Connect with us

HUKUM

Novermal: Pukat Harimau di Pantai Muara Kandis Punggasan Harus Ditindak

Published

on

Kabarakyat,(Padang)- Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Fraksi Partai Amanat Nasional,
Novermal, SH mengatakan, menanggapi makin maraknya illegal fishing Lampara Dasar atau lebih dikenal dengan sebutan Pukat Harimau di pantai Muara Kandis Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan meminta aparat penegak hukum, baik PPNS DKP Provinsi Sumbar, maupun penyidik Polair dan TNI AL menindak tegas pelakunya Hukum harus ditegakan.

“Negara tidak boleh kalah dengan pelaku illegal fishing. Dan, pelakunya harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku,” ujar Novermal melalui keterangan tertulis kepada redaksi Kabarakyat,Rabu, 20 Agustus 2019.

Menurut Novermal,penegakan hukum sudah harus dikedepankan, karena pembinaan dan pemberdayaan oleh DKP Kabupaten Pessel dan DKP Pemprov Sumbar sudah tak mangkus menyelesaikan persoalan yang sudah menahun tersebut.Pukat Harimau tersebut juga sudah memicu konflik horizontal, dimana masyarakat nelayan Muara Kandis Punggasan yang merasa dirugikan sudah bertindak main hakim sendiri dengan membakar kapal-kapal pukat harimau tersebut, dan mengejar pelakunya dan “perang” di tengah laut.

“Saya sebagai wartawan (sebelum jadi Anggota DPRD) sudah lama mengadvokasi persoalan illegal fishing Pukat Harimau ini bersama beberapa tokoh masyarakat, walinagari dan camat di kecamatan Linggo Sari Baganti, Ranah Pesisir dan Lengayang. Kami sudah menghadap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumbar, juga dihadiri Komandan Satuan Patroli (Satrol) Lantamal II Padang dan Plt Kepala DKP Kabupaten Pessel. Kami meminta supaya didirikan Pos Angkatan Laut (Pos AL) di Muara Pasia Pelangai atau Muara Kandis Punggasan atau Muara Air Haji atau Muara Gadang Air Haji untuk memberantas dan mencegah Pukat Harimau dan illegal fishing lainnya,”ujarnya.

Dikatakan Novermal,meindaklanjuti pertemuan dengan Kepala DKP Provinsi Sumbar dan Komandan Satrol Lantamal II Padang serta Kepala DKP Kabupaten Pessel tersebut.

“Saya bersama jajaran Pemkab Pessel memfasilitasi Komandan Satrol bapak Kolonel (Laut) Joko Triwanto bersama tim meninjau lokasi rencana pembangunan Pos AL tersebut. Setelah dibahasnya dengan Komandan Lantamal, Lantamal II Padang menetapkan bahwa lokasi Muara Air Haji paling strategis untuk dijadikan lokasi Pos AL. Lantamal sudah menyurati Pemkab Pessel supaya menghibahkan tanah dan bangunan di Muara Air Haji untuk pembangunan Pos AL tersebut,”ujarnya.

Dikatakan Novermal, tanah dan bangunan yang diminta Lantamal tersebut milik Dinas Pertanian Provinsi Sumbar, Pemkab Pessel sudah menyurati Dinas Pertanian Provinsi Sumbar supaya tanah tersebut dihibahkan ke Pemkab Pessel, dan selanjutnya dihibahkan ke Lantamal untuk pembangunan Pos AL tersebut.

“Selasa, 19 Agustus 2019, saya menemui Candra, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Dinas Pertanian) Provinsi Sumbar menanyakan tindaklanjut permohonan Dinas DKP Kabupaten Pessel, dan Candra mengatakan bahwa permohonan tersebut sudah diteruskan ke Biro Aset Setdaprov Sumbar untuk diproses sebagaimana mestinya. Dan,Syafrizal, Kepala Biro Aset yang ditemui mengatakan bahwa proses pinjam pakai (bukan hibah) tanah tersebut sedang diproses dan dalam satu dua minggu ke depan sudah selesai,”ujarnya.

Dikatakan Novermal,dengan diserahkannya tanah dan bangunan tersebut kepada Lantamal nantinya, berharap Pos AL dan Pos Pengawasan DKP Provinsi Sumbar segera didirikan disana dan pengawasan dilakukan dengan ketat.

“Nanti sebelum penindakan dilakukan, saya berharap dilakukan lagi pembinaan dan pemberdayaan kepada pemilik-pemilik kapal Pukat Harimau di Air Haji dan sekitarnya. Ketika pembinaan sudah dilakukan tapi mereka tetap membandel, baru penindakan dilakukan dengan tegas, dan pelakunya diproses sesuai aturan hukum yang berlaku,”ujarnya

Dijelaskannya, kewenganan pengawasan kelautan dan perikanan berada di Pemerintah Provinsi, pihaknya meminta DKP Provinsi Sumbar pro aktiv mendirikan Pos Pengawasan dan memfasilitasi Lantamal mendirikan Pos AL di Muara Air Haji.

“Ini harus menjadi perhatian serius DKP Provinsi Sumbar karena persoalan ini sudah menahun dan semakin parah dan sebelumnya saya juga mendesak Kepala DKP Kabupaten Pessel dan Pemprov Sumbar supaya mengalokasikan dana APBD untuk program penggantian alat tangkap kapal-kapal Pukat Harimau tersebut. Alhamdulillah, program penggantian alat tengkap tersebut masuk di APBD Kabupaten Pessel dan APBD Pemprov Sumbar tahun 2019,”ujarnya.

Namun program penggantian alat tangkap tersebut tidak jadi direalisasikan, karena para pemilik kapal pukat harimau tidak mau menerima berupa barang, mereka meminta diserahkan berupa uang kontan. Padahal alat tangkap yang akan diberikan tersebut bernilai lebih kurang Rp40 juta per unit kapal.

“Saya berharap setelah Pos AL dan Pos Pengawasan DKP Provinsi Sumbar berdiri di Muara Air Haji nanti, program penggantian alat tangkap tersebut bisa digulirkankan kembali, supaya pemilik kapal Pukat Harimau yang sudah sadar bisa berusaha kembali secara legal,”ujarnya.

Melalui kesempatan ini,pihaknya menghimbau kepada pemilik kapal Pukat Harimau di Air Haji dan sekitarnya untuk segera menghentikan praktek ilegal tersebut. Karena, kalau tertangkap oleh aparat penegak hukum, kapal disita dan pelakunya dijebloskan ke penjara. Sudah banyak contoh kapal-kapal Pukat Harimau yang ditangkap, kapalnya disita, dan pelakunya dipenjarakan. Mari kembali berusaha secara legal, dan kembalilah bergandeng tangan dengan nelayan tradisional lainnya.

“Alat tangkap Pukat Harimau dilarang pemerintah karena tidak ramah lingkungan, yaitu merusak terumbu karang, dan memunahkan ikan-ikan di sekitar lokasi penangkapan. Telor ikan tidak jadi menetas dan ikan-ikan kecil tidak jadi besar. Dan, pemilik Pukat Harimau juga akan miskin karena beberapa waktu ke depan tidak ada lagi ikan yang akan ditangkap, karena perkembangbiakannya terganggu,”ujar Novermal.(chan/relis)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM

DPP KNPI Dukung Penuh Upaya Penguatan KPK Berantas Korupsi

Published

on

By

JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mendukung sepenuhnya upaya-upaya penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat ini, yang terpenting adalah semua pihak harus mendukung terciptanya KPK yang kuat dan bersih dari politisasi pihak manapun.

“Mengenai RUU KPK, tidak penting mau direvisi ataupun tidak. Yang penting KPK harus bersih dari politisasi oknum-oknum. Itu yang menjadi concern kami,” kata Koordinator Tim Hukum Pengacara Muda DPP KNPI, Tegar Putuhena di Kantor DPP KNPI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2019).

DPP KNPI pun saat ini menyerahkan sepenuhnya kepada DPR dan pemerintah terkait apakah memang diperlukan revisi UU KPK. Namun demikian, segala upaya yang dilakukan sebaiknya tidak keluar dari cita-cita pendirian KPK.

“Revisi kita serahkan sepenuhnya kepada elit yang kita percayai, yang jelas pemberantasan korupsi berjalan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Kita berada pada posisi KPK harus kuat dan bersih,” ujarnya.

Tim Pengacara muda DPP KNPI, Widad Thalib, menjelaskan, KNPI sendiri menilai perbedaan pandangan terkait revisi UU KPK sebagai sesuatu hal yang wajar. Namun demikian jangan sampai terjadi benturan horizontal yang tidak perlu.

“Perbedaan pandangan ini sebagai hal yang wajar. Masih ada banyak pekerjaan rumah yang mesti dilakukan demi perbaiki dan menguatkan lembaga anti rasuah,” kata Widad Thalib.

Tim Pengacara muda DPP KNPI lainnya, Mohamad Zen El, menjelaskan, walaupun berada pada posisi netral, Namun KNPI juga memberikan beberapa catatan penting terkait KPK. Yakni, sebagai lembaga anti korupsi, KPK seharusnya dapat memberikan teladan yang baik dalam hal transparansi serta Good Corporate Governance (GCG).

“Di tahun 2018, BPK pernah memberikan opini WDP terhadap laporan keuangan KPK. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan publik, bagaimana bisa lembaga anti korupsi sekelas KPK justru lalai dalam tata kelola anggarannya,” kata Mohamad Zen El. (JODIRA)

Continue Reading

HUKUM

Razikin: Sikap Jokowi Terhadap Revisi UU KPK Merupakan Jalan Tengah

Published

on

JAKARTA – Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah mendukung keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyetujui sebagai revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah Jokowi itu dinilai menjadi jalan tengah di dalam polemik revisi UU KPK.

Ketua Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Razikin Juraid memperhatikan poin-poin yang disetujui Jokowi dalam draf revisi UU KPK inisiatif DPR. Menurut Razikin, hal itu bisa menjadi jalan keluar disaat RUU KPK yang masih diramaikan dengan nada pro dan kontra.

“Saya pikir catatan presiden terhadap draf revisi UU KPK inisiatif DPR tersebut merupakan jalan tengah ditengah polemik antara pihak yang pro maupun kontra,” kata Razikin melalui keterangan tertulisnya, Jumat (13/9/2019).

Razikin kemudian memperhatikan salah satu poin revisi yang disetujui oleh Jokowi yakni pembentukan Dewan Pengawas untuk KPK. Menurutnya, langkah itu membuktikan Jokowi yang tegas dalam pemberantasan korupsi.

“Yang saya tangkap dari poin itu adalah presiden akan memimpin langsung pemberantasan korupsi dan hal itu sejalan dengan usulan kami karenanya kami sangat mendukung langkah Presiden,” ujarnya.

Lebih lanjut Razikin mengatakan, DPR RI masih memiliki tugas lanjutan untuk membahas draft revisi UU KPK itu.

“Tinggal kita lihat saja perkembangannya nanti,” pungkasnya.[]

Continue Reading

HUKUM

Bamsoet: Korupsi Bisa Dilawan dengan Sistem Audit Keuangan Negara yang Profesional dan Berintegritas

Published

on

By

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, virus korupsi yang membahayakan keamanan ekonomi dan keharmonisan sosial, bisa dilawan dengan anti virus berupa sistem audit keuangan negara yang profesionalitas dan berintegritas. Karenanya, DPR RI akan terus memperkuat dukungan dalam kerangka konseptual good governance, terhadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga bisa mengawasi proses pengunaan dana negara menjadi lebih baik dan efisien.

“Sebagai lembaga yang sama-sama berfungsi mengawasi pemerintah, sinergi DPR RI dengan BPK sebaiknya juga didukung sistem pemerintahan yang modern. Ditandai kinerja yang terkontrol dan akuntabilitas yang tinggi. Dengan demikian, kendali atas korupsi semakin maksimal,” ujar Bamsoet dalam peluncuran buku ‘Pemikiran Rizal Djalil’,  ‘Perjalanan Lurus Rizal Djalil’ dan ‘Respon Terhadap Masalah-Masalah Aktual’, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (04/09/19).

Hadir dalam acara ini Anggota IV BPK Prof. Rizal Djalil, Anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait dan Menteri Penerangan 1998-1999 Letjen TNI (Purn) Yunus Yosfiah.

Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini menuturkan, dirinya mengenal Rizal Djalil sebagai sosok berintegritas, kritis dan peduli terhadap segala hal permasalahan keuangan. Baik sebagai politikus maupun pejabat negara, Rizal Djalil produktif mencurahkan gagasannya dengan detail dalam bentuk buku maupun karya-karya ilmiah.

“Pemikiran Rizal Djalil relevan dengan tugas dan fungsi DPR RI. Apa yang tertulis dalam buku ini, mengingatkan kita untuk senantisa waspada dan kritis pada persoalan-persoalan keuangan. Suksesnya sebuah negara, sangat dipengaruhi oleh faktor keuangan yang teraudit secara transparan dan akuntabel,” tutur Bamsoet.

Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menyampaikan, Indonesia masih terus membutuhkan perbaikan di sektor penggunaan dan pengawasan APBN. Karenanya, rekomendasi-rekomendasi Rizal Djalil, terkait peningkatan fungsi BPK yang muaranya menghilangkan korupsi, harus didukung penuh.

“Dalam tiga buku ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pemikiran Rizal Djalil baik selama menjadi politisi maupun ketua BPK, memberikan kontribusi yang signifikan untuk menciptakan lembaga yang modern. Sekaligus menjadi cerminan atau bahkan teknik untuk membentuk birokrat- birokrat yang bertanggungjawab dan organisasi pemerintahan yang kuat dan efisien,” tandas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menilai, buku-buku Rizal Djalil tersebut bisa menjadi referensi utama bagi semua pihak yang ingin mendeteksi, menolak, dan menyingkirkan virus korupsi melalui penguatan tugas dan fungsi BPK. Dengan memahami buku tersebut, para akuntan negara seharusnya bisa menggali lebih dalam lagi berbagai hal tentang keuangan negara.

“Sehingga dari percikan pemikiran Rizal Djalil dalam bukunya ini, bisa lahir kembali berbagai pemikiran lain dari siapapun yang peduli terhadap sistem keuangan negara. Penyempurnaan maupun kajiannya tak boleh hanya berhenti di Rizal Djalil, melainkan harus dilanjutkan oleh para generasi akuntan negara yang muda,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending