Oleh: M. Ridha Saleh*

Pada 1 Desember 1961, bendera nasional Papua Barat dikibarkan sejajar bersamaan dengan bendera Belanda dan lagu kebangsaan Papua dinyanyikan oleh Nieuw Guinea Raad. Simbol dekolonisasi Belanda membuat Indonesia segera mengambil tindakan politik keamanan. Pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta, Presiden Soekarno mencetuskan Tri Komando Rakyat (TRIKORA).

TRIKORA menjadi momentum dan bargaining penting langkah politik Indonesia terhadap pemerintah Belanda untuk mengakui status Papua Barat sebagai bahagian dari wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia.

Langkah tersebut juga dilakukan untuk memaksa pemerintah Belanda agar mau menandatangani perjanjian di PBB yang dikenal luas dengan Perjanjian New York. Pada tanggal 15 Agustus 1962, akhirnya perundingan antara Indonesia dan Belanda dilaksanakan di Markas Besar PBB di New York.

Pada September 1962, elit dan kaum terpelajar Papua Barat menggelar Konggres Nasional untuk membicarakan situasi dan masa depan Papua Barat. Kongres Nasional diikuti 90 orang terdiri dari pemimpin rakyat.

Kongres ini pada akhirnya menyetujui dan menerima perjanjian 15 Agustus 1962 dengan keraguan, dan menuntut PBB untuk menghormati pengibaran bendera dan lagu nasional Papua Barat, serta mendesak agar pemilihan umum harus diadakan pada 1963.

Pada Desember 1962, delegasi Papua Barat terdiri dari 7 orang dipimpin oleh Elieser Jan Bonav mendesak agar penyerahan kekuasaan oleh UNTEA kepada Indonesia dilakukan sebelum tanggal 3l Desember 1962. Namun usul tersebut ditolak, oleh karena perjanjian New York harus dihormati dan untuk itu harus menunggu hingga 1 Mei 1963.

Belanda kemudian menyetujui penyerahan Papua Barat kepada Indonesia dibawah pemerintahan PBB (UNTEA), untuk kepentingan mempersiapkan konsultasi atau musyawarah menjelang PEPERA pada tahun 1969.

Konflik dan HAM

Paling tidak Sejak tahun 1962, konflik di Papua tidak putus hingga kini, sejak saat itu pula Indonesia sebagai sebuah Negara di Papua Barat masih berkontestasi dengan gagasan negara Papua Barat.

Kontestasi tersebut bersumber dari pemahaman orang Papua, yang menganggap bahwa kemerdekaan negara Papua Barat telah diproklamasikan pada 1 Desember 1961 oleh Nieuw Guinea Raad.

Kontekstasi tersebut dibuktikan melalui suatu organisasi yang di dirikan pada 1963 dan 1964 yaitu gerakan bawah tanah diberi nama Gerakan menuju Kemerdekaan Papua Barat dan “Organisasi dan Perjuangan Menuju Kemerdekaan Papua Barat” disebut sebagai “Organisasi Papua Merdeka”

Itulah sebabnya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam penelitianya tentang Road Map Papua menempatkan persoalan sejarah Politik Papua dalam urutan satu dari akar masalah konflik di Papua.

Sejak saat itu pula pemerintah Indonesia melakukan kegiatan operasi militer. Operasi ini semakin masif sejak pergantian Presiden Soekarno ke Soeharto pada tahun 1968. Paling tidak telah tercatat sejak 1961 hingga tahun 1991 ada 44 operasi militer terdiri dari operasi territorial, operasi intelegen dan operasi tempur di Papua Barat.

Salah satu lembaga non pemerintah merilis data bahwa selama kurun waktu sekitar 40 tahun (sejak PEPERA hingga era tahun 1990-an, diperikirakan sebanyak 100.000 orang Papua telah menjadi korban berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi di tanah Papua.

Substansi Dialog

Dr. Benny Giyai seorang rohaniwan dan intelektual Papua mencatat, pengalaman di bawah cengkraman militer merupakan pengalaman pahit yang tak akan pernah terlupakan oleh orang Papua hingga detik ini, karena orang Papua merasa diperlakukan sebagai objek, yaitu objek operasi militer.

Dalam perspektif orang Papua, masalah di Papua bukanlah persoalan kesejahteraan semata, tetapi yang paling utama adalah masalah harga diri dan keadilan dalam relasi Indonesia dengan Papua.

Dalam dialog Resolusi Baru Papua yang diselenggarakan September 2019, sorang aktivis Papua Arki Lahus Baho menyatakan bahwa “dalam masalah Papua, Indonesialah yang enggan menerima Papua bergabung dalam NKRI, karena itulah papua ingin merdeka”

Misalnya kekayaan sosial, budaya dan sumber daya alam di Papua bertolak belakang dengan tingkat keamanan hidup manusia di Papua. Pemerintah Indonesia seakan tidak pernah mau memahami bahwa Papua telah sejak lama memiliki keluhan sejak berintegrasinya dengan Indonesia.

Konflik yang terjadi di Manokwari, Jaya Pura, Wamena tidak berdiri sendiri, semua itu hanyalah ekses dari perjalanan panjang dari ketidak adilan dan perlakukan dari sistim yang menyimpang terhadap harkat dan martabat orang Papua.

Jika dialog itu dibuat, apalagi dengan cara-cara seremonial dan simbolistik seperti yang sudah pernah dilakukan, bahkan sekalipun dengan dukungan lembaga hebat tingkat nasional dan internasional, di pastikan akan gagal menjadi solusi bagi Papua.

Dialog hanya akan berhasil kalau proses dan hasilnya dijalani sepenuhnya sendiri oleh para pemimpin oposisi Papua dan Pemerintah Indonesia.

Sejauh ini pemerintahan Jokowi telah menggelontorkan sejumlah program pembangunan seperti infrastruktur jalan dan harga terjangkau namun program-program tersebut bagi orang Papua justru berbuah masalah dan belum anggap menyentuh persoalan dasar menyangkut harkat dan martabat mereka.

Dialog itu harus di mulai dengan suatu tindakan politik nyata pemerintah memberikan afirmasi khusus dan sungguh-sungguh bagi ruang aspirasi politik orang Papua untuk membangun demokrasi yang karakteristiknya sesuai dengan prinsip marga dan suku-suku di Papua.

Dalam hal ini, Jokowi harus memngambil alih langsung langkah persiapan menuju dialog, dengan membentuk tim khusus terdiri dari orang yang tidak memiliki masalah dan masa lalu dengan papau, bekerja secara serius dan sungguh-sungguh, dan bersedia mengambil resiko tertentu dalam proses mempersiapkan dialog, bukan hanya menjadikannya sambilan seperti yang terasa selama ini.

*M. Ridha Saleh adalah Komisiner Komnas HAM 2007-2012

Oleh: Ahmad Basarah, Anggota DPR RI Periode 2019-2024 dari Fraksi PDIP

Sesuai arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri, partai kami akan mendukung Bambang Soesatyo (Bamsoet) dari Fraksi Partai Golkar sebagai calon Ketua MPR.

Keputusan itu diambil dengan pertimbangan demi tegaknya demokrasi Pancasila yang salah satu cirinya adalah pemenang pemilu berbagi kekuasaan dengan parpol peserta pemilu lainnya.

Sebenarnya setelah seluruh fraksi di MPR dan Kelompok DPD RI punya perwakilan di Pimpinan MPR, maka dasar penentuan siapa yang menjadi Ketua MPR adalah dengan pertimbangan partai yang memperoleh suara terbanyak di pemilu 2019 lalu.

Hal tersebut sama dengan mekanisme penentuan jabatan Ketua DPR RI. Namun, PDIP meyakini bahwa semangat demokrasi Pancasila bukanlah the winner take all (pemenang pemilu mengambil semua), sehingga kursi Ketua MPR kami serahkan kepada parpol lain karena Ketua DPR sdh dipimpin oleh kader PDI Perjuangan dan jabatan Presiden yang juga dijabat oleh kader PDI Perjuangan.

Namun demikian, dukungan PDI Perjuangan terhadap Bamsoet dan Partai Golkar untuk menjadi Ketua MPR bukan dengan “cek kosong” artinya bukan tanpa syarat.

Syarat dukungan yang disampaikan PDI Perjuangan kepada Bamsoet dan Fraksi Partai Golkar pada saat pertemuan musyawarah antar Pimpinan Fraksi MPR pada hari Rabu 2/10 pukul 14.00-16.00 adalah :

PDI Perjuangan meminta agar pemilihan Ketua MPR harus dilakukan secara musyawarah dan mufakat serta sedapat mungkin menghindari voting. PDI Perjuangan mempersilahkan Fraksi Partai Golkar untuk meloby parpol lain agar mendukung pemilihan secara musyawarah mufakat.

PDI Perjuangan meminta kepada Bamsoet dan Fraksi Partai Golkar untuk berkomitmen menjaga kepastian jalannya pemerintahan Jokowi fix term sesuai konstitusi sampai akhir masa jabatan tahun 2024.

PDI Perjuangan juga meminta Bamsoet mendukung kelanjutan rencana amandemen terbatas UUD 1945 utk hadirkan Haluan Negara melalui Ketetapan MPR. Kemudian melanjutkan dengan sungguh2 program Sosialisasi 4 Pilar MPR RI yang digagas pada awalnya oleh HM Taufiq Kiemas serta mendukung MPR untuk bekerja sama dan bersinergi dengan BPIP dalam tugas2 pembinaan ideologi bangsa. Kesemua agenda tersebut sudah menjadi rekomendasi yang diputuskan oleh MPR masa bhakti 2014-2019 kepada MPR masa bhakti 2019-2024.

Syarat-syarat dukungan itulah yang telah kami sampaikan kepada Bamsoet dan rekan-rekan dari Fraksi Partai Golkar dan disambut dengan baik oleh Bamsoet dan rekan-rekan dari Fraksi Partai Golkar. (Dikutip dari Lintas Parlemen)

Oleh: IR HM.Idris Laena, MH, Anggota DPR/MPR dari Dapil RIAU II – Sekretaris Fraksi Partai Golkar MPR  RI 

PELANTIKAN ANGGOTA LEGISLATIF DPR/DPD dan MPR PRIODE 2019-2024

TANTANGAN dan HARAPAN

Tanpa terasa lima tahun sudah Anggota DPR/DPD/MPRRI Priode 2014-2019 sudah menjabat. Dan bertepatan tanggal 27 September 2019 yang lalu, MPR RI melaksanakan Rapat Parpurna Sidang Laporan kegiatan MPR lima tahunan, serta disusul Kemaren Senin 30 September 2019, DPR RI juga mengadakan Rapat Paripurna Penutupan masa sidang Sekaligus Penyampaian Laporan Kegiatan DPRRI Priode 2014-2019 oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet)

Banyak tugas yang telah dituntaskan oleh Anggota DPR RI Priode 2014-2019. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa juga meninggalkan cukup banyak Pekerjaan Rumah (PR) terrutama produk legislasi berupa beberapa Rancangan Undang-Undang yang terpaksa ditunda.

Hari ini, Selasa 1 Oktober 2019 (kemarin) Anggota DPR/DPR dan MPR terpilih Priode 2019-2024 secara Resmi telah dilantik.

Dalam Suasana yang berbeda dari pelantikan Anggota DPR/DPD dan MPR periode-periode sebelumnya. Dimana diwarnai oleh demonstrasi dari adik-adik mahasiswa dan sekelompok masyarakat dari berbagai elemen yang menolak undang-undang yang mereka anggap kontroversial.

Dalam padangan saya, dari tiga fungsi Anggota legislatif yakni Pengawasan, Anggaran dan Legislasi. Maka ekspektasi masyarakat terhadap tugas legislasi anggota legislatif, justru yang paling banyak disorot. Bukan saja capaian Kuantitas Produk legislasi yang bisa dihasilkan tetapi juga kualitas produk legislasi menjadi perhatian karena menyangkut hajat hidup masyarakat banyak.

Mungkin ini akan menjadi tantangan utama bagi Anggota Badan Legislatif (Baleg)  kedepan.

Tetapi menurut saya yang paling penting bagaimana memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa membahas undang-undang harus melalui mekanisme dan proses yang panjang.

Mulai dari pengajuan undang-undang yang harus disertai naskah akademik. Kemudin setelah mendapat persetujuan bersama pemerintah dengan DPR, yang tentu disertai dengan Surat Presiden. Maka masukan-masukan dari masyarakat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

Selama ini lebih dari cukup untuk melibatkan masyarakat dalam membentuk undang-undang. Satu hal yang juga perlu ditegaskan bahwa dalam membahas Rancangan Undang-Undang (RUU), harus Dilakukan bersama Antara Pemerintah dengan DPR.

Hakikatnya, pengusulan RUU juga sudah melibatkan Partisipasi masyarakat. Karena RUU bisa diusulkan oleh Pemerintah atau dari Legislatif,dalam hal ini.

Oleh Anggota DPR-Komisi dan Baleg serta tentu saja oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD), jika menyangkut otonomi.

Intinya,terkait dengan Ffngsi legilaslasi ini, yang paling penting dan menjadi tantangan utama Anggota Legislatif Priode 2019-2024, adalah bagaimana mengkomunikasikan kepada seluruh rakyat Indonesia.

Bagaimana dengan Fungsi Anggaran dan Pengawasan?

Menurut saya kedua fungsi ini bersifat normatif, karena terkait dengan fungsi anggaran misalnya, ”DPR hanya ikut membahas usulan dari Pemerintah yang dirumuskan berdasakan Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, dan sesuai Hasil Judisial Review Mahkamah Konstitusi (MK), bahwa anggota DPR tidak boleh ikut membahas Anggaran sampai Satuan tiga.

Fungsi fengawasan,tentu akan menjadi tugas rutin rnggota legislatif DPR maupun DPD, baik melakukan Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat maupun Rapat Dengar Pendapat Umum serta tentu saja melalui kunjungan kerja pada saat Reses ataupun Kunjungan Kerja Spesifik.

Bagaimana dengan Tugas Anggota DPR atau DPD ketika berpungsi sebagai Anggota Majlis Permusyawaratan Rakyat (MPR)? Saya berpendapat bahwa dalam hal tanpa adanya usulan yang mendesak oleh dua pertiga oleh anggota MPR RI.

Untuk melaksanakan Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara 1945. Maka tentu saja tugas penting utama Anggota MPR RI adalah bagaimana mensosialisasikan Empat Pilar Nilai-Nilai Kebangsaan,antara Lain Panca Sila-Undang undang Dasar negara 1945-NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dengan demikian, kita berharap anggota legislatif DPR, DPD dan MPR RI akan mampu mendorong pemerintah, dapat mewujudkan cita-cita bangsa seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUDN 45 yakni melindungi segenap bangsa indonesia dan tumpah darah indonesia, memajukan kesejahtraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa dan ikut menjaga ketertiban dunia dan perdamaian abadi yang berdasarkan kepada Ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta, Selasa 1 Oktober 2019