Connect with us

TEKNOLOGI

Parlemen Indonesia Bangga Parlemen Asia Sudah Banyak Dipimpin Perempuan

Published

on

Istanbul – Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf merasa bangga mengingat parlemen Asia sudah memberi peran pada perempuan di parlemen. Bahkan ada sejumlah negara memberikan kesempatan pada perempuan memimpin parlemen.

“Melihat tinjauan situasi parlemen perempuan di Asia, saya kagum dengan perkembangan yang kami miliki dalam hal kursi parlemen,” kata Nurhayati dalam pidatonya di Forum Asian Parliament Assembly (APA) di Hotel Hilton, Istanbul, Turki, Sabtu (1/12/2018) kemarin.

“Kami memiliki masa depan dalam kepemimpinan politik karena kami secara bertahap meningkatkan perwakilan kami di parlemen, dari 19% di Senat dan 13,2% di DPR pada 2015 menjadi 19,6% (DPR) dan 16,3% (Senat) pada 2017 menurut data Women in Politics Map,” sambung Nurhayati.

Menurut Nurhayati, di beberapa negara di Asia perempuan memiliki kesempatan untuk dipimpin. Hal itu membanggakan bagi perempuan untuk berpartisipasi di dunia politik.

“Mari kita tidak berpuas diri dengan kemajuan seperti itu. Ada banyak hal yang harus dilakukan. Sangat penting untuk memastikan bahwa representasi politik bukan hanya tentang angka.
Ini adalah tentang dampak, dampak dan pengaruh yang terlihat bahwa kita dapat menghasilkan dan melibatkan lebih banyak perempuan dalam politik,” jelas Nurhayati.

Berikut Pidato Nurhayati Ali Assegaf di APA, Istanbul, Turki:

Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk berada di sini di antara anggota-anggota Komite Khusus Pertemuan Para Anggota Parlemen Perempuan APA yang diselenggarakan di bawah naungan Komite Tetap Urusan Sosial dan Budaya APA.

Sebagai pelopor pembentukan Rapat Komite Koordinasi APA Perempuan Anggota Parlemen yang kemudian digantikan oleh Panitia Khusus ini, Indonesia menyambut baik pembahasan komite khusus ini.

Melihat tinjauan situasi parlemen perempuan di Asia, saya kagum dengan perkembangan yang kami miliki dalam hal kursi parlemen. Kami memiliki masa depan dalam kepemimpinan politik karena kami secara bertahap meningkatkan perwakilan kami di parlemen, dari 19% di DPR dan 13,2% di Senat pada 2015 menjadi 19,6% (DPR) dan 16,3% (Senat) pada 2017 menurut Women in Politics Map.

Beberapa negara di Asia pernah dipimpin oleh perempuan. Yang lain, saat ini sedang dipimpin oleh perempuan, sebuah hasil positif tentang kepemimpinan perempuan terutama bila dibandingkan dengan negara seperti Amerika di mana kepemimpinan perempuan masih dipertanyakan.

Mari kita tidak berpuas diri dengan kemajuan seperti itu. Ada banyak hal yang harus dilakukan. Sangat penting untuk memastikan bahwa representasi politik bukan hanya tentang angka.
Ini adalah tentang dampak, dampak dan pengaruh yang terlihat bahwa kita dapat menghasilkan dan melibatkan lebih banyak perempuan dalam politik.

Seringkali, kita melihat perempuan telah mengambil kursi parlemen, tetapi mereka belum mengambil langkah apa pun untuk memastikan bahwa agenda sensitif gender terjadi di rumah parlemen. Di beberapa bagian, banyak perempuan melepaskan diri dari politik dan memilih untuk fokus pada situasi ekonomi mereka.

Kita perlu melakukan lebih banyak. Kita perlu memberi contoh, bahwa politik, bahwa mereka yang berkuasa, akan bertindak untuk kepentingan perempuan secara luas. Kami juga perlu meningkatkan upaya kami untuk membantu perempuan lebih sadar akan situasi politik saat ini dan untuk melibatkan mereka dalam politik.

Dengan pertarungan yang tepat, perempuan dapat mempromosikan masalah ekonomi, sosial dan budaya sebagai agenda politik.

Di Indonesia, selain fakta bahwa kami mempromosikan sistem kuota 30% untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam daftar pencalonan politik dan keanggotaan partai, perempuan yang memiliki kursi politik tidak mengecualikan diri dari bertindak demi kepentingan perempuan.

Asia adalah penggerak pertumbuhan ekonomi. Namun, kita masih belum membuka potensi pendorong pertumbuhan ekonomi: perempuan dan anak perempuan. Hampir di mana-mana, ada lebih sedikit perempuan sebagai tenaga kerja dibandingkan dengan laki-laki, lebih sedikit pengusaha perempuan dibandingkan laki-laki dan lambatnya kemajuan perempuan untuk berada di ruang dewan daripada laki-laki. Jika kita, sebagai anggota parlemen perempuan, yang dipercaya untuk berada di kursi politik dapat mengatasi berbagai masalah kesenjangan gender ini, saya yakin kita dapat melibatkan lebih banyak perempuan dalam politik.
Di Indonesia misalnya, sebagai wanita.

Di Indonesia misalnya, sebagai anggota parlemen perempuan kami telah menyalurkan agenda pemberdayaan ekonomi perempuan melalui program Ultra Micro Finance. Program yang kami ciptakan untuk wirausahawan mikro, mereka yang miskin dan tidak bankable.

Pada 2018 saja, sekitar 3,24 triliun rupiah ($ 22 miliar) dana ultra-mikro telah didistribusikan dengan 91% dari debiturnya adalah perempuan yang tidak bankable.

Singkatnya, semakin banyak anggota parlemen perempuan dapat memperjuangkan perempuan, melalui agenda yang peka gender dan keseimbangan gender, kita akan memiliki masa depan yang cerah dalam lanskap politik Asia. Ini adalah kebutuhan bagi Asia. Lagi pula, setengah dari orang Asia adalah kita — para wanita.

TEKNOLOGI

Bamsoet: Kaum Perempuan Harus Tingkatkan Kiprah di Semua Sektor

Published

on

By

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai laporan World Economic Forum mengenai Global Gender Gap Report 2020 yang menempatkan Indonesia di posisi 85 dari 153 dengan skor 0.70, merupakan cambuk bagi semua pihak untuk memberikan kesempatan kepada perempuan Indonesia berkiprah di berbagai sektor, dari mulai politik, ekonomi, sosial, hingga budaya. Laporan tersebut didasarkan pada empat penilaian utama yang dialami perempuan, yakni partisipasi dan peluang ekonomi; pencapaian pendidikan; kesehatan dan kelangsungan hidup; dan pemberdayaan politik.

“Di ASEAN, Indonesia masih kalah oleh Filipina yang menempati urutan 16, Laos 43, Singapura 54, maupun Thailand 75. Indonesia hanya jauh lebih baik dibanding Vietnam yang berada di urutan 87, Brunei Darussalam 95, Malaysia 104, Myanmar 114, dan Timor Leste 117. Kehadiran organisasi seperti Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) sangat membantu untuk mendongkrak kiprah perempuan Indonesia. Sehingga kedepannya posisi Indonesia bisa lebih unggul dibanding negara ASEAN lainnya,” ujar Bamsoet usai menerima pengurus FPPI, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Selasa (21/1/20).

Pengurus FPPI yang hadir antara lain Ketua Umum Marlinda, Bendahara Umum Hirni Sudarti, serta pengurus lainnya antara lain Wartini, Rika Mustika, Salma Badar, Siti Aminah, Sherly Yosefa, dan Neneng Desi.

Bamsoet yang dalam pertemuan tersebut diangkat menjadi Dewan Pertimbangan FPPI menekankan pentingnya peran perempuan Indonesia, khususnya melalui FPPI, untuk ikut aktif dalam memajukan perekonomian nasional. Salah satunya dengan mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang sedang menggenjot UMKM meningkatkan produktifitasnya agar bisa bersaing dan menembus pasar internasional.

“Dengan kader yang jumlahnya luar biasa banyak dan tersebar di berbagai daerah, FPPI yang diisi para perempuan tangguh dan memiliki binaan 500 UMKM, punya andil besar dalam menyerap tenaga kerja sekaligus menstimulus perekonomian nasional. UMKM binaan FPPI yang antara lain memproduksi cokelat, kopi, hingga duren, juga sudah menembus pasar ekspor. Capaian tersebut harus dipertahankan dan ditingkatkan,” tutur Bamsoet.

Selain di bidang ekonomi, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini juga mengapresiasi peran FPPI di bidang sosial yang telah mendirikan rumah singgah untuk korban penyalahgunaan Narkoba. Sifat welas asih dan welas asuh merupakan kekuatan luar biasa yang dimiliki perempuan. Tak heran jika melalui rumah singgah tersebut, FPPI bisa menyelamatkan ratusan anak-anak dari jeratan Narkoba.

“Selain pengabdian di bidang ekonomi dan sosial yang telah dilakukan, FPPI juga harus terlibat dalam berbagai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan perempuan, anak, dan keluarga. Dari 50 RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020, ada beberapa RUU yang bisa disoroti FPPI, antara lain RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak, RUU Ketahanan Keluarga, RUU Kependudukan dan Keluarga Nasional, RUU Larangan Minuman Beralkohol, dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading

TEKNOLOGI

Kaukus Muda PPP Ajak Mahasiswa Ikut Serta Kawal UU Pesantren

Published

on

By

Jakarta – Kemajuan pendidikan pesantren diperkirakan akan semakin pesat dengan disahkannya Undang-undang Pesantren pada September 2019 lalu, hal tersebut dikarenakan UU itu mengatur adanya 5 pos anggaran untuk pesantren yang bisa diserap dalam pengembangan dunia pendidikan pesantren.

“Lima pos anggaran itu diantaranya adalah APBN, APBD, bantuan kerjasama luar negeri, bantuan kerjasama masyarakat, dan dana abadi ummat/pesantren. Oleh karena itu, kita harus mengawal implementasinya begitupun juga peraturan turunannya agar 5 pos ini bisa benar-benar terealisasi dan diserap dengan baik oleh pesantren,” papar Erfandi MH. Wakil Sekretaris Bidang Hukum MUI saat mengisi sosialisasi Undang-undang Pesantren yang diselenggarakan Kaukus Muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di RM. Sunda Jakarta Selatan, Sabtu (21 Desember 2019).

Dikatakannya, sebagai alumni pesantren, ia tahu betul bagaimana kondosi pesantren selama ini. Ada beberapa diantara ustadz atau guru di pesantren yang hampir tidak pernah menerima gaji. Seperti di Madura, sebagian para ustadz itu terkadang hanya mendapat bayaran pada saat musim panen jagung atau padi.

“Sekarang dengan adanya UU Pesantren, kepastian alokasi anggaran dari negara untuk pesantren sangat jelas, sehingga bisa membantu gaji para ustadz dan pengembangan pesantren lainnya,” papar Erfandi yang juga aktif mengawal perumusan UU Pesantren sejak 2013.

Sementara itu, Koordinator Nasional Kaukus Muda PPP, Mj. Ja’far Shodiq mengatakan UU Pesantren dan Hari Santri merupakan sebuah hadiah bagi kaum Santri di Indonesia. Sebagai santri dirinya sangat bangga adanya UU Pesantren apalagi PPP merupakan partai yang paling konsisten dalam memperjuangkan terealsisasnya undang-undang tersebut.

“Kita bersyukur, pesantren yang sudah ada sejak berabad-abad lalu sebelum Indonesia merdeka akhirnya diakui keberadaannya melalui Uu Pesantren tersebut. Artinya, selama ini kita sebagai kaum sarungan dianggap tidak pernah ada, dan pemerintah selama itu tidak memperhatikan kita,” paparnya.

Di hadapan peserta diskusi yang didominasi mahasiswa UIN Jakarta, UMJ, Unpam dan lainnya, Ja’far menegaskan sebagai mahasiswa tentu memiliki kewajiban untuk memahamkan kepada masyarakat adanya Undang-undang tersebut.

“Mahasiswa juga mempunyai kewajiban untuk mengawal betul implementasi UU pesantren agar tepat sasaran, sehingga kedepan pesantren bisa lebih maju lagi dan semakin berkembang,” pungkasnya. (Rml)

Continue Reading

TEKNOLOGI

PSR Ajak Masyarakat Konsisten Tanamkan Nilai Pancasila

Published

on

Anggota Komisi VI DPR RI Putu Supadma Rudana mengajak masyarakat Bali untuk tetap konsisten menjalankan nilai-nilai kebangsaan. Karena itu adalah kunci dalam menghasilkan persatuan dan kesatuan bangsa. Terlebih tantangan Indonesia kedepan sangat berat ditengah persaingan global.
Hal itu ia ungkapkan saat memberikan materi dalam kegiatan 4 pilar kebangsaan yang diadakan di Wantilan Desa Ampel, Kecamatan Nusa Penida, Provinsi Bali pada 25 November 2019.
Selain Putu Supadma Rudana, turut hadir Anggota DPRD Kabupaten Klungkung I Made Jana sebagai narasumber.
“Tantangan Indonesia kedepan sangat berat. Sehingga diperlukan soliditas bangsa kuat supaya Indonesia bisa memenangkan kompetisi global,” ujar Putu Supadma
PSR memaparkan soliditas bangsa harus diperkuat, selain juga penguatan kualitas SDM dan kemampuan digitalisasi di masyarakat. Karenanya kegiatan sosialisasi empat pilar yang rutin diadakan MPR harus dilakukan lebih intensif lagi. Karena ini adalah kunci bagi pertahanan ideologi pancasila.
“Kegiatan ini amatlah penting, karenanya saya selaku Anggota MPR akan selalu konsisten dalam memberikan pengetahuan akan pentingnya mengamalkan nilai pancasila. Sekaliguas ini sebagai wadah untuk mendekatkan wakil rakyat dengan masyarakat,” ujar Putu.
Legislator Partai Demokrat ini mengatakan akan senantiasa memberikan edukasi politik kepada masyarakat Bali. Karena Bali adalah jantungnya Indonesia, maka perlu ada penguatan nilai kebangsaan. Terlebih Bali adalah lumbung pariwisata yang selalu didatangi turis mancanegara. Sehingga nilai pancasila harus terus diimpelentasikan sebagai wujud identitas Bangsa Indonesia.
Masyarakat yang turut hadir dalam kegiatan ini memberikan apresiasi dan terima kasih kepada PSR karena selalu berupaya maksimal memberikan edukasi politik kepada masyarakat, terutama dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Salah satu masyarakat Nusa Penida yang bernama Made Juarsa berharap PSR untuk terus hadir di masyarakat, menurutnya kedekatan wakil rakyat dengan rakyat amat penting supaya aspirasi masyarakat bisa secara langsung diperjuangkan oleh DPR RI.
“Kami sebagai masyarakat sangat terbantu dengan kehadiran Pak Putu. Semoga edukasi politik ini bisa terus dilakukan,” ujar Made Juarsa. (hs)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending