Connect with us

POLITIK

PSR Ajak Mahasiswa Menjadi Marketing Empat Pilar

Published

on

Anggota Komisi VI DPR Putu Supadma Rudana mengajak mahasiswa untuk menjadi agen penyebar gagasan gagasan empat pilar kebangsaan. Menutut Putu, gagasan empat pilar harus disebarluaskan kepada seluruh masyarakat. Mahasiswa sebagai agen perubahan pun diajak turut serta dalam mensosialisasikan nilai kebangsaan ini.
Hal itu ia sampaikan saat menjadi narasumber sosialisasi empat pilar kebangsaan yang  digelar di Museum Rudana, Gianyar, Bali pada 10 Februari 2020.
“Jika nilai kebangsaan terus disebarluaskan secara masif maka saya yakin ancaman radikalisme kian minim. Karena itu mahasiswa dirasa perlu untuk mengambil peran dalam menyebarluaskan nilai kebangsaan,” ujar Putu.
Politisi Partai Demokrat ini menyoroti maraknya kasus kasus intoleransi atas nama agama yang kerap muncul di masyarakat. Menurutnya hal itu bisa diminimalisir manakala seluruh elemen masyarakat bersatu melawan radikalisme. Namun khusus untuk Bali, Putu menilai tindakan anakis atas nama agama pun jarang sekali atau tidak pernah terjadi di masyarakat.
“Meskipun kasus intoleransi ini hampir sebagian besar terjadi di luar Bali, namun sebagai anggota dewan pastinya harus berfikir skala nasional. Di beberapa daerah luar Bali masih kerap terjadi karena itu mari sama sama kita bersatu melawan radikalisme itu,” sambungnya.
Mahasiswa yang hadir dalam kegiatan tersebut sangat antusias dan menyimak dengan saksama terkait apa yang dipaparkan Putu. Para mahasiswa pun berharap kegiatan ini terus dilakukan secara konsisten. (krr)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POLITIK

FPPS Minta Mendagri Prioritaskan Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa

Published

on

JAKARTA – Presidium Forum Pemuda Pulau Sumbawa (FPPS), Azwar meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar memasukkan pemekaran pulau sembawa sebagai salah satu prioritas Daerah Otonomi Baru (DOB).

“Sebagai putera daerah kami meminta kepada Mendagri Pak Tito Karnavian agar memprioritaskan pemekaran pulau sembawa, karena ini sudah lama sekali tertunda,” kata Azwar dalam keterangannya di Jakarta, Senin (17/2/2020).

Menurut Azwar, rencana Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa ini sudah diusulkan sejak lama, dan tertunda pembahasannya sejak kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Azwar menjelaskan, terdapat alasan yang cukup kuat kenapa Pulau Sumbawa harus mekar menjadi provinsi tersendiri dan tidak lagi masuk menjadi provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Salah satunya yaitu IPM NTB yang sangat rendah, yakni berada di posisi ke 29.

“Itu sangat rendah sekali dan bahkan dalam kajian kami jika pulau Sumbawa menjadi provinsi tersendiri IPM nya akan naik,” ujarnya.

Selain itu, Mantan Ketua Umum HMI Cabang Yogyakarta ini, kemanfaatan sumber daya alam yang tidak merata dan letak geografis menjadi faktor penghambat kemajuan ekonomi.

“Antara Lombok dan Sumbawa dipisahkan oleh laut sehingga membuat pelayanan publik terhambat,” jelas Azwar.[]

Continue Reading

POLITIK

Sosialisasi 4 Pilar Penting Untuk Cegah Radikalisme

Published

on

Anggota Komisi VI DPR Putu Supadma Rudana berkomitmen untuk terus melakukan edukasi pada masyarakat tentang empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Edukasi ini menurut Putu betmanfaat dalam menghalau ancaman radikalisme agama yang kerap terjadi.
“Saya selaku wakil rakyat akan terus turun ke masyarakat dalam memberikan edukasi tentang pentingnya pilar negara. Apabila masyarakat diberikan pemahaman tersebut maka masyarakat akan sendirinya dijauhkan dari ancaman radikalisme yang mengancam NKRI,” ujar Putu saat memberikan sosialisasi empat pilar di Museum Rudana, Gianyar Bali pada Senin, 10 Februari 2020.
Masyarakat yang hadir sangat antusias dan sesekali memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar kebangsaan kepada PSR. Putu pun mengaku senang tiap memberikan edukasi kebangsaan seperti ini karena semakin mendekatkan dirinya dengan masyarakat.
“Saya sebagai legislator tentu sangat senang bila berada ditengah masyarakat seperti ini. Tak sekedar edukasi, masyarakat pun juga bisa menyampaikan keluh kesah secara langsung terkait kebijakan pemerintah saat ini,” terang Putu.
Masyarakat Gianyar pun berharap kegiatan sosialisasi empat pilar seperti ini dapat terus dilanjutkan. Karena selain ada transfer kwowledge, masyarakat bisa mrnyampaikan aspirasi secara langsung kepada anggota dewan yang mewakilinya. (hs)

Continue Reading

POLITIK

Apa Bedanya Sunda Empire dengan Haris jika Terus Ngaku Ketum KNPI tanpa SK?

Published

on

By

JAKARTA – Menyikapi polemik SK DPP KNPI, Haris Pertama menggelar konferensi pers yang diadakan di pelataran gedung DPP KNPI, Kuningan karena aset gedung tersebut masih dalam “police line” Kepolisian.

Haris Pertama mengklaim sebagai pimpinan DPP KNPI yang sah dan legal karena merasa dirinyalah yang telah memenangkan kongres dengan hasil bukti video. Dan foto-foto mereka bersama Menteri Yasonna Laolly. Ketika ditanyakan apakah dirinya mempunyai SK Haris Pertama mengaku SK-nya telah dicuri oleh Noer Fajrieansyah.

“SK kami saat ini dicuri oleh Noer Fajrieansyah dengan mengaku-aku sebagai Ketua KNPI. Insya Allah akan segera terbit. Apa bedanya Sunda Empure, yang ngaku-ngaku? Saya hari ini membagikan surat jawaban dari Kemenkumham atas permintaan blokir SK DPP KNPI Noer Fajrieansyah yang telah dijawab bahwa telah diblokir per tanggal 21 Februari 2019 untuk akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Ditjen AHU,” Haris mengklaim akan segera melaporkan ke kepolisian apabila ada orang yang mengaku-ngaku sebagai ketua KNPI karena SK Fajrie dinyatakan telah diblokir oleh Kemenkumham.

Dilain pihak, Zieko C Odang Ketua OKK DPP KNPI yang diketuai Noer Fajrieansyah menyayangkan pengetahuan Haris yang tidak paham maksud kata blokir yang disampaikan oleh jawaban Surat Kemenkumham tersebut.

“Kami justru berterima kasih karena Kemenkumham tetap menjaga komitmennya untuk menjaga agar tidak ada lagi oknum yang mengaku sebagai KNPI dan hendak menerbitkan SK baru atas nama KNPI.

Zieko menyatakan meskipun mereka telah mengajukan permohonan blokir pada Januari 2020 dijawab oleh Kemenkumham memang telah diblokir pada 21 Februari 2019.

“Perlu diketahui bersama pemblokiran akses administrasi tersebut memang kesepakatan bersama kami dengan KNPI versi Abdul Azis agar ketika kami sedang menggodok proses penyatuan bersama tidak ada lagi akses bagi oknum seperti Haris bila mereka ingin membentuk atau melakukan perubahan terhadap SK organisasi KNPI,”

Zieko sekali lagi mengingatkan kepada Haris untuk segera berhenti berpolemik dengan mengaku-aku sebagai ketua KNPI atau akan ada konsekuensi hukum yang dapat menimpanya.

“Saat ini yang memiliki SK secara sah dan berlaku adalah kami dibawah pimpinan Noer Fajrieansyah. Jadi apabila Haris tetap menjalankan polemik ini dimana bukti digitalnya banyak maka kami tidak akan segan-segan melaporkan ini ke ranah hukum karena jelas bukti-buktinnya,” tegas Zieko.

“Kalau Haris tidak bisa membedakan antara blokir akses adminisrasi dan pembatalan SK sebaiknya belajar lagi kepada ahli tata administrasi,” sindir Zieko.

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending