Connect with us

HUKUM

PKB Harus Berikan Sanksi Tegas kepada Kader yang Diduga Cabul

Published

on

Ilustrasi Pencabulan

JAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dinilai harus memberikan sanksi yang tegas kepada salah satu anggota DPRD Kabupaten Malang berinisial KR jika memang terbukti melakukan pelanggaran.

Hal itu diungkapkan oleh Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, saat menanggapi kasus penyebaran foto bugil dan dugaan perzinahan yang dilakukan oleh KR.

“Itu (kasus KR) tergantung kebijakan internal PKB. Yang jelas, kalau ada buktinya, perlu ditindak tegas karena PKB partai Islam yang menjadikan moralitas sebagai ukuran utama,” ungkapnya kepada wartawan saat dihubungi, Jakarta, Minggu (29/9/2019).

Adi menyampaikan, PKB tentu memiliki mekanisme tersendiri dalam memberikan ataupun menjatuhkan sanksi kepada KR.

“PKB pasti punya mekanisme internal untuk kadernya yang kena kasus apapun,” ujarnya.

Saat ini, menurut Adi, hanya tinggal menunggu kemauan dari PKB saja dalam menjatuhkan sanksi apapun itu kepada KR, yang sesuai dengan mekanisme internal partai.

“Ya (tinggal tunggu kemauan PKB). Itu (pemberian sanksi) hak prerogatif PKB,” katanya.

Seperti diketahui, kasus yang menimpa KR itu telah mencuat sejak sekitar 2 pekan lalu. Namun partai yang dinahkodai oleh Muhaimin Iskandar alias Cak Imin itu belum diketahui akan mengambil sikap seperti apa meskipun investigasi sudah selesai dilakukan kurang lebih sepekan lalu.

Kasus foto bugil yang melibatkan KR itu mencuat setelah seorang perempuan berinisial SW yang mengaku sebagai istri siri KR datang ke Polres Malang untuk mengadukan perkara tersebut pada Selasa (10/9/2019).

Melalui pengacaranya, Dahri Abdussalam, SW menuntut agar KR dijerat atas penyebaran konten pornografi yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain foto bugil, KR juga diadukan telah melakukan perzinaan.

Beberapa hari kemudian, langkah awal diambil DPC PKB Kabupaten Malang dengan membentuk Tim 7. Tim itu diterjunkan untuk melakukan investigasi atas kasus yang menyeret KR. PKB juga memberikan batas waktu selama lima hari kepada Tim 7 untuk bekerja.

Semua proses telah berjalan sesuai waktu yang ditentukan. Tim 7 pun menyerahkan hasil investigasinya kepada Dewan Syuro dan Ketua DPC PKB Kabupaten Malang.

Saat ditanyakan kepada Pengurus DPP PKB di Jakarta, mereka malah menyarankan untuk menanyakannya langsung kepada Pengurus DPW Jawa Timur atau ke DPC Kabupaten Malang.

Ketua DPC PKB Kabupaten Malang, Ali Ahmad, saat dihubungi menyatakan bahwa semuanya sudah selesai tanpa menjelaskan apa keputusan yang dikeluarkan terkait kasus KR tersebut. “Tanyakan ke Tim 7 aja, sudah selesai itu,” ungkapnya.

Redaksi pun kemudian menanyakan langsung hasil investigasi kasus KR tersebut kepada Salim, salah satu anggota Tim 7 yang dibentuk DPC PKB Kabupaten Malang. “Ya, (kasusnya) sudah selesai. Keputusannya ada di Dewan Syura dan eksekutornya Dewan Tanfidz (DPC PKB Kabupaten Malang),” ujarnya.

Tak patah semangat, redaksi pun mencoba menghubungi Kholiq, salah satu Anggota Dewan Syuro DPC PKB Kabupaten Malang. Namun lagi-lagi, redaksi kembali diarahkan untuk menghubungi Ketua Dewan Syura atau Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Kabupaten Malang. “Maaf mas, yang berhak memberi penjelasan Ketua Dewan Syuro dan Ketua Dewan Tanfidz,” katanya.

Demi mencari tahu apa hasil keputusan final terhadap kasus KR itu, redaksi pun menghubungi Gus Hamim, Ketua Dewan Syuro DPC PKB Kabupaten Malang. Akan tetapi, Gus Hamim malah meminta redaksi menghubungi Ketua DPC PKB Kabupaten Malang Ali Ahmad. “Langsung ke Gus Ali Ahmad, Ketua DPC PKB Kabupaten Malang,” ungkapnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada kejelasan mengenai apa keputusan final terhadap kasus KR tersebut.[]

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM

Tepis Kepemilikan Lokasi IKN sebagai Tanah Negara, Kerabat Kesultanan Kutai Hadirkan Bukti Baru

Published

on

TENGGARONG – Keluarga Besar dan Kerabat Kesultanan Kutai Ing Martadipura tampaknya tidak main-main dengan persoalan kepemilikan lahan pembangunan ibu kota negara (IKN) yang diklaim pemerintah sebagai tanah milik negara. Terbaru, 6 pemangku hibah membeberkan sejumlah bukti baru atas kepemilikan lahan Kesultanan Kutai Kartanegara yang diklaim menjadi milik pemerintah.

Melalui salah satu anggota kuasa hukumnya, 6 Pemangku Hibah Grand Sultan, Muhammad Marwan memaparkan, pengakuan atas kepemilikan tanah milik kerabat kesultanan tertuang dalam surat Pengadilan Negeri Tenggarong yang berisikan Surat Ketua Pengadilan Daerah Tingkat II Kutai nomor: W.1.8 PCHT.10-76-A/1997.

Di situ menyebutkan, memandang sangat perlu adanya penetapan kepemilikan tanah adat keluarga besar Kesultanan Kerajaan Kutai Kartanegara/Grand Sultant sebagai jaminan perlindungan hukum bagi setiap ahli warisnya.

“Selain itu, hak kepemilikan yang sah juga tercantum di dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) no: 05/lhn-1960, Pasal 20, ketentuan konversi Pasal 18 (Grand Sultant) tanggal 24-9-1960, terkait dengan hukum adat, dikuatkan oleh Peraturan Menteri Pertanahan dan Agraria no: 03 tahun 1962,” jelas Marwan, Minggu (8/11/19).

Selain itu, pengakuan atas hak kepemilikan tanah itu, tertuang dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai nomor: HUK-898/C-43/Ahr080/1973 tentang Penetapan Hak Kepemilikan Tanah Adat Keluarga Besar Grand Sultan. Di situ menyatakan, hak kepemilikan hibah tanah adat Kesultanan Kutai serta isi kandung buminya, meliputi Muara Wahau dan sekitarnya, Bentian Besar dan sekitarnya, Land dan sekitarnya.

Tidak hanya itu, hak kepemilikan tanah adat itu juga meliputi Sangkulirang, Bontang, Sangatta, Muara Badak, Sanga-Sanga, Anggana, Long Pahangai, Long Iram, Tabang, S.Seluwang, Samboja dan sekitarnya, serta meliputi wilayah kesultanan se-Kabupaten Tingkat II Kutai.

“Seluruh tanah itu masuk dalam hak milik keluarga Kesultanan Koetai Kartanegara dengan kepala ahli waris pemangku hibah nama Sultan Mohd Alimoeddin din Sultan Mohd Soelaiman bin Sultan Mohd Shalihoeddin (Adji Imboet) Kerajaan Koetai Kartanegara,” bebernya.

Hutan Adat Diakui, Kenapa Hak Kerajaan Tidak?

Jika negara mengklaim adanya kepemilikan atas hutan adat dan hutan hak, yang menjadi pertanyaan Marwan selaku kuasa hukum 6 Pemangku Hibah Grand Sultan, lalu mengapa pemerintah pusat maupun Pemerintah Kaltim menganggap tidak ada tanah yang jadi hak Kesultanan Kutai. Sementara eksistensi Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura sudah sangat jelas secara historis.

Jika merujuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor: 35/PUU-X/2012 tentang putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam amar putusan poin 1.2, Pasal 1 angka 6, Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, sudah jelas mengatur adanya hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Kemudian di poin 1.3, Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, menyebutkan, penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Putusan itu diperkuat dalam surat edaran Menteri Kehutanan nomor: SE.1/Menhut-11/2013 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 35/PPU-X/2012 tertanggal 16 Mei 2016. Termasuk dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 1999, Pasal 5 Ayat (1) mengatur, hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan negara, hutan adat, dan hutan hak.

“Pertanyaannya, kalau hutan adat saja diatur, mengapa yang menjadi hak Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura tidak diakui pemerintah. Apalagi sebelumnya Gubernur Kaltim Isran Noor bahwa semua tanah yang ada di lokasi IKN adalah milik negara. Padahal itu nyata-nyata adalah milik kerabat Kesultanan Kutai,” imbuhnya.

Ada 120 Ribu Hektare Tanah Kesultanan Diklaim Negara

Marwan menyebutkan, setidaknya terdapat lahan seluas 120 ribu hektare milik kerabat Kesultanan Kutai Ing Martadipura yang disebut diklaim pemerintah sebagai tanah milik negara. Lahan itu terbentang di daerah Sepaku dan Semoi, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) serta di Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

“Semua itu merupakan tanah warisan Kesultanan Kutai kepada 6 pemangku hibah grand sultan. Masyarakat yang memegang hak pakai atas beberapa tanah milik kerabat Kesultanan Kutai, memberikan respons baik saat kami mendata tanah-tanah itu. Mereka bahkan memberikan surat atas pelepasan hak garap (kelompok tani),” sebutnya.

Lebih lanjut, saat ini 6 pemangku kerabat grand sultan sedang menyiapkan proses hukum atas klaim Gubernur Kaltim Isran Noor atas lahan IKN sebagai tanah milik negara. Rencana untuk melangkan somasi terhadap Pemerintah Kaltim pun sedang dipertimbangkan pihaknya.

“Kami sedang membuat surat terbuka (untuk menuntut kepemilikan lahan kerabat kesultanan di IKN) dari para ahli waris yang masih mempunyai hak. Nantinya, kami akan mengadakan rapat dengar pendapat dengan Pemerintah Kaltim untuk membahas persoalan ini,” tuturnya.

Marwan menambahkan, jika nantinya dari berbagai upaya persuasif yang dilakukan 6 pemangku hibah grand sultan tidak direspons secara baik oleh pemerintah pusat, khususnya Pemerintah Kaltim, maka pihaknya tidak akan sungkan-sungkan membawa persoalan klaim lahan tersebut ke ranah hukum. Dia merasa yakin dapat memenangkan perkara itu jika di bawah ke meja hukum, karena pihaknya memiliki semua bukti dan dokumen pendukung.

“Kami mempunyai semua dokumen yang dibutuhkan. Dari putusan MA, Pengadilan, serta Badan Pertanahan Nasional yang mengakui keberadaan tanah hibah dari para ahli waris grand sultan. Kalau memang diperlukan, kami akan membawa persoalan ini ke Pengadilan Internasional,” tegasnya.[]

Continue Reading

HUKUM

Minta Kapolri Dicopot, ICW Disemprot Senator dari Sulteng

Published

on

JAKARTA – Anggota Komite I DPD RI, Abdul Rachman Thaha (ART) menanggapi pernyataan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencopot Idham Azis dari jabatannya sebagai Kapolri berkaitan dengan kasus Novel Baswedan.

Senator dari Sulawesi Tengah ini menilai, ICW mestinya tidak terlalu jauh memberi penilaian terhadap kinerja Polri, apalagi meminta Presiden untuk mencopot Kapolri dari jabatannya. Menurutnya, ICW tidak memiliki kapasitas untuk melakukan hal tersebut.

“Siapa itu ICW? Menurut saya ICW itu tidak perlu terlalu jauh untuk memberikan penilaian terhadap kinerja Polri karena ICW itu tidak punya kapasitas untuk memberikan penilaian terhadap lembaga negara di republik ini,” ujar ART.

ART mengatakan, masih terlalu dini untuk menghakimi kinerja Kapolri, mengingat Idham Azis baru dua bulan dilantik sebagai orang noomor satu di Institusi Polri.

“Persoalan kasus Novel baswedan saya pikir aparat kepolisian masih bekerja untuk menemukan pelaku utamanya, biarkan dulu aparat bekerja, karena kerja-kerja ini perlu sebuah dukungan-dukungan pembuktian sehingga bisa ditemukan pelakunya,” kata ART dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Menurut ART, mengungkap kasus seperti kasus Novel Baswedan bukanlah hal yang mudah seperti membalikkan telapak tangan, apalagi langsung meminta untuk mencopot Kapolri. Itu bukan sebuah solusi terbaik.

“Saya sangat paham tentang Kapolri yang baru ini saat menjadi Kapolda sulteng, bukan saya untuk membela kapolri tapi saya berbicara sebagai anggota Komite I DPD RI yang dimana Polri ini adalah mitra ruang lingkup kinerja kami,” jelas ART.

ART pun menghimbau kepada seluruh stakeholder agar tak menjastifikasi kinerja suatu lembaga atau institusi seperti Polri dengan satu kasus atau persoalan tertentu saja, tapi harus dilihat juga bagaimana perannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama ini.

“Alhamdulillah sampai hari ini persoalan keamanan masih terjaga dengan baik, saya sarankan Kapolri baru ini terus saja bekerja untuk keamananan demi bangsa, negara dan menegakkan Hukum yang sesuai dengan norma-norma di Republik ini,” tegas dia.

Ia pun mendorong Kapolri agar konsisten dengan janji-janjinya dan bekerja keras untuk menuntaskan tugas dan tanggung jawab yang diamanahi oleh negara kepadanya.

“Saya berpesan dan memberikan Support ke Kapolri baru karena sesama anak Bugis ada pepatah bugis ‘Lebbbi Moi mate e, dari pada Tuo na mappakasiri mi (Lebih baik Mati berkalang Tanah dari pada Hidup mennanggung Malu), perlihatakan kinerjamu Pak Idham terhadap bangsa dan negara ini,” tutup ART.

Continue Reading

HUKUM

Maraknya Grab Skuter, Sarifuddin: Saya Minta ke Polda Metro Jaya Tertibkan Itu

Published

on

By

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding meminta kepada Polda Metro Jaya untuk menghentikan skuter listrik yang saat ini marak digunakan masyarakat di sepanjang jalan protokol Jakarta. Selain merusak jembatan penyeberangan orang (JPO) sehingga merusak JPO, skuter juga berpotensi menyebabkan kecelakan.

“Saya meminta ke Polda Metro Jaya menertibkan (skuter) gitu loh. Karena Grab Skuter ini, selain merusak JPO fasilitas umum juga bisa menganggu pejalan kaki,” kata Sarifuddin pada wartawan Lintas Parlemen, Jakarta, Selasa (12/11/2019) malam.

Menurut Sarifuddin, jika pihak kepolisian tidak melakukan langkah pencegahan, tak tertutup kemungkinan akan jatuh korban. Mengingat jalur dilewati skuter bisa mengganggu pejalan kaki yang sedang berjalan.

Sarifuddin mencontohan, Singapura telah melarang penggunaan skuter listrik di trotoar karena usai memakan banyak korban dan satu tewas. Di mana pelarangan ini dimulai sejak Senin (4/11/2019) lalu.

Bahkan, cerita Sarifuddin, bagi yang melanggar akan diancam dengan hukuman penjara. Tak hanya itu, sambung Sarifuddin, ada denda yang menanti sebesar SGD 2000 atau Rp 20,6 juta, atau hukuman penjara hingga tiga bulan lamanya.

“Dan di parlemen Singapura lalu, Menteri Transportasi Lam Pin Min akan melakukan penegakan hukum terkait pelarangan naik skuter listrik di sana. Bahkan ada sejumlah denda bagi pengendara e-skuter di Singapora yang nekat melakukannya. Kita di Indonesia harus melakukan langkah preventif sebelum ada jatuh korban,” paparnya.

Untuk itu, Politisi PAN asal Sulteng ini meminta, aktivitas itu dihentikan sementara hingga menunggu regulasi diterbitkan oleh pihak pemerintah. Dan jalur khusus buat pengendara.

“Aktivitas itu dihentikan  saja sementara, jangan beraktivitas dulu karena berbahaya. Kita buat aturannya dan kita buat jalur khusus dulu. Jangan sampai jatuh korban baru kita semua bersuara. Dan gaduh lagi, ” tegas Sarifuddin.

Seperti diberitakan, pihak Dinas Bina Marga DKI sudah bersuara dengan mengunggah beberapa foto dari rekaman CCTV mereka memperlihatkan ada sekelompok anak muda sedang  mengendarai skuter listrik di JPO. Di mana mereka memanfaatkan lift untuk naik ke JPO.

“Pihak Grab bersabar dululah, hingga ada regulasinya. Untuk para pengguna skateboard, scooter listrik (grabwheels) saya mohon untuk tidak menggunakan alat-alat tersebut itu dulu hingga aturannya turun, ” pungkasnya Sarifuddin. (HMS)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending