OPINI

Pendidikan Independen

Published

11 bulan ago

30 Juli 2019

SURABAYA – Pendidikan merupakan alat dan media untuk kemajuan suatu negara. Peran pendidikan yang mengembangkan peradaban manusia serta meningkatkan sumber daya manusia (SDM) adalah kunci kemajuan negara tersebut.

Untuk itu pendidikan menjadi tempat strategis bagi kepentingan-kepentingan kelompok maupun individu di pemerintahan suatu negara. Hal ini sangat wajar melihat besar nya dampak yang diberikan oleh pendidikan dan sebagai kebutuhan primer masyarakat.

Keadaan ini yang menjadi titik lemah bagi kemajuan pendidikan, karena banyak politisi yang memanfaatkannya untuk kepentingan kelompok atau dirinya sendiri.

Pendidikan hanya dijadikan alat politis dan media kampanye bagi mereka yang sedang mencari suara di pemilihan eksekutif dan legislatif disuatu negara.

Parahnya lagi pendidikan dijadikan sebagai janji-janji manis serta tempat uji coba para politis hanya untuk sekedar eksis di publik dan sangat disayangkan keadaan ini terjadi pada sistem pendidikan di Negara Indonesia.

Sistem pendidikan yang sering berganti dan tidak konsisten dalam penerapannya, membuktikan bahwa sistem pendidikan di Indonesia belum menerapkan perbaikan dan kemajuan secara berkelanjutan akibat adanya politisasi yang terjadi.

Setiap pergantian rezim pemerintahan sistem atau program pendidikan yang tidak sesuai dengan keinginan rezim, kelompok maupun individu tidak akan dilanjutkan atau diperbaiki secara berlanjut.

Hal ini tentunya membingungkan tujuan pendidikan itu sendiri serta investasi sumber daya manusia cenderung tidak akan dapat dinikmati dan terhambat. Padahal untuk menikmati sistem atau produk pendidikan kita harus menunggu 10 tahun bahkan lebih.

Sudah saat nya kita mengatakan bahwa education is outside politics (pendidikan berada di luar politik) sehingga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya nya untuk menjalani sistem dan produk pendidikan bagi kemajuan yang berkelanjutan.

Gagasan ini tentunya sudah teraliasi di negara Norwegia yang memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia. Sejak reformasi pendidikan pada tahun 1997 kurikulum pendidikan di negara tersebut tidak pernah berubah walupun ada pergantian rezim dalam pemerintahan.

Perubahan hanya terjadi pada wilayah teknis sebagai bentuk inovasi dan kreatifitas menghadapi perubahan Global. Nilai-nilai fundamental dalam sistem pendidikan yang diterapkan tidak berubah sehingga menguat dan mengakar membentuk karakter sumber daya manusia yang matang.

Bangsa ini harus berani mengambil langkah baru untuk merevolusi sistem pendidikan ke arah yang maju berkelanjutan melalui Pendidikan Independen!

Terus menerus melakukan inovasi dan perbaikan serta fokus untuk kepentingan bersama yaitu masyarakat Indonesia. Dengan begitu kita bisa menikmati investasi sumber daya manusia untuk kemajuan Bangsa.

Oleh : Digdo Dwi A.P. – Direktur Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam Himpunan Mahasiswa Islam (Lapenmi HMI) Cabang Surabaya

Up Next

Industri Masa Depan: Inovasi, Kolaborasi dan Inovasi

Don't Miss

Freddy Latumahina: Harus Taat Konstitusi Partai Jangan Otoriter

Click to comment

OPINI

Calon Komisioner Komisi Informasi Bulukumba Yang Lolos Berkas

Published

4 minggu ago

9 Juni 2020

Wijaya Mappasomba

Kabarakyat.com-Pemerintah kabupaten bulukumba membuka rekrutmen anggota/komisioner Komisi Informasi ( KI ) Kabupaten Bulukumba untuk priode 2020- 2024.

Rekruitment dilakukan berdasarkan UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2020 Tentang Komisi Informasi Kabupaten Bulukumba.

Selain itu, teknis pelaksanaannya dilakukan berdasarkan Peraturan Komisi Informasi /PERKI No.4 Tahun 2016.

Setelah melalui proses panjang dalam prospek Syarat dan Ketentuan yang berlaku. Maka kemudian pihak penyeleksi dalam hal ini mengeluarkan pengumuman bagi nama-nama yang lulus berkas.

Berikut Nama-namanya:

1. Drs Abdul Rahman

2. Abdul Rauf S.Sos

3. Ahmad S.Sos Med

4. Alimuddin Musbar S.Pdi

5. Amar Ma’ruf H. S.Ag M.Pdi

6. Amrullah SH

7. Andi Abdul Karim S.S

8. Andi Juanda S.Pdi

9. Drs H. Andi Syafrul Patunru

10. Arman S.Pd

11. Arman S.Pd

12. Armanto S.Pd

13. Asdiana S.Pdi

14. Asriyanti Arna S.IP

15. Dhanial Aziz, S. S.Sp

16. Drs Hasanuddin Salassa

17. Idil Akbar S.Pd

18. Ikhwan Bahar S.Pdi M.Pd

19. Jusmin S.Pd

20. Laode Satyawarman SE

21. Muhammad Arsyad S.Pdi

22. Nawaling HR S.Sos

23. Nurdianti Alam S.Pd

24. Parma Indiar SH

25. Quraysi S.Pd M. Hum

26. Rachmawati SH

27. Sudirman S.Pd

28. Sufriadi S.Pd M.Pd

29. Sugianto S.Pd

30. Supriadi SH

OPINI

Pandemi Covid-19, Pertamina Harus Kembalikan Keuntungan Rakyat

Published

2 bulan ago

11 Mei 2020

Hachi

Saya menanggapi statement PT Pertamina yang menyiapkan Rp 100 milliar untuk pinjaman UMKM. Hal ini merupakan sekedar hiburan disaat Rakyat lagi susah akibat Covid-19. Mengapa?

Karena Pertamina sudah menikmati keuntungan yang diberikan oleh Rakyat Indonesia dari penjualan BBM premiun oleh Pertamina seharga Rp 6.450/liter dimana estimasi kalkulasi harga keekonomiannya Rp 6000/ liter.

Sehingga keuntungan yg diperoleh Pertamina adalah Rp 450/ liter dikalikan 1 juta barrel/ hari atau RP 71.5 milyar/ hari atau Rp 2.1 Trilliun/ bulan.

Rakyat Indonesia telah memberikan keuntungan juga ke Pertamina berupa Cost Saving dari harga minyak dunia turun mencapai +/- US $ 35 sementara harga ICP US$ 63/ barrel.Total Cost saving Pertamina Rp 13.1 Trilliun/ bulan.

Seharusnya Pemerintah/ Pertamina jangan menikmati keuntungan dari Rakyat. Untuk itu Harga BBM Premium harus diturunkan.

Bantuan pinjaman Pertamina Rp100 Miliar itu adalah uang yang diambil dari keuntungan penjualan Premium per hari dari Rakyat yang seyogianya disubsidi oleh Pemerintah sebanyak Rp 18.7 Trilliun. Anggaran subsidi ini tidak terpakai oleh Pemerintah.

Komite Penghapusan Bensin Bertimbal juga sudah memberikan pandangan bahwa harga jual BBM premiun di Indonesia yang diberlakukan kini terlalu mahal bila dibandingkan degan negara-negara lain.

Di tengah pandemi Covid-19 yang menimpa Rakyat bawah, seharusnya Pemerintah/ Pertamina mengembalikan keuntungan tersebut kepada Rakyat dalam bentuk hibah bukan pinjaman dan jumlahnya seharusnya lebih agar dapat membangun ekonomi Rakyat khususnya para pelaku usaha UMKM.

Diingatkan bahwa sesuai amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun1945, (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan, (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat Indonesia.

Syarief Hasan, Wakil Ketua MPR RI

OPINI

Pembayaran THR Bertahap Harus Disepakati Pengusaha dan Pekerja

Published

2 bulan ago

8 Mei 2020

Hachi

Oleh: Syaiful Bahri Anshori, Presiden DPP Konfederasi Sarbumusi

THR atau Tunjangan Hari Raya wajib dibayarkan oleh perusahaaa sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Permenaker 06/2016. Artinya kewajiban ini punya konsekwensi hukum dan tidak bisa ditawar tawar lagi, sehingga pada posisi ini DPP Konfederasi Sarbumusi mempunya pandangan yang sama dengan kemnaker dan serikat pekerja lain bahwa secara hukum THR menjadi kewajiban yang harus dibayarkan oleh pengusaha.

Bagi perusahaan yang mampu dan tidak terlalu terdampak covid-19 maka perusahaan tersebut wajib membayar ketentuan THR sebagaimana diamanatkan oleh Permenaker No.6 tahun 2016.

Adapun mekanisme pembayaran THR, karena melihat situasi dan kondisi saat ini apabila perusahaan tidak mampu dikarenakan dampak covid-19 (dibuktikan dengan laporan keuangan yang transparan) maka mekanisme pembayaran bisa di dialogkan dengan pekerja atau serikat pekerja dengan mekanisme;

Pertama pembayaran THR secara bertahap (tahapan disepakati oleh pengusaha dan pekerja)

Kedua bisa dilakukan penundaan apabila perusahaan tidak mampu sama sekali sesuai waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan, dengan waktu sesuai kesepakatan para pihak,

Ketiga kesepakatan ini juga mengatur tatacara denda keterlambatan pembayaran sesuai dengan pasal 10 permenker 6/2016.

Pertama, DPP konfederasi Sarbumusi mempunyai sikap bahwa untuk menjamin kesepakatan itu dilaksanakan maka kesepakatan ini wajib dilaporkan kepada Disnaker setempat. Dan pengawas harus pro aktif dalam mekanisme kontrol dan pengawasan terhadap pelanggaran bagi perusahaan yang tidak melakukan pembayaran THR dan atau tidak melaporkan ke Disnaker, pengawas bisa memberikan sanksi pelanggaran norma kerja kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut.

Kedua, perlu kita pahami bersama, surat edaran ini hanya berlaku bagi perusahaan yang terdampak covid-19, bukan yang nyata nyata mampu karena perusahaan yang mampu harus dan wajib membayar sesuai dengan permenaker 6/2016, selain itu ketentuan ini berlaku hanya karena dampak covid-19. Bila situasi normal yang berlaku adalah Permenaker 06/2016.

Ketiga,DPP konfederasi Sarbumusi melalui presiden DPP konfederasi Sarbumusi menghimpau kepada perusahaan untuk mengedepankan dialog dan terbuka pada kemampuan dan kesulitan perusahaan sehingga pekerja/buruh tidak dipersulit dalam kondisi yang kesulitan ini.

Keempat, DPP sarbumusi menyerukan kepada semua pihak untuk sama-sama menjaga hubungan industrial yang harmonis, tidak saling mengorbankan dan bersama sama menghadapi dampak pandemi covid-19 ini.