Connect with us

EKONOMI

PLN Rugi Rp18 Triliun, Akankah Listrik Naik?

Published

on

Jakarta – PT PLN (Persero) mengalami kerugian. BUMN penyedia listrik itu merugi cukup besar.

Melansir keterbukaan informasi, Selasa (30/10/2018), PLN hingga kuartal III-2018 menderita kerugian hingga Rp 18,48 triliun. Catatan ini berbanding terbalik dengan periode yang sama di 2017 yang mana PLN berhasil mengantongi laba bersih sebesar Rp 3,05 triliun.

PLN mengantongi pendapatan usaha Rp 200,9 triliun. Angka itu naik 6,9% dari pendapatan usaha di kuartal III-2017 sebesar Rp 187,88 triliun.

Namun jumlah beban usaha perusahaan naik dari Rp 200,3 triliun menjadi Rp 224 triliun. Beban paling besar adalah beban bahan bakar dan pelumas yang naik cukup tinggi yakni dari Rp 85,28 triliun menjadi Rp 101,87 triliun.

Hal itu membuat rugi usaha sebelum subsidi naik dari Rp 12,42 triliun menjadi Rp 23 triliun. Sementara ditambah subsidi pemerintah naik tipis dari Rp 36,19 triliun menjadi Rp 39,77 triliun.

Sehingga laba setelah subsidi anjlok cukup parah dari Rp 23,76 triliun menjadi Rp 16,69 triliun. Beban keuangan perseroan juga bertambah dari Rp 14,78 menjadi Rp 16,18 triliun.

PLN juga menderita kerugian kurs mata uang asing dari sebelumnya hanya Rp 2,22 triliun menjadi Rp 17,32 triliun.

Sebelumnya, Pemerintah lewat Kementerian ESDM mengumumkan bahwa harga listrik diusahakan tidak naik sampai akhir 2019. Hal itu juga langsung diungkapkan Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Keputusan tersebut memberikan pertanyaan, apakah memberatkan keuangan PLN selaku operator listrik negara?

Kepala Satuan Komunikasi Corporate PT Perusahaan Listrik Negara ( PLN) (Persero), I Made Suprateka mengatakan langkah tersebut sama sekali tidak memberatkan keuangan BUMN sektor listrik.

“Ya artinya tidak berat, memang sulit kalau statement itu saya terima, tidak seperti itu, artinya memang kewajiban PLN seperti itu sebagai PSO, nah ini menjaga listrik ini tetap nyala,” kata Suprateka saat dihubungi wartawan, Jakarta, Kamis (25/10/2018).

Suprateka menjelaskan, tugas PLN untuk saat ini adalah menjaga listrik tetap menyala di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan, bila perlu tarif listrik diturunkan.

“PLN mendukung rencana pemerintah tidak menaikkan harga listrik, PLN itu menginginkan harga listrik turun,” ujar dia.

Dia menyadari, perekonomian global yang penuh ketidakpastian memberikan dampak terhadap kinerja PLN. Namun, hal itu masih bisa diredam dengan melakukan efisiensi.

Apalagi, jika harga listrik naik akan memberikan dampak rentetan di sektor perekonomian nasional.

“Karena kalau kita naikkan harga listrik itu, akan berpengaruh terhadap rentetan produksi di sektor UMKM, industri, nah makanya kita coba pemerintah tidak menaikkan harga listrik semoga ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” ungkap dia.

Selain itu, PT PLN (Persero) memiliki beberapa jurus untuk menjaga kondisi keuangannya tetap sehat, usai pemerintah mengumumkan akan mengusahakan tidak ada kenaikan tarif listrik hingga akhir 2019.

Kepala Satuan Komunikasi Corporate PT Perusahaan Listrik Negara ( PLN) (Persero), I Made Suprateka mengatakan ada beberapa upaya yang dilakukan PLN, seperti efisiensi di beberapa sektor operasional.

“PLN melakukan berbagai efisiensi, contohnya misalnya efisiensi dengan melakukan zonasi daripada pengadaan batubara, lalu melakukan re-profiling daripada pinjaman-pinjaman, yang suku bunga pinjaman PLN yang tinggi dan jatuh tempo kota lunasi, diganti dengan pinjaman yang baru, di samping jangka waktu panjang suku bunganya rendah,” kata Suprateka saat dihubungi, Jakarta, Kamis (25/10/2018). (detik/kabarakyat)

EKONOMI

Ikhtiar Misbakhun Genjot Penerimaan Negara Lewat RUU Profesi Penilai

Published

on

By

Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun terus mendorong adanya payung hukum bagi profesi penilai. Menurutnya, Rancangan Undang-undang (RUU) Profesi Penilai akan sangat penting bagi upaya penyelamatan aset negara dan sektor keuangan lainnya.

Legislator Golkar itu mengatakan, RUU Profesi Penilai akan mampu mengoptimalkan pemasukan negara dari sektor pajak. Bahkan, pemerintah daerah pun akan ikut memperoleh manfaat dengan keberadaan penilai.

Sebagai contoh adalah keberadaan profesi penilai terkait pajak bumi dan bangunan (PBB) ataupun bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). “Khususnya dari PBB dan BPHTB melalui pemberian NJOP (nilai jual objek pajak, red) yang benar,” ujarnya di Jakarta, Selasa (13/11)

Misbakhun sebelumnya juga menyuarakan hal serupa saat menjadi pembicara pada simposium nasional bertema ‘Urgensi Undang Undang Penilai dalam Akselerasi Pembangunan untuk Kemaslahatan Negeri’ di Semarang, Senin (12/11). Dalam simposium yang digelar Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) itu Misbakhun menegaskan komitmennya untuk mendorong pembahasan RUU tersebut.

Menurut Misbakhun mengatakan, ada hal lain yang ditawarkan RUU Profesi Penilai jika kelak diberlakukan. Yakni jaminan atas informasi dan data transaksi jual beli properti yang benar.

“Tumbuhnya kepastian harga transaksi tanah sebenarnya tanpa mengaitkan kepada NJOP, sehingga akan meminimalisasi efek mafia tanah dan para spekulan dalam memanfaatkan situasi pengadaan tanah atau transaksi pada umumnya,” paparnya.

Misbakhun menjelaskan, profesi penilai juga sangat penting bagi sektor perbankan. Menurutnya, penilai akan memberikan kepastian atas potensi risiko kredit melalui nilai agunan yang dapat dipercaya.

Mantan pegawai Kementerian Keuangan itu menegaskan, jika ada penilaian seimbang dan benar antara agunan dengan kredit maka potensi terjadinya kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) juga bisa ditekan.

“Jika ada penilaian seimbang dan benar maka NPL, asset disposal, nilai aset dan recovery rate akan sehat, perbankan ikut sehat pula,” tuturnya.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan itu lantas memberikan contoh tentang penjualan aset Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) di Bank Central Asia (BCA) seberar Rp 5 trilin pada 2002. Padahal kewajiban BCA kala itu sebesar Rp 60 triliun.

“Saat itu recovery rate 12 persen dan keuntungan Rp 20 triliun per tahun. Aset diambil negara, ini beban rakyat, siapa yang menikmati?” tuturnya.

Karena itu Misbakhun menegaskan, UU Profesi Penilai sudah layak disegerakan. Wakil rakyat asal Pasuruan, Jawa Timur itu juga mendorong MAPPI sebagai lembaga yang menaungi profesi penilai untuk segera membuka keran komunikasi politik dengan fraksi-fraksi di DPR RI.

“Para penilai dan lembaga penilai serta tersedianya data pasar yang valid dan benar. UU ini kan akan memberi perlindungan hukum atas hasil penilaian yang akan digunakan masyarakat,” tuturnya. (MM)

Continue Reading

EKONOMI

KH Ma’ruf Amin: Mobil Esemka Urusan Swasta, Bukan Urusan Pemerintah

Published

on

By

Jakarta ‐ Kembali Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin mengatakan Proyek Mobil Esemka merupakan urusan swasta. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) nonaktif itu menekankan tak ada unsur pemerintah dalam proyek tersebut.

“Ya itu bukan pemerintah, itu swasta, pengusaha yang ingin membangun dari mobil bengkel menjadi mobil pabrikan,” ujar Ma’ruf saat ditemui di Hotel JW Marriott, Jakarta Selatan, Kamis (8/11).

Ma’ruf berpendapat ide produksi Esemka memang perlu didorong. Namun ia enggan menjelaskan hal apa yang perlu difasilitasi untuk mendorong proyek tersebut.

“Itu kan swasta, enggak ada urusannya, mau jadi apa enggak kan urusan dia,” ucapnya.

Saat berkunjung ke Jawa Timur pada September lalu, Ma’ruf sempat menyampaikan bahwa Mobil Nasional Esemka bakal diluncurkan pada Oktober 2018. Akan tetapi ucapannya itu tak kunjung menjadi kenyataan.

Atas ucapan tersebut, mantan Ketua Rais Aam Nahdlatul Ulama itu sempat dituding menyebar hoaks. Ma’ruf keberatan dengan tuduhan tersebut dan berkilah bahwa dirinya hanya meneruskan kabar peluncuran Esemka dari pihak yang ingin memproduksi mobil itu.

“Ya kita tunggu saja lah,” katanya.

Esemka menjadi perhatian publik sejak dipopulerkan oleh Joko Widodo kala ia masih menjabat Wali Kota Solo. Esemka sendiri merupakan prototipe mobil uji coba karya pelajar SMK yang dibantu oleh teknisi perusahaan mapan. (cnn/kabarakyat)

 

Continue Reading

EKONOMI

Ingin Kaya? Jangan Ambil Jurusan Ini Saat Kuliah

Published

on

By

Jakarta – Anda yang sedang mempertimbangkan jurusan kuliah mungkin bingung memilih antara minat dan masa depan. Banyak pakar menyarankan calon mahasiswa untuk selalu memilih kebidangan yang disukai agar lebih mudah mendalami.

Namun tak sedikit pula yang menyarankan agar Anda juga memikirkan apakah jurusan itu menjanjikan di masa depan. Jika begitu, hasil riset berikut mungkin bisa jadi referensi.

Setelah lulus kuliah, mahasiswa tentu menginginkan ilmu yang telah dipelajarinya berguna dan menghasilkan banyak uang.

Meski jurusan kuliah tak jadi standar kesuksesan, tapi tak dapat dipungkiri pula jika hal tersebut juga mempengaruhi. Pemilihan jurusan yang tepat bisa membuat Anda mendapat kerja lebih cepat dan berpenghasilan lebih besar.

Mengetahui hal tersebut, sebuah riset dilakukan Institure of Fiscal Studies dan BCC. Temuan dari penelitian tersebut pun cukup menarik. Terungkap bahwa orang-orang yang mengambil 10 jurusan kuliah berikut tergolong berpendapatan lebih rendah dalam lima tahun terakhir.

10. Ilmu sejarah dan filosofi
9. Ilmu sosial
8. Sains biologis
7. Ilmu gabungan
6. Pendidikan
5. Bahasa Inggris
4. Psikologi
3. Komunikasi (termasuk ilmu media, jurnalistik, dan publikasi)
2. Agrikultur
1. Seni kreatif dan desain

Meski begitu, sukses atau tidaknya seseorang memang tidak selalu bergantung dengan jurusan kuliah. Apalagi standar kesuksesan semua orang tidak melulu soal finansial. Banyak pula pekerja yang mengambil jalur karier yang bertolak belakang dengan jurusan kuliah pilihannya dan menjadi sukses di bidang tiu.

Jurusan kuliah yang diketahui menghasilkan pendapat lebih besar, seperti kedokteran atau hukum mungkin memang tampak lebih menjanjikan.

Namun disarankan pula untuk kemampuan dan ketertarikan Anda dengan jurusan tersebut agar bisa lebih menjiwaidalammempelajarinnya. Dengan kesungguhan, setiap orang pasti bisa tetap sukses apapun jurusan kuliahnya. (detik/kabar)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending