Connect with us

HUKUM

Politisi PKS: Sangat Disayangkan jika Persoalan Protokol Kesehatan Berujung Penahanan Habib Rizieq

Published

on

JAKARTA – Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengaku siap menjadi penjamin penangguhan penahanan Habib Rizieq Shihab. Sekjen DPP PKS menyayangkan penahanan tersebut terjadi.

Habib Aboe menilai banyak keganjalan dari penahanan Habib Rizieq jika disandingkan dengan permasalahan Protokol Kesehatan di sejumlah Pilkada yang digelar di daerah. Tapi kenapa hanya Habib Rizieq dijerat pasal.

“Sebenarnya sangat disayangkan jika persoalan Protokol Kesehatan berujung pada penahanan, karena kalau kita lihat selama Pilkada kemarin Satgas Covid-19 mencatat adanya 178.039 tidak ada satupun yang diproses pidana. Bisa jadi HRS ini adalah orang pertama yang ditahan lantaran protokol Kesehatan,” kata Habib Aboe pada wartawan, Ahad (14/12/2020).

Seperti diwartakan Habib Muhammad Rizieq Shihab atau Habib Rizieq kini telah ditahan polisi. Penahanan ini terkait sepulangnya Habib Rizieq dari Arab Saudi ke Indonesia pada 10 November 2020 lalu.

Di mana kepulangan Habib Rizieq itu menyedot perhatian pendukungnya yang berujung pada kerumunan tak terindahkan. Dalam kegiatan Habib Rizieq terus beraktivitas, dan kerumunan muncul di Jakarta.

Sementara penahanan Habib Rizieq itu terkait dengan kerumunan yang ditimbulkannya di sejumlah titik. Akhirnya Habib Rizieq pun ditahan.

Namun, pinta Habib Aboe, semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berlaku,di negeri ini karena Habib Rizieq sendiri bersikap demikian, pro aktif.

“Hal itu terlihat dengan iktikad baik beliau mendatangi Polda Metro Jaya kemarin. Ini menunjukkan bahwa beliau sangat menghormati proses hukum yang dilaksanakan oleh otoritas yang berwenang,” terang Habib Aboe yang juga Anggota Komisi III DPR RI ini.

“Saya siap menjadi penjamin untuk penangguhan penahanan beliau, hal ini tentu sesuai dengan ketentuan pasal 31 KUHP. Dimana pada seorang tersangka dapat diajukan penangguhan penahanan. Tentunya kita ikuti prosedur yang berlaku, saya sudah sampaikan hal ini dengan kuasa hukum HRS,” sambung Habib Aboe.

Pada umumnya, lanjut Habib Aboe, penangguhan penahanan dapat diberikan dengan tiga syarat, pertama tidak akan mengulangi tindak pidana yang disangkakan, kedua tidak menghilangkan barang bukti dan ketiga tidak akan melarikan diri.

“Saya melihat tiga syarat itu dapat dipenuhi oleh HRS, sehingga seharusnya penangguhan penahanan dapat dilakukan oleh penyidik. Namun tentunya semua akan Kembali kepada penyidik, karena mereka yang memiliki kewenangan untuk mengabulkan atau tidak pengajuan penangguhan penahanan tersebut,” pungkas Ketua MKD ini.

Rencananya, besok Senin (14/12/2020) Kuasa hukum Habib Rizieq Shihab segera mengajukan praperadilan setelah Habib Rizieq dinyatakan sebagai tersangka dan ditahan karena kasus kerumunan di sejumlah tempat Petamburan, Jakarta Pusat. Di mana praperadilan tersebut akan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (HMS)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM

Jokowi Minta Gunakan 4 Kriteria Ini Cari Pengganti Idham Azis

Published

on

By

JAKARTA – Isu pergantian pimpinan Polri jelang Kapolri Idham Aziz akan memasuki masa pensiun semakin hangat dibicarakan. Sejumlah nama pun beredar ke publik.

Dekan Fakultas Hukum Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin DR. Muammar Bakri saat ditemui di ruangan kerjanya mengatakan ada empat kriteria calon Kapolri pengganti Idham Aziz. Di antaranya, figur yang muncul tersebut harus bersih dipercaya oleh rakyat menegakan hukum di negeri ini.

“Pertama, figur yang diinginakan rakyat yakni bersih dari kasus hukum selama berkarir di lembaga kepolisian,” kata Muammar, Rabu (30/12/2020).

Seperti diwartakan, bursa nama-nama calon Kapolri pengganti Jenderal (Pol) Idham Aziz makin menghangat dan terus menggeliat di tengah isu banyaknya calon yang muncul.

Sementara Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) segera menyodorkan calon kepala Polri (kapolri) sebagai rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat.

Bagi Muammar, yang terpenting dari nama-nama yang disodorkan tersebut memiliki empat kriteria sehingga polisi semakin dipercaya oleh masyarakat.

“Kriteria kedua, yakni nasionalis. Pimpinan penegak hukum yang mengayomi semua agama dan kelompok, tidak penting dia dari kalangan mayoritas atau minoritas sepanjang mampu menjamin rasa aman bagi warga negara dan menjaga stabilitas keamanan dalam negeri,” terang Muammar.

Adapun kriteria ketiga menurut Muammar, yakni sosok kapolri kedepan tidak menggunakan wewenangnya untuk kepentingan politik praktis. Karena baginya, akan merusak marwah institusi bayangkara.

“Empat, loyal terhadap presiden, jika ada calon kapolri yang dalam proses suksesi menggunaan tangan-tangan pengusaha maupun politisi untuk memuluskan karirnya maka otomatis Ketika menjabat kapolri pasti loyalitasnya akan semu, membangun loyalitas kerja terhadap pimpinan jika seseorang tidak ada balas jasa dengan orang lain,” pungkas Muammar.

Sementara informasi beredar ke awak media, Wanjakti tengah menggodok 10 nama-nama perwira tinggi dengan pangkat Komjen sebagai calon kandidat Kapolri. Enam orang di antaranya yakni komjen di internal Polri dan empat lainnya bertugas di luar struktur Polri.

Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, pada Pasal 11 ayat (6) huruf B menjelaskan, Kapolri yang baru sebelum dipilih dilihat dari dua aspek, yaitu kepangkatan dan jenjang karier di lembaga kepolisian. (Nas)

Continue Reading

HUKUM

Dua Wamen Jadi Menteri, Kabarnya Jokowi Akan Lantik 9 Wakil Menteri yang Kosong?

Published

on

By

KabaRakyat.com | JAKARTA – Presiden Joko Widodo telah memilih enam menteri baru di Kabinet Indonesia Maju dan akan dilantik Rabu (23/12). Lalu, kapan Jokowi melantik wakil menteri (wamen) untuk beberapa pos kementerian?. (lebih…)

Continue Reading

HUKUM

Kabareskrim Polri Diharap Turun Tangan Usut “Industri Hukum” di Polda Sulsel

Published

on

By

KabaRakyat.com | Jakarta – Politisi Partai Bulan Bintang, R. Wijaya Dg Mappasomba yang sekaligus Juru Bicara Rajamuddin meminta ketegasan Kabareskrim Polri agar menindak oknum penyidik Polres Bulukumba dan penyidik Polda Sulawesi Selatan yang bekerja tidak berdasarkan Undang-undang atau peraturan yang berlaku. Dimana Rajamuddin bersama kawannya Suhardi Hammado melalui kuasa hukumnya telah mengadukan oknum penyidik tersebut di Bareskrim Polri dan berharap agar keadilan dan kepastian hukum tetap ditegakkan. (lebih…)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending