Connect with us

POLITIK

Nursron Wahid, hingga Nurdin Halid Sesalkan Masih Terjadi Pelarangan Masuk Kantor DPP Golkar

Published

on

JAKARTA – Koordinator bidang Pemenangan Pemilu Jawa – Kalimantan DPP Partai Golkar, Nusron Wahid dan Ketua Korbid Pratama Nurdin Halid serta Bendahara Umum DPP Partai Golkar Robert Kardinal dan Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Vicktus Murin menyesalkan masih terjadinya pelarangan pengurus DPP Partai Golkar untuk bisa masuk ke dalam kantor DPP Partai Golkar. Padahal, kedatangan para pengurus untuk berdialog dengan Ketua Umum dan Sekjen Partai Golkar terkait waktu pelaksanaan rapat pleno yang sudah lama tidak diselenggarakan DPP Partai Golkar.

“Tadi sudah ada sebanyak 143 pengurus dan kader Partai Golkar yang mencoba mendatangi Kantor DPP Partai Golkar. Tetapi, tidak bisa masuk karena dikunci rapat dan dijaga oleh oknum-oknum AMPG dan polisi,” ujar Nusron kepada wartawan di Jakarta, Rabu (04/09).

Karena tidak bisa masuk ke kantor DPP,  ratusan pengurus DPP Partai Golkar akhirnya menggelar rapat di Hotel Sultan, Jakarta. Rapat dipimpin oleh Nusron Wahid dan Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar Nurdin Halid serta Bendahara Umum Robert Kardinal dengan diikuti ratusan pengurus dan kader Partai Golkar.

Nusron menegaskan pelarangan pengurus pleno masuk ke DPP Partai Golkar sangatlah tragis dan memalukan. Apalagi, pelarangan juga diberlakukan kepada Bendahara Umum DPP Partai Golkar Robert Kardinal.

“Bendahara umum partai yang selama ini membayar maintenance, ngecat-ngecat semua, membayar mereka semua, tapi tidak bisa masuk ke kantor DPP. Ini sangat tragis,” katanya.

Nusron menegaskan, para pengurus sepakat untuk terus mendesak Ketum Airlangga segera menggelar rapat pleno. Karena sesuai AD/ART Partai Golkar, rapat pleno minimal dilakukan satu kali dalam dua bulan.

“Sampai hari ini, di bulan September 2019, sudah 10 bulan tidak ada rapat pleno. Padahal banyak agenda-agenda penting yang membutuhkan keputusan bersama di dalam pleno,” ucapnya.

Nusron menuturkan, rapat pleno diperlukan Partai Golkar salah satunya untuk menetapkan kadernya dalam menempati posisi alat kelengkapan di DPRD tingkat Kabupaten dan Kota. Penetapan alat kelengkapan DPRD Kabupaten dan Kota tidak bisa hanya diputuskan oleh Ketum atau Sekjen saja.

“Perlu dicatat, pengertian pengesahan DPP itu bukan hanya tanda tangan Ketum dan Sekjen. Tanda tangan Ketum dan Sekjen hanya atas nama. Pengertian bahwa itu disetujui dalam satu majelis permusyawaratan, yaitu melalui rapat pleno,” lanjutnya.

Nusron menambahkan, rapat pleno juga diperlukan Partai Golkar untuk menetapkan kadernya duduk di kursi pimpinan DPR dan MPR. Selain, sebagai wadah Partai Golkar melakukan evaluasi terhadap kerja partai saat Pileg dan Pilpres 2019.

“Menjadi tanda tanya kenapa saat Partai Golkar menang Pileg di daerah tertentu, tetapi Capres dan Cawapres yang diusung justru kalah. Itu kenapa? Apa karena mesinnya tidak jalan? Itu yang harus dievaluasi,” pungkasnya. (dwi)

NASIONAL

Bawaslu Jakarta Utara Serahkan Laporan Hasil Pengawasan 2019 ke Bawaslu RI

Published

on

Jakarta – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Jakarta Utara Telah menyelesaikan dan menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu 2019, ke Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di kantor Bawaslu RI, Jumat (13/9/2019). penyerahan berkas Langsung di terima oleh Dr. La Bayoni Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu Bawaslu RI

Penyampaian laporan ini sesuai dengan Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Abhan, SH, MH Nomor 1408 tentang penyampaian langsung laporan hasil pengawasan pemilu 2019 ke Bawaslu RI.

Ketua Bawaslu Kota Jakarta Utara Mochamad Dimyati mengatakan, penyampaian laporan ini serentak bersama 6 kabupaten/kota se DKI Jakarta yang didampingi oleh Anggota Bawaslu Propinsi DKI Jakarta yang juga Kordiv PHL Propinsi DKI Jakarta Burhanuddin.

“Laporan ini adalah bukti nyata kita bekerja sungguh-sungguh dalam mengawasi pemilu 2019 di daerahnya masing masing sesuai dengan Undang-undang Pemilu dan peraturan yang ada”, ujarnya.

Oleh karena itu, harapan kita bersama untuk pengawasan pada kegiatan Pemilu maupun Pilkada kedepannya kita tetap sukses melaksanakan tugas Pengawasan,” ungkapnya.

Bawaslu Kota Jakarta Utara mengucapkan terimakasih kepada Anggota Bawaslu Kota Jakarta Utara atas kerjasamanya dalam ikut serta penyusunan laporan ini begitu juga seluruh Tim Penyusunan Laporan sehingga laporan ini bisa diselesaikan dan disampaikan langsung ke Bawaslu RI, ujarnya Moch Dimyati Kordiv PHL

Disamping itu, Ucapaan terimakasih juga kami sampaikan kepada KaPolres Metro Jakarta Utara beserta jajaran dan Kejari Kota Jakarta Utara beserta jajaran yang bersama sama tergabung dalam Gakkumdu Kota Jakarta Utara bersama Bawaslu yang luar biasa bersinergi menegakkan keadilan Pemilu di Jakarta Utara.

Tak lupa juga kepada Walikota Jakarta Utara dan aparatur Pemda di lingkungan Jakarta Utara selain memfasilitasi juga selalu berkoordinasi untuk sukses pemilu, Stekholder dan seluruh masyarakat Jakarta Utara yang telah bersama-sama mengawasi setiap tahapan pemilu 2019, begitu juga jajaran Pengawas dari tingkat kecamatan, Desa dan PTPS yang telah melaksanakan tugas pengawasan dengan baik sehingga di Jakarta Utara tidak ada resiko setelah Pemilu.

Kesuksesan pengawasan pada pemilu 2019 ini diharapkan sukses kembali pada Pilkada 2022 di DKI Jakarta,”paparnya” .

Continue Reading

POLITIK

‘Airlangga Tidak Ciptakan Tata Kerja Partai yang Baik’

Published

on

By

JAKARTA – Wakil Koordinator Bidang DPP Partai Golkar, Darul Siska, menyebut kisruh dalam partainya diakibatkan kepengurusan Airlangga Hartarto tidak memahami aturan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART).

Darul, yang juga loyalis Bambang Soesatyo atau Bamsoet, menilai kepengurusan Airlangga tidak membuat tata kerja partai yang baik.

“Ini yang membuat kisruh, pengurus tidak memahami aturan AD/ART, PO (peraturan organisasi), yang ada yang tidak mengetahui tata kerja yang dibuat pengurus yang sebelumnya . Karena pengurus yang sekarang tidak membuat tata kerja,” kata Darul Siska dalam diskusi ‘AD/ART sebagai landasan dan pondasi utama Partai Golkar’ di Posko Kemenangan Bamsoet, Jl HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2019).

Menurut Darul, tak segera dilaksanakannya rapat pleno itu jadi bukti pengurus DPP Golkar saat ini tak memiliki tata kerja. Padahal, rapat pleno itu sudah diatur dalam tata kerja partai.

“Ini yang jadi perdebatan sekarang, kok tidak ada pleno. Padahal itu diatur di tata kerja. Pleno itu harus sekurang 1 kali dalam 2 bulan, kemudian rapat harian sekurang 1 kali dan 1 bulan. Kenapa sekurang-kurang 1 kali dalam 2 bulan, dalam dua bulan itu pasti ada situasi yang dibicarakan dalam Partai Golkar selama dua bulan pasti ada kebijakan-kebijakan yang diambil,” tandasnya. (dwi)

Continue Reading

POLITIK

Edi Muntaha: Ada Oknum yang Bermain dalam Proses Penetapan Ketua DPRD Dompu

Published

on

JAKARTA – Mantan Wakil Ketua DPD Partai NasDem Dompu Edi Muntaha angkat bicara terkait proses penjaringan dan penetapan ketua DPRD Dompu. Edi melihat ada upaya dari oknum Partai NasDem di Dompu yang mencoba bermain dan tidak netral dalam proses penjaringan dan penetapan ketua DPRD.

“Jika ini terus dilakukan, rakyat yang telah menyalurkan suaranya kepada Muttakun akan marah. Jangan membuat rakyat marah,” tegasnya kepada kabarakyat.com, Jumat (13/9/2019).

Mereka pun, sambung Edi, mempertanyakan mengapa justru Partai NasDem Dompu tidak berterima kasih kepada rakyat yang telah memberikan kepercayaan, sehingga Muttakun mampu menarik dan meraih suara terbanyak.

“Suara besar itu juga mengantarkan NasDem memperoleh dua kursi di Dapil 1. Jika saja suara Muttakun tidak besar, maka tidak mungkin NasDem mendapat jatah ketua DPRD sesuai Undang-undang,” ungkapnya.

Karena itu, Edi mengharapkan dan mengingatkan kepada DPP agar tidak salah dalam menetapkan ketua DPRD Dompu. Jika DPP Partai NasDem dalam hal ini Surya Paloh ingin mendapat informasi yang lengkap tentang bagaimana sesungguhnya yang terjadi di internal Partai NasDem saat ini, Edi siap membantu memberikan informasi real.

Dengan demikian, DPP tidak hanya sepihak menerima informasi dari oknum pimpinan Partai NasDem yang justru dikhawatirkan akan merugikan NasDem ke depan. “Dan, jika DPP ingin mengamankan suara NasDem pada Pemilu 2024 nanti dan ingin NasDem bisa menjadi besar, pilihan yang tepat harusnya jatuh pada figur Muttakun,” cetus Edi.

Sebelumnya, mantan Sekretaris DPD Partai NasDem Dompu Periode 2012-2017, Drs. Yusuf Hasan mengingatkan agar dalam Calon Ketua DPRD Dompu tersebut tidak mengabaikan kedaulatan rakyat yang telah memberikan dukungannya pada Caleg NasDem.[]

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending