Connect with us

TEKNOLOGI

Pelatihan Kartu Pra Kerja: Ini Sebagai Kasus Hukum Akan Terbuka Lebar

Published

on

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Arsul sani menilai skema Pelatihan Kartu-Prakerja bisa jadi kasus hukum di masa depan. Kok bisa?

Arsul menceritakan, dirinya sebagai Anggota Komisi III DPR RI yang bidangi antara lain terkait penegakan hukum dalam cuitan akun twitter-nya @arsul_sani sempat menyampaikan bahwa skema pelatihan kartu-prakerja yang melibatkan beberapa perusahaan star-up berpotensi menjadi kasus hukum setelah tahun 2024.

Dan cuitan Arsul Sani yang juga Wakil Ketua MPR ini bermula dari cuitan akun twitter Yunarto Wijaya yang menganggap tidak seharusnya Presiden Jokowi mendiamkan persoalan skema pelatihan kartu prakerja ini. Di mana para pengkritiknya melalui akun medsos prakerja.org telah menciptakan modul-modul pelatihan yang semuanya gratis.

Dihubungi terpisah, Sekjen PPP ini menyampaikan bahwa program kartu prakerja-nya sendiri tidak bermasalah.

“Apalagi ini merupakan pemenuhan janji Jokowi pada Pilpres 2019 lalu. Yang dianggap bermasalah adalah pelaksanaannya melalui skema pelatihan kerja secara online dimana sebagian anggarannya yang Rp5,6 triliun tersebut menjadi pendapatan dan keuntungan sejumlah perusahaan star up,” jelas Arsul pada Bela Rakyat, Rabu (20/5/2020).

Arsul mengingatkan kasus-kasus hukum terkait kebijakan publik dalam masa krisis tahun 1998 dan 2008, yakni BLBI dan Bank Century. Juga kasus e-KTP.

Semua kasus itu menurutnya, tidak bermasalah pada lingkup kebijakannya, tetapi pada tataran pelaksanaan kebijakan.

Lebih lanjut Arsul menyatakan jika nanti hasil audit BPK atau BPKP menemukan ketidakwajaran pada komponen pembiayaan yang telah dikeluarkan. Misalnya melakukan perbandingan dan pendalaman terhadap pelaksanaan skema pelatihan dengan para penyedia jasa yang memberikannya secara cuma-cuma seperti prakerja.org ini.

“Maka menggelindingnya skema pelatihan kartu prakerja ini sebagai kasus hukum akan terbuka lebar,” ujar Sekjen DPP PPP ini.

Arsul mengingatkan agar para pengambil keputusan dan pelaksana kebijakan terkait skema kartu prakerja ini jangan mengandalkan Pasal 27 Perppu 1/2020 yg sudah menjadi UU No. 2 Tahun 2020 itu.

“Absurd kalau para pembantu Presiden dan jajarannya merasa sudah aman karena diberikan kekebalan hukum oleh Pasal tersebut,” terang Arsul.

Mengakhiri keterangannya, Arsul mengingatkan agar pemerintahan Presiden Jokowi melalui kementerian dan lembaga terkait dengan implementasi skema kartu prakerja ini untuk meninjau kembali skema pelatihan dan penganggarannya.

“Lebih baik mencegah potensi kasus hukum dari sekarang dari pada nanti berhadapan dengan lembaga penegak humum,” pungkas Arsul. (HMS)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

TEKNOLOGI

Pandemi Covid-19 di Hari Fitri, Anggota DPR Ini Bagikan 1900 Paket Ikan Olahan

Published

on

By

Padang – Anggota Komisi VI DPR RI Hermanto dalam perjalanan dinasnya ke daerah pemilihan (Dapil) ia berkesempatan menyerahkan bantuan berupa 1900 paket ikan dan olahan ikan bantuan Pemerintah secara simbolis kepada masyarakat di 12 kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Penyerahan bantuan paket ikan tersebut merupakan bentuk Kegiatan Bulan Mutu Karantina 2020, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mengambil tema: Ikan Sehat Bermutu untuk Menanggulangi Covid-19.

“Paket ikan yang dibagikan ini berasal dari jenis ikan tuna, ikan bermutu tinggi kualitas ekspor. Ikan ini bergizi tinggi, bermanfaat untuk meningkatkan imun tubuh. Imun tubuh yang kuat bisa menangkal berbagai macam penyakit, termasuk covid-19,” papar Hermanto dalam sambutannya pada penyerahan secara simbolis paket ikan tingkat Sumatera Barat di halaman Kantor Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang, belum lama ini.

“Karena karakternya yang bergizi tinggi sekaligus bisa meningkatkan imun tubuh tersebut maka paket ikan ini cocok dikonsumsi oleh masyarakat dalam menanggulangi wabah covid-19,” tambah legislator dari FPKS DPR ini.

Hermanto meminta kepada KKP agar kegiatan ini tidak hanya dilakukan tahun ini.

“Saya berharap kegiatan ini bisa dilakukan tiap tahun sebagai upaya meningkatkan gizi masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah,” ucap legislator dari dapil Sumbar 1 ini.

Disamping penyerahan secara simbolis tingkat Sumatera Barat, Hermanto didampingi Kepala Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang Rudi Bambara melakukan roadshow penyerahan simbolis paket ikan di Padang Panjang, Tanah Datar, Pariaman, Padang (untuk masyarakat Padang dan Pesisir Selatan), Pelabuhan Muaro Padang (untuk Masyarakat Mentawai), Kabupaten Solok (untuk masyarakat Kabupaten Solok, Kota Solok dan Sawahlunto) dan Silungkang (untuk masyarakat Sawahlunto, Sijunjung dan Dharmasraya). (Joko)

Continue Reading

TEKNOLOGI

Bamsoet juga Berikan Bantuan ke PMII

Published

on

By

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Gerakan Keadilan Bangun Solidaritas (GERAK BS) dan Relawan 4 Pilar memberikan bantuan sosial berupa paket sembako kepada Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Untuk kemudian dibagikan kepada mahasiswa anggota dan kader PB PMII yang merelakan diri tak mudik ke kampung halaman, demi menekan penyebaran virus Covid-19.

“Bantuan sosial ini adalah hak mereka sebagai warga negara yang turut terdampak pandemi Covid-19. Jadi bukan untuk membungkam suara kritis mahasiswa terhadap lembaga perwakilan rakyat maupun pemerintahan. Mahasiswa harus tetap kritis, khususnya dalam mengoreksi penyelenggaraan negara,” ujar Bamsoet saat menyerahkan bantuan, di Jakarta, Senin (18/5/20).

Sebagai mantan aktifis mahasiswa yang turut terlibat dalam berbagai pergerakan, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengungkapkan dahulu musuh mahasiswa adalah pejabat yang tak amanah. Kini mahasiswa dan pejabat punya musuh yang sama, yakni virus Covid-19.

“Walaupun pemerintah pusat dan daerah telah mengeluarkan berbagai perangkat kebijakan untuk menanggulangi penyebaran Covid-19, namun bukan berarti mereka tak memerlukan side opinion. Suara kritis dari kaum intelektual seperti mahasiswa tetap dibutuhkan. Saran maupun kritik akan bisa mengoreksi seandainya ada kekeliruan dari kebijakan yang diambil. Sehingga bisa segera diperbaiki demi kemaslahatan bersama,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini juga mendorong kalangan mahasiswa turut terlibat melakukan berbagai penelitian ataupun kajian seputar managemen penanggulangan pandemi maupun bencana alam dan non alam. Sehingga bisa menjadi input bagi para penyelenggara negara agar kedepannya tak gagap dalam menghadapi berbagai musibah yang datang.

“Walaupun sebagian besar kegiatan perkuliahan dihentikan, bukan berarti daya nalar dan kritis mahasiswa juga berhenti. Pandemi maupun krisis seharusnya bisa menjadi pijakan bagi mahasiswa untuk melakukan berbagai penelitian dan kajian. Baik seputar managemen kesehatan nasional, penanggulangan bencana, maupun sistem jaminan sosial nasional. Tinggal bagaimana mahasiswa mau mengkajinya,” pungkas Bamsoet. (Dwi)

Continue Reading

TEKNOLOGI

PKS: Tolak Bahas Omnibus Law Ciptaker

Published

on

By

Serpong  – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto, menegaskan partainya konsisten keberatan untuk ikut membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker), meskipun Pemerintah dan DPR RI sepakat menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan tapi tetap membahas klaster lain.

PKS menilai RUU setebal lebih dari 1.000 halaman ini dan akan mengubah tujuh puluh lebih UU adalah pekerjaan besar, serius dan penuh resiko. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah perundangan kita, satu RUU akan mengubah hampir seratus UU. Biasanya satu RUU hanya mengubah satu UU. Karenanya tidak ada dasar hukum yang mengatur soal omnibus ini. Tidak ada di dalam UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15/2019.

Sementara saat ini situasi kita, sesuai Keputusan Presiden No. 12/2020, adalah dalam kondisi Bencana Nasional. Semua tenaga dan pikiran difokuskan untuk menanggulangi darurat Covid 19.

“Kalau dipaksakan, bukan tidak mungkin PKS akan menolak RUU Ciptaker ini. Karena secara substansi RUU ini terlalu berpihak pada pengusaha dan merugikan rakyat kecil, terutama buruh,” tegas anggota Badan Legislasi DPR RI ini.

Sedikitnya ada 4 masalah pokok yang mengganjal dalam RUU Ciptaker ini. Pertama, soal peraturan ketenagakerjaan yang dinilai merugikan pekerja lokal dan menguntungkan pekerja asing. Kedua, soal kewenangan daerah yang akan terpangkas. Ketiga, soal kelonggaran bagi pengusaha dan investor asing asing yang berlebihan sehingga mengancam kedaulatan ekonomi. Dan keempat, soal pemangkasan kewenangan lembaga legislatif.

Soal sistem ketenagakerjaan, PKS menilai ada beberapa poin yang sangat merugikan pekerja lokal. Misalnya, hilangnya ketentuan upah minimum, berkurangnya nilai pesangon, penggunaan tenaga alih daya (outsourching) tanpa batas untuk semua jenis pekerjaan, pemberlakuan sistem kerja kontrak diperluas, serta terancam hilangnya jaminan sosial.

Sementara ketentuan bagi pekerja asing justru dipermudah seperti perusahaan diperbolehkan menggunakan tenaga kerja asing untuk pekerjaan yang tidak perlu keahlian khusus (unskill workers), dihapusnya syarat Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), tidak diperlukan standar kompetensi TKA, dihapuskan kewajiban pengadaan tenaga pendamping bagi TKA dengan jabatan tertentu, dihapusnya larangan bagi TKA untuk menjadi pengurus di lembaga penyiaran swasta serta dihapusnya syarat rekomendasi dari organisasi pekerja profesional bagi TKA ahli di bidang pariwisata

Sementara terkait kewenangan pemerintah daerah, PKS melihat ada beberapa ketentuan yang akan merugikan daerah seperti hilangnya hak daerah dalam penyusunan tata ruang daerah, ditariknya izin penyelenggaraan usaha minerba ke pemerintah pusat, dihilangkannya peran Pemda dalam penyelenggaraan tenaga listrik, dihilangkannya kesempatan BUMD menjadi pelaku penyedia tenaga listrik, ditariknya izin usaha pariwisata ke pemerintah pusat, dan banyak lagi.

PKS juga menyoroti kemudahan bagi investor asing yang dinilai tidak wajar dan berpotensi merusak lingkungan seperti, memungkinkan seseorang atau badan hukum untuk menggunakan hak pengusahan perairan pesisir untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, dihilangkan syarat wajib daftar perusahaan, perubahan perpanjangan izin kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) menjadi perizinan berusaha tanpa proses lelang, hilangnya sanksi pidana bagi pengusaha, diubahnya batas maksimal dan minimal ketentuan modal asing pada beberapa bidang usaha strategis. Padahal kewjiban divestasi modal asing minimal 51% ini sudah sangat baik terkait dengan kedaulatan ekonomi nasional.

Pada bagian lain PKS juga menyoroti beberapa hal yang dianggap dapat menghilangkan hak DPR dalam pengambilan keputusan seperti diubahnya ketentuan pemindahtanganan aset negara dan persetujuan investasi tanpa izin DPR, dihilangkan hak DPR untuk mendapat pemberitahuan secara tertulis semua kontrak kerjasama yang sudah ditandatangani Pemerintah dan dihilangkannya peran DPR dalam penyusunan rencana umum ketenagalistrikan nasional (RUKN).

“Keempat masalah besar itu harus dibahas secara komprehensif, mendalam, dan cermat oleh semua pihak yang terkait. Tidak boleh grasa-grusu dan sikap menggampangkan. Kita butuh suasana yang tenang. Masak membahas hal besar seperti ini hanya melalui rapat secara virtual. Sebab keempat masalah ini berkaitan langsung dengan sistem kedaulatan negara kita, sistem demokrasi, sistem otonomi daerah, dan rasa keadilan masyarakat.

Jika kita tidak seksama membahas pokok masalah tersebut, maka secara tidak langsung kita telah menggadaikan kedaulatan bangsa ini ke pihak pengusaha atas nama cipta kerja,” ujar mantan Inspektur Jenderal Departemen Pertanian ini. (Akbar)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending