Connect with us

POLITIK

Ratusan Massa AMPG Masih Bertahan di Depan DPP Golkar hingga Malam Hari

Published

on

JAKARTA – Ratusan massa Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) mendatangi kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat, Kamis (22/08/19). Mereka menuntut DPP Partai Golkar segera menggelar rapat pleno. Aparat kepolisian menjaga ketat kantor DPP Partai Golkar.

Massa yang datang mulai pukul 13.30 WIB ini hingga malam hari masih bertahan di depan pintu masuk kantor DPP Partai Golkar. Wakil Ketua AMPG Novel Hilabi sempat bernegosiasi agar pengurus AMPG dan sejumlah pengurus pleno DPP diizinkan masuk ke dalam kantor DPP. Namun, berdasarkan informasi atas perintah Sekjen Partai Golkar, mereka tidak diperkenankan masuk.

“DPP Partai Golkar ini rumah kita. Kenapa AMPG yang jelas merupakan organisasi dibawah Partai Golkar tidak boleh masuk ke DPP Partai Golkar yang katanya rumah kita semua. Ada apa ini? Kita mau masuk rumah sendiri malah dilarang?,” ujar Wakil Ketua AMPG Novel Hilabi.

Novel juga mempertanyakan keberadaan massa AMPG yang berjaga di dalam kantor DPP. Pasalnya, massa berseragam AMPG yang berjaga didalam DPP bukan merupakan anggota AMPG.

“Bagaimana bisa pengurus DPP memperbolehkan para preman berseragam AMPG masuk berjaga di dalam DPP, sementara kita yang benar-benar pengurus AMPG tidak diperbolehkan masuk ke dalam? Pengerahan preman-preman untuk menjaga DPP jelas telah mencoreng citra Partai Golkar,” tegas Novel.

Novel menegaskan kedatangan massa AMPG dan sejumlah pengurus pleno bermaksud menanyakan kapan rencana rapat pleno DPP akan digelar. Tidak ada niat sedikitpun untuk membuat kekacauan di DPP.

“Sudah beberapa kali kita berkirim surat menanyakan kapan pleno akan digelar. Namun, tidak ada satupun jawaban diberikan. Sesuai AD/ART seharusnya DPP minimal menggelar rapat pleno sekali dalam dua bulan. Ini sudah delapan bulan tidak ada satupun rapat pleno yang digelar. Jelas-jelas  Ketum telah melanggar AD/ART,” tandas Novel.

Novel meminta Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto tidak membuat kegaduhan di Partai Golkar. Terlebih, Presiden Jokowi telah meminta agar tidak ada kegaduhan di partai pendukung pemerintah karena akan mengganggu stabilitas pemerintahan.

“Sikap Ketum yang tidak mengizinkan sejumlah pengurus pleno DPP masuk kedalam DPP, tidak mau segera melaksanakan rapat pleno sesuai AD/ART serta merekrut para preman yang diberi seragam AMPG jelas telah membuat kegaduhan di tubuh Partai Golkar. Selain melanggar AD/ART, Ketum juga tidak mengindahkan Presiden Jokowi dengan sengaja membuat kegaduhan di Partai Golkar,” kata Novel.

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu wilayah Timur Partai Golkar, Azis Samuel, turut mempertanyakan sikap pengurus DPP yang tidak memperbolehkan dirinya bersama massa AMPG masuk ke kantor DPP. Azis bersama pengurus pleno lainnya mendesak DPP menggelar segera rapat pleno.

“Kita minta Ketum dan Sekjen segera menggelar pleno karena sudah delapan bulan tidak pernah mengadakan rapat pleno. Kita tidak akan membiarkan Ketum terus melanggar aturan AD/ART. Partai harus dikelola secara profesional, bukan seperti mengelola perusahaan milik sendiri,” kata Azis.

Azis menandaskan anggota AMPG akan terus bertahan di depan DPP Partai Golkar hingga Ketum menetapkan kapan pleno akan digelar.  Pihaknya memberi tenggat waktu paling lambat Sabtu (24/08) depan, DPP harus menggelar rapat pleno.

“Kita akan terus bertahan di depan DPP hingga Ketum menggelar rapat pleno paling lambat Sabtu depan. Kalau hari ini belum ada jawaban, kita akan datangkan pengurus lebih banyak lagi dari daerah besok. Dan, kalau kita tidak diizinkan masuk, kita akan masuk paksa, karena ini rumah kita. Tidak ada hak Ketum melarang kita masuk ke rumah kita sendiri,” tegas Azis. (DWI)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POLITIK

Alasan Ini PKS Mantap Jadi Oposisi

Published

on

By

JAKARTA – Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menanggapi santai pertemuan Joko Widodo dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan Probowo Subianto.

Menurut Jazuli komunikasi politik itu wajar saja. Apakah kemudian berujung koalisi di pemerintahan? Menurutnya, itu juga sah-sah saja jika benar terjadi. “Sebagai sebuah pilihan politik, PKS menghormati.”

“PKS tidak pernah menutup diri dari komunikasi politik apalagi untuk tujuan silaturahim kebangsaan. Bangsa ini tidak mungkin bisa dibangun sendirian, kita membutuhkan kerja sama atau gotong royong untuk kemaslahatan bangsa dan negara,” ungkapnya.

Meski demikian, lanjut Jazuli, komunikasi atau silaturahim antar elit politik tidak lantas harus dimaknai atau dilihat sebagai bagi-bagi kekuasaan an-sich. Lebih dari itu kita berharap terjadi diskusi mendalam tentang permasalahan fundamental yang dihadapi bangsa dan perspektif solusinya. Sehingga pimpinan negara dan elit politik diharapkan bicara solusi-solusi dan optimisme di hadapan rakyat yang menyaksikan pertemuan tersebut.

“Kita berharap kalau pimpinan negara dan elit politik bertemu itu bicara gagasan bagaimana mengatasi masalah fundamental bangsa seperti pelambatan ekonomi, hutang yang kian menumpuk, solusi BPJS agar tidak naik, bencana kabut asap agar tidak terulang, mengatasi konflik dan sparatisme, serta bicara bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum,” ungkap Jazuli.

Dalam konteks itulah, menjawab pertanyaan media apakah PKS tidak tergoda untuk masuk pemerintahan? Anggota DPR Dapil Banten ini mengatakan dengan tegas akan lebih mantap dan objektif sikap PKS dalam memberikan perspektif dan alternatif solusi terhadap permasalahan bangsa jika tetap berada di luar pemerintahan.

“PKS akan lebih leluasa, terhormat, bermartabat, dan objektif dalam menawarkan perspektif dan alternatif solusi kebangsaan jika tetap berada di luar pemerintahan. Oleh karena itu, insya Allah PKS komitmen tetap berada di luar pemerintahan,” tandas Jazuli.

Lagipula, lanjut Jazuli, PKS ingin memberi contoh budaya politik yang sehat: PKS tidak ingin masuk kabinet karena ingin menghormati partai-partai yang berkringat memenangkan Jokowi-Makruf Amin.

“Kami ingin memaksimalkan peran parlemen dalam hal check and balances sesuai konstitusi. Lagipula, kami merasa tetap di Pemerintahan Republik Indonesia karena PKS punya kader-kader terbaik yang menjadi gubernur dan bupati/walikota. Di situ PKS hadir dan meberikan cinta dan pengabdian untuk Indonesia,” pungkas Jazuli. (J3)

Continue Reading

POLITIK

Berlomba-Lomba Dukung Bamsoet Ketua MPR, Setelah PKS dan Demokrat Siapa Silanjutnya?

Published

on

By

JAKARTA – Pasca PKS kini Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Agus Hermanto mendorong semua fraksi di DPR RI dan anggota DPD RI periode 2019-2024 memilih Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menjadi Ketua MPR RI periode 2019-2024.

Agus berpendapat, sosok Ketua MPR RI harus diduduki oleh orang yang berpengalaman, yang sudah teruji kapasitas, kapabilitas, dan track recordnya.

“Sebagai Ketua DPR RI, Pak Bamsoet sudah menjejaki berbagai keberhasilan. Sehingga sangat patut dan layak diteruskan menjadi Ketua MPR RI. Insya Allah, beliau bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara,” ujar Agus di DPR RI, Jakarta, Senin (30/09/19).

Agus menilai karena kepemimpinan DPR RI akan diduduki oleh PDI Perjuangan, maka sudah sepatutnya Kursi MPR RI ditempati oleh Partai Golkar yang merupakan partai politik peringkat kedua nasional. Selayaknya Partai Golkar mempercayakan Bamsoet menjadi pilihan utamanya.

“Insya Allah jika Pak Bamsoet terpilih menjadi Ketua MPR, kedepannya MPR RI akan lebih memiliki power. Dengan kemampuan yang dimilikinya, MPR RI akan  menjadi jauh lebih hebat lagi,” tandas Agus.

Agus memandang, sosok Bamsoet yang memimpin DPR RI selama lebih kurang 20 bulan, ditambah pengalaman beliau sebelumnya sebagai Ketua Komisi III DPR RI dan Sekretaris Fraksi Partai Golkar, sudah mengenal dengan baik peta politik Parlemen. Selama memimpin DPR RI, Bamsoet juga dipandang mampu membangun hubungan baik dengan MPR RI.

“Jadi jika menjadi Ketua MPR RI, beliau sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja MPR RI, sebagaimana yang sudah ia lakukan dalam meningkatkan kinerja DPR RI. Karenanya, beliau layak dan pantas menjadi Ketua MPR RI,” tutur Agus.

Agus menambahkan, sebagai sesama rekan kerja di pimpinan DPR RI, dirinya menjadi saksi hidup bagaimana kepiawaian Bamsoet dalam mengelola DPR RI menjadi lebih baik. Bamsoet diyakini bisa membawa perubahan MPR RI menjadi lebih bergeliat lagi.

“Semua fraksi DPR RI maupun anggota DPD RI perlu mendukung Bamsoet menjadi Ketua MPR RI. Beliau yang paling layak karena telah memberikan keteladanan yang cukup hebat di dalam meningkatkan kinerja DPR RI,” pungkas Agus.

Sebelumnya, PKS juga mendukung Bamsoet sebagai ketua MPR RI. Menurut politisi senior PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi, Bamsoet figur yang sangat layak memimpin MPR. Itu berkaca saat Bamsoet memimpin DPR.

“Saya melihat Mas Bambang Soesatyo sangat cocok untuk duduk sebagai Ketua MPR. Sebelumnya beliau sudah berpengalaman menjabat sebagai ketua DPR, tentunya hal itu akan menjadi modal utama untuk beliau memimpin lembaga sebesar itu,” kata Habib Aboe.

“Selain itu Mas Bamsoet juga memiliki daya terima yang bagus, semua kalangan welcome dengan beliau. Ini adalah daya dukung yang diperlukan sebagai seorang yang akan memimpin lembaga yang berisi perwakilan dari berbagai latar belakang. Dengan profil yang akseptabilita tinggi, saya yakin dinamikan di MPR akan berjalan dengan baik,” sambung Habib Aboe.

Alasan Habib Aboe jatuh pilihannya ke Bamsoet, karena Bamsoet dunilai komunikator handal, mampu membuka kebuntuan komunikasi saat diperlukan. Contohnya saat kemarin terjadi tarik menarik saat pembahasan KUHP antara pemerintah dan DPR, ia bisa membuka ruang dialog dengan baik. (HMS)

Continue Reading

POLITIK

Airlangga Ditantang Segera Ikuti Langkah Bamsoet Redakan Ketegangan Politik di Internal Golkar

Published

on

By

JAKARTA – Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Viktus Murin mendesak Ketua Umum Airlangga Hartarto segera mengikuti langkah  Bambang Soesatyo untuk meredakan ketegangan politik di internal Partai Golkar. Publik menunggu sikap kenegarawanan dari Airlangga sebagaimana yang telah ditunjukkan secara elegan oleh Bamsoet.

Atas pertimbangan untuk menjaga stabilitas politik nasional, Bamsoet telah menyatakan mendukung pelaksanaan Munas Golkar pada bulan Desember sebagaimana yang diinginkan Airlangga selaku Ketua Umum Partai Golkar.

“Bamsoet sudah membuktikan sikap kenegarawanannya, Airlangga kapan? Kami menunggu Airlangga menunjukkan sikap kenegarawanannya,” tegas Viktus kepada wartawan di Jakarta, Ahad (29/09/2019).

Sekretaris Badan Kajian Strategis dan Intelijen (Bakastratel) DPP Partai Golkar ini menuturkan, Airlangga bisa menunjukkan watak kenegarawanannya mulai dari hal-hal sederhana di lingkungan Partai Golkar. Antara lain, memulangkan polisi ke markasnya dan tidak lagi berada di kompleks Kantor DPP Partai Golkar Slipi, seolah-olah Golkar sedang berada dalam situasi darurat keamanan.

Kedua, lanjutnya, memulangkan kelompok tertentu yang menggunakan atribut AMPG seolah-olah itu adalah anggota aktif atau kader Golkar, yang saat ini masih menguasai aula Kantor DPP Partai Golkar.

“Ketiga, segera membuka gembok pagar gerbang Kantor DPP Partai Golkar. Sehingga, urusan-urusan administrasi kegolkaran dan irama sekretariat DPP Partai Golkar dapat segera normal kembali seperti semula,” katanya.

Menurut Mantan Sekjen Presidium GMNI ini, Bamsoet telah menempuh langkah politik yang elegan karena memilih untuk lebih mengutamakan tanggungjawab yang lebih besar yakni agenda dan kepentingan negara. Diantaranya, pelantikan Anggota DPR/MPR RI pada tanggal 1 Oktober 2019 dan pelantikan Presiden/Wakil Presiden RI pada tanggal 20 Oktober 2019.

“Bamsoet memilih menurunkan ketegangan politik yang beresiko terhadap kiprah politiknya sebagai Caketum Partai Golkar, karena telah mengamini pelaksanaan Munas pada Desember 2019 sesuai keinginan Airlangga. Padahal, sebelumnya para pendukung Bamsoet  telah mengambil langkah-langkah tegas mendesak adanya percepatan pelaksanaan Munas ke bulan Oktober 2019,” tandasnya.

Viktus menambahkan saat ini publik dan khususnya slagorde Partai Golkar menunggu Airlangga membuktikan sikap kenegarawanannya.

“Dimulai saja dari hal paling sederhana, misalnya buka kembali pintu gerbang pagar Kantor DPP Partai Golkar yang selama ini digembok. Bukankah tanggung jawab pada hal-hal yang besar, selalu didahului oleh tanggung jawab pada hal-hal kecil?” pungkas Viktus dalam nada retoris. (dwi)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending