Connect with us

HUKUM

PKS Mengecam Keras Penganiayaan pada Wartawan Tempo

Published

on

JAKARTA – Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengecam keras pemukulan dan intimidasi yang dialami oleh wartawan Tempo Nurhadi ketika melakukan tugas jurnalistik di Surabaya pada Sabtu, 28/3. Dirinya prihatin dan menyayangkan di era demokrasi dan kebebasan pers yang dilindungi konstitusi dan undang-undang masih ada orang atau pihak-pihak yang melakukan intimidasi terhadap wartawan.

“Intimidasi kepada wartawan ini gaya lama yang semestinya diakhiri dengan hadirnya reformasi dan demokrasi yang semakin baik. Ancaman terhadap wartawan dan pers yang bebas adalah ancaman terhadap demokrasi itu sendiri,” tandas Jazuli.

Menurut Anggota Komisi I DPR Dapil Banten ini, pers adalah pilar demokrasi yang dijamin kebebasannya karena tugasnya menyajikan informasi sekaligus kontrol bagi jalannya reformasi dan demokrasi. Tentu dalam prakteknya pers harus tetap menyajikan informasi yang bertanggung jawab.

Fraksi PKS mendukung sikap tegas insan pers, masyarakat sipil, dan Komnas HAM yang mengecam keras pemukulan dan intimidasi yang dialami wartawan Tempo Nurhadi sebagai pelanggaran serius. Fraksi PKS juga mendukung penuh agar kasus ini diproses dan diusut tuntas baik melalui jalur hukum maupun melalui saluran-saluran konstitusional lain yang tersedia.

“Kasus ini harus menjadi pelajaran bersama agar tidak terulang lagi. Mahal harga yang dibayar bangsa ini untuk melahirkan pers yang bebas melalui reformasi dan demokrasi yang semakin terlembaga. Jangan dicederai dengan tindakan yang membuat kita mundur ke belakang atau setback,” pungkas Jazuli. (J3)

HUKUM

Kasus Pemerasan Kapus Gandasuli, AMPERA Jakarta Desak Kejati Malut Tindak Oknum Kejari Labuha

Published

on

By

KabaRakyat | JAKARTA – Aliansi Mahasiswa Peduli Penderitaan Rakyat ( AMPERA) Jakarta, mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara segera melakukan investigasi terhadap oknum Kejaksaan Negeri Labuha, yang diduga melakukan penyalagunaan wewenang dan tindak pidana pemerasan terhadap Kepala Puskesmas Gandasuli. (lebih…)

Continue Reading

HUKUM

Bamsoet Apresiasi Peluncuran Buku ‘Menyibak Kebenaran: Drama Hukum, Jejak Langkah, dan Gagasan Irman Gusman’

Published

on

BALI – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi peluncuran buku ‘Menyibak Kebenaran: Drama Hukum, Jejak Langkah, dan Gagasan Irman Gusman’. Tidak saja menyajikan berbagai gagasan pemikiran dan wawasan kebangsaan dari seorang Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI ke-2, Irman Gusman, melainkan juga menjadi saksi ketegaran dan kegigihan beliau dalam memperjuangkan hak-hak hukumnya.

“Buku ini memperkaya referensi kajian hukum. Selain karena masih banyaknya pekerjaan rumah dalam penegakan hukum, tantangan dalam pembangunan hukum nasional juga selalu berkembang secara dinamis. Karenanya, pembenahan sistem hukum harus menjadi upaya yang berkesinambungan, seiring dinamika zaman,” ujar Bamsoet dalam peluncuran buku Irman Gusman, sekaligus peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-113, diselenggarakan secara virtual oleh Korps Alumni Himpunam Mahasiswa Islam (KAHMI), secara daring di Bali, Kamis (20/5/21).

Turut hadir secara daring dan luring, antara lain Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti, Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Eddy Omar Syarief Hiariej, Ketua Mahkamah Konstitusi 2013-2015 Hamdan Zoelva, Ketua Komisi Yudisial 2010-2015 Eman Suparman, dan Wakil Ketua DPR RI 2014-2019 Fahri Hamzah.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-113 harus dijadikan momentum merefleksi sejauh mana keberhasilan mewujudkan cita-cita penegakan hukum yang berkeadilan. Merujuk indeks supremasi hukum (rule of law index) yang dirilis World Justice Project tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat 59 dari 128 negara, atau peringkat 9 dari 15 negara di wilayah Asia Timur dan Pasifik.

“Sementara hasil survei Indonesia Political Opinion pada Oktober 2020, memperlihatkan angka ketidakpuasan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia mencapai 64 persen. Tertinggi jika dibandingkan bidang lain, seperti ekonomi 57 persen, politik dan keamanan 51 persen, serta bidang sosial dan humaniora 50 persen,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, tingginya angka ketidakpuasan publik terhadap bidang hukum dipicu oleh beberapa faktor. Antara lain persepsi publik terhadap upaya pemberantasan korupsi, independensi penegak hukum, perlindungan kebebasan berpendapat, kualitas kebijakan, serta beberapa faktor lainnya yang dinilai tidak menghasilkan kinerja optimal.

“Padahal, dalam konsepsi negara hukum, harus ada penghormatan terhadap pengakuan normatif dan empirik atas prinsip supremasi hukum, prinsip persamaan kedudukan di depan hukum, dan asas legalitas, yaitu penegakan dan penerapan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum,” terang Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menekankan, secara filosofis, penegakan hukum yang berkeadilan harus merujuk pada konsep keadilan sebagaimana diamanatkan sila ke-dua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menempatkan keadilan sebagai bagian dari martabat kemanusiaan. Serta sila ke-lima Pancasila, yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menempatkan keadilan sebagai hak yang dapat diakses oleh seluruh anak bangsa tanpa diskriminasi.

“Pasal 1 ayat (3) konstitusi menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Konstitusi juga mengatur penyelenggaraan peradilan dilaksanakan untuk menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1), adanya pengakuan persamaan kedudukan hukum setiap warga negara (Pasal 27 ayat 1), adanya jaminan atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang tidak diskriminatif (Pasal 28D ayat 1) dan pengakuan sebagai pribadi dihadapan hukum sebagai hak asasi (Pasal 28 I ayat 1),” tandas Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini menambahkan, pembangunan hukum nasional harus menjadi upaya kolektif, karena membutuhkan komitmen dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Dari mulai aparat penegak hukum, pemerintah, maupun berbagai elemen masyarakat. Baik sebagai abdi hukum hingga sebagai bagian dari sistem pendukung dalam penegakan hukum.

“Penegakan hukum yang berkeadilan juga harus dimaknai bahwa hukum tidak hanya diperlakukan semata-mata sebagai sebuah prosedur yang harus ditaati. Pemenuhan prosedur hukum, pada saat yang bersamaan juga harus memenuhi tujuan hukum itu sendiri, yaitu memberikan rasa keadilan, nilai kemanfaatan, dan kepastian hukum,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading

HUKUM

Bamsoet: Civitas Akademika Universitas Warmadewa Bali Dukung MPR RI Miliki Kewenangan Susun dan Tetapkan PPHN

Published

on

BALI – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi dukungan civitas akademika Universitas Warmadewa Bali agar MPR RI berwenang menyusun dan menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Melengkapi dukungan serupa yang datang dari Universitas Negeri Udayana Bali, Universitas Ngurah Rai Bali, Forum Rektor Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) serta berbagai organisasi sosial kemasyarakatan seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pengurus Pusat Muhammadiyah, hingga Majelis Tinggi Agama Konghucu (MATAKIN). 

“Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia memiliki Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Di pemerintahan Presiden Soeharto, memiliki Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sejak era Reformasi, pola pembangunan justru berubah karena berdasarkan visi dan misi presiden-wakil presiden terpilih, yang dielaborasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 5-10 tahun. Menjadikan tidak adanya kesinambungan pembangunan. Tidak heran jika kini banyak pihak menggaungkan kembali pentingnya haluan negara,” ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, di Universitas Warmadewa, Bali, Senin (17/5/21). 

Turut hadir Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Bali Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, Rektor Universita Warmadewa Prof Dr Dewa Putu Widjana, Wakil Rektor I I Nyoman Kaca, Wakil Rektor II Ni Putu Pertamawati, Wakil Rektor III I Wayan Parwata, serta para mahasiswa, dosen, dan civitas akademika Universitas Warmadewa. 

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, dukungan agar Indonesia kembali memiliki Haluan Negara juga pernah disampaikan Presiden ke-3 Indonesia, BJ Habibie, saat beliau menjadi narasumber diskusi di MPR pada 22 Agustus 2017. Sebelumnya, di akhir Maret 2014, dalam sebuah debat politik di Jakarta, Presiden BJ Habibie juga menegaskan pentingnya Indonesia menghidupkan kembali Haluan Negara. 

“Berbagai negara dunia memiliki perencanaan pembangunan jangka panjang. Bahkan sejak 1953, China mengadopsi pola pembangunan menyerupai GBHN dalam merancang peta jalan pembangunan untuk menatap China 2050. Ironisnya, Indonesia justru meninggalkan pola tersebut. Namun belum telat bagi kita jika ingin kembali menghidupkannya,” jelas Bamsoet. 

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, gagasan mereformulasikan sistem perencanaan pembangunan nasional sebenarnya telah direkomendasikan MPR 2009-2014. Kemudian ditindaklanjuti MPR 2014-2019 dengan memunculkan gagasan melakukan perubahan terbatas terhadap UUD NRI 1945, yaitu dengan mengembalikan wewenang MPR untuk menetapkan pedoman pembangunan nasional ‘model GBHN’, yang dalam Rekomendasi MPR masa jabatan 2014-2019 disebut dengan nomenklatur Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). 

“Amandemen terbatas hanya berkaitan dengan dua pasal dalam Konstitusi. Antara lain penambahan ayat pada Pasal 3 yang memberi kewenangan kepada MPR untuk mengubah dan menetapkan PPHN serta penambahan ayat pada Pasal 23 yang mengatur kewenangan DPR untuk menolak RUU APBN yang diajukan Presiden apabila tidak sesuai dengan PPHN,” terang Bamsoet. 

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini kembali memastikan, hadirnya PPHN tidak menyebabkan presiden kembali menjadi mandataris MPR yang harus menyampaikan laporan pertanggungjawa kepada MPR. Presiden-Wakil Presiden tetap menjadi mandataris rakyat, yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Proses pemberhentian Presiden/Wakil Presiden juga tetap mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Konstitusi, yakni pada Pasal 3 Ayat (3) dan Pasal 7B Ayat (1). 

“Amandemen terbatas tidak akan mengarah kepada hal lain diluar PPHN, seperti penambahan periodisasi masa jabatan presiden-wakil presiden. Mengingat Pasal 37 Konstitusi telah mengatur secara tegas mengenai mekanisme usul perubahan Konstitusi, yang tidak dapat dilakukan secara mendadak,” tegas Bamsoet. 

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Ketua Badan Bela Negara FKPPI ini memaparkan, proses amandemen terbatas dimulai dengan terlebih dahulu diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR atau paling sedikit 237 pengusul. Diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya, serta melalui beberapa tahapan sebagaimana diatur dalam Tata Tertib MPR. 

“Karena hanya akan membahas PPHN, amandemen terbatas konstitusi tidak akan membuka kotak pandora yang menimbulkan hiruk pikuk dan mengganggu stabilitas politik nasional,” pungkas Bamsoet. (Dwi)

Continue Reading

Selamat Hari Raya Idul Fitri

Kategori

Topik Terkini

Trending