Connect with us

NASIONAL

Rencana Lokasi Bandara di Bali Utara, Ditinjau Staf Khusus Presiden Lenis Kogoya

Published

on

Buleleng – Staf Khusus Presiden Republik Indonesia (RI) Lenis Kogoya, meninjau rencana lokasi bandara di Desa Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Bali, dan berjanji akan berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan dan Presiden Joko Widodo terkait penetapan lokasi (penlok) bandara tersebut.

“Sebelum melakukan koordinasi, saya harus meninjau dulu ke lokasi agar tahu bagaimana kondisi di lokasi,” ucap Lenis Kogoya disela-sela meninjau lokasi pada titik koordinat area hasil studi kelayakan yang dilakukan oleh PT PEMBARI di Singaraja, Buleleng, Bali. Kamis, (21/2/2019).

Dalam pertemuan itu, Lenis Kogoya menyampaikan sesuai dengan aspirasi dari masyarakat bahwa lokasi rencana pembangunan bandara yang sudah lepas seluas 370 hektare.

Lanjut Lenis, hal ini merupakan sinyal yang cukup baik bagi pemerintah pusat maupun daerah, karena di beberapa tempat permasalahan dalam pembebasan lahan sering berbenturan antara adat dengan pemerintah. “Ini biasanya pemerintah yang menawar, namun di sini warga yang menyerahkan,” tambahnya.

Dalam waktu dekat, Lenis Kogoya akan langsung menemui Menteri Perhubungan RI untuk segera turun mengecek dan menyelesaikan apa saja permasalahan yang ada di lapangan, sehingga izin Penetapan Lokasi (Penlok) bisa segera dikeluarkan.

Lenis menyatakan akan segera mengadakan rapat dengan mengajak pihak pemerintah setempat, perwakilan dari desa adat dan Kementerian Perhubungan di Istana Negara. “Sama-sama kita putuskan, kapan mulainya, sebelum Pilpres mudah-mudahan sudah peletakan batu pertama,“ pungkasnya.

Menurut Lenis, pihaknya bisa saja langsung mengundang komponen masyarakat adat, namun ia harus meninjau lokasi dulu. “Bapak Presiden sering mengatakan kepada kami bahwa jangan hanya terima surat, namun harus langsung turun mengecek ke lapangan,” tegasnya.

Hadir pada kesempatan tersebut, Komisaris utama Perseroan Terbatas (PT) Pembangunan Bali Mandiri (PEMBARI), Ketut Maha Bakti Suardhana, selaku investor yang telah menjalin kerja sama dengan Desa Adat Kubutambahan sejak tahun 2009 untuk merintis usulan Pembangunan Bandara Bali utara.

Pihak PEMBARI juga telah melakukan studi kelayakan mendalam sehingga mendapat surat persetujuan prinsip dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhubungan udara pada 2 Juni 2014 yang mana persetujuan itu berdasarkan hasil kajian lanjutan yang juga disetujui oleh Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan pada 21 Desember 2017.

Dalam kesempatan itu, Kelian (ketua) Desa Pakraman Kubutambahan Jro Pasek Warkadea mengatakan dirinya dan warga desa adat berterima kasih terhadap kesediaan Staf Khusus Presiden meninjau lahan yang direncanakan menjadi lokasi bandara tersebut karena masyarakat adat di wilayahnya sudah siap mendukung pembangunan bandara tersebut,

“Untuk itu, kami minta agar Staf Khusus Presiden memperjuangkan agar penlok bandara di Desa Kubutambahan itu segera diterbitkan. Kami mendesak agar penlok segera turun,” tutup Warkadea. (ari)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NASIONAL

KH Ma’ruf Amin Akui Kemajuan Pemerintahan Dalam Memberantas Korupsi

Published

on

Jakarta – Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01 KH. Ma’ruf Amin mengatakan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan. Dirinya menilai banyaknya pihak yang ditangkap bukan karena korupsi merajalela.

“Penindakan korupsi di Indonesia sampai saat ini menunjukkan kemajuan yang signifikan. Namun ada orang mengatakan karena banyaknya yang ditangkap menunjukkan banyaknya korupsi. Padahal itu justru karena bagusnya sistem penindakan, bukan karena banyaknya korupsi,” ujar Ma’ruf Amin. Selasa, (19/3/2019).

Hal itu disampaikan Ma’ruf Amin saat memberikan sambutan dalam acara  seminar publik dengan tema, “Strategi Pemberantasan Korupsi untuk Kembalikan Uang Negara”, yang diselenggarakan oleh Seknas Jokowi dan Master C19 Portal KMA di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat. Dalam sambutannya, Ma’ruf Amin menganggap pemberantasan korupsi saat ini jauh lebih baik.

“Dulu tidak ada, atau jarang yang ditangkap, karena penegakan hukum lemah, penindakan hukumnya itu belum sebaik seperti sekarang. Ini saya kira yang mesti dipahami,” terangnya.

Ma’ruf Amin menyadari pemberantasan korupsi di Indonesia harus terus ditingkatkan. Untuk itu, dirinya menyoroti upaya pengembalian kerugian keuangan negara.

“Meskipun demikian, apa yang telah dicapai tersebut perlu ditingkatkan lebih lanjut terutama dalam hal upaya mengembalikan kebocoran keuangan negara baik yang di dalam negeri maupun yang disimpan di luar negeri. Saya kira itu tujuan kita yang mana dana-dana yang sudah dikorupsi itu bisa dikembalikan,” kata Kyai Ma’ruf Amin.

Ismarilda Priadi ketua Panitia sekaligus Bendahara Umum Seknas Jokowi dalam laporan panitia menyatakan tujuan dari seminar publik ini adalah untuk  mentransformasi kerja nyata pemerintahan, memperkuat kinerja para penegak hukum dan memperkuat peraturan perundang–undangan pemberantasan korupsi yang mengatur kejelasan dan mekanisme pengembalian kerugian keungan negara akibat tindak pidana korupsi. 

Ismarilda Priadi menjelaskan ada beberapa faktor yang membuat upaya pengembalian uang negara belum maksimal. Salah satunya adalah keterbatasan fungsi dan kewenangan dari masing-masing lembaga penegak hukum.

M. Yamin Ketua Umum Seknas Jokowi dalam sambutannya menyambut baik terselengaranya acara ini dan mengatakan, penegakan hukum terhadap korupsi melalui tindak pidana korupsi adalah upaya untuk salah satunya memprioritaskan pengembalian kerugian negara untuk dimanfaatkan bagi pemenuhan kesejahteraan bangsa.  

“Meskipun demikian, apa yang telah dicapai tersebut perlu ditingkatkan lebih lanjut terutama dalam hal upaya mengembalikan kebocoran keuangan negara baik yang di dalam negeri maupun yang disimpan di luar negeri. Saya kira itu tujuan kita yang mana dana-dana yang sudah dikorupsi itu bisa dikembalikan,” tutup M. Yamin. (ari)

Continue Reading

NASIONAL

Legislator PDI Perjuangan Realisasikan Jembatan Gantung di Desa Mabung Nganjuk

Published

on

Nganjuk – Sore tepi sungai widas desa Mabung, warga menyambut kedatangan Henky Kurniadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi V Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang akan meresmikan Jembatan Gantung.

Henky menceritakan bahwa, jembatan tersebut menelan biaya Rp 3,5 milyar dengan bentang 83 meter dan lebar 1,8 meter menghubungkan kecamatan Baron dan Gondang kabupaten Nganjuk.

Bermula dari keluhan masyarakat Mabung yang sebelumnya menggunakan perahu tambang untuk menyebrangi sungai pada tahun 2018 direspon oleh Henky Kurniadi yang merupakan Anggota Komisi V DPR RI membidangi Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) dan telah diselesaikan pada awal 2019.

“Jembatan ini akan dinamai sebagai jembatan ‘Amanah’, dimaksudkan seorang pemimpin harus memiliki jiwa amanah untuk dapat merealisasikan keinginan warga,” tegas Henky. Minggu, (17/3/2019).

“Jembatan Gantung ini bermanfaat bagi ekonomi warga Mabung yang didominasi petani,” imbuh Putut Priyanto selaku Kepala Desa (Kades) Mabung.

Dalam peresmian juga dihadiri Suwarsi yang juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Nganjuk dari Fraksi PDI Perjuangan), Satiran (Mantan Kades Mabung), perwakilan Kementerian PUPR dan Forum Kominkasi Pimpinan Kecamatan (Forkompicam). (ari)

Continue Reading

NASIONAL

Rakernas IMORI Ke-VII, Ardian Aji : Olahraga Sebagai Pemersatu Bangsa

Published

on

Surabaya – Ikatan Mahasiswa Olahraga Indonesia (IMORI) mengadakan deklarasi pemilu damai di Tugu Pahlawan Surabaya. Dalam serangkaian agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke VII yang diadakan di Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Imori dari seluruh Indonesia. Isi pernyataan sikap Ikatan Mahasiswa Olahraga Indonesia dalam Deklarasi Pemilu Damai yang disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Imori, Burhanudin pada hari Minggu, (10/3/2019) yakni :

1. Menjadi garda terdepan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian Pemilihan Umum (Pemilu) pada tanggal 17 April 2019.

2. Ikut serta mensukseskan terselenggaranya Pemilu pada tanggal 17 April 2019 dengan aman, damai, dan kondusif.

3. Ikut serta menangkal berita hoax yang berkembang dimasyarakat

4. Apapun pilihan politiknya, olahraga tetap menjadi pemersatu bangsa. 

“Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat dalam menyambut dan mensukseskan Pemilu pada tanggal 17 April 2019 mendatang. Antusias pengunjung Tugu Pahlawan Surabaya sangat luar biasa dalam menandatangani petisi pemilu damai ini,” tuturnya.

Senada dengan Burhanudin, Ketua Pelaksana Rakernas Imori ke VII, Ardian Aji Pranata menjelaskan bahwa, dengan adanya kegiatan ini bertujuan untuk mengajak semua elemen masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam mengawal berjalannya pemilu dengan baik.

“Dan menegakkan persatuan bangsa tanpa membeda-bedakan pilihan. Seperti tema yang kita canangkan sejak awal yaitu olahraga sebagai pemersatu bangsa,” tegas Mahasiswa Jurusan Ilmu Keolahragaan (Ikor) Fakultas Ilmu Olahraga (FIO) Unesa tersebut. (ari)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending