilih betul-betul sangat optimal,” pungkas legislator dari Dapil Sumatera Barat I ini. (Joko)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending