Connect with us

OPINI

Peringatan Hari Sumpah Pemuda Harus Jadi Tonggak Baru Pemuda Indonesia

Published

on

Oleh: Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI/Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila/Kepala Badan Bela Negara FKPPI/Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia

Peringatan Hari Sumpah Pemuda harus menjadi tonggak baru para pemuda dalam kerangka memantapkan dan mengkonsolidasikan langkah-langkah terbaik dan nyata dalam membumikan nilai-nilai Pancasila. peringatan hari Sumpah Pemuda hari ini, mengingatkan kita kembali akan “sejarah kesadaran” anak-anak bangsa pada 91 tahun silam, yakni Sumpah Pemuda.

Kesadaran pemuda-pemudi bangsa yang melahirkan satu kesatuan pemikiran besar dan visi kebangsaan yang jauh melampaui jamannya, hingga bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya pada tahun 1945, serta menjadi landasan bagi Indonesia masa depan yang akan kita songsong bersama.

Karena itulah kita bersyukur, semangat sumpah pemuda masih menjiwai semangat Pemuda untuk membangun masa depan bangsa yang semakin baik, selaras dengan ikrar Pemuda Pancasila yang berbunyi: Bertanah air satu, tanah air Indonesia; Berbangsa satu, bangsa Indonesia; Berideologi satu, ideologi Pancasila.

Saat ini kita hidup di era globalisasi yang ditandai dengan kecepatan dan kemudahan arus informasi dan komunikasi. Lompatan kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi telah menembus batas-batas kedaulatan negara. Apa yang terjadi di belahan dunia di mana pun dengan seketika dapat kita ketahui.

Arus informasi dan komunikasi yang semakin mudah dan terbuka memberikan banyak peluang bagi kemajuan bangsa. Tetapi pada saat yang bersamaan kemudahan arus informasi dan komunikasi juga membawa ancaman: ancaman terhadap ideologi kita Pancasila, ancaman terhadap nilai-nilai luhur bangsa kita, ancaman terhadap adab sopan santun kita, ancaman terhadap tradisi dan seni budaya kita, serta ancaman terhadap warisan kearifan-kearifan lokal bangsa kita.

Dengan membonceng fenomena globalisasi, nilai-nilai individualisme, liberalisme, dan ekstrimisme telah ditransformasikan secara terstruktur, sistematis dan masif, seolah harus diterima sebagai standar nilai baru yang terbaik dalam pembangunan sistem politik, ekonomi, dan budaya di Indonesia.

Dalam kaitan ini, saya selaku Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, mengajak Para Pemuda untuk berada di garda terdepan dalam membumikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu selalu menghadirkan nilai-nilai dan keutamaan Pancasila dalam praksis keseharian.

Sampai saat ini kita masih mengalami tantangan dalam membumikan ideologi negara, yaitu Pancasila. Sekurang-kurangya ada 5 (lima) tantangan yang harus menjadi perhatian kita secara sungguh-sungguh. Tantangan pertama, adalah tentang pemahaman Pancasila. Saat ini masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan juga kurangnya efektivitas dan daya tarik pembelajaran Pancasila. Hal ini tidak terlepas dari rendahnya tingkat kedalaman literasi masyarakat Indonesia secara umum.

Tantangan kedua, adalah eksklusivisme sosial yang terkait derasnya arus globalisasi sehingga mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas, dan menguatnya gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis SARA.

Tantangan ketiga, adalah masih lebarnya kesenjangan sosial, karena masih terjadi sentralisasi pembangunan ekonomi pada wilayah-wilayah tertentu. Selain itu, meluasnya kesenjangan sosial antarpelaku ekonomi dan kebijakan ekonomi yang mengedepankan sektor ekstraktif yang kurang mengembangkan nilai tambah.

Tantangan keempat, adalah pelembagaan Pancasila di mana lemahnya institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi, dan budaya serta masih lemahnya wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara.

Tantangan kelima, adalah keteladanan Pancasila. Dalam konteks ini, tantangan yang dihadapi adalah masih kurangnya keteladanan dari tokoh-tokoh pemerintahan dan masyarakat. Hal ini diperparah dengan semakin maraknya sikap dan perilaku destruktif yang lebih mengedepankan hal-hal negatif di ruang publik serta kurangnya apresiasi dan insentif terhadap prestasi dan praktik-praktik yang baik.

Saya meyakini, melalui semangat hari Sumpah Pemuda, para anak-anak muda milenial kita akan terus melahirkan pemikiran-pemikiran atau gagasan-gagasan yang bernas untuk mengatasi berbagai tantangan global.

Kita semua harus sadar, dalam 5 (lima) tahun ke depan Indonesia akan menghadapi tantangan yang sangat berat. Dinamika lingkungan strategis global diwarnai kompetisi dan perebutan pengaruh negara-negara besar yang telah menempatkan Indonesia pada pusat kepentingan global. Jika tidak siap dan waspada, Indonesia dapat saja tergilas dalam kompetisi global yang tidak mengenal batas dan waktu.

Indonesia ke depan membutuhkan generasi muda yang unggul, yang berkarakter Pancasila, yang toleran, dan yang berakhlak mulia. Karenanya, kita butuh SDM unggul yang terus belajar, bekerja keras, serta berdedikasi tinggi.

Indonesia membutuhkan generasi muda yang penuh inovasi; yang mampu membalik ketidakmungkinan menjadi peluang; yang mampu membuat kelemahan menjadi kekuatan dan keunggulan; yang mampu membuat keterbatasan menjadi keberlimpahan; yang mampu mengubah kesulitan menjadi kemampuan; yang mampu mengubah sesuai yang tidak berharga menjadi bernilai untuk rakyat dan bangsa Indonesia.

Saya meyakini, para Pemuda kita mampu berkontribusi besar dalam mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dalam periode kedua ini menitikberatkan pada pembangunan Sumber Daya Manusia.

Oleh sebab itu, mari kita merapatkan barisan untuk bersama-sama, bergotong royong memikul berbagai tantangan yang berat, yang membentang di hadapan kita. Mari kita bangun rumah besar Indonesia, rumah Pancasila, rumah yang hangat dan nyaman bagi seluruh anak bangsa, rumah untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita bersama untuk mewujudkan Indonesia yang gemilang di masa depan. Dan sekali lagi, Pemuda Pancasila harus mampu berkontribusi dalam membangun rumah besar Pancasila itu.

Eksistensi bangsa sangat bergantung dengan kualitas sumber daya manusianya, selaras dengan itu, MPR RI konsisten melaksanakan pembangunan karakter bangsa (nation character building) melalui pemasyarakatan Empat Pilar MPR yang pada hakikatnya adalah pembangunan jati diri bangsa Indonesia.
Empat Pilar MPR itu adalah Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945sebagai landasan konstitusional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah konsensus negara yang harus dijunjung tinggi, serta Bhinneka Tunggal Ika, sebagai semangat perekat di tengah untaian keragaman bangsa yang majemuk.

Dengan terus memperkukuh empat pilar MPR dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus yakin bahwa cita-cita Indonesia masa depan yang lebih baik akan segera terwujud.

Meskipun berbagai tantangan dan rongrongan terhadap keutuhan bangsa dan negara selama ini kita alami, tetapi yang lebih membanggakan dan harus kita syukuri adalah sampai hari ini Indonesia masih tetap kokoh bersatu sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

OPINI

Pandemi Covid-19, Pertamina Harus Kembalikan Keuntungan Rakyat

Published

on

By

Saya menanggapi statement PT Pertamina yang menyiapkan Rp 100 milliar untuk pinjaman UMKM. Hal ini merupakan sekedar hiburan disaat Rakyat lagi susah akibat Covid-19. Mengapa?

Karena Pertamina sudah menikmati keuntungan yang diberikan oleh Rakyat Indonesia dari penjualan BBM premiun oleh Pertamina seharga Rp 6.450/liter dimana estimasi kalkulasi harga keekonomiannya Rp 6000/ liter.

Sehingga keuntungan yg diperoleh Pertamina adalah Rp 450/ liter dikalikan 1 juta barrel/ hari atau RP 71.5 milyar/ hari atau Rp 2.1 Trilliun/ bulan.

Rakyat Indonesia telah memberikan keuntungan juga ke Pertamina berupa Cost Saving dari harga minyak dunia turun mencapai +/- US $ 35 sementara harga ICP US$ 63/ barrel.Total Cost saving Pertamina Rp 13.1 Trilliun/ bulan.

Seharusnya Pemerintah/ Pertamina jangan menikmati keuntungan dari Rakyat. Untuk itu Harga BBM Premium harus diturunkan.

Bantuan pinjaman Pertamina Rp100 Miliar itu adalah uang yang diambil dari keuntungan penjualan Premium per hari dari Rakyat yang seyogianya disubsidi oleh Pemerintah sebanyak Rp 18.7 Trilliun. Anggaran subsidi ini tidak terpakai oleh Pemerintah.

Komite Penghapusan Bensin Bertimbal juga sudah memberikan pandangan bahwa harga jual BBM premiun di Indonesia yang diberlakukan kini terlalu mahal bila dibandingkan degan negara-negara lain.

Di tengah pandemi Covid-19 yang menimpa Rakyat bawah, seharusnya Pemerintah/ Pertamina mengembalikan keuntungan tersebut kepada Rakyat dalam bentuk hibah bukan pinjaman dan jumlahnya seharusnya lebih agar dapat membangun ekonomi Rakyat khususnya para pelaku usaha UMKM.

Diingatkan bahwa sesuai amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun1945, (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan, (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat Indonesia.

Syarief Hasan, Wakil Ketua MPR RI

Continue Reading

OPINI

Pembayaran THR Bertahap Harus Disepakati Pengusaha dan Pekerja

Published

on

By

Oleh: Syaiful Bahri AnshoriPresiden DPP Konfederasi Sarbumusi

THR atau Tunjangan Hari Raya wajib dibayarkan oleh perusahaaa sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Permenaker 06/2016. Artinya kewajiban ini punya konsekwensi hukum dan tidak bisa ditawar tawar lagi, sehingga pada posisi ini DPP Konfederasi Sarbumusi mempunya pandangan yang sama dengan kemnaker dan serikat pekerja lain bahwa secara hukum THR menjadi kewajiban yang harus dibayarkan oleh pengusaha.

Bagi perusahaan yang mampu dan tidak terlalu terdampak covid-19 maka perusahaan tersebut wajib membayar ketentuan THR sebagaimana diamanatkan oleh Permenaker No.6 tahun 2016.

Adapun mekanisme pembayaran THR, karena melihat situasi dan kondisi saat ini apabila perusahaan tidak mampu dikarenakan dampak covid-19 (dibuktikan dengan laporan keuangan yang transparan) maka mekanisme pembayaran bisa di dialogkan dengan pekerja atau serikat pekerja dengan mekanisme;

Pertama pembayaran THR secara bertahap (tahapan disepakati oleh pengusaha dan pekerja)

Kedua bisa dilakukan penundaan apabila perusahaan tidak mampu sama sekali sesuai waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan, dengan waktu sesuai kesepakatan para pihak,

Ketiga kesepakatan ini juga mengatur tatacara denda keterlambatan pembayaran sesuai dengan pasal 10 permenker 6/2016.

Pertama, DPP konfederasi Sarbumusi mempunyai sikap bahwa untuk menjamin kesepakatan itu dilaksanakan maka kesepakatan ini wajib dilaporkan kepada Disnaker setempat. Dan pengawas harus pro aktif dalam mekanisme kontrol dan pengawasan terhadap pelanggaran bagi perusahaan yang tidak melakukan pembayaran THR dan atau tidak melaporkan ke Disnaker, pengawas bisa memberikan sanksi pelanggaran norma kerja kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut.

Kedua, perlu kita pahami bersama, surat edaran ini hanya berlaku bagi perusahaan yang terdampak covid-19, bukan yang nyata nyata mampu karena perusahaan yang mampu harus dan wajib membayar sesuai dengan permenaker 6/2016, selain itu ketentuan ini berlaku hanya karena dampak covid-19. Bila situasi normal yang berlaku adalah Permenaker 06/2016.

Ketiga,DPP konfederasi Sarbumusi melalui presiden DPP konfederasi Sarbumusi menghimpau kepada perusahaan untuk mengedepankan dialog dan terbuka pada kemampuan dan kesulitan perusahaan sehingga pekerja/buruh tidak dipersulit dalam kondisi yang kesulitan ini.

Keempat, DPP sarbumusi menyerukan kepada semua pihak untuk sama-sama menjaga hubungan industrial yang harmonis, tidak saling mengorbankan dan bersama sama menghadapi dampak pandemi covid-19 ini.

Continue Reading

OPINI

Pemerintah Ingin Cetak Uang, Kebijakan Aneh di Tengah Pandemi Covid-19

Published

on

By

Oleh: DR Hermanto, Anggota Badan Anggaran DPR RI

Rencana Pemerintah mencetak uang baru saat ini sangat tidak relevan mengingat underlaying dan ekonomi nasional tidak memungkinkan untuk itu. Tradisi negara-negara di dunia dalam mencetak uang didasarkan pada dua hal yaitu: cadangan emas yang dimiliki negara atau fiat money (perintah negara atau regulasi). Indonesia hanya memiliki cadangan emas 78,5 ton, berada dibawah Singapura 127, 4 ton apalagi Amerika 8.133,5 ton. Indonesia tidak termasuk 35 negara pemilik cadangan emas terbesar.

Rencana pemerintah akan mencetak uang 600 triliun nampaknya lebih didasarkan pada fiat money. Bukan cadangan emas. Negara tidak memiliki emas yang kuat untuk menggaransi cetak uang.

Hal tersebut sangat jelas keterkaitannya dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menhadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Cetak uang baru berdasarkan fiat money akan sangat membahayakan ekonomi nasional karena tidak didukung underleying yang kuat. Juga sangat kompleks bila cetak uang baru sebagai basis menyusun APBN. Cetak uang baru dengan dasar fiat money akan mengundang sumber penyebab inflasi yaitu: uang beredar semakin banyak, nilai tukar uang menurun, perilaku konsumtif, daya beli masyarakat rendah dan kelangkaan barang.

Uang banyak beredar tapi barang langka dan tidak disertai produktivitas nasional. Itulah sumber petaka inflasi bahkan hiperinflasi. Dalam menguatkan pondasi ekonomi nasional ditengah pandemik Covid-19, ada baiknya Pemerintah mengkonversi anggaran pembangunan IKN (ibukota negara) dan infrastruktur yang belum ada manfaatnya dalam jangka pendek dialihkan untuk keperluan peningkatan produktivitas nasional yang mendesak yaitu: pangan, mencegah covid-19, UMKM dan sektor riil.

Cetak uang baru atas dasar fiat money akan mengundang moral hazard. Potensi perilaku koruptif semakin sulit dikendalikan. Apalagi didukung dengan Perppu No. 1 tahun 2020 dimana para pemangku pengambil kebijakan kebal hukum. Tidak akan dituntut pidana sekalipun ada tindak pidana dalam kebijakan.

Siapa yang diuntungkan dengan cetak uang 600 triliun ?
Dalam kondisi pandemik Covid-19 dan ekonomi saat ini, cetak uang baru tidak menguntungkan bagi ekonomi rakyat. Bisa jadi yang diuntungkan adalah: pengusaha besar, para importir dan industri besar yang mengusai sektor manufaktur, barang dan jasa, perbankan serta petambang emas.

Untuk jangka menengah dan panjang, pemerintah perlu memperkuat cadangan emas milik negara dengan cara memberikan alokasi teknologi modern untuk petambang emas rakyat dan tidak memberikan kesempatan investasi asing menguasai tambang emas karena hasilnya akan menjadi milik negara investor. Deposit emas di Indonesia masih banyak. Ada baiknya bila seluruhnya dikelola oleh anak bangsa untuk memperkuat cadangan emas negara.

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending