Connect with us

TEKNOLOGI

Ngeri! Ini Sosok Penantang Putera Presiden di Pilkada Solo

Published

on

Majunya putera Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon walikota solo dalam Pilkada serentak yang akan digelar 9 Desember 2020 menuai kontroversi dan pertentangan dari banyak pihak. Tak hanya kalangan elit yang juga sebagian menentang, tetapi masyarakat bawah juga ada yang melakukan perlawanan.

Pasalnya, majunya putera Presiden yang berpasangan dengan Teguh Prakosa adalah calon tunggal yang hampir didukung oleh seluruh partai politik besar, dinilai memuluskan dinasti politik.

Beredar di jejaring media sosial, seorang anak buruh asli Kota Solo bernama Abdul Hakim Syafii mengaku siap menantang Gibran untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat solo.

Dalam sebuah poster di media sosial, ia mengaku siap maju melalui jalur independen dan akan melakukan longmarch menuju kantor KPU Kota Solo guna menyerahkan berkas administrasi.  Saat dihubungi oleh awak media, Hakim sapaan akrabnya membenarkan keinginannya maju sebagai calon independen di kota kelahirannya tersebut.

“Sudah saatnya milenial yang lahir dari akar rumput untuk memberikan kontribusi terhadap kemajuan bangsa salah satunya dengan mengikuti kontestasi pilkada ini. Lonceng besar ini harus dibunyikan dari Solo, khususnya dalam melawan politik dinasti yang sangat tidak menyehatkan cuaca demokrasi kita saat ini,” ujar Abdul Hakim saat dihubungi Redaksi ParlemenOne.com, Senin, (27/07/2020)

Menurut Hakim yang terlahir sebagai anak seorang buruh menambahkan, akan melakukan upaya dan koordinasi dengan timnya guna menyiapkan berkas pencalonan. Ia pun mengaku akan jalan kaki dari Istana Negara ke KPU Kota Solo untuk menyerahkan berkas dan simbol perlawanan terhadap dinasti politik.

“Sebagai bukti dan simbol keseriusan, saya akan longmarch berjalan kaki dari Istana Negara ke KPU Kota Surakarta untuk menyerahkan berkas pencalonan”.

Oleh karena itu Hakim juga meminta doa dan dukungan kepada semua pihak, semoga niat tulus ini direstui seluruh rakyat Indonesia khususnya warga kota Solo yang ingin menyelamatkan demokrasi di wilayahnya. “Karena Solo yang terkenal dengan kota paling menjunjung tinggi nilai demokrasi, jangan sampai politik dinasti hinggap di Kota ini,” tutup Hakim.

Berdasarkan riwayat hidupnya, Abdul Hakim ini adalah anak seorang buruh yang telah menamatkan pendidikan Magister Ilmu Politik di Universitas Padjajaran, Bandung melalui jalur beasiswa. Melalui modal beasiswa berprestasi tersebut kini ia berhasil menyandang gelar master dan tengah melakukan persiapan studi doktoral. Ia pun tercatat juga sebagai lulusan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada jenjang pendidikan S1. (soe)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

TEKNOLOGI

Pemerintah Didesak Buat Skala Prioritas PMN untuk BUMN

Published

on

By

JAKARTA – Pengucuran dana penyertaan modal negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), semestinya lebih selektif dan memprioritaskan pada hal-hal yang strategis. Selain membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), PMN yang tidak selektif berpotensi merugikan negara.

Anggota Komisi VI dari Fraksi PKS, Amin mendesak pemerintah untuk menetapkan skala prioritas dalam penyuntikan dana PMN untuk BUMN. Ia juga mendesak agar ada evaluasi yang terukur yang dilakukan lembaga independen yang memiliki reputasi bagus bagi setiap BUMN penerima PMN.

“Evaluasi penting agar pengelola BUMN bertanggung jawab atas setiap rupiah dana PMN yang diterima. Bagaimana BUMN mau mandiri dan go internasional jika masih selalu membebani APBN,” tegas Amin.

Potensi kerugian yang dimaksud Amin didasarkan pada fakta bahwa dana rakyat yang disuntikkan ke BUMN tidak sebanding dengan deviden yang diterima negara dari BUMN. Fakta lainnya, mayoritas BUMN yang selama ini menerima suntikan dana PMN kinerjanya tidak membaik bahkan masih tetap rugi.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dalam 10 tahun terakhir, yaitu 2010-2019, total hasil investasi yang diperoleh pemerintah dalam bentuk deviden sekitar Rp174 triliun atau Rp17,4 triliun per tahun.

Sementara itu, nilai aset BUMN pada 2019 sekitar Rp8.000 triliun, atau rata-rata sekitar Rp5.000 triliun sepanjang periode 2010-2019. Dengan demikian, kemampuan aset tambun itu dalam menghasilkan laba bagi pemerintah dalam bentuk dividen hanya 0,36% per tahun.

“Tingkat pengembalian tersebut tentu saja sangat kecil. Padahal, masih ada dana lain yang digelontorkan oleh pemerintah selain penyertaan modal, yaitu pinjaman,” ungkap Amin.

Terlebih APBN saat ini dan diperkirakan hingga beberapa tahun ke depan mengalami defisit yang cukup besar. Hingga akhir Agustus lalu, defisit APBN 2020 sudah mencapai Rp500,5 triliun. Padahal mulai September hingga Desember tahun 2020 pemerintah membutuhkan utang Rp530 T untuk menambal defisit tahun ini.

Bukan hanya itu, dilansir dari laman resmi Kementerian Keuangan, keseimbangan primer hingga 31 Agustus 2020 sudah minus Rp303,99 triliun. Keseimbangan primer adalah jumlah pendapatan dikurangi jumlah belanja diluar pembayaran bunga utang. Dengan demikian untuk membayar bunga utang lama pemerintah terpaksa menggunakan utang baru alias tutup lubang gali lubang.

Terkait prioritas BUMN mana saja yang diberikan PMN, menurut Amin setidaknya menyangkut tiga sektor, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, dan penguatan ekonomi rakyat. Amin menyontohkan Permodalan Nasional Madani (PNM), BUMN yang menyalurkan pembiayan untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Berdasarkan rilis PNM tahun 2020, BUMN tersebut menyalurkan dana yang dibutuhkan UMKM hingga Rp7,65 triliun lewat pembiayaan program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera. BUMN lainnya yang juga menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit UMKM adalah perusahaan penjaminan PT Jamkrindo dan PT Askrindo (Persero) sebagai anak usaha dari PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI). (A3)

Continue Reading

NASIONAL

‘Mari Jaga Keutuhan NKRI dengan Menahan Diri Mempersonalisasi Pancasila’

Published

on

By

SIJUNGJUNG – Anggota MPR RI Hermanto menyebutkan ada pihak yang selalu melakukan personalisasi Pancasila.

Nilai-nilai Pancasila disesuaikan dengan ukuran personal yang bersifat subyektif. Tafsir nilai-nilai Pancasila yang benar hanya berdasarkan pendapatnya.

“Seolah-olah hanya dia yang Pancasialis, yang lain tidak Pancasilais. Tidak boleh demikian. Hal ini akan menimbulkan kegaduhan dan bisa mengancam keutuhan NKRI,” papar Hermanto dihadapan peserta kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR di Aula Utama Wisma Keluarga, Muaro, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat belum lama ini.

Hadir sebagai peserta dalam kegiatan tersebut 3 anggota DPRD Kabupaten Sijunjung Syofian Hendri, Antonio Oksa Mursil dan Hendri Susanto.

Kalau Pancasila ditafsirkan menurut kehendak personal, kata Hermanto, maka jelas akan ada perbedaan.

“Pihak yang melakukan personalisasi Pancasila secara tidak langsung telah menggunakan Pancasila untuk membelah bangsa,” tandas legislator dari FPKS MPR ini.

“Padahal, Pancasila itu konsensus Bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pemersatu Bangsa Indonesia,” tambahnya.

Lebih jauh Hermanto mengingatkan agar jangan benturkan Pancasila dengan agama. Masalah itu sudah selesai.

“Pancasila sudah final. Apalagi untuk orang Sumatera Barat, ” ujarnya.

Menurutnya, tugas kita saat ini adalah berupaya melakukan internalisasi dan objektivikasi lalu mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

“Mari kita jaga keutuhan NKRI dengan menahan diri dari mengeluarkan pernyataan yang mengandung personalisasi Pancasila,” pungkas legislator dari Dapil Sumbar I ini. (joko)

Continue Reading

TEKNOLOGI

MPR Gelar Rapat Konsultasi Bersama Menkopolhukam dan Mendagri Bahas Soal Otsus Papua

Published

on

By

Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memimpin Rapat Konsultasi Pimpinan MPR bersama Menkopolhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian, perwakilan Panglima TNI, perwakilan Kapolri serta Forum Komunikasi dan Aspirasi MPR RI untuk Papua (For Papua). Pertemuan yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan MPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/9/2020) ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dan Hidayat Nur Wahid (secara virtual).

Dalam keterangan persnya bersama Menkopolhukam dan Mendagri usai rapat, Bamsoet menyampaikan bahwa rapat bersama tersebut membahas berbagai permasalahan seputar Papua. Yakni, MPR dan pemerintah sepakat bahwa MPR RI For Papua ke depan akan membantu pemerintah serta dilibatkan oleh pemerintah sebagai mediator antara pemerintah dengan rakyat Papua.

“Pemerintah bisa menggunakan jaringan anggota For Papua ini sebagai mediator dalam melakukan komunikasi politik dengan berbagai elemen yang ada di Papua. Terutama terkait dengan dua isu penting yakni, pertama isu soal kelanjutan dari UU Otsus. Titik tekannya adalah tata kelola dana otsus yang lebih baik ke depan dengan sasaran untuk mensejahterakan rakyat Papua. Yang kedua, isu pemekaran wilayah Papua sesuai dengan amanat UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, lanjut Bamsoet, pemerintah juga menyampaikan sedang mempersiapkan satu Inpres untuk pembangunan Papua. “Inpres tersebut akan mengintegrasikan pembangunan di Papua menjadi satu kesatuan tidak melangkah sendiri-sendiri. Dengan Inpres itu nantinya, pembangunan akan nampak nyata dan dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat Papua,” tambahnya.

Di kesempatan yang sama, Menkopolhukam Mahfud MD menjelaskan terkait dengan UU No.21 Tahun 2001 hanya akan direvisi beberapa pasal saja yakni pasal 34 yaitu tentang perpanjangan dana otsus. “Jadi dalam revisi tidak ada narasi perpanjangan otonomi khusus Papua, hanya dananya, otsus Papua tetap berlaku,” terangnya.

Pasal yang akan direvisi selanjutnya adalah pasal 76 tentang pemekaran wilayah Papua. “Rencananya memang akan dimekarkan menjadi lima wilayah, karena itu amanat UU. Yang ketiga, kami bersepakat tadi untuk mengefektifkan hubungan komunikasi satu kaukus, satu organ di MPR namanya For Papua, terdiri dari wakil-wakil rakyat asal Papua Barat dan Papua yang tergabung untuk mengkomunikasikan perbedaan-perbedaan pendapat, merekatkan kembali hubungan-hubungan yang masih belum jelas tentang berbagai isu dengan pemerintah. Saya sudah sampaikan ke Mendagri untuk menindaklanjutinya, dibuat secara resmi untuk dilaksanakan,” paparnya. (dwi)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending