Connect with us

NASIONAL

Presiden Jokowi Akan Bangun Perumahan untuk Generasi Muda

Published

on

Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menjanjikan fasilitas keuangan untuk perumahan sehingga generasi milenial juga dapat memiliki rumah sendiri.

“Pembangunan perumahan, kurang lebih 13 juta rumah, terutama untuk anak-anak muda, mienial banyak yang belum memiliki rumah makanya 2015 kita bangun 700 ribu rumah, lalu 2016 sebanyak 700 ribu rumah, 2017 sebanyak 800 ribu rumah, 2018 sejumlah 1 juta rumah yang sudah kita selesaikan,” kata Presiden Joko Widodo dalam salah satu acara yang disiarkan oleh stasiun TV swasta pada Minggu, (13/1/19).

Menurut Presiden, pemerintah pun menyediakan fasilitas uang muka dan fasilitas bunga yang berbeda untuk perumahan. “Karena (fasilitas keuangan perumahan) itu disubsidi APBN sehingga lebih memudahkan keluarga-keluarga muda untuk mendapat perumahan,” ujar Jokowi.

Prinsipnya adalah infrakstruktur yang baik akan membuat kehidupan lebih nyaman, lapangan pekerjaan menjadi banyak dan harga-harga barang lebih murah. “Saya ingat tahun 1985, saya sering 2-3 hari sekali saya naik bus dari Solo ke Jakarta, memakan waktu kurang lebih 12-13 jam karena harus lewat jembatan, yang masih sempit, kemudian ‘ngantri’ baru maju lagi, kemudian jalan belum bagus, sekarang, setelah kita memiliki jalan tol, saya perkirakan Solo-Jakarta atau Jakarta-Solo hanya 6 jam,” ungkap Jokowi.

Presiden menjelaskan bahwa pada 2018 sudah diselesaikan 789 kilometer jalan tol dan pada 2019 ditargetkan 1.852 kilometer. Selain itu, pemerintah juga membangun 10 bandara baru seperti bandara Ahmad Yani di Jawa Tengah, bandara Kertajati di Jawa Barat, bandara Morowali di Sulawesi Tengah dan bandara lainnya.

Selanjutnya pelabuhan yang dibangun adalah pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara, Makasar New Port di Sulsel, dan kurang lebih 10 pelabuhan sedang dan kecil yang diselesaikan. “Jalan perbatasan dulu tidak diurus sekarang jalan perbatasan Papua dengan Papua Nugini, Kalimantan dengan Malaysia, perbatasan di Timor Leste seluruhnya mencapai lebih dari 3000 kilometer karena ini adalah wajah indonesia,” paparnya.

Selanjutnya ada 8 bendungan yang sudah selesai dari target 38 bendungan seperti bendungan Tanju, bendungan Mila dan yang lainnya. “Tapi yang ingin saya sampaikan, sawah baru 11 persen yang menerima air dari bendungan yang ada tapi setelah 58 bendungan selesai akan melompat menjadi 20 persen sawah dialiri, ini angkanya juga masih kecil, makanya bendungan waduk masih diperlukan untuk memberikan air dan irigasi ke sawah-sawah petani kita,” tegasnya. (Bd)

NASIONAL

Terkait Mahalnya Pembangunan Proyek LRT, Rendy Lamadjido Desak Pemerintah Tertibkan Kontraktor Nakal

Published

on

Jakarta – Baru-baru ini Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik biaya pembangunan LRT atau Light Rail Transit yang menghubungkan Jakarta – Bogor – Depok dan Bekasi atau Jabodebek sangat mahal.  Menurut Kalla, pembangunan LRT yang dibangun melayang atau eleveted tidak efisien, apalagi pembangunannya bersinggungan dengan jalan tol.

“Bangun LRT ke arah Bogor dengan elevated. Ya buat apa elevated kalau hanya berada di samping jalan tol. Dan biasanya itu tidak dibangun bersebelahan dengan jalan tol, harus terpisah,” kata JK.

Kalla menambahkan, selain tidak efisien, JK juga menyayangkan tingginya harga patokan yang dibuat oleh kontraktor. Menurutnya biaya Rp.500 miliar per kilometer adalah angka yang fantastis.

Menanggapi tingginya harga pembangunan LRT Jakarta – Bogor – Depok – Bekasi, anggota Komisi V DPR RI, Rendy Lamadjido, mengatakan, hal tersebut seharusnya tidak perlu terjadi karena perbedaan harga yang di tetapkan antara main contractor dengan sub contractor.

Menurut Rendy, sebenarnya pemerintah cukup transparan dalam memberikan patokan harga di dalam proyek LRT ini, namun sayang, pihak main contractor maupun sub contractor tidak melakukan hal yang sama.

“Saya melihat ada ketidak transparan antara pihak main contractor dengan pihak sub contactor dalam menyelesaikan proyek ini, sehingga terjadi perbedaan angka yang sangat besar, padahal, pemerintah saat ini sudah sangat terbuka terkait masalah harga ini”, kata Rendy.

Rendy menambahkan, sepertinya pihak main contractor menyembunyikan harga satuan sesungguhnya ke sub contactor, sehingga terjadilah perbedaan harga yang sangat besar. Ini yang menjadi masalah utamanya, bukan pemerintah, karena selama ini pemerintah cukup terbuka, terutama dalam melakukan tender yang bisa diikuti oleh berbagai pihak.

Untuk itu Rendy mendesak pemerintah untuk bertindak tegas terhadap kontraktor-kontraktor yang sering mempermainkan harga, karena akan merugikan nama baik pemerintah dan molornya proyek yang sudah di tetapkan dari awal. (*)

 

 

Continue Reading

HUKUM

Gus Haris Ungkap Gerakan Pembubaran PA 212 Mirip Komunis Gaya Baru

Published

on

Malang –Menyikapi kekhawatiran kelompok tertentu yang ikut membubarkan Pembekalan Alumni 212 yang terjadi Minggu, 20 Januari 2019 di Gedung Muamalat Jalan Nusakambangan petang hari dengan tuduhan separatisme dan kampanye terselubung. Telah mengusik pikiran Haris Budi Kuncahyo yang biasa dipanggil Gus Haris dan selaku pemerhati Pro NKRI Kota Malang. 

Menurut Gus Haris, perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan memberikan kecurigaan berlebihan bila acara tersebut bagian dari kampanye terselubung Pilpres 2019 dan bermuatan Separatisme adalah salah besar. 

Mengapa demikian, gerakan pembubaran yang dipimpin oleh Korlap aksi Dimas Loka Jaya telah berbuat gegabah dan melawan hukum.

Sebab menurut Gus Haris, Kota Malang sudah kondusif dan cinta damai. Dampak dari gerakan Dimas dkk justru membuat Kota Malang tidak kondusif. “Pasti dibelakang Dimas ada oknum aktor intelektual yang menggerakkan, ini tugas BIN, BAIS, Bakesbangpol, Polri, TNI, KPU dan Bawaslu setempat untuk mengungkap dibalik Aksi yang melanggar UU HAM dan KUHP tersebut”, demikian kritik keras tertulis Gus Haris yang diterima di media ini. Selasa, (22/01/2019).

Perlu diketahui, sambung Gus Haris yang juga Alumni FAMI dan Eksponen 98 ini. Perbuatan Dimas dkk telah melawan UU HAM No. 39 Th. 1999 Pasal 23, 24, 29, 30, 31. Sedangkan KUHP yaitu Pasal 167.

“Gedung Muamalat di Jalan Nusakambangan tersebut milik Yayasan bukan milik umum atau Pemerintah. Sah saja digunakan, dan bersifat internal gerakan bukan dishare ke publik. Khusus Alumni 212.”, tambah Gus Haris.

Sehingga dalam perspektif UU HAM dan KUHP telah melanggar perbuatan memasuki pekarangan orang dan hak politik sebagai warga negara.

Maka Gus Haris berpesan agar warga Kota Malang tidak mudah diprovokasi untuk kepentingan sepihak yang akan meretakkan kerukunan dan kedamaian Kota Malang 

“Padahal kalau kegiatan Alumni 212 itu ada pelanggaran dalam temuan Bawaslu Kota Malang maka masih memerlukan kajian lebih lanjut selama 3 hari, Setelah waktu dilaporkan dan ada pemanggilan hingga persidangan, pungkas Gus Haris yang juga mantan Staf Panwaslu (sekarang Bawaslu) Kota Malang. 

Lanjut Gus Haris, maka dari itu, bila gerakan kemarin minggu mengaitkan dengan Kampanye Terselubung, “maka yang berhak membubarkan adalah PL (Pengawas Lapangan) bersama Panwascam dan Bawaslu Kota Malang. Warga cukup melaporkan ke Bawaslu, Panwascam bukan bergerak seenaknya sendiri.”

Gerakan Pembubaran Pembekalan Alumni 212 di Gedung Muamalat pada Minggu, 20 Januari 2019 jelas tindakan makar hukum dan adanya dugaan kuat digerakkan oleh “komunitas tertentu” yang mulai hilangnya netralitas. Gedung Muamalat adalah sejak awal basecamp Gerakan 212 bukan milik umum. Jadi tindakan untuk membubarkan tersebut bertentangan dengan KUHP dan UU HAM.

Gus Haris yang juga Deklarator Hari Santri Nasional bersama Capres Jokowi Tahun 2014 ini mengatakan, Gerakan Dimas dkk di Kota Malang yang masuk Kantor halaman pekarangan milik Yayasan Muamalat untuk Kegiatan Alumni 212 tersebut mirip atau menyerupai Gerakan Komunis Gaya Baru (KGB) yang berbahaya bagi keutuhan dan keharmonisan Umat Beragama dan Kepercayaan di Kota Malang dan sekitarnya.

“Kita menolak tegas segala bentuk perbuatan melawan hukum yang mengganggu kerukunan umat Beragama dan Kepercayaan di Kota Malang”, seru Gus Haris mengakhiri wawancara yang juga satu Alumni S2 Sosiologi Pascasarjana UMM dengan Kapolda Jatim Irjenpol Lucky Hermawan. (ari)

Continue Reading

NASIONAL

Rendy Lamadjido Kritisi Kenaikan Tarif Bagasi yang Memberatkan Masyarakat

Published

on

Jakarta – Hari ini, Selasa 22 Januari 2019, dua maskapai penerbangan, yaitu Lion Air dan Wings Air, resmi di memberlakukan tarif berbayar setelah melewati masa sosialisasi selama dua minggu.

Menurut Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi , kenaikan ini disesuaikan dengan peraturan yang sudah di tentukan sebelumnya.

“Karena memang sesuai regulasi dan sudah dilakukan sosialisasi selama dua minggu, ya memang mesti berlaku,” kata Budi.

Berikut daftar kenaikan tarif bagasi tambahan yang mulai berlaku di dua maskapai nasional tersebut. Lion mengenakan tarif bagasi tambahan untuk bobot 5 kilogram (kg) sebesar Rp 155.000, 10 kg Rp 310.000, 15 kg Rp 465.000, 20 kg Rp 620.000, 25 kg Rp 755.000, dan 30 kg Rp 930.000.

Menyikapi kenaikan tarif bagasi yang mulai berlaku hari ini anggota komisi V DPR RI, Rendy Lamadjido mengatakan, ia akan melakukan pendekatan dengan pihak maskapai penerbangan, untuk mengkomunikasikan kenaikan tarif bagasi ini, yang banyak di keluhkan masyarakat.

“Intinya, maskapai penerbangan ini merasa seperti raja, mereka merasa berhak menentukan besaran tarif bagasi dari maskapai yang mereka miliki, untuk itu kami akan mendesak pemerintah untuk mempermudah persyaratan dalam mendirikan maskapai penerbangan baru, seperti di tahun 90-an “, demikian ungkap anggota DPR asal PDI Perjuangan ini.

Rendy menambahkan, dengan munculnya maskapai penerbangan baru, diharapkan akan menghidupkan kembali persaingan yang sehat, diantara maskapai penerbangan tersebut. Hal ini bertujuan agar tercipta range harga yang sehat dan membawa keuntungan bagi masyarakat pengguna moda transportasi udara. (*)

 

 

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending