Connect with us

EKONOMI

PB HMI MPO Soroti Eksportir BBL Ilegal di Tanah Air

Published

on

KabaRakyat.com | Jakarta – Upaya penyelundupan 1,12 juta Benih Bening Lobster (BBL) di Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 23 September 2020 lalu menjadi sorotan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO). Pasalnya, petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta didapati menggagalkan ekspor BBL yang akan dikirim ke Vietnam. Dari jumlah data yang diterima awalnya hanya sekitar 1,5 juta Benih, namun setelah diperiksa kembali jumlah tersebut lebih banyak dari data awal.

Bendahara Umum PB HMI MPO Yogi Prasetio menyampaikan keprihatinannya atas penyelundupan yang terjadi pada waktu itu dan pihaknya pun menyayangkan masih banyak oknum-oknum yang masih tidak taat terhadap aturan.

“Tentunya kami prihatin atas kejadian tersebut, masih banyak oknum yang tidak patuh dan taat terhadap aturan, namun disisi lain kami sangat mengapresiasi kesigapan petugas bea dan cukai yang menggagalkan penyelundupan tersebut,” kata Yogi pada awak media saat dimintai keterangan di Jakarta, Senin, (5/10/2020).

Selain menyoroti banyaknya upaya penyelundupan BBL ilegal akhir-akhir ini, Yogi Prasetio pun mensinyalir adanya cukong-cukong besar yang terlibat dalam upaya penyelundupan tersebut. Pihaknya, sambungnya, menekankan kepada aparat yang berwenang untuk menangkap oknum-oknum tersebut dan seret ke meja hijau.

“Penyelundupan begitu masif terjadi, kami menduga memang benar bahwa ada cukong besar dibalik semua ini dan kami berharap kepada pihak berwenang menyikapi hal ini dengan serius. Jangan hanya barang buktinya saja di amankan, tapi pemilik dan pemodalnya pun harus diseret juga,” ujarnya.

Sebelumnya, ungkapnya, Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan DPR sepakat untuk mencabut sementara Izin Eksportir BBL melalui siaran persnya No: SP.12/SJ.4/IX/2020. Hal itu dilakukan lantaran untuk menindaklanjuti banyaknya eksportir nakal yang menyalahi perundang-undangan dengan memanipulasi jumlah benih-benih yang akan diekspor.

Menyikapi hal tersebut, kami meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan RI untuk mencabut izin dari 14 Perusahan yang menyalahi peraturan perundang-undangan karena diduga telah merugikan Negara.

Adapun Nama-nama 14 Perusahaan Eksportir BBL yang diduga melakukan pelanggaran tersebut diantaranya, yaitu: Tania Asia Marina, Samudera Mentari Cemerlang, Aquatic SS Lautan, Bali Sukses Mandiri, Setia Widara, Global Perikanan Nusantara, Kreasi Bahari Mandiri, Indotaman Putra Wahana, Wiratama Mintra Mulia, Bahtera Damai Internasional, Rama Putra Parm, Tatura Prima Kultur, Sinar Lombok, dan Sinar Alam Berkilau. (Red)

EKONOMI

Amin, Ak: Kenaikan Cukai Rokok Harus Sejahterakan Petani Tembakau

Published

on

By

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana untuk menaikan tarif cukai rokok sebesar 17 % hingga 18% pada tahun 2021. Rencana kenaikan tarif cukai rokok itu sendiri terlihat dari adanya kenaikan target penerimaan cukai rokok sebesar Rp7,86 triliun atau 4,8%, dimana target penerimaan cukai rokok tahun 2021 sebesar Rp172,8 triliun.

Anggota DPR RI, Amin Ak mengatakan, di tengah pandemi COVID-19 saat ini, proporsi target kenaikan cukai rokok diharapkan dapat dialokasikan lebih banyak untuk program kesehatan. Selain itu, merujuk perolehan Cukai Hasil Tembakau (CHT) sepanjang Januari-September 2020, kenaikan CHT seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani tembakau melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Berdasarkan data Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, realisasi CHT selama Januari-September 2020 sebesar Rp 111,46 triliun. Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,53% dibanding tahun sebelumnya, yaitu senilai Rp 102,7 triliun. Bila dibandingkan dengan outlook penerimaan cukai rokok sepanjang 2020, realisasi penerimaan CHT selama Januari-September 2020 setara dengan 67,57% dari Rp 164,94 triliun.

“Pemerintah juga harus dapat mengendalikan Impor tembakau, agar tembakau hasil petani lokal dapat diserap industri secara maksimal” lanjut anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS itu.

Sementara itu Badan Pusat Statistik (BPS) melansir, pada tahun 2019 impor tembakau mencapai 110,92 ton per tahun. BPS juga mencatat, di tengah pandemi COVID-19 Industri Rokok dan Tembakau juatru mengalami pertumbuhan.

Berdasarkan data yang dilansir oleh Kemenko Perekonomian, per tanggal 17 Juni 2020 pertumbuhan Industri Rokok dan Tembakau mengalami peningkatan sebesar 46% secara year to date (YtD). Menurut Amin, kebijakan pemerintah menaikkan cukai rokok sejak tahun 2015 seharusnya diimbangi upaya untuk dapat menciptakan produk turunan hasil tembakau selain rokok, agar petani tembakau dapat terlindungi dan terus produktif.

“Selain itu, pemerintah harus dapat mengawasi peredaran rokok ilegal. Kenaikan CHT berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal, sehingga penerimaan cukai dari produk hasil tembakau tidak dapat terserap secara maksimal,” pungkas Wakil Rakyat dari Dapil Jatim IV (Kabupaten Jember dan Lumajang) tersebut. (A3)

Continue Reading

EKONOMI

Bamsoet: Menteri Keuangan Harus Aktif Jelaskan Pemanfaatan Utang Luar Negeri RI

Published

on

By

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta menteri keuangan, agar semakin aktif menjelaskan pengelolaan dan pemanfaatan utang luar negeri kepada masyarakat. Penjelasan yang komprehensif sangat diperlukan untuk menghindari kesalahan memahami urgensi negara harus berutang.

‘’Kita semua berharap dan terus mengingatkan menteri keuangan untuk tetap berhati-hati dan bijaksana dalam mengelola utang luar negeri. Sudah puluhan tahun Indonesia berstatus sebagai debitur pada sejumlah lembaga keuangan multilateral seperti Bank Dunia, IMF atau Bank Pembangunan Asia. Indonesia sudah memiliki pengalaman yang mumpuni dalam mengelola utang luar negeri, namun tetap harus diperlukan kehati-hatian dan transparasi,” ujar Bamsoet di Jakarta, Kamis (22/10/20).

Ketua DPR RI ke-20 ini menuturkan, belum lama Bank Dunia merilis International Debt Statistics (IDS). IDS dari Bank Dunia menyebutkan Indonesia berada di posisi tujuh dari daftar 10 negara berpendapatan kecil-menengah dengan utang luar negeri terbesar. Per 2019, utang luar negeri Indonesia tercatat 402,08 miliar dolar AS, akumulasi dari utang luar negeri pemerintah, BUMN dan swasta.

“Membiayai pembangunan bangsa dengan utang bukan aib. Karena pendekatan yang sama juga dilakukan banyak negara, termasuk negara-negara kaya. Eropa yang hancur akibat perang dunia II kembali dibangun dengan hibah dan utang. Korea Selatan dan Jepang juga membiayai pembangunan infrastruktur dengan utang,” urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menambahkan, dapat dipahami Indonesia membutuhkan utang luar negeri untuk membiayai kebutuhan belanja yang mendesak. Seperti penyediaan fasilitas kesehatan, kebutuhan ragam infrastruktur, hingga aspek ketahanan pangan. Menunda-nunda kebutuhan mendesak itu hanya akan mengeskalasi masalah di kemudian hari.

“Dengan utang luar negeri, menteri keuangan mengklaim telah membiayai sejumlah proyek strategis seperti pelabuhan, penyediaan air bersih, sarana listrik, membiayai sektor pendidikan dan kesehatan hingga membangun bendungan, jalan, rel kereta api serta pemukiman,” jelas Bamsoet.

Namun, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini tetap mengingatkan pemerintah dalam hal ini menteri keungan untuk mengelola utang dengan bijaksana agar rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) terus ideal. Masyarakat juga didorong agar tidak terpaku pada jumlah atau angka-angka utang luar negeri. Jauh lebih penting bagi masyarakat adalah menyoal atau mempertanyakan pemanfaatan utang luar negeri itu sendiri.

“Semua elemen masyarakat harus mengawal penggunaan utang luar negeri Indonesia. Tak salah jika masyarakat menyoal atau mempertanyakan pemanfaatan utang sebagaimana yang telah diklaim menteri keuangan. Misalnya, mempertanyakan seberapa besar manfaat utang dalam memerangi kemiskinan di Indonesia. Termasuk mempertanyakan kepada Menkeu mengapa bunga utang yang dibayarkan Indonesia lebih tinggi,’’ pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading

EKONOMI

Bamsoet Bahas Utang Luar Negeri RI dan Potensi Logam Tanah Jarang Bersama Misbakhun dan Ahmadi Noor Supit

Published

on

By

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Ketua Umum SOKSI Ahmadi Noor Supit dan Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun,

membahas seputar pertumbuhan utang luar negeri Indonesia dalam Podcast Ngobras sampai Ngompol (Ngobrol Asyik sampai Ngomong Politik) di kanal Youtube Bamsoet Channel. Misbakhun yang juga menjabat Sekjen SOKSI ini mengungkapkan, berdasarkan data Bank Indonesia, per Juni 2020 utang luar negeri Indonesia mencapai USD 408 miilar atau setara Rp 6.070 triliun (dengan kurs per dollar sekitar Rp 14.844).

“Utang luar negeri tersebut berasal dari utang pemerintah dan Bank Indonesia sebesar USD 199,286 milliar serta utang swasta sebesar USD 209,669 milliar. Misbakhun menekankan, utang bukanlah tujuan melainkan rangkaian proses untuk menyelesaikan berbagai persoalan,” ujar Bamsoet usai Podcast bersama Ahmadi Noor Supit dan Misbakhun, di Jakarta, Rabu (14/10/20).

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, ditengah pandemi Covid-19 yang membuat dunia usaha lesu, berakibat turun tajamnya pemasukan negara dari sektor perpajakan. Sementara kebutuhan anggaran penanganan Covid-19 sangat besar. Tak ada jalan lain bagi pemerintah selain menambah utang luar negeri.

“Utang luar negeri bukanlah masalah, karena semua negara melakukannya. Bahkan negara sebesar Amerika dan China saja, keduanya juga memiliki utang luar negeri. Terpenting, pengelolaan utang harus dilakukan secara cermat dan hati-hati,” jelas Bamsoet

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menuturkan, dalam pandangan Ketua Umum SOKSI, Ahmadi Noor Supit, secara teori Indonesia sudah masuk dalam krisis ekonomi. Namun krisis kali ini berbeda dibandingkan krisis ekonomi pada tahun 1998.

“Krisis ekonomi 1998 disebabkan manajemen praktek perbankan yang tak sehat. Sementara saat ini karena pandemi Covid-19. Krisis saat ini juga memberikan banyak pelajaran penting, salah satunya agar Indonesia tak lagi bergantung kepada impor. Krisis kali ini membuktikan bahwa saat terjadi kesulitan, bantuan terbesar bukan datang dari negara luar, melainkan dari saudara sebangsa sendiri,” tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menerangkan, dalam penilaian Misbakhun, dengan skema defisit APBN 3%, recovery ekonomi Indonesia diprediksi terjadi pada tahun 2023. Misbakhun juga mengungkapkan peluang ekonomi Indonesia dari logam rare earth atau yang dikenal dengan logam tanah jarang, yang diminati berbagai negara seperti Amerika.

“Jika dikelola dengan baik, logam rare earth atau berbagai potensi ekonomi dari sumber daya alam lainnya, bisa menambal beban utang luar negeri Indonesia. Misbakhun juga menekankan perlunya BUMN dengan set mencapai Rp 8.000 triliun, bekerja maksimal agar dapat memberikan banyak deviden bagi negara. Sehingga kedepannya Indonesia tak perlu lagi tergantung pada utang luar negeri,” terang Bamsoet.

Selain membahas kondisi ekonomi, dalam podcast tersebut Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini juga membahas perjalanan organisasi SOKSI. Sebagai Ketua Umum yang baru terpilih dalam Munas XI SOKSI, Ahmadi Noor Supit memastikan dibawah kepemimpinannya bersama Misbakhun sebagai Sekretaris Jenderal, SOKSI akan berkonsentrasi terhadap berbagai dinamika kebangsaan. Khususnya terhadap dampak pandemi pada kehidupan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

“Ahmadi Noor Supit menjelaskan, sebagai salah satu pendiri Partai Golkar, SOKSI punya tanggungjawab besar menyukseskan berbagai agenda perjuangan Partai Golkar yang kini sedang dijalankan oleh berbagai kader yang menduduki jabatan publik. Ada Pak Airlangga sebagai Menko Perekonomian, Pak Agus Gumiwang sebagai Menteri Perindustrian, Pak Zainudin Amali sebagai Menpora, Pak Azis Syamsuddin sebagai Wakil Ketua DPR RI serta saya sebagai Ketua MPR RI,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending