Connect with us

HUKUM

Razikin: Sikap Jokowi Terhadap Revisi UU KPK Merupakan Jalan Tengah

Published

on

JAKARTA – Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah mendukung keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyetujui sebagai revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah Jokowi itu dinilai menjadi jalan tengah di dalam polemik revisi UU KPK.

Ketua Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Razikin Juraid memperhatikan poin-poin yang disetujui Jokowi dalam draf revisi UU KPK inisiatif DPR. Menurut Razikin, hal itu bisa menjadi jalan keluar disaat RUU KPK yang masih diramaikan dengan nada pro dan kontra.

“Saya pikir catatan presiden terhadap draf revisi UU KPK inisiatif DPR tersebut merupakan jalan tengah ditengah polemik antara pihak yang pro maupun kontra,” kata Razikin melalui keterangan tertulisnya, Jumat (13/9/2019).

Razikin kemudian memperhatikan salah satu poin revisi yang disetujui oleh Jokowi yakni pembentukan Dewan Pengawas untuk KPK. Menurutnya, langkah itu membuktikan Jokowi yang tegas dalam pemberantasan korupsi.

“Yang saya tangkap dari poin itu adalah presiden akan memimpin langsung pemberantasan korupsi dan hal itu sejalan dengan usulan kami karenanya kami sangat mendukung langkah Presiden,” ujarnya.

Lebih lanjut Razikin mengatakan, DPR RI masih memiliki tugas lanjutan untuk membahas draft revisi UU KPK itu.

“Tinggal kita lihat saja perkembangannya nanti,” pungkasnya.[]

HUKUM

DPP KNPI Dukung Penuh Upaya Penguatan KPK Berantas Korupsi

Published

on

By

JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mendukung sepenuhnya upaya-upaya penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat ini, yang terpenting adalah semua pihak harus mendukung terciptanya KPK yang kuat dan bersih dari politisasi pihak manapun.

“Mengenai RUU KPK, tidak penting mau direvisi ataupun tidak. Yang penting KPK harus bersih dari politisasi oknum-oknum. Itu yang menjadi concern kami,” kata Koordinator Tim Hukum Pengacara Muda DPP KNPI, Tegar Putuhena di Kantor DPP KNPI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2019).

DPP KNPI pun saat ini menyerahkan sepenuhnya kepada DPR dan pemerintah terkait apakah memang diperlukan revisi UU KPK. Namun demikian, segala upaya yang dilakukan sebaiknya tidak keluar dari cita-cita pendirian KPK.

“Revisi kita serahkan sepenuhnya kepada elit yang kita percayai, yang jelas pemberantasan korupsi berjalan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Kita berada pada posisi KPK harus kuat dan bersih,” ujarnya.

Tim Pengacara muda DPP KNPI, Widad Thalib, menjelaskan, KNPI sendiri menilai perbedaan pandangan terkait revisi UU KPK sebagai sesuatu hal yang wajar. Namun demikian jangan sampai terjadi benturan horizontal yang tidak perlu.

“Perbedaan pandangan ini sebagai hal yang wajar. Masih ada banyak pekerjaan rumah yang mesti dilakukan demi perbaiki dan menguatkan lembaga anti rasuah,” kata Widad Thalib.

Tim Pengacara muda DPP KNPI lainnya, Mohamad Zen El, menjelaskan, walaupun berada pada posisi netral, Namun KNPI juga memberikan beberapa catatan penting terkait KPK. Yakni, sebagai lembaga anti korupsi, KPK seharusnya dapat memberikan teladan yang baik dalam hal transparansi serta Good Corporate Governance (GCG).

“Di tahun 2018, BPK pernah memberikan opini WDP terhadap laporan keuangan KPK. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan publik, bagaimana bisa lembaga anti korupsi sekelas KPK justru lalai dalam tata kelola anggarannya,” kata Mohamad Zen El. (JODIRA)

Continue Reading

HUKUM

Bamsoet: Korupsi Bisa Dilawan dengan Sistem Audit Keuangan Negara yang Profesional dan Berintegritas

Published

on

By

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, virus korupsi yang membahayakan keamanan ekonomi dan keharmonisan sosial, bisa dilawan dengan anti virus berupa sistem audit keuangan negara yang profesionalitas dan berintegritas. Karenanya, DPR RI akan terus memperkuat dukungan dalam kerangka konseptual good governance, terhadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga bisa mengawasi proses pengunaan dana negara menjadi lebih baik dan efisien.

“Sebagai lembaga yang sama-sama berfungsi mengawasi pemerintah, sinergi DPR RI dengan BPK sebaiknya juga didukung sistem pemerintahan yang modern. Ditandai kinerja yang terkontrol dan akuntabilitas yang tinggi. Dengan demikian, kendali atas korupsi semakin maksimal,” ujar Bamsoet dalam peluncuran buku ‘Pemikiran Rizal Djalil’,  ‘Perjalanan Lurus Rizal Djalil’ dan ‘Respon Terhadap Masalah-Masalah Aktual’, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (04/09/19).

Hadir dalam acara ini Anggota IV BPK Prof. Rizal Djalil, Anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait dan Menteri Penerangan 1998-1999 Letjen TNI (Purn) Yunus Yosfiah.

Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini menuturkan, dirinya mengenal Rizal Djalil sebagai sosok berintegritas, kritis dan peduli terhadap segala hal permasalahan keuangan. Baik sebagai politikus maupun pejabat negara, Rizal Djalil produktif mencurahkan gagasannya dengan detail dalam bentuk buku maupun karya-karya ilmiah.

“Pemikiran Rizal Djalil relevan dengan tugas dan fungsi DPR RI. Apa yang tertulis dalam buku ini, mengingatkan kita untuk senantisa waspada dan kritis pada persoalan-persoalan keuangan. Suksesnya sebuah negara, sangat dipengaruhi oleh faktor keuangan yang teraudit secara transparan dan akuntabel,” tutur Bamsoet.

Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menyampaikan, Indonesia masih terus membutuhkan perbaikan di sektor penggunaan dan pengawasan APBN. Karenanya, rekomendasi-rekomendasi Rizal Djalil, terkait peningkatan fungsi BPK yang muaranya menghilangkan korupsi, harus didukung penuh.

“Dalam tiga buku ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pemikiran Rizal Djalil baik selama menjadi politisi maupun ketua BPK, memberikan kontribusi yang signifikan untuk menciptakan lembaga yang modern. Sekaligus menjadi cerminan atau bahkan teknik untuk membentuk birokrat- birokrat yang bertanggungjawab dan organisasi pemerintahan yang kuat dan efisien,” tandas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menilai, buku-buku Rizal Djalil tersebut bisa menjadi referensi utama bagi semua pihak yang ingin mendeteksi, menolak, dan menyingkirkan virus korupsi melalui penguatan tugas dan fungsi BPK. Dengan memahami buku tersebut, para akuntan negara seharusnya bisa menggali lebih dalam lagi berbagai hal tentang keuangan negara.

“Sehingga dari percikan pemikiran Rizal Djalil dalam bukunya ini, bisa lahir kembali berbagai pemikiran lain dari siapapun yang peduli terhadap sistem keuangan negara. Penyempurnaan maupun kajiannya tak boleh hanya berhenti di Rizal Djalil, melainkan harus dilanjutkan oleh para generasi akuntan negara yang muda,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading

HUKUM

Empat Pilar untuk Cegah Insiden Papua

Published

on

By

HULU SUNGAI – Papua adalah bagian NKRI, warganya sebangsa dan setanah air dengan kita. Hal tersebut diungkapkan oleh Habib Aboe Bakar Alhabsyi (24/8) saat sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Pendopo Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan.

“Salah satu pilar yang kita miliki adalah Bhineka Tunggal Ika, jadi kita harus menyadari bahwa memang pada dasarnya bangsa ini beragam. Namun semua menyatu dalam kesatuan bangsa Indonesia. Pemahaman itu sangat penting untuk disadari bersama,” jelas anggota Komisi III tersebutz

Lebih lanjut, Aboe Bakar menjelaskan bahwa salah satu fungsi dari sosialisasi empat pilar adalah untuk mencegah sikap rasis seperti insiden di Surabaya.

“Jika kita sudah menyadari adanya keberagaman, maka tidak ada lagi sebutan rasis seperti teriakan monyet. Karenanya kegiatan sosialisasi seperti ini penting, untuk mengingatkan kembali kebhinekaan Indonesia,” jelas wakil ketua Fraksi PKS itu.

Aboe Bakar mengingatkan bahwa nilai keberagaman itu sebenarnya adalah warisan leluhur bangsa Indonesia.

“Sebenarnya prinsip unity in diversity sudah dimiliki bangsa ini sejak masa lampau. Mungkin nilai itu sekarang cenderung meluntur karena adanya perkembangan zaman. Hal ini seharusnya tidak boleh terjadi.” Ungkap anggota MPR RI dari dapil Kalsel 1 ini.

“Oleh karenanya masyarakat perlu diingatkan kembali pentingnya persatuan dalam keberagaman. Kegiatan sosialisasi empat pilar ini adalah salah satu upaya kita menumpuhkan kembali pemahaman yang benar tentang bhineka tunggal ika.” tutupnya. (HA)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending