Connect with us

INTERNASIONAL

Putu Supadma : GKSB Optimalkan Diplomasi Parlemen

Published

on

 

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Putu Supadma Rudana meyakini capaian kerja diplomasi parlemen BKSAP melalui Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) akan semakin optomal. Terlebih, saat ini jumlahnya bertambah dari 53 negara menjadi 102 negara. Dengan ini maka bisa memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi di dunia internasional.

“Kita putuskan di Rapat Pimpinan BKSAP untuk bertambah dari 53 jadi 102 negara. Ini saya apresiasi atas kerja sama temen temen Pimpinan BKSAP yang selalu mengatakan kita harus total diplomasi. Kita akan melakukan multitrack diplomacy salah satunya, disamping melakukan second track juga fast track diplomacy,” ujar Putu Supadma Rudana usai melakukan peresmian Grup Kerja Sama Bilateral yang diselenggarakan oleh BKSAP DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Rabu, (26/02/2020).

Dari keseluruhan 102 negara tersebut menyambut baik dan ingin terus meningkatkan kerja sama dan peningkatan soliditas di berbagai bidang. Putu juga mengungkapkan seluruh jajaran pimpinan BKSAP akan terus mengawal proses diplomasi ini agar bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

“Tadi saya bertemu dengan semua ambassador dan mereka semua bilang ingin terus melakukan peningkatan dialog kerja sama dan pertemuan untuk peningkatan kerja sama di segala bidang. Dalam melakukan diplomasi ini, BKSAP akan akan menjadi leader dalam berkomunikasi dengan berbagai negara di dunia. Kita ada lima pimpinan dan semua ingin bekerja keras dalam mengawal diplomasi perlemen ini,” tegas Putu.

Putu menjelaskan beberapa hal yang menjadi konsen BKSAP dalam menjalankan tugas diplomasi parlemennya yakni untuk meningkatkan pemenuhan manfaat bagi rakyat Indonesia, lalu juga terkait kerjasama perdagangan diharapkan unsur UMKM dapat menjadi pelaku aktif.

“Dan bagaimana agar kita berharap agar kepentingan bangsa dan negara kita betul-betul terwakili di tingkat internasional baik pada pertemuan multilateral maupun pertemuan bilateral dengan negara negara lain. Ini lah esensi dari diplomasi yang pada akhirnya seluas luasnya memberikan keuntungan dan manfaat bagi bangsa dan negara kita,” jelasnya.

Sejumlah negara yang menjadi mitra BKSAP, lanjut Putu juga bersikap terbuka dan siap untuk menjalin kerja sama yang baik dengan DPR RI. Ini penting guna membangun jalinan kekerabatan antara Indonesia dengan negara lain dalam menyikapi sejumlah persoalan internasional untuk dihadapi secata bersama.

“Kita menyambut baik dan mereka sangat terbuka dan senang hati. Kedepan banyak isu internasional yang kita hadapi seperti isu kelapa sawit, budaya, pariwisata, virus corona atau isu papua. Dengan adanya panja pasifik kita akan bangun kerja sama yang baik sehingga kita ketahui bahwa kita ingin bersama sama untuk menjaga perdamaian dan kedamaian dunia dan juga memikirkan keamanan kawasan baik asia maupun kawasan pasifik,” lanjutnya.

Dengan adanya GKSB ini akan menjadi momentum untuk membangun kesepahaman tentang isu-isu global tersebut. Putu mengungkapkan akan terus mengawal secara bersama-sama dan saling bersinergi dalam melakukan pembicaraan di forum internasioanal.

Turut serta dalam peresmian GKSB ini yakni Ketua DPR Puan Maharani didampingi oleh wakil-wakilnya yakni Azis Syamsuddin, Rachmat Gobel, Muhaimin Iskandar dan Sufmi Dasco Ahamd. Serta seluruh jajaran pimpinan BKSAP dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar beserta duta besar negara sahabat. (Soe)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

INTERNASIONAL

Bamsoet Ikut Kecam Pelanggaran HAM ABK WNI di Kapal China

Published

on

By

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) ikut mengecam kasus perbudakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi Anak Buah Kapal (ABK) penangkap ikan milik China. Untuk itu, Bamsoet meminta Pemerintah segera turun tangan menyelesaikab kasus yang terjadi di kapal penangkap Long Xin 605, Long Xin 629 dan Tian Yu 8 itu.

Seperti wartakan, penderitaan WNI selama di kapal itu sangat parah seperti yang dilaporkan TV MBC dari Korea Selatan, yang meliput langsung tatkala kapal itu bersandar di Busan, Korea Selatan sekitar bulan Maret 2020 lalu.

Di mana para ABK WNI itu telah direnggut kebebasannya, bekerja dengan kondisi tidak layak, hak atas hidupnya direnggut serta jenazah WNI yang meninggal itu tidak dikubur di daratan seperti agama kepercayaan almarhum, tapi dibuang ke laut laiknya binatang.

“Tindakan membuang jenazah WNI ke laut itu sangat serius. Kuat dugaan adanya perampasan Hak Asasi Manusia dengan mempekerjakan ABK WNI tak ubahnya seperti budak, dengan kondisi memprihatinkan, harus mendapat perhatian serius dari Kementerian Luar Negeri. Di era modern seperti ini, perbudakan tak lagi diperkenankan. Dan setiap manusia diakui hak dan kewajibannya. Kementerian Luar Negeri harus mengangkat ini menjadi isu internasional,” kata Bamsoet kepada wartawan, Jakarta, Kamis (7/5/2020).

Bamsoet menegaskan, pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia tak cukup melayangkan nota diplomatik melalui Kedutaan Indonesia di Beijing, China sana. Namun, harus segera memanggil Duta Besar China untuk Indonesia untuk mendapatkan penjelasan utuh dari kejadian itu. Jika perlu, dilakukan upaya investigasi kejadian seperti ini sering kali terulang.

“Melindungi segenap tumpah darah Indonesia menjadi tujuan kita berbangsa dan bernegara. Ini menjadi tugas penting pemerintah sebagaimana diamanahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Nyawa satu orang WNI sama berharganya dengan nyawa satu bangsa Indonesia. Untuk itu, jangan sampai kendor dalam pembelaan negara terhadap warganya yang menjadi korban perbudakan,” terang Bamsoet.

Tak hanya langkah diplomatis, Bamsoet meminta aparat Kepolisian dan Kementerian Tenaga Kerja menyelidiki adanya kemungkinan perdagangan WNI yang menjadi ABK di berbagai kapal penangkap ikan. Ia mengira, kemungkinan besar banyak warga yang karena tuntutan ekonomi, tergiur oleh iming-iming uang dari perusahaan penyalur tenaga kerja illegal di kapal.

゛Perusahaan penyalur ABK ini perlu diusut tuntas legalitasnya. Harap kami ini menjadi momentum bagi pemerintah membuktikan keberpihakan dan selalu hadir dalam persoalan kehidupan rakyat Indonesia,” ujar Bamsoet. (Dwi)

Continue Reading

INTERNASIONAL

Terkait Kapal Ikan China Eksploitasi ABK WNI, DPR Minta Kemenlu Lindungi Mereka

Published

on

By

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyhari prihatin terkait kabar dari 18 Anak Buah Kapal (ABK) Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Kapal Longxing 629 China yang diberitakan oleh media di Korea Selatan bahwa empat orang ABK telah meninggal dunia dan tiga jasad di antaranya terpaksa dibuang ke laut lepas.

“Saya sangat prihatin dan berbelasungkawa atas Meninggalnya ABK Indonesia yang bekerja di Kapal itu, Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pendampingan kepada semua WNI termasuk memastikan tidak adanya kekerasan, eksploitasi dan pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan yang berakibat jatuhnya korban nyawa WNI dan terampasnya Hak mereka sebagai ABK.” jelas Kharis dalam release tertulis kepada Media, hari Rabu (6/5/2020).

Kharis menambahkan sebagaimana yang tertera pada Pasal 18 Undang-Undang Hubungan Luar Negeri No. 37 Tahun 1999, disebutkan bahwa Pemerintah berkewajiban untuk melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia. Sementara pada Pasal 19 disebutkan bahwa Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban untuk memberikan pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.

“ Karena itu saya meminta agar Kementerian Luar Negeri segera berkoordinasi dengan pemerintah Tiongkok terkait Kapal tempat bekerja WNI dan Pemerintah Korea Selatan yang saat ini merawat dan membantu 14 ABK yang masih hidup sehingga semua dapatkan keadilan dan tentunya pendampingan yang memadai dari negara dalam hal ini kedutaan besar kita di Korea Selatan”jelas Anggota DPR dari Fraksi PKS ini.

Sebelumnya sebagaimana diberitakan media di Korea Selatan sejumlah WNI ABK melapor bahwa mereka diperlakukan dengan buruk di kapal ikan tersebut dengan bekerja hingga 18 sampai 30 jam, istirahat yang minim, serta terpaksa harus meminum air laut yang disaring sehingga sebagian jatuh sakit, sementara para awak dari China mendapat jatah air mineral dalam botol.

” Berdasarkan UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) jelas sekali bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya. Pekerja Migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang- wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia apa yang terjadi pada ABK WNI di kapal itu harus diusut tuntas hingga selesai” Tutup Kharis yang merupakan legislator dari Dapil Jateng 5. (Fajar)

Continue Reading

INTERNASIONAL

PKS: Pemerintah Harus Berhati-hati Kerjasama Penelitian dengan Lembaga Asing

Published

on

By

Serpong  – Upaya Pemerintah menemukan vaksin atau obat Covid 19 dengan lembaga asing sebaiknya dilakukan secara selektif dan hati-hati. Jangan sampai niat baik untuk menanggulangi Covid 19 malah menimbulkan masalah baru, baik dari sisi keamanan, kesehatan maupun keuangan negara.

Pemerintah harus melibatkan lembaga penelitian resmi untuk melakukan kajian secara terpadu dan komprehensif lebih dulu sebelum menjalin kerjasama. Jangan Indonesia masuk ke dalam perangkap permainan bisnis spekulan global yang memanfaatkan situasi darurat Covid 19.

Demikian tanggapan anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, atas tawaran kerjasama lembaga asing kepada Pemerintah Indonesia untuk menemukan obat atau metode pengobatan Covid 19.

Menurut Mulyanto, saat ini Pemerintah memang perlu membangun kerjasama Internasional untuk menanggulangi Covid 19. Namun upaya tersebut harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan beberapa aspek terkait.

“Sekarang ini Covid 19 bukan hanya sekedar isu kesehatan tapi sudah berkembang menjadi isu keamanan. Untuk itu Pemerintah perlu berhati-hati mengkaji berbagai konsekuensi dari kerjasama yang akan dilakukan. Jangan sampai Indonesia terjebak dalam permainan spekulan Internasional yang akan merugikan rakyat,” tegas Mulyanto.

Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Industri dan Pembangunan ini mengimbau Pemerintah lebih aktif mendorong lembaga penelitian dalam negeri untuk menemukan vaksin Covid 19. Menurut Mulyanto kemampuan lembaga penelitian Indonesia juga sudah diakui dunia internasional.

Sebelumnya Bill Gates melalui Gates Foundation menawarkan fasilitas pendanaan kepada lembaga penelitian Indonesia untuk meneliti vaksin Covid 19. Beberapa lembaga penitian menyambut kesempatan ini.

Kepala Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI, Puspita Lisdiyanti menyebut kerjasama yang ditawarkan Gates Foundation dapat mempercepat penemuan vaksin Covid 19. Namun mantan Menteri Kesehatan era Presiden SBY, Siti Fadilah Supari, mengimbau Pemerintah tidak melakukan kerjasama dengan Gates Foundation mengingat beberapa konsekuensi yang dapat merugikan Indonesia. (akbar)

 

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending