Connect with us

HUKUM

Novermal: Pukat Harimau di Pantai Muara Kandis Punggasan Harus Ditindak

Published

on

Kabarakyat,(Padang)- Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Fraksi Partai Amanat Nasional,
Novermal, SH mengatakan, menanggapi makin maraknya illegal fishing Lampara Dasar atau lebih dikenal dengan sebutan Pukat Harimau di pantai Muara Kandis Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan meminta aparat penegak hukum, baik PPNS DKP Provinsi Sumbar, maupun penyidik Polair dan TNI AL menindak tegas pelakunya Hukum harus ditegakan.

“Negara tidak boleh kalah dengan pelaku illegal fishing. Dan, pelakunya harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku,” ujar Novermal melalui keterangan tertulis kepada redaksi Kabarakyat,Rabu, 20 Agustus 2019.

Menurut Novermal,penegakan hukum sudah harus dikedepankan, karena pembinaan dan pemberdayaan oleh DKP Kabupaten Pessel dan DKP Pemprov Sumbar sudah tak mangkus menyelesaikan persoalan yang sudah menahun tersebut.Pukat Harimau tersebut juga sudah memicu konflik horizontal, dimana masyarakat nelayan Muara Kandis Punggasan yang merasa dirugikan sudah bertindak main hakim sendiri dengan membakar kapal-kapal pukat harimau tersebut, dan mengejar pelakunya dan “perang” di tengah laut.

“Saya sebagai wartawan (sebelum jadi Anggota DPRD) sudah lama mengadvokasi persoalan illegal fishing Pukat Harimau ini bersama beberapa tokoh masyarakat, walinagari dan camat di kecamatan Linggo Sari Baganti, Ranah Pesisir dan Lengayang. Kami sudah menghadap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumbar, juga dihadiri Komandan Satuan Patroli (Satrol) Lantamal II Padang dan Plt Kepala DKP Kabupaten Pessel. Kami meminta supaya didirikan Pos Angkatan Laut (Pos AL) di Muara Pasia Pelangai atau Muara Kandis Punggasan atau Muara Air Haji atau Muara Gadang Air Haji untuk memberantas dan mencegah Pukat Harimau dan illegal fishing lainnya,”ujarnya.

Dikatakan Novermal,meindaklanjuti pertemuan dengan Kepala DKP Provinsi Sumbar dan Komandan Satrol Lantamal II Padang serta Kepala DKP Kabupaten Pessel tersebut.

“Saya bersama jajaran Pemkab Pessel memfasilitasi Komandan Satrol bapak Kolonel (Laut) Joko Triwanto bersama tim meninjau lokasi rencana pembangunan Pos AL tersebut. Setelah dibahasnya dengan Komandan Lantamal, Lantamal II Padang menetapkan bahwa lokasi Muara Air Haji paling strategis untuk dijadikan lokasi Pos AL. Lantamal sudah menyurati Pemkab Pessel supaya menghibahkan tanah dan bangunan di Muara Air Haji untuk pembangunan Pos AL tersebut,”ujarnya.

Dikatakan Novermal, tanah dan bangunan yang diminta Lantamal tersebut milik Dinas Pertanian Provinsi Sumbar, Pemkab Pessel sudah menyurati Dinas Pertanian Provinsi Sumbar supaya tanah tersebut dihibahkan ke Pemkab Pessel, dan selanjutnya dihibahkan ke Lantamal untuk pembangunan Pos AL tersebut.

“Selasa, 19 Agustus 2019, saya menemui Candra, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Dinas Pertanian) Provinsi Sumbar menanyakan tindaklanjut permohonan Dinas DKP Kabupaten Pessel, dan Candra mengatakan bahwa permohonan tersebut sudah diteruskan ke Biro Aset Setdaprov Sumbar untuk diproses sebagaimana mestinya. Dan,Syafrizal, Kepala Biro Aset yang ditemui mengatakan bahwa proses pinjam pakai (bukan hibah) tanah tersebut sedang diproses dan dalam satu dua minggu ke depan sudah selesai,”ujarnya.

Dikatakan Novermal,dengan diserahkannya tanah dan bangunan tersebut kepada Lantamal nantinya, berharap Pos AL dan Pos Pengawasan DKP Provinsi Sumbar segera didirikan disana dan pengawasan dilakukan dengan ketat.

“Nanti sebelum penindakan dilakukan, saya berharap dilakukan lagi pembinaan dan pemberdayaan kepada pemilik-pemilik kapal Pukat Harimau di Air Haji dan sekitarnya. Ketika pembinaan sudah dilakukan tapi mereka tetap membandel, baru penindakan dilakukan dengan tegas, dan pelakunya diproses sesuai aturan hukum yang berlaku,”ujarnya

Dijelaskannya, kewenganan pengawasan kelautan dan perikanan berada di Pemerintah Provinsi, pihaknya meminta DKP Provinsi Sumbar pro aktiv mendirikan Pos Pengawasan dan memfasilitasi Lantamal mendirikan Pos AL di Muara Air Haji.

“Ini harus menjadi perhatian serius DKP Provinsi Sumbar karena persoalan ini sudah menahun dan semakin parah dan sebelumnya saya juga mendesak Kepala DKP Kabupaten Pessel dan Pemprov Sumbar supaya mengalokasikan dana APBD untuk program penggantian alat tangkap kapal-kapal Pukat Harimau tersebut. Alhamdulillah, program penggantian alat tengkap tersebut masuk di APBD Kabupaten Pessel dan APBD Pemprov Sumbar tahun 2019,”ujarnya.

Namun program penggantian alat tangkap tersebut tidak jadi direalisasikan, karena para pemilik kapal pukat harimau tidak mau menerima berupa barang, mereka meminta diserahkan berupa uang kontan. Padahal alat tangkap yang akan diberikan tersebut bernilai lebih kurang Rp40 juta per unit kapal.

“Saya berharap setelah Pos AL dan Pos Pengawasan DKP Provinsi Sumbar berdiri di Muara Air Haji nanti, program penggantian alat tangkap tersebut bisa digulirkankan kembali, supaya pemilik kapal Pukat Harimau yang sudah sadar bisa berusaha kembali secara legal,”ujarnya.

Melalui kesempatan ini,pihaknya menghimbau kepada pemilik kapal Pukat Harimau di Air Haji dan sekitarnya untuk segera menghentikan praktek ilegal tersebut. Karena, kalau tertangkap oleh aparat penegak hukum, kapal disita dan pelakunya dijebloskan ke penjara. Sudah banyak contoh kapal-kapal Pukat Harimau yang ditangkap, kapalnya disita, dan pelakunya dipenjarakan. Mari kembali berusaha secara legal, dan kembalilah bergandeng tangan dengan nelayan tradisional lainnya.

“Alat tangkap Pukat Harimau dilarang pemerintah karena tidak ramah lingkungan, yaitu merusak terumbu karang, dan memunahkan ikan-ikan di sekitar lokasi penangkapan. Telor ikan tidak jadi menetas dan ikan-ikan kecil tidak jadi besar. Dan, pemilik Pukat Harimau juga akan miskin karena beberapa waktu ke depan tidak ada lagi ikan yang akan ditangkap, karena perkembangbiakannya terganggu,”ujar Novermal.(chan/relis)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM

ART Apresiasi Jaksa Agung Tetapkan Tersangka Kasus Jiwasraya

Published

on

JAKARTA – Anggota Komite I DPD RI, Abdul Rachman Thaha (ART) mengapresiasi Jaksa Agung Burhanudin dalam menuntaskan skandal Jiwasraya dengan menetapkan dan menahan lima orang tersangka.

Adapun para tersangka tersebut antara lain: Hary Prasetyo (Direktur Keuangan Jiwasraya 2013-2018), Hendrisman Rahim (Direktur Utama Jiwasraya 2002-2018), Benny Tjokrosaputro (Komisaris PT Hanson International), Heru Hidayat (Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera), dan Syahmirwan (Pensiunan Jiwasraya).

“Saya sebagai Anggota Komite I DPD RI yang kebetulan bermitra dengan Kejaksaan Agung memberikan apresiasi atas penetapan lima orang tersangka tersebut,” ujar ART menanggapi penetapan lima tersangka skandal Jiwasraya oleh Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (16/1/20).

Menurut ART, penetapan tersangka atas skandal Jiwasraya tersebut merupakan bentuk komitmen dari Kejaksaan Agung dalam memberantas korupsi di Indonesia.

“Dalam hal ini, saya minta juga Kejaksaan Agung tidak boleh takut dalam menegakan hukum. Tak perlu gentar dengan hambatan, tekanan, maupun intimidasi,” tutur Senator dari Sulteng ini.

Ia pun berharap proses pengusutan kasus ini tak berhenti sampai disitu.

“Pengembangan kasus ini harus terus dilakuka dengan melakukan penyidikan lebih lanjut. Menurut saya, tidak menutup kemungkinan masih banyak yang berpotensi dijadikan sebagai tersangka, seperti pihak-pihak dari luar Jiwasraya juga yang diduga turut terlibat,” demikian ungkap ART.[]

Continue Reading

HUKUM

Alasan PKS Dukung Irjen Pol Nana Sudjana sebagai Kapolda Metro Jaya

Published

on

By

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mendukukung pengangkatan Irjen Pol Nana Sudjana menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya yang baru menggantikan Gatot Eddy. Bagi Habib Aboe, figur Nana sudah tepat menduduki jabatan itu.

“Saya mendukung Irjen Pol Nana Sudjana dimutasi menjadi Kapolda Metro Jaya yang baru menggantikan posisi Irjen Pol Gatot Eddy Pramono sangat tepat,” kata Habib Aboe pada Lintas Parlemen, Kamis (26/12/2019).

Habib Aboe menyampaikan, Polda Metro memerlukan profil seperti Irjen Nana Surdjana yang tidak banyak bicara namun banyak aksinya. Profilnya mirip dengan kapolda yang lama, kerja sangat taktis. Sehingga langkah yang diambil tidak menimbulkan kontroversi.

Ketua MKD DPR RI ini menjelaskan, latar belakang Irjend Nana Surdjana yang banyak menangani intelkam akan sangat bermanfaat untuk menjaga keamanan ibu kota.

“Beliau pernah dipercaya menjabat direktur Intelkam Polda Metro Jaya, pernah juga menjadi Analis Utama Tingkat III Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri, selain iti beliau pernah memimpin Direktorat Intelkam Polda Jateng. Kemudian beberapa kali menempati posisi di Baintelkam Polri, yang kemudian menjadi direktur Intelkam Polda Jatim,” ungkapnya.

Ketua DPP PKS ini menyebutkan, apresiasi gubernur NTB terhadap Irjen Nana adalah salah satu bukti keberhasilan beliau memimpin institusi dan menjalin hubungan dengan steakholder. Profil yang dapat berkomunikasi dengan baik kepada seluruh pihak seperti beliau ini samgay cocok memimpin polda metro, karena Jakarta di huni banyak pihak dengan berbagai dinamikanya. Karenanya kapolri tidak salah pilih menunjuk Irjen Nana sebagai Kapolda Metro.

“Harapan saya, Irjen Nana dapat melanjutkan program Pak Gatot sebelumnya. Kerja kerja bagus dari Kapolda sebelumnya harus dilanjutkan disertai dengan inovaai baru yanh dibutuhkan,” pungkasnya.

Sebelumnya, pihak IPW sebelumnya merilis analisanya tentang penunjukan Irjen Pol Nana Sudjana sebagai Kapolda Metro Jaya, menggantikan Irjen Gatot Eddy Pramono yang dipromosikan sebagai Wakapolri.

Alasan itu, Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, mengungkapkan prestasi Nana semasa di kepolisian relatif biasa dan tidak menonjol. Tapi Nana merupakan mantan Kapolresta Solo semasa Jokowi menjabat sebagai wali kota di sana. (HMS)

Continue Reading

HUKUM

Habib Aboe: Dewan Pengawas KPK Cukup Keren

Published

on

By

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi menilai Dewan Pengawas KPK yang telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi cukup keren. Bagi Habib Aboe, nama yang ada cukup baik.

“Melihat nama nama yang dipilih dalam dewan pengawas KPK terlihat cukup keren. Siapa yang tak kenal Artijo Alkostar ataupun Albertina Ho. Tentunya kita punya harapan mereka akan bekerja dengan baik untuk mengawal KPK,” kata Habib Aboe pada Lintas Parlemen, Jakarta, Sabtu, (21/12/2019).

Seperti diberitakan sebelumnya, sebelumnya Dewan Pengawas KPK periode 2019-2023 membacakan sumpah jabatan di hadapan Presiden Joko Widodo. Dan engucapan sumpah jabatan dilakukan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2019) kemarin.

“Tugas berat mereka adalah meluruskan kerja KPK jika ditengah jalan terlihat gak lempeng lagi. Tentunya ini tidak mudah, karena mereka perlu mengawasi dalam upaya perbaikan dan penguatan, bukan mengawasi untuk melemahkan,” jelas Habib Aboe yang juga Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR ini.

“Harus disadari oleh Timwas KPK, bahwa kehadiran mereka yang ditunjuk presiden cukup membawa kontroversi,” sambung Ketua DPP PKS Bidang Dakwah Wilayah Kalimantan ini.

“Tentunya langkah mereka akan ditunggu publik, jangan sampai langkah yang diambil menguatkan dugaan adanya muatan agenda pihak tertentu. Keberadaan Timwas harus meningkatkan profesionalitas dan independensi KPK,” pungkasnya.

Berikut 5 Dewan Pengawas KPK:

1. Tumpak Hatorangan Panggabean (Ketua)
2. Syamsudin Haris (Anggota)
3. Artidjo Alkostar (Anggota)

4. Albertina Ho (Anggota)
5.  Harjono (Anggota)

 

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending