Connect with us

OPINI

Peringatan Hari Sumpah Pemuda Harus Jadi Tonggak Baru Pemuda Indonesia

Published

on

Oleh: Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI/Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila/Kepala Badan Bela Negara FKPPI/Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia

Peringatan Hari Sumpah Pemuda harus menjadi tonggak baru para pemuda dalam kerangka memantapkan dan mengkonsolidasikan langkah-langkah terbaik dan nyata dalam membumikan nilai-nilai Pancasila. peringatan hari Sumpah Pemuda hari ini, mengingatkan kita kembali akan “sejarah kesadaran” anak-anak bangsa pada 91 tahun silam, yakni Sumpah Pemuda.

Kesadaran pemuda-pemudi bangsa yang melahirkan satu kesatuan pemikiran besar dan visi kebangsaan yang jauh melampaui jamannya, hingga bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya pada tahun 1945, serta menjadi landasan bagi Indonesia masa depan yang akan kita songsong bersama.

Karena itulah kita bersyukur, semangat sumpah pemuda masih menjiwai semangat Pemuda untuk membangun masa depan bangsa yang semakin baik, selaras dengan ikrar Pemuda Pancasila yang berbunyi: Bertanah air satu, tanah air Indonesia; Berbangsa satu, bangsa Indonesia; Berideologi satu, ideologi Pancasila.

Saat ini kita hidup di era globalisasi yang ditandai dengan kecepatan dan kemudahan arus informasi dan komunikasi. Lompatan kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi telah menembus batas-batas kedaulatan negara. Apa yang terjadi di belahan dunia di mana pun dengan seketika dapat kita ketahui.

Arus informasi dan komunikasi yang semakin mudah dan terbuka memberikan banyak peluang bagi kemajuan bangsa. Tetapi pada saat yang bersamaan kemudahan arus informasi dan komunikasi juga membawa ancaman: ancaman terhadap ideologi kita Pancasila, ancaman terhadap nilai-nilai luhur bangsa kita, ancaman terhadap adab sopan santun kita, ancaman terhadap tradisi dan seni budaya kita, serta ancaman terhadap warisan kearifan-kearifan lokal bangsa kita.

Dengan membonceng fenomena globalisasi, nilai-nilai individualisme, liberalisme, dan ekstrimisme telah ditransformasikan secara terstruktur, sistematis dan masif, seolah harus diterima sebagai standar nilai baru yang terbaik dalam pembangunan sistem politik, ekonomi, dan budaya di Indonesia.

Dalam kaitan ini, saya selaku Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, mengajak Para Pemuda untuk berada di garda terdepan dalam membumikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu selalu menghadirkan nilai-nilai dan keutamaan Pancasila dalam praksis keseharian.

Sampai saat ini kita masih mengalami tantangan dalam membumikan ideologi negara, yaitu Pancasila. Sekurang-kurangya ada 5 (lima) tantangan yang harus menjadi perhatian kita secara sungguh-sungguh. Tantangan pertama, adalah tentang pemahaman Pancasila. Saat ini masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan juga kurangnya efektivitas dan daya tarik pembelajaran Pancasila. Hal ini tidak terlepas dari rendahnya tingkat kedalaman literasi masyarakat Indonesia secara umum.

Tantangan kedua, adalah eksklusivisme sosial yang terkait derasnya arus globalisasi sehingga mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas, dan menguatnya gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis SARA.

Tantangan ketiga, adalah masih lebarnya kesenjangan sosial, karena masih terjadi sentralisasi pembangunan ekonomi pada wilayah-wilayah tertentu. Selain itu, meluasnya kesenjangan sosial antarpelaku ekonomi dan kebijakan ekonomi yang mengedepankan sektor ekstraktif yang kurang mengembangkan nilai tambah.

Tantangan keempat, adalah pelembagaan Pancasila di mana lemahnya institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi, dan budaya serta masih lemahnya wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara.

Tantangan kelima, adalah keteladanan Pancasila. Dalam konteks ini, tantangan yang dihadapi adalah masih kurangnya keteladanan dari tokoh-tokoh pemerintahan dan masyarakat. Hal ini diperparah dengan semakin maraknya sikap dan perilaku destruktif yang lebih mengedepankan hal-hal negatif di ruang publik serta kurangnya apresiasi dan insentif terhadap prestasi dan praktik-praktik yang baik.

Saya meyakini, melalui semangat hari Sumpah Pemuda, para anak-anak muda milenial kita akan terus melahirkan pemikiran-pemikiran atau gagasan-gagasan yang bernas untuk mengatasi berbagai tantangan global.

Kita semua harus sadar, dalam 5 (lima) tahun ke depan Indonesia akan menghadapi tantangan yang sangat berat. Dinamika lingkungan strategis global diwarnai kompetisi dan perebutan pengaruh negara-negara besar yang telah menempatkan Indonesia pada pusat kepentingan global. Jika tidak siap dan waspada, Indonesia dapat saja tergilas dalam kompetisi global yang tidak mengenal batas dan waktu.

Indonesia ke depan membutuhkan generasi muda yang unggul, yang berkarakter Pancasila, yang toleran, dan yang berakhlak mulia. Karenanya, kita butuh SDM unggul yang terus belajar, bekerja keras, serta berdedikasi tinggi.

Indonesia membutuhkan generasi muda yang penuh inovasi; yang mampu membalik ketidakmungkinan menjadi peluang; yang mampu membuat kelemahan menjadi kekuatan dan keunggulan; yang mampu membuat keterbatasan menjadi keberlimpahan; yang mampu mengubah kesulitan menjadi kemampuan; yang mampu mengubah sesuai yang tidak berharga menjadi bernilai untuk rakyat dan bangsa Indonesia.

Saya meyakini, para Pemuda kita mampu berkontribusi besar dalam mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dalam periode kedua ini menitikberatkan pada pembangunan Sumber Daya Manusia.

Oleh sebab itu, mari kita merapatkan barisan untuk bersama-sama, bergotong royong memikul berbagai tantangan yang berat, yang membentang di hadapan kita. Mari kita bangun rumah besar Indonesia, rumah Pancasila, rumah yang hangat dan nyaman bagi seluruh anak bangsa, rumah untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita bersama untuk mewujudkan Indonesia yang gemilang di masa depan. Dan sekali lagi, Pemuda Pancasila harus mampu berkontribusi dalam membangun rumah besar Pancasila itu.

Eksistensi bangsa sangat bergantung dengan kualitas sumber daya manusianya, selaras dengan itu, MPR RI konsisten melaksanakan pembangunan karakter bangsa (nation character building) melalui pemasyarakatan Empat Pilar MPR yang pada hakikatnya adalah pembangunan jati diri bangsa Indonesia.
Empat Pilar MPR itu adalah Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945sebagai landasan konstitusional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah konsensus negara yang harus dijunjung tinggi, serta Bhinneka Tunggal Ika, sebagai semangat perekat di tengah untaian keragaman bangsa yang majemuk.

Dengan terus memperkukuh empat pilar MPR dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus yakin bahwa cita-cita Indonesia masa depan yang lebih baik akan segera terwujud.

Meskipun berbagai tantangan dan rongrongan terhadap keutuhan bangsa dan negara selama ini kita alami, tetapi yang lebih membanggakan dan harus kita syukuri adalah sampai hari ini Indonesia masih tetap kokoh bersatu sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

OPINI

Berikut Pidato Lengkap Pembukaan Ketua MPR Pelantikan Presiden

Published

on

By

PIDATO LENGKAP PEMBUKAAN
KETUA MPR RI

PELANTIKAN PRESIDEN RI

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita sekalian,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.

Yang Kami hormati,

– Presiden Republik Indonesia sekaligus Presiden Terpilih untuk masa jabatan 2019-2024, Saudara Ir. H. Joko Widodo, beserta Ibu Hj. Iriana Joko Widodo;

– Wakil Presiden Republik Indonesia, SaudaraDrs. H.M. Jusuf Kalla, beserta Ibu Hj. Mufidah Jusuf Kalla;

– Wakil Presiden Terpilih untuk masa jabatan 2019-2024, Saudara Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin; beserta Ibu Hj. Wury Estu Ma’rufAmin

– Presiden Republik Indonesia Kelima, Ibu Dr.(HC) Megawati Sukarnoputri;

– Presiden Republik Indonesia Keenam, Bapak Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono;

– Wakil Presiden Republik Indonesia Keenam, Bapak Try Sutrisno;

– Wakil Presiden Republik Indonesia Kesebelas, Bapak Prof. Dr. Boediono;

– Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

– Pimpinan dan Anggota Lembaga Negara;

– Yang kami muliakan para Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, serta Utusan Khusus dari negara-negara sahabat;

– Yang Mulia Para Duta Besar dan Kepala Perwakilan Negara-negara sahabat;

– Para Menteri Kabinet Kerja;

– Panglima TNI, KAPOLRI, Jaksa Agung, dan Para Kepala Staf Angkatan;

– Para Ketua Umum Partai Politik;

– Ketua dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum;

– Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

– Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pada kontestasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

Ijinkan kami dari meja Pimpinan Majelis menyampaikan APRESIASI DAN PENGHARGAAN yang sebesar-besarnya atas ketulusan Bapak Prabowo dan Bapak Sandiaga Uno menerima hasil Pemilihan Umum 2019 dengan jiwa yang besar. Ada saatnya kita bertempur, dan ada saatnya kita bersatu kembali. Kata Bapak Prabowo, “BERSATU ITU KEREN”

Untuk itu, terimalah ungkapan rasa terima kasih kami dalam satu bait pantun:

“DARI TEUKU UMAR KE KERTANEGARA,
DIJAMU NASI GORENG OLEH IBU MEGA.
MESKI PAK PRABOWO TAK JADI KEPALA NEGARA,
TAPI MASIH TETAP BISA BERKUDA DAN LAPANG DADA.”

– Para insan pers media cetak dan elektronik dalam dan luar negeri;
– Para tamu undangan dan yang teristimewa seluruh rakyat Indonesia Indonesia Terpilih masa jabatan 2019-2024, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk Umum.

Sidang Majelis dan hadirin yang kami muliakan,

Sebagai insan yang beriman, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata‘ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menjalankan tugas konstitusional melaksanakan amanah rakyat dan bangsa Indonesia.

Pada hari ini kita akan melaksanakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Terpilih hasil pemilihan umum tahun 2019. Sungguh hari ini adalah hari yang membahagiakan bagi kita semua, bagi seluruh rakyat Indonesia, karena hari ini bangsa Indonesia kembali menorehkan tinta emas dalam sejarah perjalanan bangsa, yaitu berlangsungnya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pilihan rakyat Indonesia.

Kami yakin, rakyat Indonesia di seluruh pelosok tanah air, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote, bahkan di seluruh dunia, saat ini tengah menyaksikan prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang akan segera kita laksanakan.

Dengan beberapa catatan yang memerlukan koreksi dan evaluasi, kita wajib bersyukur telah mampu menyelenggarakan pemilihan umum serentak yang untuk pertama kalinya dilaksanakan, yaitu pemilihan umum legislatif serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dalam waktu yang bersamaan.

Keberhasilan menyelenggarakan pemilihan umum serentak adalah bukti bahwa kita telah melangkah maju melaksanakan demokrasi yang semakin baik. Kita bangga memiliki demokrasi yang khas Indonesia, yakni demokrasi Pancasila, demokrasi yang ber-ruh kebangsaan,yang memuliakan, merawat keragaman untuk membangun persatuan dalam perbedaan, serta mewujudkan impian bersama dalam rumah besar Indonesia, Rumah Pancasila.

Di dalam Rumah Pancasila, demokrasi yang kita kembangkan adalah demokrasi yang mencerdaskan dan menciptakan  kesadaran politik masyarakat yang berkarakter kebangsaan, sehingga tidak ada lawan politik yang  harus ditundukan, apalagi dianggap musuh. Lawan politik adalah mitra berlomba untuk berbuat baik, yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Muaranya hanya satu, rakyat harus menjadi pemenang dalam berbagai jenis kompetisi politik.

Atas nama Pimpinan dan Anggota Majelis, kami mengucapkan terima kasih kepada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, partai-partai politik dan institusi lainnya di tingkat pusat maupun daerah, atas dukungannya menyukseskan pemilihan umum serentak, dan yang paling utama kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah secara sukarela dan penuh dengan kegembiraan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum, hingga sampailah akhirnya pada agenda penting kenegaraan hari ini.

Keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum serentak juga mendapat apreasiasi yang tinggi dari negara-negara lain. Kita patut berbangga karena Indonesia tumbuh menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan atas proses politik yang kita lakukan, telah hadir di tengah-tengah kita beberapa Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, dan Utusan Khusus dari negara-negara sahabat untuk menyaksikan proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada hari.

Atas nama Pimpinan dan Anggota Majelis, kami memberikan penghargaan yang tinggi dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran yang Mulia. Semoga kehadiran para yang Mulia memberi makna pada kerja sama bilateral dan kawasan di masa yang akan datang.

Sidang Majelis dan hadirin yang kami muliakan,

Kita patut bersyukur, selama lima tahun terakhir ini, sejumlah kemajuan telah kita capai, meskipun sejumlah kekurangan harus terus kita perbaiki. Semuanya adalah berkat kerja keras dan ikhtiar para pemimpin dan seluruh komponen bangsa Indonesia.

Di bawah kepemimpinan Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Wakil Presiden Drs. H.M. Jusuf Kalla, pembangunan ekonomi telah banyak mencapai kemajuan dan telah berhasil meningkatkan taraf hidup serta harkat dan martabat rakyat Indonesia. Kita mencatat, di saat negara-negara lain ekonominya melambat, pertumbuhan ekonomi kita selama 5 (lima) tahun terakhir ini kecenderungannya terus mengalami peningkatan; angka pengangguran terus menurun; penduduk miskin juga terus mengalami penurunan, bahkan mencapai angka terendah dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni mencapai 9,41 persen dari sebelumnya 11,22 persen pada tahun 2015.

Selain itu, upaya pemerataan pembangunan juga menunjukkan kinerja yang membaik yang ditunjukkan dengan semakin rendahnya Rasio Gini; Indeks Pembangunan Manusia yang terus meningkat, bahkan masuk dalam status tinggi. Dan pada saat ini, tidak ada lagi provinsi dengan tingkat Indeks Pembangunan Manusia yang rendah.

Konektivitas antar wilayah, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar telah mulai dirasakan manfaatnya. Akselerasi pembangunan infrastruktur yang difokuskan pada konektivitas di sepanjang rantai pasok telah menghubungkan pasar dengan sentra-sentra produksi rakyat, mulai dari pertanian, perikanan, perkebunan, dan industri, termasuk koperasi, usaha kecil mikro dan menengah.

Kita pun mencatat, dalam 5 (lima) tahun terakhir, hasil dari dana transfer ke daerah dan dana desa sudah dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar masyarakat melalui peningkatan kinerja pelayanan dasar publik, seperti akses rumah tangga terhadap sanitasi dan air minum layak, persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan, serta angka partisipasi murni dari pendidikan anak usia dini sampai dengan Sekolah Menengah Atas sederajat.

Selain itu, melalui dana alokasi khusus fisik, Pemerintah juga sudah berhasil membangun berbagai infrastruktur bagi masyarakat, seperti peningkatan jalan, penyelesaian pembangunan jembatan, pembangunan ruang kelas baru, pembangunan laboratorium sekolah, peningkatan dan pembangunan jaringan irigasi, pembangunan rumah dan peningkatan kualitas rumah, serta rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan.

Upaya pemantapan mental ideologi bangsa, pemerintah telah membentuk suatu badan khusus bernama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2018. Hal ini menunjukkan komitmen kuat Presiden Joko Widodo dalam menjaga ideologi bangsa.  Kolaborasi dan sinergitas antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila akan mengoptimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam mempertahankan ideologi bangsa. Segenap komponen bangsa harus memiliki keyakinan tentang kebenaran Pancasila, kemudian mempelajari, memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebelumnya, Presiden Ir. H. Joko Widodo telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila.  Lahirnya Keputusan Presiden tersebut telah mengakhiri perdebatan tentang kapan sebenarnya Pancasila dilahirkan oleh pembentuk negara. Dalam Keputusan Presiden tersebut secara tegas dan lugas dinyatakan, sejak kelahirannya pada 1 Juni 1945, Pancasila mengalami perkembangan hingga menghasilkan naskah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 dan disepakati menjadi teks final pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara.

Langkah berikutnya, pemerintah tentu tidak hanya berhenti menjadikan Keputusan Presiden tersebut sebatas dokumen historis saja, tetapi juga harus menjadi dokumen hukum dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, dan memberi makna atas ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara.

Di samping itu, Keputusan Presiden tersebut juga harus menjadi dokumen akademis yang mewarnai proses pendidikan Pancasila di lembaga-lembaga pendidikan formal dari Pendidikan Anak Usia Dini hingga PergurunTinggi. Oleh karena itu, mata pelajaran Pancasila wajib dimasukkan lagi dalam kurikulum sistem pendidikan nasional. Lebih daripada itu, ke depan kita perlu mempunyai payung hukum yang kokoh dalam bentuksebuah undang-undang mengenai pembinaan ideologi Pancasila.

Dari sisi demokrasi, walaupun sempat diwarnai oleh banyaknya berita bohong dan ujaran kebencian melalui media sosial, namun pada umumnya kematangan rakyat Indonesia dalam berdemokrasi semakin baik. Pembangunan demokrasi secara bertahap mampu menciptakan landasan untuk mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, adil, dan sejahtera. Pembangunan demokrasi juga telah berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan, memaksimalkan potensi masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan negara.

Kemajuan pesat dalam berdemokrasi ditopang oleh kebebasan pers dan media yang telah jauh berkembang, yang antara lain ditandai dengan adanya peran aktif pers dan media dalam menyuarakan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Stabilitas politik, keamanan dan ketertiban juga terjaga relatif baik selama 5 (lima) tahun terakhir, walaupun kita semua sempat terpukul dengan kerusuhan yang terjadi di Wamena, unjuk rasa mahasiswa yang harus menelan korban jiwa, dan kejadian terakhir yang sungguh mengagetkan adalah penusukkan terhadap Meko Polhukam, Bapak Wiranto.

Di bidang diplomasi, Indonesia telah mampu memposisikan secara tepat atas isu-isu global dengan memanfaatkan posisi strategis Indonesia secara maksimal bagi kepentingan nasional dan merevitalisasi konsep identitas nasional dalam politik luar negeri. Indonesia juga telah mampu membentuk dan mempengaruhi peristiwa internasional, mampu mempengaruhi agenda internasional, menjadi stabilisator di kawasan Asia Tenggara. Posisi Indonesia semakin strategis dengan keikutsertaan aktif di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Reformasi birokrasi sebagai penopang keberhasilan pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir telah berada pada jalur yang tepat. Penataan tata kelola secara bertahaptelah ditempuh melalui implementasi e-government yang terintegrasi; penyediaan akses dan informasi publik bagi masyarakat; perluasaan tata kelola pemerintahan yang bersifat terbuka dan setara antar pemangku kepentingan; serta tata kelola yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pembangunan budaya birokrasi juga telah mengarah pada perubahan mental untuk mewujudkan sumber daya aparatur yang melayani; internalisasi kultur birokrasi yang berkomitmen pada nilai publik dan berorientasi pada warga; serta cara berpikir yang out of the box, sistemik, berwawasan global, inklusif, dan mampu mengelola perubahan.

Dengan berbagai modal dasar dan capaian di bidang pemantapan mental ideologi bangsa, politik, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang kita miliki, kita tentunya berharap dapat semakin meningkatkan sinergitas di antara komponen bangsa, sehingga dapat memberikan dukungan penuh kepada kinerja Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 dalam menerjemahkan visi dan misinya mengantarkan bangsa Indonesia menuju kejayaannya.

Kami meyakini, seluruh keberhasilan yang diraih Presiden Ir. H. Joko Widodo yang akan melanjutkan masa pengabdiannya untuk 5 (lima) tahun ke depan, tidak terlepas dari dukungan dan kerja keras Wakil Presiden Republik Indonesia Drs. H.M. Jusuf Kalla yang sebentar lagi akan memparipurnakan pengabdiannya sebagai Wakil Presiden. Atasnama Pimpinan dan Anggota Majelis, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Jusuf Kalla atas pengabdian Bapak kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Semoga pengabdian bapak mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wata‘ala. Kami memiliki keyakinan, semangat pengabdian Bapak Jusuf Kalla akan terus menyala sepanjang hayat dikandung badan, dan akan dijadikan contoh bukan hanya oleh Wakil Presiden berikutnya, tetapi juga oleh generasi-generasi muda Indonesia di masa yang akan datang.

Tidak lupa kami juga mengucapkan terimakasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Hj. Mufidah Jusuf Kalla yang dengan penuh kesetiaan mendampingi Bapak Jusuf Kalla. Tanpa dukungan Ibu Hj. Mufidah Jusuf Kalla, kami yakin Bapak Jusuf Kalla tidak akan meraih prestasi seperti sekarang ini.

Untuk itu, ijinkan kami dari meja pimpinan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Jusuf Kalla dalam sebait pantun:

“BUAH PANASA BUAH DURIAN
TEMPE’DDING RIYALA ENUNGENG
TEMMAKA RAJA PABBERENA
TEMAKULLE RIREKENG PAPPI DE CENA”

Artinya kurang lebih:
BUAH NANGKA BUAH DURIAN
TAK DAPAT DIJADIKAN MINUMAN
SUNGGUH BESAR PENGABDIANMU
TAK SANGGUP DITAKAR KEBAIKANMU
Sidang Majelis dan hadirin yang kami muliakan,

Pada hari ini, bangsa Indonesia akan memulai lembaran baru dalam kehidupan pemerintahan dan kenegaraan. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden telah menghasilkan kepemimpinan nasional yang baru, yakni Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Wakil Presiden Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin. Oleh karena itu, sebelum memulai masa jabatannya memimpin bangsa dan negara, Presiden dan Wakil Presiden Terpilih mengucapkan sumpah atau janji, sesuai amanat Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: “Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat”.

Sehubungan dengan itu, berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, kami selaku Pimpinan MPR akan membacakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

Marilah kita mengikuti secara seksama dan hikmat, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih hasil pemilihan umum 2019, bersumpah menurut agama Islam di hadapan Sidang Paripurna MPR, yang akan dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Pelantikan.

Sidang Majelis dan hadirin yang kami muliakan,

Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah Subahanahu Wata’ala, TuhanYang Maha Kuasa, kita telah menyaksikan upacara pengucapan Sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia hasil Pemilihan Umum 2019. Dengan telah diucapkannya sumpah tersebut, mulai saat ini Saudara Ir. H. Joko Widodo dan Saudara Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin adalah Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 2019-2024.

Dan, kita baru saja menyaksikan peralihan kekuasaan secara simbolik dengan pertukaran kursi Wakil Presiden, Wakil Presiden Drs. H.M. Jusuf Kalla mempersilakan Wakil Presiden Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin menduduki kursi Wakil Presiden. Karena itu, kami mengajak Sidang yang mulia ini dan hadirin untuk memberikan tepuk tangan yang meriah.

Atas nama Pimpinan dan Anggota MPR, serta seluruh rakyat Indonesia, kami menyampaikan “SELAMAT” kepada Saudara Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Wakil Presiden Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin yang telah memperoleh kepercayaan rakyat Indonesia sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan amanah rakyat, bangsa, dan negara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yakni terhitung sejak 20 Oktober 2019 sampai dengan 20 Oktober 2024yang akan datang.

Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan kepada Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden bahwa Saudara berdua telah berhasil meraih simpati dari sebagian besar rakyat Indonesia sehingga saudara dapat terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu tahun 2019. Dengan demikian Saudara bukan lagi pemimpin satu golongan tertentu saja, akan tetapi telah menjadi milik dan pemimpin seluruh rakyat dan bangsa Indonesia.

Dengan segala capaian yang telah kita raih selama ini, kita perlu menyadari sepenuhnya bahwa usaha pembangunan dalam rangka menunaikan janji-janji kebangsaan sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yakni mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur; serta mewujudkan tujuan Indonesia merdeka untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sungguh merupakan perjalanan panjang dan berliku.

Dalam melintasi medan pembangunan yang panjang dan terjal itu, tantangan kita adalah bagaimana memadukan antara visi dan responsi, antara aspirasi dan kapabilitas. Di satu sisi, kita perlu menjaga kesinambungan pembangunan berlandaskan visi konstitusi, yang memberi prinsip dan haluan direktif berjangka panjang. Di sisi lain, kita juga tak boleh kehilangan fleksibilitas untuk dapat merespon ancaman dan perkembangan yang terus berubah. Sebaliknya, dalam mengerahkan sarana dan kapabilitas untuk menghadapi masalah-masalah temporer, kita tak boleh melupakan gerak kembali ke jalan visi yang lebih permanen.

Kendati perkembangan masa depan sulit diprediksi secara tepat, namun usaha mengantisipasinya jauh lebih baik dari pada tidak mempersiapkannya sama sekali. Untukmengantisipasi masa depan kita harus bisa belajar dari pengalaman masa lalu dan dari pengalaman bangsa-bangsa lain.

Dalam kaitan itu, kita harus memiliki kelapangan kesadaran, bahwa masa lalu itu tidak pernah sepenuhnya gelap dan tidak pernah sepenuhnya terang. Perkembangan sejarah bangsa yang sehat harus bisa memiliki kedewasaan untuk meneruskan yang terang dan meninggalkan yang gelap.

Sebuah bangsa yang tidak bisa melihat sisi gelap dari masa lalu terancam dihukum mengulangi kesalahan yang sama. Sebaliknya, sebuah bangsa yang tidak bisa melihat sisi-sisi terang dari masa lalu tidak memiliki jangkar untuk menambatkan visi ke depan.

Pengalaman masa lalu dan pengalaman bangsa lain mengajarkan bahwa perkembangan kehidupan bangsa yang sehat memerlukan keseimbangan peran antara negara dan masyarakat. Bila negara terlalu kuat, sedang masyarakat lemah, maka yang akan muncul adalah pemerintahan otoriter. Sebaliknya, bila negara lemah, sedang masyarakat terlalu kuat, maka yang akan berkembang adalah anarki. Yang lebih buruk lagi, bila negara lemah, dan masyarakat juga lemah, yang akan muncul adalah negara gagal.

Pembangunan politik yang sehat memerlukan negara yang kuat serta masyarakat yang kuat juga. Untuk itu, harus ada pembagian peran dan kerjasama yang tepat antara negara dan masyarakat. Di satu sisi, demokrasi yang kita kembangkan harus memperkuat kapasitas negara untuk menegakkan hukum, mengendalikan kekerasan, mengembangkan budaya kewargaan, memajukan kesejahteraan umum, serta menyediakan sarana-prasarana dan pelayanan publik yang lebih baik. Di sisi lain, demokrasi harus menjamin kapasitas rakyat untuk mengartikulasikan dan mengorganisasikan diri dalam memperjuangkan hak-hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial dan budayanya, tanpa represi dan intimidasi baik dari aparatur negara maupun dari elemen-elemen kekerasan dalam masyarakat.

Dengan kehadiran negara yang kuat bersamaan dengan masyarakat yang kuat, diharapkan bisa tumbuh rasa saling percaya, baik antara masyarakat dan negara, maupun antar elemen dalam negara serta dalam masyarakat. Hanya dengan pulihnya rasa saling percaya, institusi-institusi negara bisa lebih kredibel, lebih mampu mengatasi konflik-konflik dalam masyarakat. Itulah tantangan pembangunan politik ke depan yang harus menjadi kepedulian semua pemangku kepentingan di Republik ini.

Semoga, Presiden dan Wakil Presiden senantiasa sukses dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, sukses memimpin bangsa dan negara menjadikan Indonesia negara yang berdaulat, bermartabat dan berperan secara aktif dalam membangun peradaban bangsa.

Sidang Majelis dan hadirin yang kami muliakan,

Selanjutnya, untuk memenuhi ketentuan Pasal 111 ayat (8) Peraturan MPR Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR yang menyatakan “Setelah mengucapkan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden, Presiden menyampaikan pidato awal masa jabatan”. Oleh karena itu, kini tiba saatnya mendengarkan pidato awal masa jabatan Presiden Saudara Ir. H. Joko Widodo dalam Sidang Paripurna ini, kami persilakan.

Terima kasih kami ucapkan kepadaPresiden Republik Indonesia Saudara Ir. H. Joko Widodo, yang telah menyampaikan pidato awal masa jabatan.

Setelah mencermati dengan seksama kesungguhan Saudara Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, kami meyakini bahwa Indonesia semakin optimis menyongsong masa depan yang gemilang.

Pekerjaan besar bangsa Indonesia kedepan adalah tanggungjawab kita semua. Dalam 5 (lima) tahun ke depan, Indonesia akan menghadapi tantangan yang tidak ringan. Dinamika lingkungan strategis global diwarnai kompetisi dan perebutan pengaruh negara-negara besar yang telah menempatkan Indonesia pada pusat kepentingan global. Jika tidak siap dan waspada Indonesia dapat tergilas dalam kompetisi global yang tidak mengenal batas dan waktu. Berbaurnya ancaman militer dan nonmiliter mendorong terciptanya dilema geopolitik dan geostrategis global yang sulit diprediksi dan diantisipasi.

Kita juga menyaksikan, ekonomi dunia sedang mengalami ketidakpastian, persaingan semakin tajam, dan perang dagang semakin memanas. Kemudahan arus informasi dan komunikasi juga membawa ancaman tersendiri terhadap ideologi kita Pancasila. Dengan membonceng fenomena globalisasi, nilai-nilai individualisme, liberalisme, dan ekstrimisme telah ditransformasikan secara terstruktur, sistematis dan masif, seolah harus diterima sebagai standar nilai baru yang terbaik dalam pembangunan sistem politik, ekonomi, dan budaya di Indonesia.

Namun, seberat apapun tantangan yang akan kita hadapi, akan terasa ringan jika kita pikul bersama. Kita harus memiliki optimisme yang tinggi, memiliki kesadaran dan komitmen seluruh komponen bangsa untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional, saling bahu membahu, bergotong royong, ringan sama dijinjing – berat sama dipikul.

Kami mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menjalankan amanat rakyat dengan sebaik-baiknya. Kami yakin dengan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perbedaan akan bermuara pada kebersamaan dalam rumah kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan bergotong royong tantangan yang berat akan menjadi terasa ringan. Kita satu saudara, harus bahu membahu, bergandengan tangan meraih masa depan Indonesia yang gemilang.

Semoga Allah subhanahu wa ta‘ala melindungi setiap langkah besar Saudara Presiden dan Wakil Presiden, langkah kita semua untuk kemajuan  bangsa dan negara.

Sidang Majelis dan hadirin yang kami muliakan,

Sebelum mengakhiri Sidang Paripurna ini, marilah kita memanjatkan doa bersama kepada Allah subhanahu wa ta‘ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga Presiden dan Wakil Presiden dan kita semua, dapat menjalankan kewajiban konstitusional, sesuai amanah yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, kami persilakan kepada Imam Besar Mesjid Istiqlal Saudara Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA.,untuk memimpin doa.

Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Prof. Dr. Nasaruddin Umar, M.A.yang telah memimpin doa. Doa yang membawa kesejukan dan rasa damai bagi kita semua. Semoga Allah subhanahu waa ta‘ala,  Tuhan Yang Maha Esa, membuka pintu-pintu langit bagi kita semua. Aaminn Ya Rabbal Alamin.

Dengan iringan doa yang penuh kesejukan dan kedamaian, mari kita ciptakan suasana yang kondusif untuk mewujudkan janji-janji kebangsaan kita, mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Mewujudkan tujuan Indonesia merdeka untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sekali lagi kami mengucapkan SELAMAT kepada Saudara Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. H. Joko Widodo, beserta Ibu Hj. Iriana Joko Widodo, dan Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin, beserta Ibu Hj. Wury EstuMa’ruf Amin.

Terima kasih dan penghargaan yang tinggi juga disampaikan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia ke-sepuluh dan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-dua belas, Bapak Drs. H.M. Jusuf Kalla beserta Ibu Hj. Mufidah Jusuf Kalla, Pimpinan lembaga-lembaga negara, para Yang Mulia Kepala Negara, Kepala Pemerintahan serta UtusanKhusus Negara-negara sahabat, Duta Besar/Kepala Perwakilan Negara Sahabat, undangan dan hadirin, para insan pers dalam dan luar negeri, unsur pengamanan TNI/POLRI, Sekretariat Jenderal MPR RI, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sehingga dapat terselenggara dengan sukses.

“BERNYANYI BERDENDANG SAMBIL GEMBIRA,
TANDA HATI SEDANG BERSUKA CITA.
JIKA BERKUASA JANGANLAH LUPA,
KARENA RAKYATLAH KITA DIPERCAYA.”

“JALAN-JALAN KE GUNUNG JATI,
SINGGAH DI PASAR BELI KEMIRI.
KITA SEMUA HARUS RELA MATI,
DEMI MEMPERTAHANKAN NKRI.”

“TERBANG TINGGI BURUNG MERPATI,
HINGGAP LAMA DI POHON MAHONI.
KAMI TITIP NKRI PADA PAK JOKOWI,
AGAR RAKYAT HIDUP NYAMAN DALAM HARMONI.”

Akhirul Kalam, semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, agar dapat berkiprah dan mengabdi kepada bangsa dan negara Indonesia tercinta. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, ijinkan kami menutup sidang paripurna ini. Cuci tangan sampai bersih, cukup sekian dan terimakasih.

Wabillahitaufiq Walhidayah,
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bambang Soesatyo
Ketua MPR RI

Continue Reading

OPINI

Jokowi, HAM dan Esensi Dialog Papua

Published

on

Oleh: M. Ridha Saleh*

Pada 1 Desember 1961, bendera nasional Papua Barat dikibarkan sejajar bersamaan dengan bendera Belanda dan lagu kebangsaan Papua dinyanyikan oleh Nieuw Guinea Raad. Simbol dekolonisasi Belanda membuat Indonesia segera mengambil tindakan politik keamanan. Pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta, Presiden Soekarno mencetuskan Tri Komando Rakyat (TRIKORA).

TRIKORA menjadi momentum dan bargaining penting langkah politik Indonesia terhadap pemerintah Belanda untuk mengakui status Papua Barat sebagai bahagian dari wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia.

Langkah tersebut juga dilakukan untuk memaksa pemerintah Belanda agar mau menandatangani perjanjian di PBB yang dikenal luas dengan Perjanjian New York. Pada tanggal 15 Agustus 1962, akhirnya perundingan antara Indonesia dan Belanda dilaksanakan di Markas Besar PBB di New York.

Pada September 1962, elit dan kaum terpelajar Papua Barat menggelar Konggres Nasional untuk membicarakan situasi dan masa depan Papua Barat. Kongres Nasional diikuti 90 orang terdiri dari pemimpin rakyat.

Kongres ini pada akhirnya menyetujui dan menerima perjanjian 15 Agustus 1962 dengan keraguan, dan menuntut PBB untuk menghormati pengibaran bendera dan lagu nasional Papua Barat, serta mendesak agar pemilihan umum harus diadakan pada 1963.

Pada Desember 1962, delegasi Papua Barat terdiri dari 7 orang dipimpin oleh Elieser Jan Bonav mendesak agar penyerahan kekuasaan oleh UNTEA kepada Indonesia dilakukan sebelum tanggal 3l Desember 1962. Namun usul tersebut ditolak, oleh karena perjanjian New York harus dihormati dan untuk itu harus menunggu hingga 1 Mei 1963.

Belanda kemudian menyetujui penyerahan Papua Barat kepada Indonesia dibawah pemerintahan PBB (UNTEA), untuk kepentingan mempersiapkan konsultasi atau musyawarah menjelang PEPERA pada tahun 1969.

Konflik dan HAM

Paling tidak Sejak tahun 1962, konflik di Papua tidak putus hingga kini, sejak saat itu pula Indonesia sebagai sebuah Negara di Papua Barat masih berkontestasi dengan gagasan negara Papua Barat.

Kontestasi tersebut bersumber dari pemahaman orang Papua, yang menganggap bahwa kemerdekaan negara Papua Barat telah diproklamasikan pada 1 Desember 1961 oleh Nieuw Guinea Raad.

Kontekstasi tersebut dibuktikan melalui suatu organisasi yang di dirikan pada 1963 dan 1964 yaitu gerakan bawah tanah diberi nama Gerakan menuju Kemerdekaan Papua Barat dan “Organisasi dan Perjuangan Menuju Kemerdekaan Papua Barat” disebut sebagai “Organisasi Papua Merdeka”

Itulah sebabnya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam penelitianya tentang Road Map Papua menempatkan persoalan sejarah Politik Papua dalam urutan satu dari akar masalah konflik di Papua.

Sejak saat itu pula pemerintah Indonesia melakukan kegiatan operasi militer. Operasi ini semakin masif sejak pergantian Presiden Soekarno ke Soeharto pada tahun 1968. Paling tidak telah tercatat sejak 1961 hingga tahun 1991 ada 44 operasi militer terdiri dari operasi territorial, operasi intelegen dan operasi tempur di Papua Barat.

Salah satu lembaga non pemerintah merilis data bahwa selama kurun waktu sekitar 40 tahun (sejak PEPERA hingga era tahun 1990-an, diperikirakan sebanyak 100.000 orang Papua telah menjadi korban berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi di tanah Papua.

Substansi Dialog

Dr. Benny Giyai seorang rohaniwan dan intelektual Papua mencatat, pengalaman di bawah cengkraman militer merupakan pengalaman pahit yang tak akan pernah terlupakan oleh orang Papua hingga detik ini, karena orang Papua merasa diperlakukan sebagai objek, yaitu objek operasi militer.

Dalam perspektif orang Papua, masalah di Papua bukanlah persoalan kesejahteraan semata, tetapi yang paling utama adalah masalah harga diri dan keadilan dalam relasi Indonesia dengan Papua.

Dalam dialog Resolusi Baru Papua yang diselenggarakan September 2019, sorang aktivis Papua Arki Lahus Baho menyatakan bahwa “dalam masalah Papua, Indonesialah yang enggan menerima Papua bergabung dalam NKRI, karena itulah papua ingin merdeka”

Misalnya kekayaan sosial, budaya dan sumber daya alam di Papua bertolak belakang dengan tingkat keamanan hidup manusia di Papua. Pemerintah Indonesia seakan tidak pernah mau memahami bahwa Papua telah sejak lama memiliki keluhan sejak berintegrasinya dengan Indonesia.

Konflik yang terjadi di Manokwari, Jaya Pura, Wamena tidak berdiri sendiri, semua itu hanyalah ekses dari perjalanan panjang dari ketidak adilan dan perlakukan dari sistim yang menyimpang terhadap harkat dan martabat orang Papua.

Jika dialog itu dibuat, apalagi dengan cara-cara seremonial dan simbolistik seperti yang sudah pernah dilakukan, bahkan sekalipun dengan dukungan lembaga hebat tingkat nasional dan internasional, di pastikan akan gagal menjadi solusi bagi Papua.

Dialog hanya akan berhasil kalau proses dan hasilnya dijalani sepenuhnya sendiri oleh para pemimpin oposisi Papua dan Pemerintah Indonesia.

Sejauh ini pemerintahan Jokowi telah menggelontorkan sejumlah program pembangunan seperti infrastruktur jalan dan harga terjangkau namun program-program tersebut bagi orang Papua justru berbuah masalah dan belum anggap menyentuh persoalan dasar menyangkut harkat dan martabat mereka.

Dialog itu harus di mulai dengan suatu tindakan politik nyata pemerintah memberikan afirmasi khusus dan sungguh-sungguh bagi ruang aspirasi politik orang Papua untuk membangun demokrasi yang karakteristiknya sesuai dengan prinsip marga dan suku-suku di Papua.

Dalam hal ini, Jokowi harus memngambil alih langsung langkah persiapan menuju dialog, dengan membentuk tim khusus terdiri dari orang yang tidak memiliki masalah dan masa lalu dengan papau, bekerja secara serius dan sungguh-sungguh, dan bersedia mengambil resiko tertentu dalam proses mempersiapkan dialog, bukan hanya menjadikannya sambilan seperti yang terasa selama ini.

 

*M. Ridha Saleh adalah Komisiner Komnas HAM 2007-2012

Continue Reading

OPINI

PDIP Dukung Bamsoet Ketua MPR Demi Tegaknya Demokrasi Pancasila

Published

on

By

Oleh: Ahmad Basarah, Anggota DPR RI Periode 2019-2024 dari Fraksi PDIP

Sesuai arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri, partai kami akan mendukung Bambang Soesatyo (Bamsoet) dari Fraksi Partai Golkar sebagai calon Ketua MPR.

Keputusan itu diambil dengan pertimbangan demi tegaknya demokrasi Pancasila yang salah satu cirinya adalah pemenang pemilu berbagi kekuasaan dengan parpol peserta pemilu lainnya.

Sebenarnya setelah seluruh fraksi di MPR dan Kelompok DPD RI punya perwakilan di Pimpinan MPR, maka dasar penentuan siapa yang menjadi Ketua MPR adalah dengan pertimbangan partai yang memperoleh suara terbanyak di pemilu 2019 lalu.

Hal tersebut sama dengan mekanisme penentuan jabatan Ketua DPR RI. Namun, PDIP meyakini bahwa semangat demokrasi Pancasila bukanlah the winner take all (pemenang pemilu mengambil semua), sehingga kursi Ketua MPR kami serahkan kepada parpol lain karena Ketua DPR sdh dipimpin oleh kader PDI Perjuangan dan jabatan Presiden yang juga dijabat oleh kader PDI Perjuangan.

Namun demikian, dukungan PDI Perjuangan terhadap Bamsoet dan Partai Golkar untuk menjadi Ketua MPR bukan dengan “cek kosong” artinya bukan tanpa syarat.

Syarat dukungan yang disampaikan PDI Perjuangan kepada Bamsoet dan Fraksi Partai Golkar pada saat pertemuan musyawarah antar Pimpinan Fraksi MPR pada hari Rabu 2/10 pukul 14.00-16.00 adalah :

PDI Perjuangan meminta agar pemilihan Ketua MPR harus dilakukan secara musyawarah dan mufakat serta sedapat mungkin menghindari voting. PDI Perjuangan mempersilahkan Fraksi Partai Golkar untuk meloby parpol lain agar mendukung pemilihan secara musyawarah mufakat.

PDI Perjuangan meminta kepada Bamsoet dan Fraksi Partai Golkar untuk berkomitmen menjaga kepastian jalannya pemerintahan Jokowi fix term sesuai konstitusi sampai akhir masa jabatan tahun 2024.

PDI Perjuangan juga meminta Bamsoet mendukung kelanjutan rencana amandemen terbatas UUD 1945 utk hadirkan Haluan Negara melalui Ketetapan MPR. Kemudian melanjutkan dengan sungguh2 program Sosialisasi 4 Pilar MPR RI yang digagas pada awalnya oleh HM Taufiq Kiemas serta mendukung MPR untuk bekerja sama dan bersinergi dengan BPIP dalam tugas2 pembinaan ideologi bangsa. Kesemua agenda tersebut sudah menjadi rekomendasi yang diputuskan oleh MPR masa bhakti 2014-2019 kepada MPR masa bhakti 2019-2024.

Syarat-syarat dukungan itulah yang telah kami sampaikan kepada Bamsoet dan rekan-rekan dari Fraksi Partai Golkar dan disambut dengan baik oleh Bamsoet dan rekan-rekan dari Fraksi Partai Golkar. (Dikutip dari Lintas Parlemen)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending