Connect with us

EKONOMI

PKS: Tunggakan Pembayaran BPJS Ancaman Serius Jaminan Kesehatan Rakyat oleh Negara

Published

on

Jakarta – Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini merasa prihatin dengan besarnya tunggakan pembayaran BPJS kepada pihak rumah sakit yang belum diselesaikan. Sampai akhir 2018 diperkirakan hutang BPJS mencapai 8,02 triliun.

Hal ini mengancam keberlangsungan operasional rumah sakit dan yang lebih bahaya mengancam layanan kesehatan bagi warga masyarakat yang membutuhkan dimana taruhannya adalah nyawa pasien.

“Sudah banyak rumah sakit mengeluh ke DPR bahkan terbuka di ruang publik soal tunggakan dan keterlambatan pembayaran BPJS. Rumah sakit tidak mungkin bisa berjalan tanpa biaya operasional. Akibat tunggakan ini banyak rumah sakit yang terancam tidak bisa melayani lagi pasien BPJS atau setidaknya membatasi pelayanan pasien BPJS. Pasien pun sudah banyak yang mengeluh karena banyak rumah sakit kini mengurangi jumlah pasien BPJS dan layanannya,” kata Jazuli seperti keterangannya pada wartawan, Sabtu (8/12/2018).

Hal ini, lanjut Anggota DPR Dapil Banten ini, bisa berdampak sistemik terhadap jaminan kesehatan masyarakat. Akibat pasien yang tidak tertangani atau setidaknya tidak terlayani sebagaimana mestinya menyebabkan angka kematian meningkat. Ini lampu merah bagi kita. Jika negara gagal memberikan jaminan kesehatan bisa saja terperosok kepada negara gagal (failed state).

“Jaminan kesehatan merupakan tanggung jawab dan kewajiban negara kepada rakyatnya. Ini amanat konstitusi dan undang-undang. Jangan sampai negara ini menjadi negara gagal akibat abai atau gagal melayani rakyatnya yang membutuhkan pertolongan kesehatan,” Jazuli mengingatkan.

Oleh karena itu, Anggota Komisi I DPR ini berharap Pemerintah segera mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait upaya penyelesaian masalah tunggakan pembayaran BPJS ini secara komprehensif dengan solusi yang bersifat jangka panjang dengan melihat faktor-faktor penyebab sesungguhnya.

“Jangan sampai kebijakan pemerintah berhenti pada solusi jangka pendek dan parsial yakni sekadar menambal defisit dana BPJS tanpa menyelesaikan penyebab sistemik defisit tersebut. Jangan sampai masalah terus berulang dan akhirnya BPJS bangkrut/collaps dan seluruh rakyat terkena dampaknya,” tandasnya.

Untuk itu, Fraksi PKS DPR akan benar-benar mengawal dan mengawasi upaya dan langkah serius Pemerintah dalam menyelesaikan permasalan krusial ini. Fraksi PKS turut mengkaji permasalahan ini dan merekomendasikan langlah konstruktif kepada Pemerintah.

“Jika pemerintah tidak juga sigap menyelesaikan permasalahan ini secara komprehensif, Fraksi PKS DPR bisa jadi akan mengusulkan penggunaan Hak DPR dengan membentuk Pansus BPJS. Hal ini semata-mata untuk mengurai permasalahan dan solusinya secara komprehensif sehingga jaminan kesehatan terhadap seluruh warga negara tetap dapat ditunaikan secara bertanggung jawab oleh negara,” pungkas Jazuli. (J3)

EKONOMI

Junaidi Auly : Sampai Kapan Neraca Dagang Defisit?

Published

on

By

Jakarta – 20 November 2019
Rilis BPS tentang neraca perdagangan Indonesia periode Januari-Oktober 2019 belum menunjukkan perkembangan menggembirakan. Pasalnya, defisit neraca perdagangan masih cukup tinggi mencapai US$1,78 miliar. Nilai ekspor mencapai US$139,75 miliar. Sedangkan nilai impor mencapai US$140,89 miliar. Nilai ekspor turun 7,8% (yoy) pada periode Januari-Oktober 2019; sedangkan nilai impor turun lebih tinggi mencapai 9,94% (yoy).

Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly menjelaskan surplus neraca perdagangan saat ini bisa jadi bukan karena perbaikan kinerja ekspor, tetapi lebih kepada penurunan impor yang lebih tinggi dibandingkan dari penurunan ekspor. Kita ingin perbaikan surplus neraca perdagangan didorong oleh kinerja ekspor yang lebih tinggi.

“Kita sepakat bahwa ekspor memiliki peranan penting bagi ekonomi nasional, baik terhadap pertumbuhan ekonomi, aliran cadangan devisa, hingga untuk mendorong investasi. Dapat dikatakan bahwa peranan ekspor terhadap tiga hal tersebut cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, perbaikan fundamental kinerja ekspor menjadi sangat mendesak”, tukas Junaidi.

Legislator PKS asal Lampung ini menegaskan kontribusi ekspor terhadap PDB tidak lebih dari 20% saat ini, sehingga peranan ekspor bersih terhadap pertumbuhan ekonomi masih negatif.

Lebih lanjut menurut Junaidi, akumulasi valas ke domestik semakin menurun karena gejolak perang dagang antara AS-China. Pada sisi investasi, penurunan permintaan ekspor menyebabkan kegiatan perusahaan-perusahaan berorientasi ekspor menurun. Sehingga memukul aliran investasi ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kondisi itu diperparah dengan buruknya iklim investasi.

“Kami di DPR berharap pemerintah memiliki strategi-strategi jitu agar neraca perdagangan kita bisa surplus, dimana surplus yang ditopang oleh perbaikan fundamental ekspor,” jelas Junaidi. (hadi)

Continue Reading

EKONOMI

PKS: Pemasukan Negara dari Laut Menyedihkan

Published

on

By

JAKARTA – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR dari FPKS Hermanto menyebutkan luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh wilayah Indonesia. Namun sejauh ini, pemasukan negara dari pengelolaan laut jauh tidak sebanding dengan luasnya tersebut.

“Pemasukan negara dari laut menyedihkan. Kita perlu banyak belajar ke negara-negara yang berhasil dalam mengelola lautnya”, papar Hermanto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (20/11).

Diungkapkan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor perikanan dan kelautan tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 900 miliar dan penerimaan pajaknya ditargetkan Rp. 2 triliun. “Jadi total target penerimaan negara tahun 2020 dari sektor kelautan dan perikanan hanya Rp. 2,9 triliun”, ucap legislator yang juga anggota Komisi 4 DPR ini.

Sebagai perbandingan, lanjutnya, PNBP sektor Kehutanan tahun 2020 ditargetkan Rp 4,73 triliun. “Jadi dibandingkan dengan PNBP Kehutanan saja, penerimaan total sektor kelautan dan perikanan masih kalah”, keluhnya.

Lebih jauh, Hermanto yakin bahwa jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah tahu penyebab dari masih rendahnya penerimaan negara dari sektor kelautan dan perikanan. Dugaan penyebabnya antara lain: banyak pengusaha yang memiliki banyak kapal tetapi hanya mendaftarkan sebagian kecil dari kapal yang dimilikinya, markdown (ukuran kapal yang didaftarkan jauh lebih kecil dari sesungguhnya),
LKU (Laporan Kegiatan Usaha) dan LKP (Laporan Kegiatan Penangkapan) sering tidak sesuai dengan yang sesungguhnya. “Kalau sudah tahu penyebabnya, saya juga yakin KKP tahu cara mengatasinya”, ujarnya.

Menurutnya, indikator kesungguhan dan keberhasilan KKP mengatasi berbagai masalah tersebut adalah penerimaan negara. “Kalau realisasi penerimaan negara hanya Rp. 2,9 triliun, meski mencapai target, namun belum bisa dikatakan sungguh-sungguh. Penerimaan tersebut masih jauh dari potensi laut yang mencakup 2/3 wilayah NKRI”, papar Hermanto.

“Realisasinya harus lebih besar dari itu. Setidaknya sama dengan PNBP sektor kehutanan, Rp. 4,74 triliun”, pungkas legislator dari dapil Sumatera Barat 1 ini. (jo)

Continue Reading

EKONOMI

Bamsoet: Tarik Investor Asing, Tim Ekonomi Kabinet Indonesia Maju Harus Pangkas Regulasi Perizinan dan Pajak

Published

on

By

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berharap Korea Selatan dan Korea Utara bisa membangun dialog yang produktif saat bertemu dalam ajang The 5th Meeting of Speakers of the Eurasian Countries Parliaments 2020/MSECP (Pertemuan Parlemen Negara-Negara Eurasia ke-5) yang akan diselenggarakan di Jakarta tahun 2020 mendatang. Hal ini juga sesuai permintaan Korea Selatan yang pada saat pemilihan tuan rumah MSECP tahun lalu meminta Indonesia menjadi fasilitator mengundang Korea Utara dalam pertemuan MSECP 2020.

“Kita tentu sangat berharap hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara bisa berlangsung damai. Sebagaimana diamanahkan dalam pembukaan UUD NRI 1945, Indonesia siap jika memang dibutuhkan menjadi jembatan perdamaian antara Korea Selatan dengan Korea Utara,” ujar Bamsoet saat menerima Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, H.E. Mr. Kim Chang-beom, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Rabu (20/11/19).

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini juga mengapresiasi 2.200 perusahaan asal Korea Selatan yang berinvestasi di Indonesia. Perusahaan tersebut bergerak di industri padat karya seperti tekstil dan elektronik, sehingga turut berkontribusi dalam penyerapan satu juta lebih tenaga kerja Indonesia.

“Karena itulah Tim Ekonomi Kabinet Indonesia Maju harus fokus menjaga iklim investasi di Indonesia tetap kondusif. Tak perlu memikirkan tentang politik yang menjadi tugas lembaga legislatif, Tim Ekonomi harus fokus memangkas regulasi perizinan, pajak yang kompetitif, serta membangun kemudahan berusaha agar selain bisa menarik minat investor datang ke Indonesia, juga bisa menjaga para investor yang sudah berinvestasi di Indonesia tak melakukan relokasi ke negara lain,” jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan Tim Ekonomi Kabinet Indonesia Maju, beberapa waktu lalu Presiden Jokowi dengan tegas menyoroti kekalahan Indonesia dari berbagai negara ASEAN lainnya dalam menarik investor. Disaat 33 perusahaan asing merelokasi bisnisnya dari Tiongkok, tidak ada satupun yang datang ke Indonesia. 23 perusahaan pindah ke Vietnam, 10 lainnya ke Malaysia, Kamboja, dan Thailand.

“Padahal perang dagang Amerika – Tiongkok, selain membuat ekonomi dunia berguncang, juga bisa mendatangkan peluang bagi Indonesia. Sebagaimana yang diterima oleh Malaysia, Kamboja, dan Thailand yang berhasil menarik investor yang merelokasi pabriknya dari Tiongkok. Jangan sampai peluang investasi dari Korea Selatan juga terbuang sia-sia lantaran iklim ekonomi dan rumitnya perizinan serta prosedur yang berbelit,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending