Connect with us

HUKUM

Novel Baswedan Dipolisikan Politisi PDIP, Razikin: Sebaiknya Polri Tak Memproses

Published

on

JAKARTA – Pelaporan seorang Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap Novel Baswedan dengan tuduhan melakukan rekayasa penyiraman air keras pada dirinya sama sekali tidak dapat diterima akal sehat. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Hukum, HAM dan Advokasi Pimpinan Pusat Pemdua Muhammadiyah, Razikin.

“Tuduhan rekayasa penyiraman oleh Novel merupakan sebuah kekejian dan jauh dari nilai kemanusiaan,” ungkap Razikin di Jakarta, Jumat, (8/11).

Karena menurut Razikin, proses investigasi oleh tim yang dibentuk baik Kalpolri Tito Karnavian, maupun oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sama sekali tidak menemukan indikasi rekayasa Novel menyiram dirinya sendiri.

“Karena itu, sebaiknya Polri tak memproses laporan tersebut,” tegas Razikin.

Untuk itu, Alumni Universitas Indonesia ini meminta, jangan sampai ada rekayasa untuk memukul balik Novel Baswedan dengan cara-cara yang keji, kasus yang menimpa Novel Baswedan harus segera diungkap dan diselesaikan.

“Kami menyambut baik komitmen Pak Kapolri yang baru Pak Idham Aziz untuk mengungkap pelaku penyiraman terhadap Novel hal itu juga sebetulnya sejalan dengan arahan Pak Presiden,” ujarnya.

Selain itu, Razikin pun menyesalkan tindakan Dewi Tanjung, atau Dewi Ambarwati melaporkan Novel Baswedan ke Polda Metro Jaya.

“Saya menduga pelaporan itu semata-mata mengotori ekologi politik dan hukum yang sedang dibersihkan serta upaya untuk menyudutkan Novel Baswedan. Cara-cara seperti itu boleh terjadi,” katanya.

Ia juga menegaskan, jika ada persoalan yang terjadi di KPK, tidak boleh kita personifikasin pada seorang Novel Baswedan,

“Mari kita awasi, kita perbaiki sistemnya, sekarang UU KPK yang baru, KPK memiliki pengawas dengan kewenangan yang cukup kuat. Dengan demikian setiap saat publik dapat mengawasi kinerja KPK,” tutup Razikin yang juga mantan Jubir Milenial TKN Jokowi-KH. Ma’ruf Amin ini.[]

HUKUM

ART Apresiasi Jaksa Agung Tetapkan Tersangka Kasus Jiwasraya

Published

on

JAKARTA – Anggota Komite I DPD RI, Abdul Rachman Thaha (ART) mengapresiasi Jaksa Agung Burhanudin dalam menuntaskan skandal Jiwasraya dengan menetapkan dan menahan lima orang tersangka.

Adapun para tersangka tersebut antara lain: Hary Prasetyo (Direktur Keuangan Jiwasraya 2013-2018), Hendrisman Rahim (Direktur Utama Jiwasraya 2002-2018), Benny Tjokrosaputro (Komisaris PT Hanson International), Heru Hidayat (Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera), dan Syahmirwan (Pensiunan Jiwasraya).

“Saya sebagai Anggota Komite I DPD RI yang kebetulan bermitra dengan Kejaksaan Agung memberikan apresiasi atas penetapan lima orang tersangka tersebut,” ujar ART menanggapi penetapan lima tersangka skandal Jiwasraya oleh Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (16/1/20).

Menurut ART, penetapan tersangka atas skandal Jiwasraya tersebut merupakan bentuk komitmen dari Kejaksaan Agung dalam memberantas korupsi di Indonesia.

“Dalam hal ini, saya minta juga Kejaksaan Agung tidak boleh takut dalam menegakan hukum. Tak perlu gentar dengan hambatan, tekanan, maupun intimidasi,” tutur Senator dari Sulteng ini.

Ia pun berharap proses pengusutan kasus ini tak berhenti sampai disitu.

“Pengembangan kasus ini harus terus dilakuka dengan melakukan penyidikan lebih lanjut. Menurut saya, tidak menutup kemungkinan masih banyak yang berpotensi dijadikan sebagai tersangka, seperti pihak-pihak dari luar Jiwasraya juga yang diduga turut terlibat,” demikian ungkap ART.[]

Continue Reading

HUKUM

Alasan PKS Dukung Irjen Pol Nana Sudjana sebagai Kapolda Metro Jaya

Published

on

By

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mendukukung pengangkatan Irjen Pol Nana Sudjana menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya yang baru menggantikan Gatot Eddy. Bagi Habib Aboe, figur Nana sudah tepat menduduki jabatan itu.

“Saya mendukung Irjen Pol Nana Sudjana dimutasi menjadi Kapolda Metro Jaya yang baru menggantikan posisi Irjen Pol Gatot Eddy Pramono sangat tepat,” kata Habib Aboe pada Lintas Parlemen, Kamis (26/12/2019).

Habib Aboe menyampaikan, Polda Metro memerlukan profil seperti Irjen Nana Surdjana yang tidak banyak bicara namun banyak aksinya. Profilnya mirip dengan kapolda yang lama, kerja sangat taktis. Sehingga langkah yang diambil tidak menimbulkan kontroversi.

Ketua MKD DPR RI ini menjelaskan, latar belakang Irjend Nana Surdjana yang banyak menangani intelkam akan sangat bermanfaat untuk menjaga keamanan ibu kota.

“Beliau pernah dipercaya menjabat direktur Intelkam Polda Metro Jaya, pernah juga menjadi Analis Utama Tingkat III Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri, selain iti beliau pernah memimpin Direktorat Intelkam Polda Jateng. Kemudian beberapa kali menempati posisi di Baintelkam Polri, yang kemudian menjadi direktur Intelkam Polda Jatim,” ungkapnya.

Ketua DPP PKS ini menyebutkan, apresiasi gubernur NTB terhadap Irjen Nana adalah salah satu bukti keberhasilan beliau memimpin institusi dan menjalin hubungan dengan steakholder. Profil yang dapat berkomunikasi dengan baik kepada seluruh pihak seperti beliau ini samgay cocok memimpin polda metro, karena Jakarta di huni banyak pihak dengan berbagai dinamikanya. Karenanya kapolri tidak salah pilih menunjuk Irjen Nana sebagai Kapolda Metro.

“Harapan saya, Irjen Nana dapat melanjutkan program Pak Gatot sebelumnya. Kerja kerja bagus dari Kapolda sebelumnya harus dilanjutkan disertai dengan inovaai baru yanh dibutuhkan,” pungkasnya.

Sebelumnya, pihak IPW sebelumnya merilis analisanya tentang penunjukan Irjen Pol Nana Sudjana sebagai Kapolda Metro Jaya, menggantikan Irjen Gatot Eddy Pramono yang dipromosikan sebagai Wakapolri.

Alasan itu, Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, mengungkapkan prestasi Nana semasa di kepolisian relatif biasa dan tidak menonjol. Tapi Nana merupakan mantan Kapolresta Solo semasa Jokowi menjabat sebagai wali kota di sana. (HMS)

Continue Reading

HUKUM

Habib Aboe: Dewan Pengawas KPK Cukup Keren

Published

on

By

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi menilai Dewan Pengawas KPK yang telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi cukup keren. Bagi Habib Aboe, nama yang ada cukup baik.

“Melihat nama nama yang dipilih dalam dewan pengawas KPK terlihat cukup keren. Siapa yang tak kenal Artijo Alkostar ataupun Albertina Ho. Tentunya kita punya harapan mereka akan bekerja dengan baik untuk mengawal KPK,” kata Habib Aboe pada Lintas Parlemen, Jakarta, Sabtu, (21/12/2019).

Seperti diberitakan sebelumnya, sebelumnya Dewan Pengawas KPK periode 2019-2023 membacakan sumpah jabatan di hadapan Presiden Joko Widodo. Dan engucapan sumpah jabatan dilakukan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2019) kemarin.

“Tugas berat mereka adalah meluruskan kerja KPK jika ditengah jalan terlihat gak lempeng lagi. Tentunya ini tidak mudah, karena mereka perlu mengawasi dalam upaya perbaikan dan penguatan, bukan mengawasi untuk melemahkan,” jelas Habib Aboe yang juga Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR ini.

“Harus disadari oleh Timwas KPK, bahwa kehadiran mereka yang ditunjuk presiden cukup membawa kontroversi,” sambung Ketua DPP PKS Bidang Dakwah Wilayah Kalimantan ini.

“Tentunya langkah mereka akan ditunggu publik, jangan sampai langkah yang diambil menguatkan dugaan adanya muatan agenda pihak tertentu. Keberadaan Timwas harus meningkatkan profesionalitas dan independensi KPK,” pungkasnya.

Berikut 5 Dewan Pengawas KPK:

1. Tumpak Hatorangan Panggabean (Ketua)
2. Syamsudin Haris (Anggota)
3. Artidjo Alkostar (Anggota)

4. Albertina Ho (Anggota)
5.  Harjono (Anggota)

 

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending