Connect with us

EKONOMI

Pemerintah Perlu Tetapkan Angka Pertumbuhan Ekonomi yang Realistis

Published

on

JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly meminta kepada pemerintah untuk menetapkan angka pertumbuhan ekonomi 2021 secara terukur dan realistis. Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5-5,5 persen perlu dikaji lebih mendalam lagi.

“Di masa normal saja realisasi pertumbuhan ekonomi sulit untuk dicapai, apalagi sekarang masih dalam masa pandemi yang secara realita ekonomi global dan domestik masih belum pulih,” ujar Junaidi dalam menanggapi paparan Menkeu, Gubernur BI, Kepala Bappenas, Ketua DK OJK dan Kepala BPS di Ruang KK 1 DPR. Rabu, (2/9/2020)

Anggota Fraksi PKS ini melanjutkan, pemerintah agar fokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi tahun 2021 agar sejalan dengan target RPJMN 2020-2024. Kualitas pertumbuhan ekonomi tidak kunjung membaik karena target RPJMN sebelumnya gagal dicapai sehingga dikhawatirkan Indonesia akan masuk di middle income countries. Pemerintah juga perlu bekerja keras di tengah bayang-bayang risiko pandemi covid-19 di 2021 dalam menentukan target pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, pencapaian target dan peningkatan kualitas ekonomi 2021 dengan kualitas yang semakin baik harus terus didorong karena kontraksi ekonomi tahun ini menyebabkan indikator-indikator sosial memburuk. Tercatat pada triwulan II/2020 angka kemiskinan naik menjadi 26,42 juta orang atau naik 1,63 juta orang dalam enam bulan, jumlah pengangguran diprediksi melonjak menjadi 8,1-9,2 persen atau terjadi tambahan angka pengangguran sekitar 5,23 juta selama tahun 2020.

Legislator dari dapil Lampung II ini mendesak kepada pemerintah untuk terus meningkatkan daya beli masyarakat dengan membuka lapangan kerja yang mesti dipercepat dengan peningkatan investasi dan menjaga stabilitas harga pangan yang menjadi komponen terbesar dari alokasi belanja masyarakat.

“Semasa pandemi ini daya beli masyarakat menurun signifikan karena kebijakan PSBB yang membuat aktivitas ekonomi menurun, bahkan menurut data bappenas daya beli masyarakat yang hilang mencapai Rp 362 triliun semasa pandemi ini. namun disisi lain untuk menangani krisis kesehatan, PSBB menjadi kebutuhan,” tutup Junaidi. (Hadi)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

EKONOMI

‘Pemerintah Harus Lakukan Upaya Mengatasi Lonjakan Harga Daging’

Published

on

By

JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR Hermanto meminta Pemerintah melakukan pengawasan stok dan distribusi daging sapi menyusul ancaman mogok jualan para pedagang daging di Jabodetabek akibat kenaikan harga yang signifikan komoditas tersebut. Ia mendesak Pemerintah agar melakukan pengadaan daging dari dalam negeri untuk mengatasi lonjakan harga.

“Pemerintah, lakukan berbagai upaya untuk mengatasi lonjakan harga daging tersebut. Sementara Pemerintah bekerja, pedagang dihimbau tetap berjualan agar tidak terjadi kelangkaan daging di pasar yang membuat situasi bertambah runyam,” papar Hermanto mengomentari ancaman mogok jualan para pedagang daging di Jabodetabek.

Sebelumnya, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengungkapkan ada pertemuan beberapa pedagang daging yang mengkonsolidasikan pedagang-pedagang daging yang lain untuk mogok. Pedagang mengancam mogok jualan karena kenaikan harga daging sapi yang signifikan. Hal ini membuat pedagang kesulitan menjual daging sapi.

Kenaikan harga, kata Hermanto, biasanya disebabkan kurangnya stok komoditas terkait yang dikirim ke pasar.

“Pemerintah harus mencari tahu penyebabnya, apakah akibat ada sumbatan pada rantai distribusi ataukah karena stoknya kurang,” papar legislator FPKS ini.

Menurutnya, kalau ada sumbatan dalam distribusi misal karena ada indikasi penimbunan maka tindak tegas pelakunya.

“Kalau ternyata stoknya memang kurang, maka tambah stok daging dari sumber dalam negeri. Cegah para pihak yang memanfaatkan kenaikan harga ini dengan memasukkan daging impor,” tandas Hermanto.

Impor daging, katanya, sangat melukai pelaku peternakan di dalam negeri.

“Impor daging bisa menghilangkan insentif harga yang membuat peternak tidak lagi bergairah memelihara sapi karena dipandang merugikan,” pungkas legislator dari Dapil Sumbar I ini. (Joko)

Continue Reading

EKONOMI

Permindo Sultra Dorong Fajar Hasan Jadi Ketua Kadin

Published

on

By

KabaRakyat.com | Jakarta – Ketua Umum Persatuan Mahasiswa Pemerhati Investasi Indonesia Wilayah Sulawesi Tenggara, Enggi Indra Syahputra, mengatakan bahwa sosok Fajar Hasan merupakan figur yang sangat tepat memimpin Kadin Sultra. (lebih…)

Continue Reading

EKONOMI

Bamsoet: Setelah Vaksinasi, Tugas Berikutnya Pulihkan Perekonomian Indonesia

Published

on

By

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi keberhasilan pemerintah Indonesia yang telah mendapatkan pengiriman awal vaksin Covid-19 sebanyak 1,2 juta dosis dari Sinovac Biotech Ltd (China). Menunjukan kuatnya kepiawaian pemerintah dalam membangun jaringan internasional, sehingga Indonesia bisa menjadi negara prioritas yang mendapatkan vaksin Covid-19.

“Vaksin tersebut kini sedang diuji oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar bisa mendapatkan izin edar dan penggunaan di Indonesia. Karena situasi saat ini sedang dalam kondisi tak normal akibat pandemi Covid-19, BPOM bisa mempercepat pengujian vaksin dengan mengacu prosedur teknis izin darurat penggunaan vaksin sesuai pedoman WHO. Sehingga, tidak meninggalkan tiga aspek utama pengujian berupa keamanan, khasiat, dan mutu produk,” ujar Bamsoet saat menjadi keynote speech Musyawarah Provinsi Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sumatera Selatan, secara virtual dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (7/12/20).

Hadir dalam acara tersebut, selain Ketua Kadin Provinsi Sumatera Selatan Doddy Alex Nurdin juga hadir Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roslani dan Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Anindya Bakrie.

Calon Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini menjelaskan, Inggris menjadi negara pertama yang akan melakukan vaksinasi menggunakan vaksin Pfizer/BioNtTech (Amerika), dimulai pada 14 Desember 2020. Ratu Inggris Elizabeth II (94 tahun) dan suaminya, Pangeran Philip (99 tahun) turut divaksin dalam gelombang pertama vaksinasi tersebut.

“Di Amerika sendiri, Food and Drug Administration/FDA (sejenis lembaga BPOM) akan bersidang pada 10 Desember 2020 untuk mengeluarkan izin penggunaan darurat vaksin Covid-19. Bahkan tiga mantan Presiden Amerika, yakni Barack Obama, Bill Clinton, dan George Bush juga akan divaksin, disiarkan langsung di berbagai saluran televisi, sehingga masyarakat dunia tidak ragu-ragu untuk ikut vaksinasi,” jelas Bamsoet.

Ketua DPR RI ke-20 ini menerangkan, Indonesia melalui BPOM juga harus bergerak cepat seperti Inggris dan Amerika untuk menyelesaikan izin penggunaan vaksin Covid-19. Sehingga geliat ekonomi dan kehidupan masyarakat bisa berangsur membaik.

“Walaupun sudah ada vaksin, protokol kesehatan tetap harus disiplin dijalankan. Mengingat besarnya jumlah penduduk Indonesia mencapai 260 juta jiwa, sehingga membutuhkan proses vaksinasi yang tidak sebentar, bisa sampai pertengahan tahun 2021,” terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menekankan, setelah vaksinasi, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang tidak mudah dalam membangkitkan geliat perekonomian nasional, yang dimulai dengan terlebih dahulu membangkitkan perekonomian daerah. Karenanya, berbagai potensi yang dimiliki daerah harus digenjot semaksimal mungkin, dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.

“KADIN Sumatera Selatan, misalnya, bisa menggenjot peluang menjadikan daerah Sumatera Selatan sebagai salah satu pusat industri modifikasi otomotif. Bidang usaha ini termasuk turunan lima sektor bidang manufaktur yang mendapat prioritas pengembangan dari Presiden Joko Widodo dalam menguatkan Indonesia memasuki era Revolusi Industri 4.0. Menunjukan keseriusan pemerintah dalam memajukan industri modifikasi otomotif,” tandas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, kehadiran industri modifikasi otomotif juga akan merangsang geliat UMKM sebagai pemasok barang-barang yang dibutuhkan, seperti knalpot, jaket, dan berbagai aksesoris lainnya. Sehingga akan mampu membuka banyak lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Perputaran uang di segmen usaha modifikasi otomotif mencapai ratusan miliar per tahunnya. Didukung semakin bertambahnya penduduk kelas menengah yang sudah mencapai 52 juta jiwa, semakin membuka potensi market bagi industri berbasis hobi seperti modifikasi otomotif,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending