Connect with us

TEKNOLOGI

PSR Ajak Masyarakat Konsisten Tanamkan Nilai Pancasila

Published

on

Anggota Komisi VI DPR RI Putu Supadma Rudana mengajak masyarakat Bali untuk tetap konsisten menjalankan nilai-nilai kebangsaan. Karena itu adalah kunci dalam menghasilkan persatuan dan kesatuan bangsa. Terlebih tantangan Indonesia kedepan sangat berat ditengah persaingan global.
Hal itu ia ungkapkan saat memberikan materi dalam kegiatan 4 pilar kebangsaan yang diadakan di Wantilan Desa Ampel, Kecamatan Nusa Penida, Provinsi Bali pada 25 November 2019.
Selain Putu Supadma Rudana, turut hadir Anggota DPRD Kabupaten Klungkung I Made Jana sebagai narasumber.
“Tantangan Indonesia kedepan sangat berat. Sehingga diperlukan soliditas bangsa kuat supaya Indonesia bisa memenangkan kompetisi global,” ujar Putu Supadma
PSR memaparkan soliditas bangsa harus diperkuat, selain juga penguatan kualitas SDM dan kemampuan digitalisasi di masyarakat. Karenanya kegiatan sosialisasi empat pilar yang rutin diadakan MPR harus dilakukan lebih intensif lagi. Karena ini adalah kunci bagi pertahanan ideologi pancasila.
“Kegiatan ini amatlah penting, karenanya saya selaku Anggota MPR akan selalu konsisten dalam memberikan pengetahuan akan pentingnya mengamalkan nilai pancasila. Sekaliguas ini sebagai wadah untuk mendekatkan wakil rakyat dengan masyarakat,” ujar Putu.
Legislator Partai Demokrat ini mengatakan akan senantiasa memberikan edukasi politik kepada masyarakat Bali. Karena Bali adalah jantungnya Indonesia, maka perlu ada penguatan nilai kebangsaan. Terlebih Bali adalah lumbung pariwisata yang selalu didatangi turis mancanegara. Sehingga nilai pancasila harus terus diimpelentasikan sebagai wujud identitas Bangsa Indonesia.
Masyarakat yang turut hadir dalam kegiatan ini memberikan apresiasi dan terima kasih kepada PSR karena selalu berupaya maksimal memberikan edukasi politik kepada masyarakat, terutama dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Salah satu masyarakat Nusa Penida yang bernama Made Juarsa berharap PSR untuk terus hadir di masyarakat, menurutnya kedekatan wakil rakyat dengan rakyat amat penting supaya aspirasi masyarakat bisa secara langsung diperjuangkan oleh DPR RI.
“Kami sebagai masyarakat sangat terbantu dengan kehadiran Pak Putu. Semoga edukasi politik ini bisa terus dilakukan,” ujar Made Juarsa. (hs)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

TEKNOLOGI

Efektifkah Jokowi Tangkal Pandemi Covid-19

Published

on

By

Oleh: DR Rasminto, Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Sosial UNJ

Masa tanggap darurat pandemi Covid 19 sudah berjalan lebih dari 3 minggu, kini Pemerintah RI sudah menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pembatasan Sosial Skala Besar lalu setelah 3 hari Perpu tersebut terbit, Permenkes pun terbit sebagai turunan teknis operasional Perpu tersebut. Namun, dengan waktu yang sesingkat-singkatnya pada Sabtu malam (4/4) 16 orang ditangkap pihak kepolisian karena berada di sejumlah cafe di Bendungan Hilir dan Menteng, Jakarta Pusat, saat pandemi virus corona.

Kondisi di berbagai daerah pun juga tidak kalah mencekam, Pemda sudah memberlakukan lockdown terbatas di daerahnya masing-masing dengan menutup fasilitas umum dan membatasi aktivitas warganya. Bahkan aparat Kepolisian beserta TNI mensweeping warga yang berkeliaran di jalan-jalan dan fasilitas umum dan tidak segan-segan membubarkan acara pesta pernikahan warga dalam langkah mengantisipasi penyebaran virus corona tersebut.

Selain itu, ormas keagamaan dan tokoh-tokoh agama sangat gencar menghimbau umatnya agar tidak mudik saat lebaran tahun ini. Situasi ini sudah berimbas kepada buruh dan pembantu rumah tangga di kota-kota besar yang melaksanakan mudik lebih awal, pada umumnya alasan mereka lebih baik tidak punya uang daripada tidak mudik. Apabila kondisi ini dibiarkan dan pemerintah hanya fokus dalam penanganan covid 19 tanpa memperhatikan faktor turunannya akan sangat rentan terjadi masalah dampak lainnya. Berdasarkan data Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat (5/4) dampak covid 19 berimbas pada PHK 6500 lebih pekerja, selain itu kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika cenderung mengalami penurunan kurs dengan menembus Rp. 16.400,- per 1 USD. Begitu juga dengan kondisi perdagangan saham di bursa efek Indonesia terjadi pemerosotan nilai saham sejak Januari-Maret 2020 hingga anjlok di atas 20% dan hal ini merupakan penurunan dengan nilai tertinggi sepanjang penjualan bursa saham nasional.

Terlebih lagi beberapa lembaga memprediksi waktu penyebaran virus corona Covid 19 di Indonesia akan berakhir paling cepat Mei 2020 itupun jika pemerintah mengintervensi. Penelitian tersebut dilakukan oleh sejumlah perguruan tinggi hingga Badan Intelijen Negara (BIN). Meski demikian, prediksi berakhirnya corona tergantung dua hal yakni campur tangan pemerintah serta kedisiplinan masyarakat.

Menurut Kepala Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo saat rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kamis (2/4) mengatakan bahwa BIN meramal kasus positif corona mencapai puncak pada akhir Juli dengan jumlah kasus positif 106.287 orang. Menurutnya Doni skenario yang dihitung oleh BIN cukup akurat karena BIN sebelumnya memprediksi kasus Covid 19 akhir Maret 1.577 orang, angka tersebut cukup dekat dengan realisasi 1.528 kasus per 31 Maret lalu.

Apabila pandemi covid 19 terus berlangsung, analisis ketersediaan sembako diragukan efektif tersedia sampai bulan Juli 2020 karena sebagian besar para petani sejak bulan Maret 2020 banyak yang tidak ke sawah dan ke ladangnya karena takut adanya covid 19, hal tersebut diperparah dengan berbagai prediksi para ahli dan lembaga riset bahwa ketersediaan energi dan pangan dunia diragukan hanya mampu hingga Juli 2020 karena berbagai negara memprioritaskan untuk kepentingan domestik negaranya. Oleh karena itu, diharapkan adanya rencana kontijensi dalam menghadapi pandemi covid 19 dengan mengoptimalkan peran TNI-Polri.

Bicara lebih lanjut dalam memberdayakan peran TNI dalam penanggulangan bencana tertuang dalam Undang–undang TNI Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas Pokok TNI tersebut dilakukan dengan menggunakan operasi militer untunk perang dan operasi militer selain perang. Salah satu tugas TNI dalam melaksanakan operasi militer selain perang adalah membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan.

Maka, Presiden Jokowi sebagai Panglima tertinggi tidak perlu ragu untuk memberi instruksi kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk menyusun rencana kontijensi dalam menghadapi krisis yang mungkin ditimbulkan oleh pandemi covid 19 ini yakni dengan memetakan kekuatan TNI-Polri dalam menangani dampak turunan pandemi covid 19, dimana diharapkan peran TNI dapat berkontribusi dengan tampil dalam penanganan pada aspek medis dengan gelar kekuatan 15% dan sosialisasi keadaan PSBB cukup 15%. Selebihnya fokus utama pada tugas TNI beserta stakeholder terkait mencari solusi dan eksekusi solusi dalam hal menjaga ketahanan pangan dan energi nasional dengan menjaga kontinuitas produksi, ketersediaan, distribusi sembako dan BBM termasuk gas ke seluruh penjuru Indonesia agar dapat dijangkau oleh seluruh rakyat dimanapun mereka berada, khususnya masyarakat strata sosial bawah karena tingkat kerawananan yang lebih tinggi dengan menimbulkan gejolak sosial seperti yang pernah terjadi pada era “great depression” 1929.

Secara rinci, peran matra TNI AL dapat bersinergi dengan Nelayan sebagai leading sektor produksi hasil laut untuk mengganti lauk daging dan telur yang selama ini jadi lauk pokok dan akhir-akhir ini mulai mengalami peningkatan harga yang signifikan serta stoknya mulai jarang di pasaran. Bila perlu Kapal TNI AL dapat digunakan untuk menangkap ikan selain melaksanakan tugas pokoknya.

Adapun TNI AD dapat berperan dan bersinergi dengan para petani dan industri pertanian sebagai leading sektor yang bergerak di bidang pertanian agar dapat menjaga kontinuitas produksi padi, umbi-umbian, jagung dan kacangan serta tanaman palawija serta tanah-tanah HGU yang terbengkalai dapat diambil alih untuk program tersebut. Begitu juga dengan peran TNI AU dapat bergerak dalam distribusi energi terutama BBM dan gas melalui pesawat-pesawat milik TNI AU. Dengan demikian, peran Polri dapat fokus menangani aspek medis dan khususnya masalah kamtibmas yang diakibatkan dari dampak covid 19 dengan dibantu kekuatan TNI yang 15% tersebut. Jika skenario ini dapat berjalan, Indonesia dapat menjaga ketersediaan stok pangan dan energi nasional.

Catatan: Perna dipublikasikan di media BELARAKYAT.COM dengan judul, INDONESIA PERLU RENCANA KONTIJENSI DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID 19

Continue Reading

TEKNOLOGI

Bamsoet: Kaum Perempuan Harus Tingkatkan Kiprah di Semua Sektor

Published

on

By

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai laporan World Economic Forum mengenai Global Gender Gap Report 2020 yang menempatkan Indonesia di posisi 85 dari 153 dengan skor 0.70, merupakan cambuk bagi semua pihak untuk memberikan kesempatan kepada perempuan Indonesia berkiprah di berbagai sektor, dari mulai politik, ekonomi, sosial, hingga budaya. Laporan tersebut didasarkan pada empat penilaian utama yang dialami perempuan, yakni partisipasi dan peluang ekonomi; pencapaian pendidikan; kesehatan dan kelangsungan hidup; dan pemberdayaan politik.

“Di ASEAN, Indonesia masih kalah oleh Filipina yang menempati urutan 16, Laos 43, Singapura 54, maupun Thailand 75. Indonesia hanya jauh lebih baik dibanding Vietnam yang berada di urutan 87, Brunei Darussalam 95, Malaysia 104, Myanmar 114, dan Timor Leste 117. Kehadiran organisasi seperti Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) sangat membantu untuk mendongkrak kiprah perempuan Indonesia. Sehingga kedepannya posisi Indonesia bisa lebih unggul dibanding negara ASEAN lainnya,” ujar Bamsoet usai menerima pengurus FPPI, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Selasa (21/1/20).

Pengurus FPPI yang hadir antara lain Ketua Umum Marlinda, Bendahara Umum Hirni Sudarti, serta pengurus lainnya antara lain Wartini, Rika Mustika, Salma Badar, Siti Aminah, Sherly Yosefa, dan Neneng Desi.

Bamsoet yang dalam pertemuan tersebut diangkat menjadi Dewan Pertimbangan FPPI menekankan pentingnya peran perempuan Indonesia, khususnya melalui FPPI, untuk ikut aktif dalam memajukan perekonomian nasional. Salah satunya dengan mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang sedang menggenjot UMKM meningkatkan produktifitasnya agar bisa bersaing dan menembus pasar internasional.

“Dengan kader yang jumlahnya luar biasa banyak dan tersebar di berbagai daerah, FPPI yang diisi para perempuan tangguh dan memiliki binaan 500 UMKM, punya andil besar dalam menyerap tenaga kerja sekaligus menstimulus perekonomian nasional. UMKM binaan FPPI yang antara lain memproduksi cokelat, kopi, hingga duren, juga sudah menembus pasar ekspor. Capaian tersebut harus dipertahankan dan ditingkatkan,” tutur Bamsoet.

Selain di bidang ekonomi, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini juga mengapresiasi peran FPPI di bidang sosial yang telah mendirikan rumah singgah untuk korban penyalahgunaan Narkoba. Sifat welas asih dan welas asuh merupakan kekuatan luar biasa yang dimiliki perempuan. Tak heran jika melalui rumah singgah tersebut, FPPI bisa menyelamatkan ratusan anak-anak dari jeratan Narkoba.

“Selain pengabdian di bidang ekonomi dan sosial yang telah dilakukan, FPPI juga harus terlibat dalam berbagai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan perempuan, anak, dan keluarga. Dari 50 RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020, ada beberapa RUU yang bisa disoroti FPPI, antara lain RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak, RUU Ketahanan Keluarga, RUU Kependudukan dan Keluarga Nasional, RUU Larangan Minuman Beralkohol, dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading

TEKNOLOGI

Kaukus Muda PPP Ajak Mahasiswa Ikut Serta Kawal UU Pesantren

Published

on

By

Jakarta – Kemajuan pendidikan pesantren diperkirakan akan semakin pesat dengan disahkannya Undang-undang Pesantren pada September 2019 lalu, hal tersebut dikarenakan UU itu mengatur adanya 5 pos anggaran untuk pesantren yang bisa diserap dalam pengembangan dunia pendidikan pesantren.

“Lima pos anggaran itu diantaranya adalah APBN, APBD, bantuan kerjasama luar negeri, bantuan kerjasama masyarakat, dan dana abadi ummat/pesantren. Oleh karena itu, kita harus mengawal implementasinya begitupun juga peraturan turunannya agar 5 pos ini bisa benar-benar terealisasi dan diserap dengan baik oleh pesantren,” papar Erfandi MH. Wakil Sekretaris Bidang Hukum MUI saat mengisi sosialisasi Undang-undang Pesantren yang diselenggarakan Kaukus Muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di RM. Sunda Jakarta Selatan, Sabtu (21 Desember 2019).

Dikatakannya, sebagai alumni pesantren, ia tahu betul bagaimana kondosi pesantren selama ini. Ada beberapa diantara ustadz atau guru di pesantren yang hampir tidak pernah menerima gaji. Seperti di Madura, sebagian para ustadz itu terkadang hanya mendapat bayaran pada saat musim panen jagung atau padi.

“Sekarang dengan adanya UU Pesantren, kepastian alokasi anggaran dari negara untuk pesantren sangat jelas, sehingga bisa membantu gaji para ustadz dan pengembangan pesantren lainnya,” papar Erfandi yang juga aktif mengawal perumusan UU Pesantren sejak 2013.

Sementara itu, Koordinator Nasional Kaukus Muda PPP, Mj. Ja’far Shodiq mengatakan UU Pesantren dan Hari Santri merupakan sebuah hadiah bagi kaum Santri di Indonesia. Sebagai santri dirinya sangat bangga adanya UU Pesantren apalagi PPP merupakan partai yang paling konsisten dalam memperjuangkan terealsisasnya undang-undang tersebut.

“Kita bersyukur, pesantren yang sudah ada sejak berabad-abad lalu sebelum Indonesia merdeka akhirnya diakui keberadaannya melalui Uu Pesantren tersebut. Artinya, selama ini kita sebagai kaum sarungan dianggap tidak pernah ada, dan pemerintah selama itu tidak memperhatikan kita,” paparnya.

Di hadapan peserta diskusi yang didominasi mahasiswa UIN Jakarta, UMJ, Unpam dan lainnya, Ja’far menegaskan sebagai mahasiswa tentu memiliki kewajiban untuk memahamkan kepada masyarakat adanya Undang-undang tersebut.

“Mahasiswa juga mempunyai kewajiban untuk mengawal betul implementasi UU pesantren agar tepat sasaran, sehingga kedepan pesantren bisa lebih maju lagi dan semakin berkembang,” pungkasnya. (Rml)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending