Connect with us

EKONOMI

Pemerintah Perlu Tetapkan Angka Pertumbuhan Ekonomi yang Realistis

Published

on

JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly meminta kepada pemerintah untuk menetapkan angka pertumbuhan ekonomi 2021 secara terukur dan realistis. Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5-5,5 persen perlu dikaji lebih mendalam lagi.

“Di masa normal saja realisasi pertumbuhan ekonomi sulit untuk dicapai, apalagi sekarang masih dalam masa pandemi yang secara realita ekonomi global dan domestik masih belum pulih,” ujar Junaidi dalam menanggapi paparan Menkeu, Gubernur BI, Kepala Bappenas, Ketua DK OJK dan Kepala BPS di Ruang KK 1 DPR. Rabu, (2/9/2020)

Anggota Fraksi PKS ini melanjutkan, pemerintah agar fokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi tahun 2021 agar sejalan dengan target RPJMN 2020-2024. Kualitas pertumbuhan ekonomi tidak kunjung membaik karena target RPJMN sebelumnya gagal dicapai sehingga dikhawatirkan Indonesia akan masuk di middle income countries. Pemerintah juga perlu bekerja keras di tengah bayang-bayang risiko pandemi covid-19 di 2021 dalam menentukan target pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, pencapaian target dan peningkatan kualitas ekonomi 2021 dengan kualitas yang semakin baik harus terus didorong karena kontraksi ekonomi tahun ini menyebabkan indikator-indikator sosial memburuk. Tercatat pada triwulan II/2020 angka kemiskinan naik menjadi 26,42 juta orang atau naik 1,63 juta orang dalam enam bulan, jumlah pengangguran diprediksi melonjak menjadi 8,1-9,2 persen atau terjadi tambahan angka pengangguran sekitar 5,23 juta selama tahun 2020.

Legislator dari dapil Lampung II ini mendesak kepada pemerintah untuk terus meningkatkan daya beli masyarakat dengan membuka lapangan kerja yang mesti dipercepat dengan peningkatan investasi dan menjaga stabilitas harga pangan yang menjadi komponen terbesar dari alokasi belanja masyarakat.

“Semasa pandemi ini daya beli masyarakat menurun signifikan karena kebijakan PSBB yang membuat aktivitas ekonomi menurun, bahkan menurut data bappenas daya beli masyarakat yang hilang mencapai Rp 362 triliun semasa pandemi ini. namun disisi lain untuk menangani krisis kesehatan, PSBB menjadi kebutuhan,” tutup Junaidi. (Hadi)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

EKONOMI

Amin, Ak: Kenaikan Cukai Rokok Harus Sejahterakan Petani Tembakau

Published

on

By

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana untuk menaikan tarif cukai rokok sebesar 17 % hingga 18% pada tahun 2021. Rencana kenaikan tarif cukai rokok itu sendiri terlihat dari adanya kenaikan target penerimaan cukai rokok sebesar Rp7,86 triliun atau 4,8%, dimana target penerimaan cukai rokok tahun 2021 sebesar Rp172,8 triliun.

Anggota DPR RI, Amin Ak mengatakan, di tengah pandemi COVID-19 saat ini, proporsi target kenaikan cukai rokok diharapkan dapat dialokasikan lebih banyak untuk program kesehatan. Selain itu, merujuk perolehan Cukai Hasil Tembakau (CHT) sepanjang Januari-September 2020, kenaikan CHT seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani tembakau melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Berdasarkan data Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, realisasi CHT selama Januari-September 2020 sebesar Rp 111,46 triliun. Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,53% dibanding tahun sebelumnya, yaitu senilai Rp 102,7 triliun. Bila dibandingkan dengan outlook penerimaan cukai rokok sepanjang 2020, realisasi penerimaan CHT selama Januari-September 2020 setara dengan 67,57% dari Rp 164,94 triliun.

“Pemerintah juga harus dapat mengendalikan Impor tembakau, agar tembakau hasil petani lokal dapat diserap industri secara maksimal” lanjut anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS itu.

Sementara itu Badan Pusat Statistik (BPS) melansir, pada tahun 2019 impor tembakau mencapai 110,92 ton per tahun. BPS juga mencatat, di tengah pandemi COVID-19 Industri Rokok dan Tembakau juatru mengalami pertumbuhan.

Berdasarkan data yang dilansir oleh Kemenko Perekonomian, per tanggal 17 Juni 2020 pertumbuhan Industri Rokok dan Tembakau mengalami peningkatan sebesar 46% secara year to date (YtD). Menurut Amin, kebijakan pemerintah menaikkan cukai rokok sejak tahun 2015 seharusnya diimbangi upaya untuk dapat menciptakan produk turunan hasil tembakau selain rokok, agar petani tembakau dapat terlindungi dan terus produktif.

“Selain itu, pemerintah harus dapat mengawasi peredaran rokok ilegal. Kenaikan CHT berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal, sehingga penerimaan cukai dari produk hasil tembakau tidak dapat terserap secara maksimal,” pungkas Wakil Rakyat dari Dapil Jatim IV (Kabupaten Jember dan Lumajang) tersebut. (A3)

Continue Reading

EKONOMI

Bamsoet: Menteri Keuangan Harus Aktif Jelaskan Pemanfaatan Utang Luar Negeri RI

Published

on

By

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta menteri keuangan, agar semakin aktif menjelaskan pengelolaan dan pemanfaatan utang luar negeri kepada masyarakat. Penjelasan yang komprehensif sangat diperlukan untuk menghindari kesalahan memahami urgensi negara harus berutang.

‘’Kita semua berharap dan terus mengingatkan menteri keuangan untuk tetap berhati-hati dan bijaksana dalam mengelola utang luar negeri. Sudah puluhan tahun Indonesia berstatus sebagai debitur pada sejumlah lembaga keuangan multilateral seperti Bank Dunia, IMF atau Bank Pembangunan Asia. Indonesia sudah memiliki pengalaman yang mumpuni dalam mengelola utang luar negeri, namun tetap harus diperlukan kehati-hatian dan transparasi,” ujar Bamsoet di Jakarta, Kamis (22/10/20).

Ketua DPR RI ke-20 ini menuturkan, belum lama Bank Dunia merilis International Debt Statistics (IDS). IDS dari Bank Dunia menyebutkan Indonesia berada di posisi tujuh dari daftar 10 negara berpendapatan kecil-menengah dengan utang luar negeri terbesar. Per 2019, utang luar negeri Indonesia tercatat 402,08 miliar dolar AS, akumulasi dari utang luar negeri pemerintah, BUMN dan swasta.

“Membiayai pembangunan bangsa dengan utang bukan aib. Karena pendekatan yang sama juga dilakukan banyak negara, termasuk negara-negara kaya. Eropa yang hancur akibat perang dunia II kembali dibangun dengan hibah dan utang. Korea Selatan dan Jepang juga membiayai pembangunan infrastruktur dengan utang,” urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menambahkan, dapat dipahami Indonesia membutuhkan utang luar negeri untuk membiayai kebutuhan belanja yang mendesak. Seperti penyediaan fasilitas kesehatan, kebutuhan ragam infrastruktur, hingga aspek ketahanan pangan. Menunda-nunda kebutuhan mendesak itu hanya akan mengeskalasi masalah di kemudian hari.

“Dengan utang luar negeri, menteri keuangan mengklaim telah membiayai sejumlah proyek strategis seperti pelabuhan, penyediaan air bersih, sarana listrik, membiayai sektor pendidikan dan kesehatan hingga membangun bendungan, jalan, rel kereta api serta pemukiman,” jelas Bamsoet.

Namun, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini tetap mengingatkan pemerintah dalam hal ini menteri keungan untuk mengelola utang dengan bijaksana agar rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) terus ideal. Masyarakat juga didorong agar tidak terpaku pada jumlah atau angka-angka utang luar negeri. Jauh lebih penting bagi masyarakat adalah menyoal atau mempertanyakan pemanfaatan utang luar negeri itu sendiri.

“Semua elemen masyarakat harus mengawal penggunaan utang luar negeri Indonesia. Tak salah jika masyarakat menyoal atau mempertanyakan pemanfaatan utang sebagaimana yang telah diklaim menteri keuangan. Misalnya, mempertanyakan seberapa besar manfaat utang dalam memerangi kemiskinan di Indonesia. Termasuk mempertanyakan kepada Menkeu mengapa bunga utang yang dibayarkan Indonesia lebih tinggi,’’ pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading

EKONOMI

Bamsoet Bahas Utang Luar Negeri RI dan Potensi Logam Tanah Jarang Bersama Misbakhun dan Ahmadi Noor Supit

Published

on

By

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Ketua Umum SOKSI Ahmadi Noor Supit dan Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun,

membahas seputar pertumbuhan utang luar negeri Indonesia dalam Podcast Ngobras sampai Ngompol (Ngobrol Asyik sampai Ngomong Politik) di kanal Youtube Bamsoet Channel. Misbakhun yang juga menjabat Sekjen SOKSI ini mengungkapkan, berdasarkan data Bank Indonesia, per Juni 2020 utang luar negeri Indonesia mencapai USD 408 miilar atau setara Rp 6.070 triliun (dengan kurs per dollar sekitar Rp 14.844).

“Utang luar negeri tersebut berasal dari utang pemerintah dan Bank Indonesia sebesar USD 199,286 milliar serta utang swasta sebesar USD 209,669 milliar. Misbakhun menekankan, utang bukanlah tujuan melainkan rangkaian proses untuk menyelesaikan berbagai persoalan,” ujar Bamsoet usai Podcast bersama Ahmadi Noor Supit dan Misbakhun, di Jakarta, Rabu (14/10/20).

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, ditengah pandemi Covid-19 yang membuat dunia usaha lesu, berakibat turun tajamnya pemasukan negara dari sektor perpajakan. Sementara kebutuhan anggaran penanganan Covid-19 sangat besar. Tak ada jalan lain bagi pemerintah selain menambah utang luar negeri.

“Utang luar negeri bukanlah masalah, karena semua negara melakukannya. Bahkan negara sebesar Amerika dan China saja, keduanya juga memiliki utang luar negeri. Terpenting, pengelolaan utang harus dilakukan secara cermat dan hati-hati,” jelas Bamsoet

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menuturkan, dalam pandangan Ketua Umum SOKSI, Ahmadi Noor Supit, secara teori Indonesia sudah masuk dalam krisis ekonomi. Namun krisis kali ini berbeda dibandingkan krisis ekonomi pada tahun 1998.

“Krisis ekonomi 1998 disebabkan manajemen praktek perbankan yang tak sehat. Sementara saat ini karena pandemi Covid-19. Krisis saat ini juga memberikan banyak pelajaran penting, salah satunya agar Indonesia tak lagi bergantung kepada impor. Krisis kali ini membuktikan bahwa saat terjadi kesulitan, bantuan terbesar bukan datang dari negara luar, melainkan dari saudara sebangsa sendiri,” tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menerangkan, dalam penilaian Misbakhun, dengan skema defisit APBN 3%, recovery ekonomi Indonesia diprediksi terjadi pada tahun 2023. Misbakhun juga mengungkapkan peluang ekonomi Indonesia dari logam rare earth atau yang dikenal dengan logam tanah jarang, yang diminati berbagai negara seperti Amerika.

“Jika dikelola dengan baik, logam rare earth atau berbagai potensi ekonomi dari sumber daya alam lainnya, bisa menambal beban utang luar negeri Indonesia. Misbakhun juga menekankan perlunya BUMN dengan set mencapai Rp 8.000 triliun, bekerja maksimal agar dapat memberikan banyak deviden bagi negara. Sehingga kedepannya Indonesia tak perlu lagi tergantung pada utang luar negeri,” terang Bamsoet.

Selain membahas kondisi ekonomi, dalam podcast tersebut Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini juga membahas perjalanan organisasi SOKSI. Sebagai Ketua Umum yang baru terpilih dalam Munas XI SOKSI, Ahmadi Noor Supit memastikan dibawah kepemimpinannya bersama Misbakhun sebagai Sekretaris Jenderal, SOKSI akan berkonsentrasi terhadap berbagai dinamika kebangsaan. Khususnya terhadap dampak pandemi pada kehidupan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

“Ahmadi Noor Supit menjelaskan, sebagai salah satu pendiri Partai Golkar, SOKSI punya tanggungjawab besar menyukseskan berbagai agenda perjuangan Partai Golkar yang kini sedang dijalankan oleh berbagai kader yang menduduki jabatan publik. Ada Pak Airlangga sebagai Menko Perekonomian, Pak Agus Gumiwang sebagai Menteri Perindustrian, Pak Zainudin Amali sebagai Menpora, Pak Azis Syamsuddin sebagai Wakil Ketua DPR RI serta saya sebagai Ketua MPR RI,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending