Connect with us

HUKUM

Penangkapan Lena Haro Tidak Sesuai Prosedur

Published

on

Reskrim Polsek Mandau Resort Bengkalis Polda Riau yang dipimpin langsung oleh IPTU Firman Fadhila telah melakukan penangkapan terhadap Lena Haro dan Timbul Siburian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 berdasarkan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/73/VI/RIAU/BKS/SEK – MDU, tanggal 12 Juni 2019.

Dalam kasus itu, yang melaporkan adalah Lia Indra Siahaan (Suami Lena Haro), anggota Polri yang bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Priok Polda Metro Jaya terkait dugaan adanya tindak pidana “menikah tanpa izin suami”.

Menurut kuasa Hukum Lena, Timbul Rajagukguk mengatakan, seharusnya penyidik Reskrim Polsek Mandau Resort Bengkalis Polda Riau tidak langsung menangkap Kliennya.

Mengingat kliennya belum sama sekali diperiksa dalam laporan tersebut.

“Hal ini diatur dalam Peraturan Kapolri tentang manajemen penyidikan,” kata Timbul Rajagukguk di Jakarta , Selasa (6/8/2019).

Kliennya menikah dengan timbul Siburian berdasarkan adanya surat pernyataan cerai, tertanggal 23 Maret 2017 yang ditandatangani kedua belah pihak di atas materai dan disaksikan ibu kandung Lia Indra Siahaan (Pelapor) dan Bibi Lena Haro, ujarnya

“Padahal pelapor adalah penegak hukum tentunya atau pastinya mengetahui proses perceraian dikesatuan tugasnya,” ucap Timbul.

Lanjut, Timbul menyayangkan sikap aparat tersebut. Padaha sudah ada bukti surat pernyataan dan harusnya menjadi pertimbangan penyidik Reskrim Polsek Mandau Resort Bengkalis Polda Riau.

bukti surat Pernyataan cerai itu menjadi bukti sah atas perceraian yang dilakukan pihak laki-laki (Pelapor). Di mana surat pernyataan itu diduga dibuat oleh pihak keluarga pelapor, ujarnya

Namun klien kami yang tidak paham hukum atas pernikahan dengan laki-laki yang ingin bertanggung jawab terhadap dirinya dan anaknya malah tersangkut masalah hukum. Dan hingga saat ini klien kami masih menderita dalam jeruji tahanan, maka atas adanya penahanan tersebut diduga adanya kriminalisasi yang diduga dilakukan oleh penyidik Reskrim Polsek Mandau Resort Bengkalis Polda Riau,” paparnya.

Berdasarkan dugaan kriminalisasi itu, kuasa hukum Lena Haro akan menempuh langkah hukum yaitu membuat laporan pengaduan atau permohonan di Kepolisian maupun pengadilan setempat serta mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada instansi terkait baik pemerintah maupun swasta,tuturnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM

Wiranto Nyaris Celaka Ditusuk di Pandeglang

Published

on

PANDEGLANG – Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto hampir celaka diserang oleh seseorang dengan menggunakan senjata tajam.

Peristiwa itu terjadi saat Wiranto melakukan kunjungan ke Pandeglang, Banten, Kamis (10/10/2019).

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, anggotanya telah mengamankan pelaku penyerangan terhadap Wirnato.

“Pelaku telah diamankan,” ujar dia, Kamis (10/10/2019).

Dedi mengatakan Kapolda Banten Irjen Tomsi Tohir saat ini berada di lokasi untuk mengumpulkan informasi mengenai upaya penusukan Wiranto.

Untuk diketahui, Wiranto datang ke Pandeglang, Banten untuk meresmikan Gedung Kuliah Bersama Universitas Mathla’ul Anwar di Kampus UNMA Banten.

Upaya penyerangan terhadap mantan Panglima ABRI itu terjadi saat Wiranto berada di Alun-alun Menes, Pandeglang.

Continue Reading

HUKUM

Bamsoet Janji Libatkan Publik Lakukan Amandemen Terbatas UUD 1945 dan Hidupkan Kembali GBHN

Published

on

By

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan, rekomendasi MPR RI 2014-2019 mengenai amandemen terbatas UUD NRI 1945 dan penghidupan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) akan dibahas lebih lanjut di Badan Pengkajian MPR RI. Berbagai usulan maupun aspirasi masyarakat akan ditampung dan dipelajari secara mendalam oleh Badan Pengkajian MPR RI sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

“Badan Pengkajian akan mengelaborasi lebih jauh rekomendasi MPR RI 2014-2019 tersebut secara komprehensif dan transparan. Sehingga bisa menyamakan persepsi di antara fraksi dan kelompok DPD. Selain itu, partisipasi publik akan dibuka seluasnya dengan mengundang berbagai elemen masyarakat, dari mulai pakar, akademisi, organisasi kemasyarakatan, maupun para tokoh bangsa,” ujar Bamsoet usai memimpin Rapat Pimpinan MPR RI, di Ruang Rapat Pimpinan MPR RI, di kawasan gedung MPR Jakarta, Rabu (9/10/19).

Dalam Rapat Pimpinan MPR RI juga diusulkan pelantikan Presiden – Wakil Presiden Republik Indonesia 2019-2024 dilakukan pada Minggu, 20 Oktober 2019, Pukul 14.00 WIB di Gedung Nusantara, Kawasan MPR RI. Pelaksanaan siang hari dimaksudkan untuk menghormati para pemeluk agama menyelesaikan ibadahnya, serta memberikan kesempatan masyarakat menikmati car free day di beberapa ruas jalan protokol Jakarta.

“Sebagai tuan rumah, MPR RI ingin pelantikan presiden/wakil presiden tidak mengganggu aktifitas masyarakat. Mengingat ini merupakan hajatan besar Rakyat Indonesia. Sehingga bagi yang beribadah di hari Minggu maupun menikmati car free day tidak terganggu. Pihak Kesekjenan MPR RI akan berkoordinasi lebih lanjut dengan protokol Istana dan jajaran Sekretariat Negara untuk teknis lebih lanjutnya,” tutur Bamsoet.

Agar prosesi pelantikan bisa belangsung khidmat, tertib dan aman, Pimpinan MPR RI akan mengundang Panglima TNI, Kapolri, Kepala Badan Intelijen Negara, Menteri Luar Negeri, Komisioner Komisi Pemilihan Umum, dan Sekretariat Negara untuk melakukan Rapat Koordinasi di Gedung MPR RI. Selain itu, Pimpinan MPR RI juga akan silaturahmiq dengan Presiden – Wakil Presiden terpilih 2019-2024 Joko Widodo – KH Maruf Amin, serta ke Wakil Presiden 2014-2019 Jusuf Kalla.

“Kita juga akan silaturahim sekaligus mengantarkan undangan pelantikan Presiden/Wakil Presiden kepada Presiden RI ke-4 Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, dan kandidat calon Presiden – Wakil Presiden Pemilu 2014 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno. Dengan silaturahmi, kita harap bisa mendatangkan kesejukan bagi Bangsa Indonesia,” tandas Bamsoet.

Ketua DPR RI 2018-2019 ini menjelaskan lebih lanjut, dalam Rapat Pimpinan MPR RI juga diputuskan pembagian tugas pimpinan MPR RI. Yakni Bambang Soesatyo (F-Golkar) sebagai Koordinator Umum, Ahmad Basarah (F-PDI Perjuangan) sebagai Koordinator Bidang Sosialisasi 4 Pilar MPR RI, dan Lestari Moerdijat (F-Nasdem) sebagai Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah.

“Koordinator Bidang Pengkajian Ketatanegaraan dipegang Pak Syarief Hasan (F-Demokrat), Koordinator Bidang Penganggaran MPR RI dipegang Pak Fadel Muhammad (Kelompok DPD), Koordinator Bidang Komisi Kajian Ketatanegaraan dipegang Pak Ahmad Muzani (F-Gerindra),” papar Bamsoet.

Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini menambahkan, Koordinator Bidang Persidangan MPR RI dipegang Zulkifli Hasan (F-PAN), Koordinator Bidang Hubungan Antar Lembaga Negara dipegang Jazilul Fuwaid (F-PKB), Koordinator Bidang Evaluasi Pelaksanaan Ketetapan MPR RI dipegang Hidayat Nur Wahid (F-PKS), dan Koordinator Bidang Akuntabilitas Kinerja MPR RI dipegang Arsul Sani (F-PPP).

“Keputusan diambil melalui proses musyawarah untuk mufakat. Tidak ada perdebatan ataupun saling berebut jabatan. Disini yang kita kedepankan adalah kebersamaan untuk mencari titik temu, bukan mengedepankan perbedaan,” urai Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menerangkan, Rapat Pimpinan MPR RI juga menyelesaikan komposisi kepemimpinam di Alat Kelengkapan MPR RI. Antara lain, Badan Sosialisasi diketuai F-Gerindra dengan Wakil Ketua dari F-Nasdem, F-PAN, F-PKS, dan Kelompok DPD. Di Badan Pengkajian, Ketua dipegang F-PDI Perjuangan, dengan Wakil Ketua dari F-Golkar, F-Demokrat, F-PPP, dan Kelompok DPD.

“Sedangkan di Bidang Penganggaran, Ketua dipegang F-Golkar, dengan Wakil Ketua dari F-PDI Perjuangan, F-Gerindra, F-PKB, dan Kelompok DPD,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading

HUKUM

Ketua MPR: Bangsa Indonesia Butuh KUHP yang Baru

Published

on

By

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan bangsa Indonesia sangat memerlukan KUHP yang baru mengingat sudah 74 tahun merdeka, Indonesia masih menggunakan KUHP peninggalan Belanda. Karenanya, Bamsoet berharap DPR RI dan Pemerintah bisa segera membahas kembali RUU KUHP dengan memperhatikan semua kritik dan aspirasi dari masyarakat.

“Pembahasan RUU KUHP memang sedang ditunda terlebih dahulu. Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk cooling down sehingga bisa sama-sama kembali terjun menyerap aspirasi dari berbagai elemen masyarakat. Kita sangat membutuhkan KUHP yang baru karena KUHP saat ini masih merupakan produk kolonial Belanda,” ujar Bamsoet saat menerima Forum Dekan Ilmu-Ilmu Sosial Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, komplek MPR, DPR, dan DPD RI, Jakarta, Senin (7/10/10).

Turut hadir 15 dekan Ilmu Sosial Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia, antara lain Dekan FISIP UNHAS Prof. Dr Amin, Dekan FIS UNJ Dr. Muhammad Zid, Dekan IPDN Bandung Dr. Ismail Nurdin, Dekan FISIP UNAND Dr. Hardi Warsono, Dekan FISIP UNPATTI Prof. Tonny D. Pariela, Dekan FISIP UNTIRTA Dr. Agus Sjafri, dan Dekan FISIP UNSIL Dr. Iis Marwan.

Dalam pertemuan tersebut para dekan menyoroti sejumlah hal, diantaranya pengesahan revisi UU KPK, pembahasan RUU KUHP, gerakan demonstrasi dari berbagai mahasiswa dan pelajar, hingga moralitas Parlemen.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, jika dahulu dalam pembahasan RUU KUHP, pemerintah dan DPR RI lebih banyak fokus menyerap aspriasi dari LSM maupun praktisi hukum, kedepan juga dirinya berharap DPR akan banyak melibatkan kalangan ilmuan sosial dan politik seperti Forum Dekan Ilmu-Ilmu Sosial Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia maupun forum akademis lainnya untuk sama-sama membedah RUU KUHP. Sehingga DPR RI dan pemerintah punya insight dari berbagai disiplin ilmu.

“Tak hanya membedah, jika nantinya RUU ini rampung, berbagai kalangan dan praktisi juga bisa membantu sosialisasi secara masif. Sehingga, masyarakat bisa ikut tercerahkan,” terang Bamsoet.

Terkait penolakan revisi RUU KPK, Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini menjelaskan, mengingat UU KPK sudah disahkan, maka kini bolanya ada di pemerintah. Jika masyarakat tak puas, bisa juga mengajukan juducial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Karena itu tak perlu ada gerakan yang sampai berujung kerusuhan. Demonstrasi merupakan hak politik setiap warga negara yang diatur dalam perundangan. Namun jika ada gerakan rusuh, siap-siap berhadapan dengan aparat hukum untuk diproses sesuai koridor hukum. Karena negara kita merupakan negara hukum, tak boleh siapapun membuat kerusuhan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat,” jelas Bamsoet.

Dalam pertemuan tersebut, Forum Dekan Ilmu-Ilmu Sosial Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi moralitas Parlemen yang dianggapnya belum ada perubahan signifikan. Bagi Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini, DPR RI dan DPD RI sebagai lembaga perwakilan, terdiri dari berbagai macam tipe orang yang dipilih langsung oleh rakyat.

“Terlepas dari latar belakang dan kualitas masing-masing individu yang menjadi anggota DPR RI dan DPD RI, faktanya mereka adalah orang-orang yang dipilih langsung oleh rakyat di masing-masing daerah pemilihan. Kini berbagai partai politik tengah melakukan pembenahan besar-besaran, menarik sebanyak mungkin milenial ke kancah politik dengan harapan ada alih generasi,” tuturnya.

Wakil ketua Umum KADIN Indonesia ini juga menambahkan, sudah saatnya sistem Pilkada dan Pemilu secara langsung dikaji ulang. Karena, secara tidak langsung menjadikan politik berbiaya tinggi.

“Dapat dibayangkan untuk menjadi kepala daerah saja dibutuhkan puluhan miliar. Begitu juga untuk terpilih menjadi anggota Parlemen. Kalau dipikir jernih, hanya mengandalkan gaji yang diterima tentu tidak akan menutupi pengeluaran yang ada. Akibatnya, ada yang kemudian melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya untuk mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan. Karenanya, sistem pemilihan langsung seperti sekarang perlu dikaji ulang lagi untuk menghindari mudharat yang lebih besar,” pungkas Bamsoet. (Dwi )

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending