Connect with us

POLITIK

Politisi PBB Jurhum Lantong Dinilai Layak Jadi Menteri di Kabinet Jokowi-KH. Ma’ruf Amin

Published

on

KabaRakyat.com | Jakarta – Kekosongan 2 menteri di Kabinet Jokowi-KH. Ma’ruf Amin menjadi publik bertanya-tanya. Dan bukan saja Kementerian Sosial dan KKP yang diperbincangkan kalangan pengamat dan masyarakat, namun sejumlah Kementerian juga perlu untuk dievaluasi. Sehingga dibutuhkan orang yang tepat untuk mengisi jabatan tersebut.

Direktur JL Institute, R. Wijaya Dg Mappasomba mengungkapkan, bahwa jika ditelisik secara nasional dan efek media internasional, dibutuhkan tambahan kekuatan politik Islam dalam kabinet Jokowi-KH. Ma’ruf Amin untuk meredam issue agama yang saat ini merebak. Sebab, hal ini menjadi tanggung jawab partai politik Islam untuk memberikan masukan ke Presiden Jokowi demi menyatukan kekuatan anak bangsa. Bangsa yang dikenal santun dan ramah, perlu dijaga dan dieratkan kembali agar tidak dimanfaatkan oleh negara lain yang ingin merusak tatanan masyarakat Indonesia.

“Jurhum Lantong dengan segala pengalamannya, tepat untuk membantu Presiden Jokowi di pemerintahan. Baik itu sebagai Menteri atau Wakil Menteri,” kata R. Wijaya Dg Mappasomba dalam keterangan persnya, Senin (21/12/20).

Selain itu, kata mantan aktivis HMI ini, saatnya kekuatan politik Islam menjawab dan membantu Pemerintah agar persoalan issue agama segera selesai. Sehingga masyarakat Indonesia bisa hidup rukun, damai, dan saling bahu-membahu demi menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Kita harapkan agar kekuatan politik Islam bisa mengurai persoalan kekinian,” tegasnya.

Diketahui, Jurhum Lantong semasa kuliah aktif di organisasi mahasiswa Islam, yakni di Himpunan Mahasiswa Islam. Kemudian pernah menjabat di struktur DPP Partai Bulan Bintang, mulai dari Sekretaris Jenderal, Waketum, dan kini anggota sekaligus Wakil Ketua Majelis Syuro Hubungan Antar Lembaga Organisasi dan Institusi Kemasyarakatan.

Saat ini PBB salah satu partai pendukung Jokowi-KH. Ma’ruf Amin. Dimana PBB merupakan partai politik modernis yang menjunjung nilai-nilai Islam, yang selalu menjadi penengah di setiap kisruh perpolitikan nasional. Bahkan sering kali menjadi garda terdepan dalam mengawal konstitusi negara, jika terdapat perbedaan dalam menafsirkan sebuah Undang-undang serta putusan dari lembaga hukum.

POLITIK

Fransiskus Magai: 5 DPC PBB Se-Wilayah Adat Meepago Segera Jalankan Tiga Program Partai

Published

on

By

Pengurus DPW PBB Papua Bersama Lima DPC PBB se-wilayah Adat Meepago. Foto: Ist.
Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

KabaRakyat-com | NABIRE – Ketua DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Papua Fransiskus Xaverius Magai menyerahkan lima Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPC PBB sekaligus konsolidasi PBB se-wilayah adat Meepago di Kabupaten Nabire, Selasa (19/1/2021). (lebih…)

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Continue Reading

POLITIK

Roadshow di Jabar, Sekjend PBB Terus Gaungkan Tiga Program Partai

Published

on

By

KabaRakyat | GARUT – DPP Partai Bulan Bintang terus melakukan konsolidasi internal partai untuk merelealisasikan tiga program utama partai. Yaitu infrastruktur, kaderisasi, dan pencitraan. Kali ini Sekjen PBB Afriansyah Noor melakukan roadshow di Jawa Barat. (lebih…)

Continue Reading

POLITIK

PKS Gelar Muswil dan Musda di Tengah Pandemi secara Virtual

Published

on

By

JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) pada 27 Desember 2020 dan Musyawarah Daerah (Musda) pada 28 Desember 2020. Kegiatan ini istimewa dan berbeda dengan Muswil dan Musda sebelumnya karena dilaksanakan secara virtual serentak dan dalam waktu bersamaan di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia.

Sekjen DPP PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan bahwa langkah ini diambil untuk menyiasati kondisi pandemi yang masih belum berakhir.

“Sampai saat ini kita masih pada masa pandemi Covid-19, sehingga pertemuan fisik dengan dalam jumlah yang banyak kita hindari. Hal ini yang mendorong PKS untuk melaksanakan kegiatan ini secara serentak dan dalam waktu bersamaan secara daring menggunakan teleconference. Ini adalah terobosan agar protokol kesehatan tetap terjaga dan mekanisme organisasi tetap berjalan sebagaimana mestinya,” ungkap Habib Aboe Bakar.

Lebih lanjut Aboe Bakar menjelaskan bahwa peserta kegiatan ini terbagi dua, yaitu ada yang hadir secara fisik dan ada yang hadir secara virtual.

“Kehadiran peserta ada yang melalui daring ada pula yang luring. Kegiatan utama berada di DPP PKS yang akan dihadiri secara terbatas oleh para pimpinan PKS, antara lain Presiden PKS, Sekjen, Bendum, Ketua MPP, Ketua DSP, dan para Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Wilayah. Kemudian di seluruh Provinsi nantinya para pengurus DPW akan mengikuti kegiatan kegiatan ini secara bersama-sama. Selain itu para pengurus di berbagai tingkatan, anggota legislatif PKS di berbagai tingkatan, Kepala Daerah di berbagai tingkatan, dan seluruh kader serta simpatisan PKS juga akan mengikuti secara daring,” papar Aboe.

Habib Aboe Bakar menjelaskan bahwa agenda utama dari Muswil adalah pergantian kepengurusan di tingkat Wilayah/ Provinsi.

“Setelah kemarin dilaksanakan pergantian kepemimpinan di tingkat pusat melalui Munas V, ini adalah suksesi kepemimpinan PKS di tingkat Wilayah. PKS ini adalah partai kader, tentunya kita melakukan kaderisasi, salah satunya melalui forum Muswil V seperti ini; begitu juga dengan Musda untuk tingkat Kabupaten/ Kota”, paparnya.

“Agenda pelantikan dan pembacaan sumpah jabatan seluruh kader yang akan mengemban amanah sebagai pimpinan partai di tingkat Wilayah dan pimpinan partai di tingkat Kabupaten/ Kota merupakan hasil dari proses demokrasi yang dilaksanakan PKS dengan melibatkan seluruh kader.

“Terakhir akan ada Pidato Politik Presiden PKS, H, Ahmad Syaikhu dengan tema ‘Songsong Kemenangan 2024 dengan Mewujudkan Kepemimpinan yang Tangguh’ di level nasional dan daerah,” tambah Aboe.

Meskipun dilakukan secara daring, Aboe Bakar menyampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan Muswil dan Musda dilaksanakan sebagaimana mestinya. Mereka yang terpilih sebagai Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW), akan dilantik oleh Presiden PKS pada 27 Desember 2020 besok, sedangkan mereka yang terpilih sebagai Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD), akan dilantik oleh Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Wilayah masing-masing.

Setelah pelantikan, agendanya adalah membahas amanah Muswil dan amanah Musda, rencana kerja, serta rencana anggaran. Seluruh rangkaian Muswil dan Musda dilaksanakan sesuai panduan yang ditetapkan oleh partai,” terang Aboe Bakar. (H3)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending