Connect with us

NASIONAL

Pimpinan MPR Gelar Silaturahmi ke DPP PAN

Published

on

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menggelar Silaturahim Kebangsaan antara Pimpinan MPR dengan pimpinan partai-partai politik. Lawatan Silaturahim Kebangsaan pertama dilakukan dengan mengunjungi Kantor DPP Partai Amanat Nasional (PAN).

“Setelah beberapa waktu lalu pimpinan MPR RI menyambangi Presiden dan Wapres periode 2014-2019, Presiden dan Wapres terpilih 2019-2024, para mantan presiden dan kontestan Pilpres 2019, kini kami melakukan Silaturahim Kebangsaan dengan mendatangi para pimpinan partai politik dan tokoh-tokoh masyarakat. Silaturahmi Kebangsaan ini muncul dan sudah kami gelorakan sejak sebelum pelantikan Presiden RI beberapa waktu lalu,” ujar Bamsoet usai bertemu dengan Pimpinan PAN, Selasa (12/11/19).

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, Lestari Moerdijat dan Syariefuddin Hasan.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, Silaturahim Kebangsaan dilakukan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat atas kebutuhan konstitusi bangsa. Salah satunya, terkait amandemen terbatas dan keinginan memunculkan GBHN dalam sistem konstitusi Indonesia.

“Hal tersebut sangat penting buat MPR.  Sebab, kami menerima ‘warisan’ dari MPR periode lalu berupa rekomendasi tentang amandemen terbatas. Sehingga, untuk menyikapi hal penting tersebut, kami rasa perlu melakukan silaturahim dengan pimpinan parpol dan tokoh masyarakat,” tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menjelaskan, PAN secara tegas menyatakan mendorong dilakukannya amandemen terbatas. Begitu pula dengan perlunya dihadirkan kembali GBHN dalam sistem konstitusi Indonesia.

“Tentunya nanti dalam agenda silaturahim selanjutnya akan muncul masukan dan pendapat-pendapat lain. Intinya, MPR RI membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat, untuk menyampaikan kepada kami, kira-kira arah konstitusi negara kita mau dibawa kemana kedepannya,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menegaskan, MPR RI tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan terkait amandemen terbatas dan menghidupkan kembali GBHN. Semua keputusan akan diambil sangat hati-hati dengan memperhatikan semua aspirasi masyarakat yang ada.

“Sekarang kita lempar dan kita buka seluas-luasnya kepada publik, kira-kira arah konstitusi kita kedepan akan dibawa kemana. MPR RI tidak akan gegabah dan akan sangat cermat betul, karena kami tahu dampaknya apabila keputusan ini salah ambil,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NASIONAL

‘Pak Jokowi Jangan Bebani Rakyat Lagi dengan Kenaikan Harga Gas 3 Kg’

Published

on

By

Jakarta (20/1) – Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini meminta kepada Pemerintah untuk tidak melulu membebani rakyat dengan kenaikan harga-harga. Setelah menaikkan iuran BPJS kelas 3 mandiri, lalu menaikkan tarif dasar listrik 900 VA, kini Kementerian ESDM berencana menaikkan harga gas elpiji 3 kg mengikuti harga pasar. Padahal gas 3 kg sejatinya diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu agar tetap dapat menikmati gas terjangkau.

“Pak Jokowi tolong jangan lagi bebani rakyat dengan kenaikan harga, sekarang giliran subsidi gas 3 kg yang dicabut dengan dalih akan dibuat skema lain. Kepentingan kami menjamin rakyat yang tidak mampu atau rakyat miskin di mana pun mereka berada tetap dapat membeli gas 3kg dengan harga terjangkau,” ungkap Jazuli.

Anggota DPR Dapil Banten ini memahami dan tidak memungkiri bahwa ada masyarakat yang tergolong mampu tapi tetap membeli gas 3kg. Ini artinya mereka melanggar hak-hak masyarakat miskin. Mereka perlu diperingatkan bahkan dilarang membeli. Kami yakin ini bisa dilakukan dengan mengoptimalkan kerjasama dengan distributor dan penjual.

“Ini yang harus diawasi Pemerintah, bukan mencabut subsidi gas 3kg lalu menyerahkan kepada mekanisme pasar. Kami khawatir mekanisme subsidi langsung yang katanya akan ditransfer melalui perbankan langsung kepada penerima justru mempersulit masyarakat miskin mendapatkan gas terjangkau. Apalagi jika basis data rakyat miskin kita tidak akurat,” kata Jazuli.

Kita mafhum Pemerintah hingga saat ini belum mampu membangun basis data rakyat miskin yang akurat. Sementara kondisi ekonomi masyarakat di lapangan juga tidak bisa secara sederhana kita kategori miskin, banyak masyarakat yang berada pada kondisi rentan miskin yang sejatinya juga memerlukan intervensi pemerintah melalui subsidi harga kebutuhan. Termasuk yang akan terkena dampak memberatkan adalah usaha kecil masyarakat yang mengandalkan gas 3kg seperti tukang baso, somay, gorengan, cilok, dll.

Untuk itu, Anggota Komisi I DPR ini meminta Presiden menimbang betul pelepasan harga gas 3kg kepada mekanisme pasar yang rencana awalnya akan dilakukan pertengahan tahun 2020. Fraksi PKS DPR khawatir ini akan menjadi beban lagi bagi masyarakat dan menimbulkan efek berantai kenaikan harga-harga komoditas lain yang sangat berimbas pada masayarakat kita yang tidak mampu. (J3)

Continue Reading

NASIONAL

Tahun 2020, Bamsoet: Generasi Milenial dan Generasi Z, harus  Lebih Bersemangat Merajut Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Published

on

By

MAROKO – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo optimis memasuki tahun 2020, dinamika politik Indonesia akan menapak jauh lebih baik. Sebab, modal dasar untuk mewujudkan stabilitas nasional dan ketertiban umum, yakni persatuan dan kesatuan semua elemen bangsa, telah dimulai dan terus berproses.

“Memang, di beberapa tempat seperti Papua masih saja muncul kasus-kasus yang merefleksikan terganggunya persatuan dan kesatuan. Namun, insiden-insiden bernuansa diskriminasi itu tidak menimbulkan kegelisahan yang berlebihan. Demikian juga dengan berbagai masalah hukum seperti Kasus Jiwasraya, Garuda, Omnibus Law, BPJS dan lain-lain yang mulai satu persatu diselesaikan serta Pilkada Serentak 2020,” ujar Bamsoet dari Maroko, Selasa (31/12/19).

Mantan Ketua DPR RI dan Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menuturkan, gejala disharmoni atau masyarakat yang terpolarisasi sudah terlihat dan dirasakan selama kurang lebih satu dekade terakhir. Gejala itu kemudian semakin menguat sejak sebelum dan sepanjang tahun politik 2019.

“Menyikapi gejala itu, negara dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang peduli, termasuk para tokoh agama, terus berupaya merekat persatuan dan kesatuan. Sehingga, diyakini bahwa di kemudian hari, perilaku diskriminatif tidak akan mendapatkan tempat di negara ini,” kata Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mencatat, salah satu langkah mempererat persatuan dan kesatuan bangsa ditunjukan dengan sangat bagus oleh Presiden Joko Widodo sebagai pemenang Pilpres 2019. Presiden Jokowi bersama para pendukungnya menyadari bahwa kemenangan di Pilpres 2019 tidak boleh menambah persoalan bagi bangsa, baik sekarang maupun di kemudian hari. Tidak pula kemenangan itu boleh menggoreskan luka baru bagi mereka yang merasa kalah.

“Kemenangan itu haruslah menjadi solusi. Selain, menyembuhkan, serta menjadi sumber kekuatan yang mempersatukan dan merawat keberagaman. Menyatukan kembali warga bangsa yang terpolarisasi menjadi yang paling utama. Harmonisasi kehidupan bermasyarakat harus diupayakan dengan tulus dan penuh kesungguhan. Sikap kebangsaan tersebut berhasil diperlihatkan oleh Presiden Jokowi dan para pendukungnya,” urai Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, upaya Presiden Jokowi mengakhiri polarisasi masyarakat, juga ditunjukan saat menggodok formasi kabinet. Kejutan dan juga sangat menggembirakan karena Prabowo bersedia masuk dalam Kabinet Indonesia Kerja.

“Rivalitas keduanya yang begitu sengit di ajang Pilpres 2019 diakhiri dengan cara yang sangat elegan. Demi kepentingan negara dan bangsa yang jauh lebih besar dan strategis, kedua sosok itu mewujudkan kebersamaan dan mengabdi kepada negara,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menilai kebersamaan Jokowi-Prabowo dalam pemerintahan sekarang, mencerminkan niat tulus keduanya untuk mengakhiri polarisasi masyarakat. Keduanya mendorong seluruh elemen bangsa untuk merajut lagi persatuan dan kesatuan demi terwujudnya stabilitas nasional dan ketertiban umum.

“Mewujudkan dua faktor ini sangat penting. Tidak hanya demi kenyamanan semua warga negara, tetapi juga untuk merawat citra bangsa dan negara dalam pergaulan antar-bangsa,” tutur Bamsoet.

Namun, Dewan Pakar KAHMI ini juga mengingatkan, bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya, hingga persoalan pertahanan dan keamanan. Bahkan, karena Indonesia kaya akan sumber alam, ada kekuatan asing yang ingin menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa agar bisa meruntuhkan Negara Kesatuan Repubik Indonesia.

“Hanya persatuan dan kesatuan seluruh elemen bangsa yang bisa mengeliminasi niat-niat jahat itu. Di tahun mendatang, harus ada dorongan kepada seluruh anak bangsa, khususnya Generasi Milenial dan Generasi Z, agar  lebih bersemangat merajut persatuan dan kesatuan bangsa,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading

NASIONAL

Menkes Terawan Diminta Mundur

Published

on

Jakarta – Generasi Muda Indonesia yang bersatu dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Pemerhati Kesehatan (AM-P3K) sangat mendukung pemerintahan Presiden Jokowi yang menjadikan Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul sebagai program utama pemerintah. (lebih…)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending