Connect with us

HUKUM

OKP Se-DKI Jakarta Minta Presiden Usut Tuntas Peristiwa Tol Karawang

Published

on

KabaRakyat.com | Jakarta – Organisasi Kemahasiswaan dan Pemuda se-DKI Jakarta kembali aksi turun ke jalan atas matinya Hak Asasi Manusia. Massa yang terdiri dari 7 OKP ini melakukan teatrikal tabur bunga di depan Istana Negara sebagai simbolis dukacita atas matinya hak asasi manusia di Indonesia.

I Gusti Ngurah Arya, selaku ketua PD KMHDI DKI Jakarta menegaskan agar peristiwa kematian anggota FPI di Tol Karawang diusut dan dibentuk sebuah tim pencari fakta demi penegakan HAM di Indonesia.

“Meminta Presiden membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) independent yang terdiri dari KOMNAS HAM RI, DPR RI KOMISI III, ORMAS LINTAS AGAMA, PRAKTISI DAN PAKAR HUKUM, untuk mengungkap peristiwa yang terjadi di tol karawang dengan seterang-terangnya dan seadil-adilnya,” kata I Gusti dalam keterangan persnya, Selasa (15/12).

I Gusti juga mendesak Presiden Jokowi untuk menyampaikan pernyataan terbuka dalam rangka berbela sungkawa atas meninggalnya 6 anak bangsa, agar situasi dan kondisi tetap kondusif, karena kami khawatir akan terjadi konflik horizontal akibat peristiwa ini.

“Mendesak Presiden agar mengevaluasi aparat penegak hukum yang terlibat dalam peristiwa kontak tembak di Tol Karawang,” pintanya.

Kader KMHDI DKI Jakarta, Samel L menambahkan, yang meninggal adalah anak bangsa, mereka juga punya hak yang sama untuk hidup. Semua itu, sambungnya, sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia. Dalam undang-undang tersebut juga semua sudah tertuang dengan sangat jelas.

“Percuma kita memperingati hari HAM akan tetapi masih saja terjadi pelanggaran HAM di negeri kita ini,” ujarnya.

Selanjutnya, kedatangan massa ke KOMNAS HAM untuk mendukung agar menyelesaikan kasus-kasus HAM yang terjadi tanpa adanya intervensi dari luar.

Diketahui, OKP Se-DKI JAKARTA yang melakukan aksi tersebut terdiri dari IMM, KMHDI, KAMMI, BADKO HMI, GPPB, HIKMAHBUDHI, dan HIMA PERSIS.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM

Jokowi Minta Gunakan 4 Kriteria Ini Cari Pengganti Idham Azis

Published

on

By

JAKARTA – Isu pergantian pimpinan Polri jelang Kapolri Idham Aziz akan memasuki masa pensiun semakin hangat dibicarakan. Sejumlah nama pun beredar ke publik.

Dekan Fakultas Hukum Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin DR. Muammar Bakri saat ditemui di ruangan kerjanya mengatakan ada empat kriteria calon Kapolri pengganti Idham Aziz. Di antaranya, figur yang muncul tersebut harus bersih dipercaya oleh rakyat menegakan hukum di negeri ini.

“Pertama, figur yang diinginakan rakyat yakni bersih dari kasus hukum selama berkarir di lembaga kepolisian,” kata Muammar, Rabu (30/12/2020).

Seperti diwartakan, bursa nama-nama calon Kapolri pengganti Jenderal (Pol) Idham Aziz makin menghangat dan terus menggeliat di tengah isu banyaknya calon yang muncul.

Sementara Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) segera menyodorkan calon kepala Polri (kapolri) sebagai rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat.

Bagi Muammar, yang terpenting dari nama-nama yang disodorkan tersebut memiliki empat kriteria sehingga polisi semakin dipercaya oleh masyarakat.

“Kriteria kedua, yakni nasionalis. Pimpinan penegak hukum yang mengayomi semua agama dan kelompok, tidak penting dia dari kalangan mayoritas atau minoritas sepanjang mampu menjamin rasa aman bagi warga negara dan menjaga stabilitas keamanan dalam negeri,” terang Muammar.

Adapun kriteria ketiga menurut Muammar, yakni sosok kapolri kedepan tidak menggunakan wewenangnya untuk kepentingan politik praktis. Karena baginya, akan merusak marwah institusi bayangkara.

“Empat, loyal terhadap presiden, jika ada calon kapolri yang dalam proses suksesi menggunaan tangan-tangan pengusaha maupun politisi untuk memuluskan karirnya maka otomatis Ketika menjabat kapolri pasti loyalitasnya akan semu, membangun loyalitas kerja terhadap pimpinan jika seseorang tidak ada balas jasa dengan orang lain,” pungkas Muammar.

Sementara informasi beredar ke awak media, Wanjakti tengah menggodok 10 nama-nama perwira tinggi dengan pangkat Komjen sebagai calon kandidat Kapolri. Enam orang di antaranya yakni komjen di internal Polri dan empat lainnya bertugas di luar struktur Polri.

Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, pada Pasal 11 ayat (6) huruf B menjelaskan, Kapolri yang baru sebelum dipilih dilihat dari dua aspek, yaitu kepangkatan dan jenjang karier di lembaga kepolisian. (Nas)

Continue Reading

HUKUM

Dua Wamen Jadi Menteri, Kabarnya Jokowi Akan Lantik 9 Wakil Menteri yang Kosong?

Published

on

By

KabaRakyat.com | JAKARTA – Presiden Joko Widodo telah memilih enam menteri baru di Kabinet Indonesia Maju dan akan dilantik Rabu (23/12). Lalu, kapan Jokowi melantik wakil menteri (wamen) untuk beberapa pos kementerian?. (lebih…)

Continue Reading

HUKUM

Kabareskrim Polri Diharap Turun Tangan Usut “Industri Hukum” di Polda Sulsel

Published

on

By

KabaRakyat.com | Jakarta – Politisi Partai Bulan Bintang, R. Wijaya Dg Mappasomba yang sekaligus Juru Bicara Rajamuddin meminta ketegasan Kabareskrim Polri agar menindak oknum penyidik Polres Bulukumba dan penyidik Polda Sulawesi Selatan yang bekerja tidak berdasarkan Undang-undang atau peraturan yang berlaku. Dimana Rajamuddin bersama kawannya Suhardi Hammado melalui kuasa hukumnya telah mengadukan oknum penyidik tersebut di Bareskrim Polri dan berharap agar keadilan dan kepastian hukum tetap ditegakkan. (lebih…)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending