Connect with us

HUKUM

PKC PMII Sultra: Tuntaskan Kasus Alm. Randi dan Alm. Yusuf atau Kapolda Angkat Kaki

Published

on

KabaRakyat.com | Kendari – Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sulawesi Tenggara mengecam keras tindakan pengamanan tak lazim pihak Polda Sultra yang menggunakan helikopter saat aksi unjuk rasa Jumat siang, (26/09/2020).

Ketua PKC PMII Sultra Erwin Gayus mengatakan, bahwa pemerintah telah memberikan amanat kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam Pasal 13 ayat (3) UU 9/1998 yakni dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

“Amanat UU terkait pengendalian Massa (dalmas) sudah terjabar sangat jelas tentang batasan yang dilakukan oleh pihak keamanan,” ujarnya.

Erwin menambahkan, Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa (“Protap Dalmas”), dan lebih rinci pada Pasal 7 ayat (1) Protap Dalmas tentang hal-hal yang dilarang dilakukan satuan dalmas pada poin 3 yakni Satuan Dalmas dikarang membawa peralatan diluar peralatan dalmas.

Erwin juga mengunkapkan, bahwa menggunakan Helikopter untuk membubarkan masa tidak masuk dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru Hara (“Perkapolri 8/2010”) yang menyangkut peralatan yang boleh dibawah oleh Dalmas.

“Dalam aturan tersebut dijabarkan aparat diperlengkapi antara lain dengan tameng sekat, tameng pelindung, tongkat lecut, tongkat sodok, kedok gas, gas air mata, dan pelontar granat gas air mata. Kok malah tiba-tiba ada helikopter yang diterbangkan sangat rendah dan dapat membahayakan massa aksi,” ucap Erwin.

Selain menyoal terkait pengamanan, Ketua PKC PMII Sultra ini juga menuntut terkait penyelesaian masalah yang tak berujung memasuki satu tahun meninggalnya Alm. Randi dan Alm. Yusuf pada saat aksi demonstrasi 26 September setahun lalu.

Menurutnya, Kapolda Sultra sudah beberapa kali berganti tetapi belum saja ada titik penyelesaian terhadap kasus yang terjadi. “Untuk itu sebaiknya Kapolda Sulawesi Tenggara angkat Kaki jika dalam waktu dekat belum ada penyelesaian terhadap kasus Alm. Yusuf dan Alm. Randi,” tegasnya.

Melalui surat yang diterbitkan Ketua PKC PMII Sultra juga menghimbau ke seluruh Cabang Se-Sultra agar melakukan aksi unjuk rasa serentak di Cabang masing-masing pertanggal 26 sampai dengan 30 September 2020. Terkait kasus Randy dan Yusuf, Erwin juga mendesak Kejaksaan Tinggi Sultra untuk terbuka terhadap publik perkembangan kasus tersebut dan jangan ditutupi.

“Kasus ini harus segera dituntaskan karena jika tidak akan terus ada keributan di kalangan mahasiswa, PMII tak menginginkan kekacauan,” pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM

Sekjen PBB Yakin Polisi Bisa Rampungkan Dugaan Kasus UU Kekarantinaan

Published

on

By

KabaRakyat.com | BANDUNG – Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor mendukung langkah Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat dalam menuntaskan dugaan kasus pelanggaran UU Kekarantinaan. (lebih…)

Continue Reading

HUKUM

Ada 2 Alasan PPP Tolak RUU HIP Dimasukan Prolegnas 2021

Published

on

By

JAKARTA – PPP atau Partai Persatuan Pembangunan meminta Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) agar dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2021. Apa alasan PPP? 

 Sekjen PPP Arsul Sani menjelaskan,  menyikapi pembicaraan tingkat pertama antara Baleg DPR RI dan Pemerintah yang diwakili oleh Menkumham, PPP menyatakan bahwa secara substantif, RUU Haluan Idiologi Pancasila (HIP) tersebut harus di-drop atau dikeluarkan dari Prolegnas lima tahunan dan tidak dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2021endatang.

“Setidaknya ada dua alasan untuk itu. Pertama, Pemerintah pada 3 masa sidang lalu merespon RUU HIP dg merubah substansi RUU ini menjadi RUU kelembagaan saja yakni RUU BPIP. Respon ini tertuang dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yg disampaikan Pemerintah kpd DPR,” papar Arsul pada Lintas Parlemen, Kamis (26/11/2020).

Arsul menyampaikan, dari keseluruhan DIM tersebut maka substansi RUU yang dikehendaki Pemerintah menjadi merubah total materi muatan RUU HIP.

Oleh karena itu, lanjutnya, PPP berpendapat tidak relevan lagi untuk mencamtumkan RUU HIP dalam Prolegnas 2021.

Alasan kedua, sambung Wakil Ketua MPR ini, secara subtansi atau materiel, RUU HIP ini ditolak oleh berbagai kalangan masyarakat. Syarat diterima sosiologis dan filosofis yang seyogianya ada padasebuah UU menjadi tidak terpenuhi oleh RUU HIP.

“PPP mencatat tidak ada yang mendukung jika RUU dibahas dg substansi kontroversial seperti yang ada dalam RUU HIP,” ujar alumni HMI ini. 

“Karena itulah PPP meminta DPR dan Pemerintah tidak meneruskan pencantuman RUU HIP dlm Prolegnas. Namun PPP menghormati hak fraksi manapun atau Pemerintah untuk mengajukan RUU BPIP. Inipun seyogianya disosialisasikan dan dibuka dulu ruang konsultasi publiknya,” pungkas Arsul. (AS)

Continue Reading

HUKUM

UU Cipta Kerja dalam Sudut Pandang Empat Pilar Kebangsaan

Published

on

By

Lampung – Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR-RI) Junaidi Auly menjelaskan bahwa setiap Undang-Undang agar memperhatikan pilar kebangsaan seperti nilai-nilai pancasila dan UUD 1945.

“Idealnya setiap undang-undang tidak bertentangan dengan pilar kebangsaan, undang-undang harusnya dapat memperkuat dan mendukung nilai-nilai pancasila dan UUD 1945” ujar Junaidi dalam agenda Sosialisasi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara di Desa Rama Indra, Seputih Raman, Lampung Tengah. Senin (9/11/2020)

Junadi menjelaskan bahwa sila kelima dalam pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia seharusnya dapat dijadikan rujukan dalam UU Cipta Kerja pada setiap klaster.

“Jangan sampai UU Cipta Kerja mendorong ekonomi yang tidak berkeadilan sosial termasuk didalamnya pada klaster ketenagakerjaan,” ungkap Junaidi.

Politisi asal Lampung ini berharap kedepan DPR dan pemerintah dalam merumuskan dan membahas UU harus mencermati nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara dengan mempertimbangkan berbagai pendapat, aspirasi, pemikiran, dan tanggapan yang berkembang di masyarakat sehingga tidak menimbulkan konflik dan penolakan secara luas yang mengancam persatuan. (hadi)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending