Connect with us

OPINI

Pemuda dan Pemilu yang (Tak) Dirindukan

Published

on

Oleh: Tri Sasbianto Muang, Pengurus DPP (Dewan Pengurus Pusat) KNPI Periode 2018-2021

Pesta pemilihan umum (Pemilu) dan Perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) telah usai.Itu ditandai dengan ketukan palu Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan menolak seluruh isi gugatan pemohon dari paslon 02 (Prabowo-Sandi).

Praktis, dalam kaidah konstitusi, putusan MK menjadi dasar hukum yang begitu penting bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memutuskan pemenang pilpres 2019.

Sejauh ini dalam pengamatan penulis, sejak diperhelatkan pertama kali ditahun 2004, agenda pemilihan umum hanya sebatas menjadi ajang perebutan kekuasaan, lobby politik bagi kalangan elite, dan momentum mendongkrak elektabilitas kelompok tertentu (baca : Parpol). Kebanyakan sekalipun tak semuanya, dewasa ini para pemangku kepentingan hanya menginterpretasi kegiatan berpolitik untuk merebut kekuasaan. Tentunya interpretasi yang keliru, menyebabkan percikan konflik di akar rumput (Masyarakat).

Fenomena sederhana yang sering kita saksikan, berita hoax yang menggelinding bebas di media sosial justru memantik pendukung fanatik masing-masing paslon untuk menyebarkan konten kebencian karena perbedaan pilihan. Trend Konfilk horizontal belakangan ini, terjadi akibat dari tajamnya perbedaan politik dikalangan elite yang justru menetes hingga ke lingkaran terbawah masyarakat.

Bahkan saking tajamnya pemilu kemarin, Kita dipaksa menjadi saksi memanasnya tensi politik masing-masing kubu. Masih erat di ingatan kita bagaimana sarkasnya politik sontoloyo dan politik genderuwo, tempe setipis ATM, pulpen ajaib saat debat, hingga tampang Boyolali turut menghiasi jagat informasi kita. Sungguh pesta demokrasi yang tak layak untuk dirindukan.

Beruntung, hari ini tensi politik mulai menurun pasca putusan MK. Pesta demokrasi yang melelahkan membuat suasana mulai cair. Ditandai sejak masing-masing pihak menyatakan menghormati apapun keputusan Majelis hakim. Teranyar, sinyal “berpindah” kubu paslon 02 ke kubu pemenang menjadi bukti praktik politik sejatinya dapat cair di bawah kekuasaan.

Lantas, jika praktik politik yang dimainkan para elite dapat cair di bawah kepentingan kekuasaan apakah sisa-sisa konflik horizontal ditengah masyarakat juga bisa turut cair ? siapa yang mampu merekatkan dan menambal lubang rusak sisa pemilu ? kita tentu tak bisa berharap banyak kepada para elite politik.

Sebab, barang pasti mereka akan sibuk menggelar konsolidasi guna memikirkan posisi dan kursi yang akan didapatkan setelah pemilu.

Pekerjaan Rumah Pemuda

Pekerjaan rumah ini tentunya menjadi beban moril pemuda untuk kembali merekatkan bangsa yang sejak awal perhelatan Pilpres terbelah menjadi dua kelompok. Pemuda dalam diskursus sejarah telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan di tiap momentum perubahan sosial. Kita bisa melihat jahitan sejarah yang menjuntai panjang membicarakan pemuda di tiap zaman sebagai aktor perubahan, mulai dari catatan sejarah Ricklefs dalam karyanya yang berjudul Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, yang didalamnya turut membahas kritik dari Eduard Douwes Dekker melalui novel yang berjudul Max Havelaar tentang ketimpangan sosial yang terjadi saat itu.

Kritik tersebut berbuah manis dengan kebijakan politik etis Hindia belanda. Selain itu sejarah gerakan kepemudaan juga mencatat perjalanan seorang Tirto Adhi Soerjo mendirikan Medan Priyayi sebagai wahana edukasi masyarakat dalam menentang kebodohan terstruktur yang diciptkan hindia belanda. Ditahun berikutnya organisasi Boedi Oetomo lahir dari tangan telaten mahasiswa STOVIA yang turut prihatin dengan kondisi hindia belanda saat itu.

Di periode ini trend gerakan pemuda bermunculan dengan gagasan memberikan edukasi, penyadaran, gerakan sosial, kesadaran politik hingga menjadi tonggak lahirnya kesadaran nasionalisme yang digagas Soekarno dan Tjipto Mangoenkoesoemo melalui perserikatan nasional indoensia yang berhaluan politik nasionalis. Satu hal yang patut kita apresiasi dari pemuda periode ini adalah kesadaran politk yang kuat demi kemajuan martabat dan bangsa.

Obektifitas Pemuda

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah populasi warga negara Indonesia pada 2019 diperkirakan mencapai 266,91 juta jiwa. jumlah penduduk usia produktif (usia 15-65 tahun) sebanyak 183,36 juta jiwa (68,7%) dari populasi.

Hal ini memungkinkan pemuda mengambil peran penting dalam beberapa tahun kedepan. PR pemuda dalam waktu dekat ini tentunya bertumpu pada upaya merekatkan kembali jahitan kebangsaan yang sempat terputus di momentum pemilu. Sungguh tak layak dirindukan jika pemilu hanya menjadi momentum meretakkan persatuan bangsa, bukan merekatkan persatuan.

Tugas utama pemuda saat ini adalah mengambil peran strategis ditengah masyarakat dan mendukung pemerintahan secara objektif. Objektif dalam artian selain menjadi faktor pendukung diluar sistem, juga menjadi kelompok yang mengontrol jalannya pemerintahan agar tetap berada pada jalur kepentingan masyarakat luas sebagai bagian dari agenda bersama pemuda mewujudkan Indonesia ‘satu tak terbagi’. Wallahu A’lam Bishawab.

 

OPINI

Catatan dari Senayan, Pancasila : Ideologi Jalan Tengah

Published

on

By

Oleh : IR HM IDRIS LAENA MH, Sekretaris Fraksi Golkar MPR RI

Selama menjadi Anggota Legislatif,Satu hal yang paling menarik Perhatian saya adalahketika kita berbicara Tentang PANCASILA.

Dalam Pikiran saya, alangkah hebatnya Founding Father kita yg telah merumuskan Dasar negara, ideologi yang sekaligus Falsafah hidup bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dengan merumuskan Lima Kalimat bertuah yang kemudian disebut Lima sila.

Bagi sebagian besar orang,Mungkin ini dianggap sebagai hal yang biasa saja.Tapi pernahkah terpikir oleh kita bahwa proses untuk merumuskan kalimat demi kalimat,Serta merangkum dalam satu Bingkai sakti yang dinamakan PANCA SILA,bukanlah perkara mudah.

Ketika berkunjung Ke Perpustakaan Leiden University,di Negeri Belanda,kami Sempat berdiskusi dengan beberapa Profesor disana,dan yang mengagetkan adalah Ketika mereka mengatakan:
“Kami tidak merasa pernah menjajah Indonesia,Karena indonesia baru Ada setelah merdeka,Yang terjadi sebenarnya adalah Bahwa Nedherland memiliki Koloni,yang berupa kerajaan-Kerajaan yang ada di Nusantara”

Menyimak secara seksama pernyataan itu,Meskipun sempat berdebat dengan mereka,Dalam bathin saya,Luar biasa para pendiri bangsa ini,Karena ternyata mereka mendirikan Satu bangsa Besar Bernama INDONESIA,dari serpihan-Serpihan kerajaan yang ada di Nusantara,yang terdiri dari puluhan ribu pulau,dengan Ribuan bahasa dan keaneka Ragaman budaya dan Agama.dan hanya dimulai dengan Semangat para Pemuda yang mendeklarasikan SUMPAH PEMUDA.

Yang menarik bahwa,Para pemuda kita saat itu,28 oktober 1928 Berani bersumpah,”Bertumpah darah yang Satu,Tanah Air Indonesia,Berbangsa yang satu,Bangsa Indonesia,dan Menjunjung Bahasa yang satu,Bahasa Indonesia”Padahal secara Teritory,Wilayah yang akan mereka Sebut INDONESIA itu,masih berupa kerajaan-Kerajaan yang ada dihamparan Nusantara.

Belum lagi Bicara Tradisi,Budaya dan Agama,yang begitu beragam.Bagaimana mungkin bisa disatukan.
Mungkin ummat Islam merasa Mayoritas pada saat itu,tapi secara History,Ummat Hindu sudah ada jauh sebelum Islam berkembang di Indonesia.

Saya baru Sadar,bahwa Ternyata Rumusan Kalimat demi Kalimat yang disebut Sila dan kemudian diberi nama PANCA SILA,adalah merupakan Kompromi atas semua persoalan diatas.dan oleh Karenanya Pantas Saja,Bung Karno menyebut dirinya PENGGALI PANCASILA,untuk menggambarkan bahwa ideologi kita itu digali dari akar akar persoalan-tradisi-Budaya dan agama yang ada di Nusantara.

Sekarang kita patut Bangga,Bangsa Besar bernama INDINESIA yang pada saat itu diimpikan oleh Pemuda dan para pendiri Bangsa ini,Benar-Benar terwujud.
Tentu,yang juga patut kita Syukuri dan Apresiasi,adalah Para Raja dan Sultan yang berkuasa atas kerajaan mereka,ternyata dengan legowo bersedia bergabung menjadi bagian dari bangsa ini,yang kemudian dibingkai Menjadi NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

Yang juga menarik untuk diamati.Ternyata NKRI bukan terdiri dari kerajaan-Kerajaan yang menggabungkan diri.Justru NKRI terdiri dari Provinsi-Provinsi dari Sabang sampai Merauke.Dari Miangas sampai Pulau Rote.

Karena itu,Bisa dibayangkan bagaimana Indonesia,Tanpa Ideologi dan dasar Negara bernama PANCASILA.
Ideologi Yang digali untuk menjadi jalan tengah bagi perbedaan-perbedaan bangsa ini,dan di Uraikan dalam Sila yakni,”Ketuhanan yang maha Esa-Kemanusiaan yang Adil dan Beradab-Persatuan Indonesia-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/Perwakilan dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

JAKARTA, 30 Juli 2019

Continue Reading

OPINI

Hari Koperasi Nasional: Perekonomian Nasional Disusun sebagai Usaha Bersama

Published

on

By

Oleh: IR HM IDRIS LAENA, MH, Anggota DPR RI dan MPR RI

DALAM RANGKA MENYAMBUT HARI KOPERASI INDONESIA

(12 Juli 2019)

KOPERASI di Indonesia, pada hakekatnya bukan hanya sebagai alat ekonomi. Tetapi dalam sejarah, bahkan sebelum kemerdekaan, oleh para tokoh-tokoh bangsa pada saat itu, digunakan sebagai Alat perjuangan.

HOS Cokroaminto, misalnya menggerakkan masyarakat untuk berkoperasi untuk meredam monopoli ekonomi oleh Hindia Belanda pada saat itu.

Karenanya, sangat tepat ketika para pendiri bangsa kita, dalam merumuskan konstitusi yaitu UUD 1945 menegaskan bahwa ”Perekonomian Nasional disusun sebagai Usaha bersama berdasarkan Azaz kekeluargaan,” yang pada hakekatnya memberi ruang bagi Koperasi untuk berperan.

Sayangnya, tidak adanya aturan yang lebih spesifik yang menjadi turunan dari undang-undang dasar tersebut. Sehingga peran koperasi semakin lama semakin terkikis.

Banyak sektor usaha yang dimonopoli oleh perusahaan swasta yang menguasai usaha dari hulu hingga hilir.

Seyogyanya perlu undang-undang yang mengatur tentang Sistem Perekonomian Nasional yang mengatur fungsi dan Peran BUMN/BUMD, swasta nasional para pelaku UKM non koperasi serta para pelaku koperasi sendiri.

Saat ini pemerintah mengurangi jumlah koperasi dan meninjau perizinan koperasi yang tidak aktif. Sehingga secara kwantitatif semakin berkurang, tapi diharap secara kwalitatif semakin baik.

berdasarkan hal-hal tersebut, maka sesungguhnya minat berkoperasi dapat ditumbuhkan kembali untuk menjadikan ekonomi Indonesia berdasarkan asas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Saat ini, Undang-Undang Koperasi sedang dibahas oleh DPR bersama Pemerintah. Oleh karenanya beberapa prinsip dasar yang perlu diatur adalah, tugas pokok dan fungsi koperasi, rencana Induk Perkoperasian Indonesia serta memperkuat Tugas dan Fungsi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan tentu saja memperkuat peran Gerakan Koperasi.

Dengan undang-Undang ini, kita harapkan dapat melahirkan koperasi yang besar. Seperti di Jepang, NewZealand dan negara-negara di eropa yang dapat berintegrasi dengan tekonologi digital.

Mudah-Mudahan dengan lahirnya Undang-Undang Koperasi ini,Menjadi Kado Ulang tahun untuk Koperasi.
DIRGAHAYU KOPERASI INDONESIA…….
Salam Indonesia

Continue Reading

OPINI

Golkar Bersih Bernasib Tragis yang Terbawa Arus Banjir Bengawan Solo ke Laut

Published

on

By

Oleh: Syamsul Rizal, Presidium Garda Panca Bhakti/Fungsionaris DPP Partai Golkar

Tulisan asli berjudul: JARGON GOLKAR BERSIH MENGALIR AKHIRNYA KE LAUT

Mungkin kita pernah dengar untaian lirik lagu yg Berjudul “BENGAWAN SOLO”.

Mengutip Dalam satu bait kata lagu tersebut mengatakan, Air mengalir sampai jauh, akhirnya kelaut.

Belum hilang dalam ingatan kita bahwa, salah satu agenda utama bahkan menjadi tageline DPP PG dibawah Kepemimpinan Ketua Umum Airlangga Hartarto saat usai terpilih menjadi Ketum, dalam beberapa minggu kemudian ada kegiatan musyawarah kerja partai yg salah satu agenda dalam kegiatan itu adalah penandatanganan kerjasama Partai Golkar dengan KPK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi termasuk mewujudkan Golkar bersih.

Seiring waktu sampai saat ini, menurut saya agenda besar dimaksud hanyalah menjadi isapan jempol dan agenda Golkar bersih saat ini bernasib tragis karena sudah terbawa arus banjir bengawan solo sampai ke laut dan hilang sampai saat ini.

Sebagai kader Saya berharap Golkar bersih ini dalam kurun waktu tak lama segera diselesaikan agar Partai Golkar pasca munas sampai 2024 nanti bisa hidup bahagia, fokus kerja politik dengan baik tanpa ada ganggun apapun itu terutama gangguan yang bernama sandraan politik hukum. pengalaman kita semua selama lima tahun kebelakang menurut saya sudah cukup dan harus diakhiri semua jika tujuan bersama kita kedepan, Partai Golkar bukan hanya sekedar pemenang tetapi harus menjadi liders partai politik dalam membangun peradaban demokrasi, peradaban politik indonesi yg lebih baik.

Agar terealisasikannya Golkar bersih, Pertama sebagai rakyat biasa yang juga kader PG memberikan pendapat kepada Bapak Presiden RI Bapak Ir. Jokowidodo agar dalam mengangkat pejabat publik yang diambil dari kader partai politik manapun itu, harus benar-benar bersih dari masalah masalah hukum sehingga pemerintahan Pak Presiden Jokowi kedepan akan lebih baik dan berwibawah.

Kedua, agar adanya kepastian hukum tetap, kami meminta KPK segera menuntaskan beberapa kasus korupsi seperti kasus E-KTP, PLTU RIAU, GULA RAFINASI, Dll yg melibatkan kader PG, baik kasusnya masih berstatus terindikasi, tersangka, terdakwa, maupun yang sudah jelas terlibat dan atau disebut dalam dakwaan persidangan tipikor turut serta.

Karena kami tidak menginginkan Partai kami kelak dalam setiap agenda politik lima tahunan dijadikan sandraan politik hukum oleh siapapun dan dari kelompok manapun itu. []

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending