Connect with us

OPINI

Pandemi Covid-19, Pertamina Harus Kembalikan Keuntungan Rakyat

Published

on

Saya menanggapi statement PT Pertamina yang menyiapkan Rp 100 milliar untuk pinjaman UMKM. Hal ini merupakan sekedar hiburan disaat Rakyat lagi susah akibat Covid-19. Mengapa?

Karena Pertamina sudah menikmati keuntungan yang diberikan oleh Rakyat Indonesia dari penjualan BBM premiun oleh Pertamina seharga Rp 6.450/liter dimana estimasi kalkulasi harga keekonomiannya Rp 6000/ liter.

Sehingga keuntungan yg diperoleh Pertamina adalah Rp 450/ liter dikalikan 1 juta barrel/ hari atau RP 71.5 milyar/ hari atau Rp 2.1 Trilliun/ bulan.

Rakyat Indonesia telah memberikan keuntungan juga ke Pertamina berupa Cost Saving dari harga minyak dunia turun mencapai +/- US $ 35 sementara harga ICP US$ 63/ barrel.Total Cost saving Pertamina Rp 13.1 Trilliun/ bulan.

Seharusnya Pemerintah/ Pertamina jangan menikmati keuntungan dari Rakyat. Untuk itu Harga BBM Premium harus diturunkan.

Bantuan pinjaman Pertamina Rp100 Miliar itu adalah uang yang diambil dari keuntungan penjualan Premium per hari dari Rakyat yang seyogianya disubsidi oleh Pemerintah sebanyak Rp 18.7 Trilliun. Anggaran subsidi ini tidak terpakai oleh Pemerintah.

Komite Penghapusan Bensin Bertimbal juga sudah memberikan pandangan bahwa harga jual BBM premiun di Indonesia yang diberlakukan kini terlalu mahal bila dibandingkan degan negara-negara lain.

Di tengah pandemi Covid-19 yang menimpa Rakyat bawah, seharusnya Pemerintah/ Pertamina mengembalikan keuntungan tersebut kepada Rakyat dalam bentuk hibah bukan pinjaman dan jumlahnya seharusnya lebih agar dapat membangun ekonomi Rakyat khususnya para pelaku usaha UMKM.

Diingatkan bahwa sesuai amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun1945, (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan, (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat Indonesia.

Syarief Hasan, Wakil Ketua MPR RI

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

OPINI

Pembayaran THR Bertahap Harus Disepakati Pengusaha dan Pekerja

Published

on

By

Oleh: Syaiful Bahri AnshoriPresiden DPP Konfederasi Sarbumusi

THR atau Tunjangan Hari Raya wajib dibayarkan oleh perusahaaa sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Permenaker 06/2016. Artinya kewajiban ini punya konsekwensi hukum dan tidak bisa ditawar tawar lagi, sehingga pada posisi ini DPP Konfederasi Sarbumusi mempunya pandangan yang sama dengan kemnaker dan serikat pekerja lain bahwa secara hukum THR menjadi kewajiban yang harus dibayarkan oleh pengusaha.

Bagi perusahaan yang mampu dan tidak terlalu terdampak covid-19 maka perusahaan tersebut wajib membayar ketentuan THR sebagaimana diamanatkan oleh Permenaker No.6 tahun 2016.

Adapun mekanisme pembayaran THR, karena melihat situasi dan kondisi saat ini apabila perusahaan tidak mampu dikarenakan dampak covid-19 (dibuktikan dengan laporan keuangan yang transparan) maka mekanisme pembayaran bisa di dialogkan dengan pekerja atau serikat pekerja dengan mekanisme;

Pertama pembayaran THR secara bertahap (tahapan disepakati oleh pengusaha dan pekerja)

Kedua bisa dilakukan penundaan apabila perusahaan tidak mampu sama sekali sesuai waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan, dengan waktu sesuai kesepakatan para pihak,

Ketiga kesepakatan ini juga mengatur tatacara denda keterlambatan pembayaran sesuai dengan pasal 10 permenker 6/2016.

Pertama, DPP konfederasi Sarbumusi mempunyai sikap bahwa untuk menjamin kesepakatan itu dilaksanakan maka kesepakatan ini wajib dilaporkan kepada Disnaker setempat. Dan pengawas harus pro aktif dalam mekanisme kontrol dan pengawasan terhadap pelanggaran bagi perusahaan yang tidak melakukan pembayaran THR dan atau tidak melaporkan ke Disnaker, pengawas bisa memberikan sanksi pelanggaran norma kerja kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut.

Kedua, perlu kita pahami bersama, surat edaran ini hanya berlaku bagi perusahaan yang terdampak covid-19, bukan yang nyata nyata mampu karena perusahaan yang mampu harus dan wajib membayar sesuai dengan permenaker 6/2016, selain itu ketentuan ini berlaku hanya karena dampak covid-19. Bila situasi normal yang berlaku adalah Permenaker 06/2016.

Ketiga,DPP konfederasi Sarbumusi melalui presiden DPP konfederasi Sarbumusi menghimpau kepada perusahaan untuk mengedepankan dialog dan terbuka pada kemampuan dan kesulitan perusahaan sehingga pekerja/buruh tidak dipersulit dalam kondisi yang kesulitan ini.

Keempat, DPP sarbumusi menyerukan kepada semua pihak untuk sama-sama menjaga hubungan industrial yang harmonis, tidak saling mengorbankan dan bersama sama menghadapi dampak pandemi covid-19 ini.

Continue Reading

OPINI

Pemerintah Ingin Cetak Uang, Kebijakan Aneh di Tengah Pandemi Covid-19

Published

on

By

Oleh: DR Hermanto, Anggota Badan Anggaran DPR RI

Rencana Pemerintah mencetak uang baru saat ini sangat tidak relevan mengingat underlaying dan ekonomi nasional tidak memungkinkan untuk itu. Tradisi negara-negara di dunia dalam mencetak uang didasarkan pada dua hal yaitu: cadangan emas yang dimiliki negara atau fiat money (perintah negara atau regulasi). Indonesia hanya memiliki cadangan emas 78,5 ton, berada dibawah Singapura 127, 4 ton apalagi Amerika 8.133,5 ton. Indonesia tidak termasuk 35 negara pemilik cadangan emas terbesar.

Rencana pemerintah akan mencetak uang 600 triliun nampaknya lebih didasarkan pada fiat money. Bukan cadangan emas. Negara tidak memiliki emas yang kuat untuk menggaransi cetak uang.

Hal tersebut sangat jelas keterkaitannya dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menhadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Cetak uang baru berdasarkan fiat money akan sangat membahayakan ekonomi nasional karena tidak didukung underleying yang kuat. Juga sangat kompleks bila cetak uang baru sebagai basis menyusun APBN. Cetak uang baru dengan dasar fiat money akan mengundang sumber penyebab inflasi yaitu: uang beredar semakin banyak, nilai tukar uang menurun, perilaku konsumtif, daya beli masyarakat rendah dan kelangkaan barang.

Uang banyak beredar tapi barang langka dan tidak disertai produktivitas nasional. Itulah sumber petaka inflasi bahkan hiperinflasi. Dalam menguatkan pondasi ekonomi nasional ditengah pandemik Covid-19, ada baiknya Pemerintah mengkonversi anggaran pembangunan IKN (ibukota negara) dan infrastruktur yang belum ada manfaatnya dalam jangka pendek dialihkan untuk keperluan peningkatan produktivitas nasional yang mendesak yaitu: pangan, mencegah covid-19, UMKM dan sektor riil.

Cetak uang baru atas dasar fiat money akan mengundang moral hazard. Potensi perilaku koruptif semakin sulit dikendalikan. Apalagi didukung dengan Perppu No. 1 tahun 2020 dimana para pemangku pengambil kebijakan kebal hukum. Tidak akan dituntut pidana sekalipun ada tindak pidana dalam kebijakan.

Siapa yang diuntungkan dengan cetak uang 600 triliun ?
Dalam kondisi pandemik Covid-19 dan ekonomi saat ini, cetak uang baru tidak menguntungkan bagi ekonomi rakyat. Bisa jadi yang diuntungkan adalah: pengusaha besar, para importir dan industri besar yang mengusai sektor manufaktur, barang dan jasa, perbankan serta petambang emas.

Untuk jangka menengah dan panjang, pemerintah perlu memperkuat cadangan emas milik negara dengan cara memberikan alokasi teknologi modern untuk petambang emas rakyat dan tidak memberikan kesempatan investasi asing menguasai tambang emas karena hasilnya akan menjadi milik negara investor. Deposit emas di Indonesia masih banyak. Ada baiknya bila seluruhnya dikelola oleh anak bangsa untuk memperkuat cadangan emas negara.

Continue Reading

OPINI

Draft Omnibus Law dari Pemerintah Banyak Masalah

Published

on

By

Oleh: Syaiful Bahri Anshori, Presiden Konfederasi Sarbumusi NU ( Serikat Buruh Muslim Indonesia)

Terkait dengan draf rancangan UH Omnibus Law yang sekarang oleh pemerintah diserahkan ke DPR ( Baleg DPR RI) saya sebagai presiden konfederasi sarikat buruh muslimin nahdhatul ulama’ menyatakan sebagaimana berikut :

RUU omnibuslaw untuk kemaslahatan umat dan kesejahteraan rakyat. Ada beberapa hal yang harus menjadi acuan dan pemikiran kita bersama sejauh mana RUU ini.

1. Pemerintah mempunyai pandangan filosofis RUU cipta kerja di konteks menimbang dan mengingat bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, sejahtera, makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak melalui cipta kerja.

Harapan pemerintah melalui cipta kerja mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi.

2. RUU Cipta Kerja, dari penjelasan Pemerintah sebagaimana disampaikan ke DPR jelas terlihat lebih menitikberatkan pada persoalan mempermudah investasi dan mempermudah perijinan berusaha (80 Pasal dari 163 Pasal substansi).

Hal ini perlu dikaji lebih serius, karena persoalan investasi dan perijinan tidak selalu berkorelasi simetris dengan pembukaan lapangan kerja bagi rakyat. Perlu dicermati, rancangan peraturan-peraturan di dalamnya untuk memperluas lapangan kerja atau secara signifikan dalam jangka panjang justru dapat merugikan bangsa dan negara, seperti dalam hal eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam yang dapat mewariskan permasalahan bagi anak cucu kita.

3. RUU yang di dalamnya menjelaskan kemudahan berusaha, tentu perlu mempertimbangkan kemudahan berusaha bagi seluruh masyarakat tanpa mengabaikan aspek daya dukung lingkungan dan afirmasi terhadap para pelaku usaha baru dari kelompok UMKM, selain itu perkoperasian tidak dimasukan dalam ketentuan umum. Sementara dalam kluster kemudahan berusaha ada koperasi.

4. harus mempertimbangkan sinkronisasi dan harmonisasinya dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena banyak sekali atas nama kemudahan investasi kewenangan menteri dan pemerintah daerah ditarik menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dalam RUU cipta kerja ini pemerintah pusat adalah presiden. semata-mata hanya pertimbangan investasi.

5. UU yang mengubah berbagai kewenangan yang di dalamnya jelas tidak memberikan kepastian hukum bagi aparatusnya seperti Menteri-menteri dan/atau Pemerintah Daerah harus dilakukan dengan hati-hati.

Perubahan terhadap kesepakatan dalam pembagian kewenangan kepada menteri-menteri dan Pemerintah Daerah sebagai tindaklanjut penataan kewenangan otonomi seluas-luasnya sebagaimana diatur dalam UUD 1945 tentang Pemerintah Daerah harus dipertimbangkan secara matang agar tidak memunculkan gejolak daerah-daerah.

6. Dalam kluster ketenagakerjaan, di pembukaan pemerintah menjelaskan RUU cipta kerja ini untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Akan tetapi dalam batang tubuh justu mempermudah TKA masuk Indonesia tanpa RPTKA dan IMTA, menghapus pasal outsorcing dan pkwt, mengurangi ketentuang pesangon yang awalnya diatur undang undang dikembalikan ke perundingan PKB serta masih banyak lagi pasal pasal yang tidak mencerminkan perlindungan pekerja dan peningkatan kesejahteraan.

7. Setiap perubahan kebijakan, baik menyangkut regulasi (legislasi), maupun keuangan (anggaran), patut kita lihat kembali dalam penjelasan Undang-Undang Dasar yang menyatakan kedudukan rakyat dalam menentukan keuangan dan pembelanjaan anggaranya sangat kuat yang terwakili oleh DPR.

Dalam hal ini, maka tidak selayaknya kebijakan yang strategis baik regulasi maupun keuangan, termasuk pembagian kewenangan pengaturan keuangan hanya semata-mata dilakukan oleh pemerintah.

Hal-hal mendasar, penting, dan strategis harus dituangkan dalam undang-undang dan tidak selayaknya atas RUU ini, hal-hal tersebut agar diserahkan kepada Peraturan Pemerintah yang jelas hanya menjadi kewenangan eksekutif.

Kesimpulannya
1. Justru demi kemaslahan dan kesejahteraann RUU cipta kerja harus ditinjau lagi isi dan mekanisme pengajuannya agar sesuai dengan preambul pembukaan UUD 1945.
2. Pemerintah haru mendengarkan suara masyarakat dimana RUU cipta kerja ini mekanisme dan substansinya harus di lakukan secara transparan sesuai dengan pasal 96 UU. 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan.

1. Sikap Sarbumusi terhadap kluster ketenagakerjaan di RUU cipta kerja.
– pertama; secara substansi yang diatur dalam RUU cipta kerja ini terkait dengan kluster ketenagakerjaan adalah penghapusan persyaratan pekerja kontrak/pkwt sehingga pekerja kontrak akan sangat tidak terbatas dulu paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang satu kali sekarang pembatasan tersebut dihapus sehingga dikhawatirkan nantinya semua pekerja menjadi pekerja kontrak, aturan outsorcing dalam pasal 64-65 dihapus akan tetapi tetap mempertahankan pasal 66, sehingga aturan outsorcing sesuai dengan KUHPerdat yang tidak dibatasi sehingga akan membuat semakin menjamur pekerja outsorcing/alih daya, pengaturan upah minimum dulunya UMP/UMSP sert UMK/UMSK dihapus menjadi hanya UMP lalu diatur upah minimum padat karya sehingga semakin membuat upah menjadi eksploitatif, dan banyaknya pasal yang menyebabkan mis interpretasi karena menggunakan istilah yang ambigu.

Yang sangat fatal adalah perubahan mendasar terkait konsep PHK. Selain itu juga dihapusnya pasal 151 menghilangkan peran semua pihak dalam segala upaya untuk mencegah terjadinya serta PHK.

Selain itu pasal tentang sweetener sulit diimplementasikan.
– kedua; secara proses pembuatan draft RUU cipta kerja dilakukan dengan tidak.transfaran serta tidak melibatkan stake ketenagakerjaan.. sehingga kesan tertutup dan sembunyi sembunyi tidak bisa dicegah.

1. Sikap Sarbumusi terhadap kluster ketenagakerjaan di RUU cipta kerja.
– pertama; secara substansi yang diatur dalam RUU cipta kerja ini terkait dengan kluster ketenagakerjaan adalah penghapusan persyaratan pekerja kontrak/pkwt sehingga pekerja kontrak akan sangat tidak terbatas dulu paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang satu kali sekarang pembatasan tersebut dihapus sehingga dikhawatirkan nantinya semua pekerja menjadi pekerja kontrak.

Aturan outsorcing dalam pasal 64-65 dihapus akan tetapi tetap mempertahankan pasal 66, sehingga aturan outsorcing sesuai dengan KUHPerdat yang tidak dibatasi sehingga akan membuat semakin menjamur pekerja outsorcing/alih daya, pengaturan upah minimum dulunya UMP/UMSP sert UMK/UMSK dihapus menjadi hanya UMP lalu diatur upah minimum padat karya sehingga semakin membuat upah menjadi eksploitatif, dan banyaknya pasal yang menyebabkan mis interpretasi karena menggunakan istilah yang ambigu yang sangat fatal adalh perubahan mendasar terkait konsep PHK.

Selain itu juga dihapusnya pasal 151 menghilangkan peran semua pihak dalam segala upaya untuk mencegah terjadinya serta PHK. Selain itu pasal tentng sweetener sulit diimplementasikan.
– kedua; secara proses pembuatan draft RUU cipta kerja dilakukan dengan tidak.transfaran serta tidak melibatkan stake ketenagakerjaan.. sehingga kesan tertutup dan sembunyi sembunyi tidak bisa dicegah.

1. Sikap Sarbumusi terhadap kluster ketenagakerjaan di RUU cipta kerja.
– pertama; secara substansi yang diatur dalam RUU cipta kerja ini terkait dengan kluster ketenagakerjaan adalah penghapusan persyaratan pekerja kontrak/pkwt sehingga pekerja kontrak akan sangat tidak terbatas dulu paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang satu kali sekarang pembatasan tersebut dihapus sehingga dikhawatirkan nantinya semua pekerja menjadi pekerja kontrak, aturan outsorcing dalam pasal 64-65 dihapus akan tetapi tetap mempertahankan pasal 66, sehingga aturan outsorcing sesuai dengan KUHPerdat yang tidak dibatasi sehingga akan membuat semakin menjamur pekerja outsorcing/alih daya, pengaturan upah minimum dulunya UMP/UMSP sert UMK/UMSK dihapus menjadi hanya UMP lalu diatur upah minimum padat karya sehingga semakin membuat upah menjadi eksploitatif, dan banyaknya pasal yg menyebabkan mis interpretasi karena menggunakan istilah yang ambigu,.yang sangat fatal adalh perubahan mendasar terkait konsep PHK.

Selain itu juga dihapusnya pasal 151 menghilangkan peran semua pihak dalam segala upaya untuk mencegah terjadinya serta PHK, selain itu pasal tentng sweetener sulit diimplementasikan.
– kedua; secara proses pembuatan draft RUU cipta kerja dilakukan dengan tidak.transfaran serta tidak melibatkan stake ketenagakerjaan.. sehingga kesan tertutup dan sembunyi sembunyi tidak bisa dicegah.

Sehingga sikap DPP konfederasi Sarbumusi adalah meminta kepada pemerintah untuk menarik seluruh draft RUU cipta kerja dari pembahasan panja baleg.

Terkait dengan Tenaga kerja asing (TKA)
Selama ini mekanisme penggunaan TKA selalu dimulai dengan RPTKA lalu bila disetujui maka akan di proses kelengkapan sebelum mengeluarkan IMTA semu proses ini dilakukan secara online melalui OSS dan dikordinatori oleh PTSP di kemnaker dan kordinasi dengan BKKBM.. skrg melalui pemerintah pusat yang notabenenya adalah presiden serta hanya.menggunakan IMTA..

Dampak politik perburuhan adalah…
1. Hilangnya serikat pekerja/serikat buruh karena.semakin sedikitnya pekerja tetap.
2. Semakin menjamurnya tenaga kerja asing, menjamurnya outsorcing dan menjamurnya pekerja kontrak.

Ini kemungkinan ada kekuatan pengusaha di balik penyusunan draft RUU cipta kerja.. hal ini dibuktikan ketika presiden menunda..yang bereaksi pertama kali adalah kadin dan apindo

Dampak yang lebih besar bila RUU cipta kerja disahkan adalah
1. Terjadinya sentralisasi perizinan di pemerintah pusat yang berimplikasi terhadap otonomi daerah.
2. Perluasan bidang usaha tertutup Sert penghapusan persyaratan investasi yang krusial.
3. Masalah di kluster ketenagakerjaan…
4. Pemusatan kewenangan presiden

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending