Connect with us

TEKNOLOGI

Parlemen Indonesia Bangga Parlemen Asia Sudah Banyak Dipimpin Perempuan

Published

on

Istanbul – Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf merasa bangga mengingat parlemen Asia sudah memberi peran pada perempuan di parlemen. Bahkan ada sejumlah negara memberikan kesempatan pada perempuan memimpin parlemen.

“Melihat tinjauan situasi parlemen perempuan di Asia, saya kagum dengan perkembangan yang kami miliki dalam hal kursi parlemen,” kata Nurhayati dalam pidatonya di Forum Asian Parliament Assembly (APA) di Hotel Hilton, Istanbul, Turki, Sabtu (1/12/2018) kemarin.

“Kami memiliki masa depan dalam kepemimpinan politik karena kami secara bertahap meningkatkan perwakilan kami di parlemen, dari 19% di Senat dan 13,2% di DPR pada 2015 menjadi 19,6% (DPR) dan 16,3% (Senat) pada 2017 menurut data Women in Politics Map,” sambung Nurhayati.

Menurut Nurhayati, di beberapa negara di Asia perempuan memiliki kesempatan untuk dipimpin. Hal itu membanggakan bagi perempuan untuk berpartisipasi di dunia politik.

“Mari kita tidak berpuas diri dengan kemajuan seperti itu. Ada banyak hal yang harus dilakukan. Sangat penting untuk memastikan bahwa representasi politik bukan hanya tentang angka.
Ini adalah tentang dampak, dampak dan pengaruh yang terlihat bahwa kita dapat menghasilkan dan melibatkan lebih banyak perempuan dalam politik,” jelas Nurhayati.

Berikut Pidato Nurhayati Ali Assegaf di APA, Istanbul, Turki:

Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk berada di sini di antara anggota-anggota Komite Khusus Pertemuan Para Anggota Parlemen Perempuan APA yang diselenggarakan di bawah naungan Komite Tetap Urusan Sosial dan Budaya APA.

Sebagai pelopor pembentukan Rapat Komite Koordinasi APA Perempuan Anggota Parlemen yang kemudian digantikan oleh Panitia Khusus ini, Indonesia menyambut baik pembahasan komite khusus ini.

Melihat tinjauan situasi parlemen perempuan di Asia, saya kagum dengan perkembangan yang kami miliki dalam hal kursi parlemen. Kami memiliki masa depan dalam kepemimpinan politik karena kami secara bertahap meningkatkan perwakilan kami di parlemen, dari 19% di DPR dan 13,2% di Senat pada 2015 menjadi 19,6% (DPR) dan 16,3% (Senat) pada 2017 menurut Women in Politics Map.

Beberapa negara di Asia pernah dipimpin oleh perempuan. Yang lain, saat ini sedang dipimpin oleh perempuan, sebuah hasil positif tentang kepemimpinan perempuan terutama bila dibandingkan dengan negara seperti Amerika di mana kepemimpinan perempuan masih dipertanyakan.

Mari kita tidak berpuas diri dengan kemajuan seperti itu. Ada banyak hal yang harus dilakukan. Sangat penting untuk memastikan bahwa representasi politik bukan hanya tentang angka.
Ini adalah tentang dampak, dampak dan pengaruh yang terlihat bahwa kita dapat menghasilkan dan melibatkan lebih banyak perempuan dalam politik.

Seringkali, kita melihat perempuan telah mengambil kursi parlemen, tetapi mereka belum mengambil langkah apa pun untuk memastikan bahwa agenda sensitif gender terjadi di rumah parlemen. Di beberapa bagian, banyak perempuan melepaskan diri dari politik dan memilih untuk fokus pada situasi ekonomi mereka.

Kita perlu melakukan lebih banyak. Kita perlu memberi contoh, bahwa politik, bahwa mereka yang berkuasa, akan bertindak untuk kepentingan perempuan secara luas. Kami juga perlu meningkatkan upaya kami untuk membantu perempuan lebih sadar akan situasi politik saat ini dan untuk melibatkan mereka dalam politik.

Dengan pertarungan yang tepat, perempuan dapat mempromosikan masalah ekonomi, sosial dan budaya sebagai agenda politik.

Di Indonesia, selain fakta bahwa kami mempromosikan sistem kuota 30% untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam daftar pencalonan politik dan keanggotaan partai, perempuan yang memiliki kursi politik tidak mengecualikan diri dari bertindak demi kepentingan perempuan.

Asia adalah penggerak pertumbuhan ekonomi. Namun, kita masih belum membuka potensi pendorong pertumbuhan ekonomi: perempuan dan anak perempuan. Hampir di mana-mana, ada lebih sedikit perempuan sebagai tenaga kerja dibandingkan dengan laki-laki, lebih sedikit pengusaha perempuan dibandingkan laki-laki dan lambatnya kemajuan perempuan untuk berada di ruang dewan daripada laki-laki. Jika kita, sebagai anggota parlemen perempuan, yang dipercaya untuk berada di kursi politik dapat mengatasi berbagai masalah kesenjangan gender ini, saya yakin kita dapat melibatkan lebih banyak perempuan dalam politik.
Di Indonesia misalnya, sebagai wanita.

Di Indonesia misalnya, sebagai anggota parlemen perempuan kami telah menyalurkan agenda pemberdayaan ekonomi perempuan melalui program Ultra Micro Finance. Program yang kami ciptakan untuk wirausahawan mikro, mereka yang miskin dan tidak bankable.

Pada 2018 saja, sekitar 3,24 triliun rupiah ($ 22 miliar) dana ultra-mikro telah didistribusikan dengan 91% dari debiturnya adalah perempuan yang tidak bankable.

Singkatnya, semakin banyak anggota parlemen perempuan dapat memperjuangkan perempuan, melalui agenda yang peka gender dan keseimbangan gender, kita akan memiliki masa depan yang cerah dalam lanskap politik Asia. Ini adalah kebutuhan bagi Asia. Lagi pula, setengah dari orang Asia adalah kita — para wanita.

TEKNOLOGI

Komisi V DPR Minta Pemerintah Segera Ambil Alih FIR Milik Indonesia dari Singapura

Published

on

By

Jakarta – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo secara tegas meminta pemerintah untuk memastikan pengambilalihan Flight Information Region (FIR) wilayah Kepulauan Riau dari Singapura secepatnya. Hal ini sesuai perintah Presiden RI melalui Instruksi Presiden pada 18 September 2015.

“Kami sepakat untuk segera diambil alih dan pemerintah membuat road map menuju pengambilalihan FIR yang selama ini dikelola Singapura,” ungkap Sigit dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi V DPR RI dengan Indonesia Aviation and Aerospace Watch (IAAW) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Dijelaskan legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, peringatan Hari Nusantara ke-61, yang jatuh pada tanggal 13 Desember 2018 ini merupakan momentum yang tepat untuk mengungkap kembali permasalahan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang telah berlangsung cukup lama.

Salah satunya adalah pengelolaan ruang udara atau FIR meliputi Kawasan Selat Malaka, Kepulauan Riau, dan Natuna sejak  tahun 1946. Padahal, sebenarnya pengelolaan FIR di kawasan tersebut oleh Singapura bertentangan dengan kedaulatan Indonesia.

Jika ditinjau dari aspek hukum, lanjutnya, perjanjian yang disahkan yang berisi penyerahan kewenangan pengontrolan lalu lintas udara oleh Pemerintah Indonesia kepada Singapura tidak memiliki kekuatan hukum yang pasti. Sebab, pada salah satu pasal mengamanatkan perjanjian tersebut berlaku apabila memperoleh persetujuan dari International Civil Aviation Organization (ICAO). Namun,  sampai hari ICAO belum memberikan persetujuan.

“Karena itu kami mendorong Kementerian Perhubungan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri agar segera mengambil alih FIR, kapan kita siap.  Sebab menurut IAAW dan AirNav mengelola lalu lintas udara Kepulauan Riau tidak lebih rumit daripada mengelola ruang udara sipil di atas Cengkareng,” sambung Sigit.

Dalam kesempatan yang sama,  Wakil Ketua IAAW Juwono Kolbioen menyayangkan Perjanjian antara Indonesia dengan Singapura tahun 1995, yaitu untuk memperkuat pemberian wewenang pengontrolan sebagian ruang udara NKRI kepada Singapura tidak memiliki kekuatan hukum pasti, namun tetap diberlakukan.

Sisi lain, beberapa pihak dinilai cenderung mendukung kepentingan Singapura dengan mengakui bahwa Indonesia belum mampu mengontrol lalu lintas penerbangan. Sehingga apabila kewenangan Singapura diambil alih akan membahayakan keselamatan penerbangan.

“Pengakuan tersebut adalah suatu kebodohan, sebab selama ini Indonesia mengatur lalu lintas penerbangan yang lebih sibuk dan di kawasan yang lebih luas dari FIR Singapura tanpa kendala,” kata Kolbioen.

Menurutnya, akibat dari dampak penguasaan FIR tersebut sangat merugikan negara baik dari segi ekonomi melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diduga mencapai triliunan rupiah, aspek politik maupun aspek pertahanan negara.

IAAW mengusulkan DPR RI bersama pemerintah mengesahkan UU tentang Kedaulatan Negara yang mendeclare wilayah kedaulatan NKRI secara vertikal dan horizontal. “Kami juga berharap dilakukannya realignment FIR Singapura dengan FIR Jakarta, sehingga kedaulatan NKRI penuh dan utuh. Ibarat disebuah rumah ada tamu duduk setiap hari, ini enggak benar,” tandasnya. (dpr/kabarakyat)

Continue Reading

TEKNOLOGI

Sebut Jokowi PKI, Sodik Mudjahid: Itu Inisiatif La Nyalla Mattalitti Sendiri

Published

on

By

Jakarta – Eks Politikus Partai Gerindra La Nyalla Mattalitti mengaku menyebarkan isu Joko Widodo (Jokowi) PKI saat Pilpres 2014. Partai Gerindra menyebut penyebaran isu Jokowi PKI merupakan inisiatif pribadi La Nyalla.

Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid awalnya menyebut Gerindra tak pernah mengambil kebijakan memerintahkan kadernya untuk melontarkan tuduhan ke Jokowi. Tak ada pula perintah untuk menyebarkan propaganda tuduhan bahwa Jokowi PKI.

“Partai Gerindra, pemimpin partai Gerindra, tidak pernah berpikir, apalagi mengambil kebijakan, apalagi memerintahkan kepada kader dan anggotanya untuk menuduh Jokowi sebagai komunis atau anak komunis/anak PKI,” kata Sodik saat dikonfirmasi, Rabu (12/12/2018).

Anggota Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo-Sandiaga itu menegaskan pihaknya tak ikut campur mengenai tuduhan Jokowi PKI. Sodik menegaskan tak ada kaitan antara permintaan maaf La Nyalla dengan Gerindra.

“Jadi pernyataan dan tuduhan La Nyalla masa lalu, bahwa Jokowi seorang komunis dan atau anak komunis merupakan inisiatif dan pernyataan pribadi sendiri. Dengan demikian kalau sekarang La Nyalla merasa menyesal dan minta maaf, maka adalah juga urusan sendiri sehingga bebas melakukannya,” tegas Sodik.

Sekali lagi Sodik menegaskan isu PKI hingga Komunis bukan digaungkan Gerindra. Namun, dia menyebut Gerindra tak setuju dengan paham dan keberadaan PKI di negeri ini.

“Walau sikap Gerindra tidak menuduh apalagi memfitnah seseorang dan keluarganya sebagai komunis, tapi Gerindra berpendapat bahwa paham ateis dan keberadaan PKI di NKRI adalah tidak sesuai dengan nilai Pancasila dan ketetapan MPR,” sebut Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu.

La Nyalla Mattalitti membuat pengakuan menggelegar setelah berganti haluan politik. Ia menyatakan ikut terlibat dalam penyebaran isu-isu hoax tentang petahana Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2014 dan kini telah bertobat.

Saat ini La Nyalla memilih berpaling dari Prabowo Subianto dengan mendukung Jokowi untuk Pilpres 2019. Namun ia membongkar berbagai manuvernya saat masih berada di posisi lawan Jokowi dulu, termasuk mengenai isu PKI.

Ketua Kadin Jawa Timur itu mengaku menyesal telah menyebarkan isu-isu negatif soal Jokowi. La Nyalla bahkan sudah mendatangi Jokowi langsung dan meminta maaf atas sikapnya pada pilpres lalu.

“Saya datang ke beliau, saya minta maaf. Bahwa saya yang isukan Pak Jokowi PKI. Karena sekarang saya bukan oposisi, saya harus tobat,” jelasnya. (detik/kabarakyat)

Continue Reading

TEKNOLOGI

Bamsoet: Club Motor Bisa Berkontribusi Menjaga Kesopanan dan kepatuhan Berlalu Lintas

Published

on

By

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengajak berbagai club motor Besar yang ada di Indonesia bisa berhimpun dalam satu wadah. Dimana keanggotaannya nanti adalah club-club motor besar, bukan perorangan. Tapi pengurusnya merupakan ex-officio dari pimpinan atau tokoh club-club motor besar yang ada. Jumlah club motor besar yang mencapai ratusan itu merupakan modal sosial untuk melakukan berbagai perubahan positif demi kemajuan bangsa dan negara.

“Dengan demikian club motor besar tidak hanya dijadikan tempat ajang persahabatan dan kumpul-kumpul, melainkan juga menjadi bagian dari kekuataan bangsa Indonesia. Club motor bisa berkontribusi dalam menjaga kesopanan dan kepatuhan dalam berlalu-lintas hingga dengan jaringan yang ada mampu mencegah anarkisme, radikalisme ataupun terorisme yang menjadi ancaman serius bagi keutuhan NKRI,” ujar Bamsoet dalam Silaturahmi Motor Besar Indonesia (MBI) di Jakarta, Senin malam (10/12/18).

Hadir dalam acara ini antara lain Dewan Pembina Irjen Pol Sam Budigusdian, Denny Mulyono, Joe Frans, Suherly, Sahat Manalu, Pembina Ikatan Motor Indonesia Dyan Dilato, Ketua HOG Nusantara Dicky Lukman serta pengurus MBI dari sejumlah daerah.

Bamsoet yang juga menjadi Dewan Pembina MBI ini, mendorong agar dari mulai motor besar sampai kecil, dari yang tua sampai muda, semua harus diayomi dalam satu kesatuan wadah. Berhimpunnya club motor dalam satu wadah juga akan membuat sejarah baru dalam dunia otomotif Tanah Air.

“Selain bisa lebih berkontribusi dalam kampanye kesadaran keselamatan berkendara di jalan raya maupun kegiatan sosial lainnya, juga bisa turut berkontribusi dalam arah pembangunan nasional. Misalnya, memberikan masukan kepada pemerintah agar setiap membangun jalan tol disiapkan satu ruas khusus motor. Seperti di Jalan Tol Bali Mandara. Apalagi Presiden Joko Widodo juga memiliki hobi bermotor,” imbuh Bamsoet.

Adanya ruas jalan tol khusus motor, menurut Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini, merupakan bentuk keadilan negara kepada setiap pengendara kendaraan. Pembangunan jalan tol tidak hanya dinikmati oleh pengendara roda empat saja, tetapi juga oleh pemilik kendaraan roda dua.

“Jalan tol bagi pengendara motor bisa menarik wisatawan asing maupun lokal yang hobi touring menggunakan motor. Geliat kegiatan club motor bisa pula mendorong berkembangnya ekonomi kreatif. Mulai dari aksesoris, pakaian, hingga makanan, minuman dan pariwisata yang bisa turut dikembangkan dari para anggota club motor ini,” pungkas Bamsoet. (Dwi)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending