Oleh: Freddy Latumahina,  Senior Partai Golkar/Ketua DPP Golkar 1978-2015/Mantan Anggota DPR 1977-2004

Demokratisasi di tubuh Partai Golkar yang terus bertumbuhkembang jangan lagi ditarik mundur dengan perilaku otoriter untuk sekadar mempertahankan jabatan atau kekuasaan. Semua elit partai juga harus menjaga kehormatan dan wibawa DPP agar semua elemen dalam hierarki Partai Golkar berfungsi efektif.

Karena itu, DPP Partai Golkar disarankan untuk jangan takut melakukan evaluasi, rapat pleno hingga penyaringan dan verifikasi bakal calon (Balon) ketua umum (ketum) partai. Semua tahapan persiapan penyelenggaraan musyawarah nasional (Munas) harus berjalan sesuai konstitusi partai, atau AD/ART (anggaran dasar/anggaran rumah tangga) partai.

Evaluasi, rapat pleno hingga proses penyaringan dan verifikasi Balon Ketum harus dilaksanakan agar DPP tidak menimbun masalah. Potensi masalah adalah benih friksi. Potensi masalah itu sudah mengemuka, karena DPP Golkar tidak merespons tuntutan evaluasi dan rapat pleno yang telah disuarakan dengan lantang oleh para kader.

Padahal, penyelenggaraan agenda evaluasi dan rapat pleno akan dilihat publik sebagai tanda berkembangnya demokratisasi di tubuh partai. Sebaliknya, jika agenda-agenda tersebut ditiadakan, DPP akan dinilai tidak demokratis. Ketum Golkar dan orang-orang di sekitarnya akan dinilai otoriter.

Perilaku otoriter seperti itu pada gilirannya akan mendapatkan perlawanan dari bawah, karena para kader akan merasa dilecehkan.

Jangan lupa bahwa pengelolaan dan pengendalian partai dengan gaya otoriter tidak relevan lagi dengan era reformasi sekarang ini.

Kini,  semua elemen kader Golkar dari tingkat terbawah sudah menyuarakan aspirasinya kepada DPP untuk menyelenggarakan evaluasi, rapat pleno serta penyaringan dan verifikasi Balon Ketum. Agar tidak ada lagi friksi di tubuh partai, DPP Golkar diharapkan segera menyiapkan rangkaian agenda itu. Dengan begitu, akan tampil profil dan wajah Golkar yang demokratis. []

Oleh: SYAMSUL RIZAL, Kader Muda Golkar

Kalau kita memahami sejarah bahwa setelah pemerintahan Soeharto selesai dan reformasi bergulir, Golkar berubah wujud menjadi Partai Golkar, dan untuk pertama kalinya mengikuti Pemilu tanpa ada bantuan kebijakan-kebijakan yang berarti seperti sebelumnya pada masa pemerintahan Soeharto.

Pada Pemilu 1999 yang diselenggarakan Presiden BJ. Habibie perolehan suara Partai Golkar dibawah kepemimpinan Ir. Akbar Tandjung signifikan menjadi peringkat kedua setelah PDIP dalam posisi Partai Golkar mengalami tsunami politik yang begitu dahsyat.

Kemudian pasca reformasi dari pemilu ke pemilu dalam setiap pergantian kepemimpinan, Partai Golkar bukan hanya sekedar menjadi partai posisi kedua tetapi peran golkar dan kadernya sangat piawai dalam memainkan pion – pion politiknya terutama politik kebangsaan dalam menjaga eksistensi dan marwahnya.

Sebut saja bahwa kepiawaian peran Golkar yang paling spekatkuler saat masa kepemimpinan Pak Jusuf Kalla dan Pak Ir. Aburizal Bakrie.

Periode pak JK dan Pak ARB ini bisa dikatakan Golkar dalam peran politik Nasional menjadi bahasan seksi di semua kalangan karena posisi partai golkar selain sebagai partai pendukung pemerintah, partai Golkar juga vokal dalam melakukan kritik kepada pemerintah, Golkar berselancar dengan segala taktik strategi selayaknya seorang peselancar ulung yang mampuh menaklukan ombak dan angin.

Peralihan dari kepemimpinan ARB ke Setya Novanto, partai Golkar kembali mengalami badai politik namun posisi Golkar tetap tegak dan eksis karena kepiawaian SN dalam mengambil posisi politik yang dibarengi dengan penguatan konsolidasi baik secara internal maupun external.

Tak bisa kita pungkiri bahwa kepemimpinan Partai Golkar dibawah kepemimpinan Setya Novanto jualah yg pertama kali mendeklarasikan Presiden Jokowidodo periode pertama menjadi calon presiden periode kedua dari partai golkar.

Artinya bahwa Setiya Novanto berhasil menempatkan partai golkar pada poisioning yang kuat dan berhasil walaupun posisi golkar berada dalam hantaman badai yang begitu kuat.

Melanjutkan kepemimpinan Setiya Novanto dengan ketua Umum penggantinya adalah Ir. Airlangga Hartarto, semua kader golkar menaruh harapan besar bahwa kepemimpinan Airlangga dapat membawa golkar akan lebih baik dari pemimpin pemimpin sebelumnya, sayang seribu sayang harapan – harapan golkar akan besar itu pupus ditengah jalan akibat lemahya kepemimpinan Airlangga dalam membawa golkar menjadi partai besar, partai yang berwibawah yg disegani kawan maupun lawan.

Pemilu 2019 masih menyisakan ribuan masalah dan banyak sekali kekecawaan yang dialami oleh kader partai golkar mulai dari lemahnya konsolidasi DPP ke DPD, kesiapan atribut partai yg tidak sesuai seperti lazimnya, persoalan uang saksi, maupun pelanggaran – pelanggaran AD – ART, PO dan lain lain yang akibatnya adalah PG dibawah kepimpinan Airlangga Hartarto bukan mengalami kemajuan tapi makin mundur yakni makin berkurangnya kursi dan suara partai baik di tingkat DPR RI maupun DPRD bahkan daerah – daerah yg merupakan daerah lumbung suara partai golkar rata – rata suara dan kursi partai berkurang.

Terakhir menurut saya akan membuat partai golkar menjadi hilang kewibawaaannya dan menjadi partai amatiran ketika Airlangga hadiri Pertemuan 4 Pimpinan Partai koalisi di Gondangdia cikini berdampak pada posisi Poitik Partai Golkar menjadi murah harganya dalam dinamika politik nasional.

Terakhir saya menegaskan juga bahwa langkah politik yang diperankan Airlangga dan beberapa koleganya ini hanya memanfaatkan partai untuk kepentingan personal dan kelompoknya bukan kepentingan partai secara kolektif.

Untuk Himbauan saya kepada kader idiologis Partai Golkar untuk bangkit dan segera menyudahi permainan politik busuk ini sebelum partai golkar akan menjadi sandraan politik baru yang kelak merusak marwah partai. []

Oleh: Tri Sasbianto Muang, Pengurus DPP (Dewan Pengurus Pusat) KNPI Periode 2018-2021

Pesta pemilihan umum (Pemilu) dan Perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) telah usai.Itu ditandai dengan ketukan palu Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan menolak seluruh isi gugatan pemohon dari paslon 02 (Prabowo-Sandi).

Praktis, dalam kaidah konstitusi, putusan MK menjadi dasar hukum yang begitu penting bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memutuskan pemenang pilpres 2019.

Sejauh ini dalam pengamatan penulis, sejak diperhelatkan pertama kali ditahun 2004, agenda pemilihan umum hanya sebatas menjadi ajang perebutan kekuasaan, lobby politik bagi kalangan elite, dan momentum mendongkrak elektabilitas kelompok tertentu (baca : Parpol). Kebanyakan sekalipun tak semuanya, dewasa ini para pemangku kepentingan hanya menginterpretasi kegiatan berpolitik untuk merebut kekuasaan. Tentunya interpretasi yang keliru, menyebabkan percikan konflik di akar rumput (Masyarakat).

Fenomena sederhana yang sering kita saksikan, berita hoax yang menggelinding bebas di media sosial justru memantik pendukung fanatik masing-masing paslon untuk menyebarkan konten kebencian karena perbedaan pilihan. Trend Konfilk horizontal belakangan ini, terjadi akibat dari tajamnya perbedaan politik dikalangan elite yang justru menetes hingga ke lingkaran terbawah masyarakat.

Bahkan saking tajamnya pemilu kemarin, Kita dipaksa menjadi saksi memanasnya tensi politik masing-masing kubu. Masih erat di ingatan kita bagaimana sarkasnya politik sontoloyo dan politik genderuwo, tempe setipis ATM, pulpen ajaib saat debat, hingga tampang Boyolali turut menghiasi jagat informasi kita. Sungguh pesta demokrasi yang tak layak untuk dirindukan.

Beruntung, hari ini tensi politik mulai menurun pasca putusan MK. Pesta demokrasi yang melelahkan membuat suasana mulai cair. Ditandai sejak masing-masing pihak menyatakan menghormati apapun keputusan Majelis hakim. Teranyar, sinyal “berpindah” kubu paslon 02 ke kubu pemenang menjadi bukti praktik politik sejatinya dapat cair di bawah kekuasaan.

Lantas, jika praktik politik yang dimainkan para elite dapat cair di bawah kepentingan kekuasaan apakah sisa-sisa konflik horizontal ditengah masyarakat juga bisa turut cair ? siapa yang mampu merekatkan dan menambal lubang rusak sisa pemilu ? kita tentu tak bisa berharap banyak kepada para elite politik.

Sebab, barang pasti mereka akan sibuk menggelar konsolidasi guna memikirkan posisi dan kursi yang akan didapatkan setelah pemilu.

Pekerjaan Rumah Pemuda

Pekerjaan rumah ini tentunya menjadi beban moril pemuda untuk kembali merekatkan bangsa yang sejak awal perhelatan Pilpres terbelah menjadi dua kelompok. Pemuda dalam diskursus sejarah telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan di tiap momentum perubahan sosial. Kita bisa melihat jahitan sejarah yang menjuntai panjang membicarakan pemuda di tiap zaman sebagai aktor perubahan, mulai dari catatan sejarah Ricklefs dalam karyanya yang berjudul Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, yang didalamnya turut membahas kritik dari Eduard Douwes Dekker melalui novel yang berjudul Max Havelaar tentang ketimpangan sosial yang terjadi saat itu.

Kritik tersebut berbuah manis dengan kebijakan politik etis Hindia belanda. Selain itu sejarah gerakan kepemudaan juga mencatat perjalanan seorang Tirto Adhi Soerjo mendirikan Medan Priyayi sebagai wahana edukasi masyarakat dalam menentang kebodohan terstruktur yang diciptkan hindia belanda. Ditahun berikutnya organisasi Boedi Oetomo lahir dari tangan telaten mahasiswa STOVIA yang turut prihatin dengan kondisi hindia belanda saat itu.

Di periode ini trend gerakan pemuda bermunculan dengan gagasan memberikan edukasi, penyadaran, gerakan sosial, kesadaran politik hingga menjadi tonggak lahirnya kesadaran nasionalisme yang digagas Soekarno dan Tjipto Mangoenkoesoemo melalui perserikatan nasional indoensia yang berhaluan politik nasionalis. Satu hal yang patut kita apresiasi dari pemuda periode ini adalah kesadaran politk yang kuat demi kemajuan martabat dan bangsa.

Obektifitas Pemuda

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah populasi warga negara Indonesia pada 2019 diperkirakan mencapai 266,91 juta jiwa. jumlah penduduk usia produktif (usia 15-65 tahun) sebanyak 183,36 juta jiwa (68,7%) dari populasi.

Hal ini memungkinkan pemuda mengambil peran penting dalam beberapa tahun kedepan. PR pemuda dalam waktu dekat ini tentunya bertumpu pada upaya merekatkan kembali jahitan kebangsaan yang sempat terputus di momentum pemilu. Sungguh tak layak dirindukan jika pemilu hanya menjadi momentum meretakkan persatuan bangsa, bukan merekatkan persatuan.

Tugas utama pemuda saat ini adalah mengambil peran strategis ditengah masyarakat dan mendukung pemerintahan secara objektif. Objektif dalam artian selain menjadi faktor pendukung diluar sistem, juga menjadi kelompok yang mengontrol jalannya pemerintahan agar tetap berada pada jalur kepentingan masyarakat luas sebagai bagian dari agenda bersama pemuda mewujudkan Indonesia ‘satu tak terbagi’. Wallahu A’lam Bishawab.