Connect with us

OPINI

Resiko MTQ di Masa Pandemi; Apakah Cluster Terbaru Penyebaran Covid-19?

Published

on

MTQ Nasional ke-XXVIII akan digelar di Sumatera Barat secara langsung di saat masa pandemi Covid-19. Bahkan Wakil Gubernur Sumatera Barat mengatakan akan diikuti sekitar 1.924 peserta dari seluruh Provinsi di Indonesia.

Indonesia saat ini sedang berjuang untuk menghadapi virus covid-19 yang semakin hari semakin meningkat jumlahnya. Dinas kesehatan Kabupaten/Kota dan rumah sakit se-Sumatera Barat menyebutkan kasus yang terkonfirmasi covid-19 berjumlah 13.059 kasus positif pada Senin, 26 Oktober 2020.

Penyelenggaraan MTQ ini sangat beresiko terpaparnya virus covid-19, bahkan bisa menjadi cluster terbanyak karena di ikuti ribuan orang dari berbagai provinsi. Terlalu memaksakan jika anggaran dari pemerintah pusat yang seharusnya untuk menangani pandemi saat ini malah di alokasikan ke penyelenggaran MTQ yang bisa menjadi resiko terindikasinya virus covid-19 malah makin banyak.

Apa sebenarnya urgensi Kemenag untuk menyelenggarakan MTQ Nasional ini secara langsung ? Apakah hanya untuk mendapatkan Anggaran semata Kemenag rela mengorbankan para peserta.

Menurut Menag, MTQ menjadi stimulus bagi umat Islam dalam pengembangan nilai-nilai dakwah yang bersumber dari kitab suci Alquran. Memang betul MTQ menjadi ajang dakwah dan juga menjadi landasan para peserta untuk berlomba lomba di dalam kebaikan, tetapi kita juga harus menyesuaikan dengan keadaan saat ini.

Ada sebuah kaidah fiqh yang berbunyi upaya menolak kerusakan harus didahulukan Dari pada upaya mengambil kemaslahatan. Jadi upaya melindungi keselamatan jiwa manusia agar terhindar dari wabah virus Covid-19 yang sangat berbahaya itu harus diutamakan dari pada upaya untuk Melaksanakan MTQ Nasional yang dikatakan kemenag sebagai ajang pengembangan dakwah malah menjadi cluster baru terpaparnya virus Covid-19.

Analoginya seperti ini, jika kita menghadapi dua masalah sekaligus seperti dihadapkan dengan tuntutan memperbaiki rumah yang hampir roboh dengan keinginan kita untuk pergi ke tanah suci. Dalam situasi seperti ini tentu saja upaya memperbaiki rumah yang hampir roboh itu wajib didahulukan karena mendesak dan kalau tidak dilakukan bisa menimbulkan korban jiwa bagi seluruh rumah dari pada pergi ke tanah suci yang hukumnya sunnah. Seharusnya menag yang lebih paham terkait hal hal itu karena tupoksi dari kementrian agama adalah mengambil alih tugas tugas keagamaan.

Maka dari itu alangkah baiknya MTQ Nasional ini ditunda sampai penyebaran virus covid-19 di indonesia benar-benar terselsaikan, atau pada MTQ nasional XXVIII sekarang ini diselenggarakan melalui Daring (Dalam Jaringa)/Online seperti yang sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga keagamaan lainnya demi mencegah tepaparnya covid-19 sekaligus menekan jumlah positif penyebaran virus covid-19 di indonesia.

Penulis adalah Aden Aang UA yang merupakan Ketua Umum HMI MPO Komisariat PTIQ-IIQ, Cabang Jakarta Selatan

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

OPINI

Membaca Fakta Debat Kandidat Pilwako Tikep!!

Published

on

By

Oleh : Mas Jun (Penggiat Sosial)

“Orang baik itu, mendapat pengakuan dari orang lain. Bukan dengan congkak kita mengakui diri kita baik” Jun.

Menyimak keseluruhan debat kandidat Walikota dan Wakil Walikota Todore Kepulauan tahun 2020, kita sudah memberi takaran terhadap calon pemimpin mana yang benar-benar memahami keadan bangsa ini. (lebih…)

Continue Reading

OPINI

HMI MPO Cabang Jakarta di Pusaran Politik Nasional

Published

on

By

Bangsa Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945, perubahan demi perubahan, baik itu sistem pemerintahan, ekonomi, politik maupun mekanisme pemilihan Presiden dan kepala daerah. Hal itu diukur dari kecakapan dan kecerdasan para founding father serta pemimpin Negara kepulauan ini dalam mengelola dan membangun bangsa yang berkemajuan.

(lebih…)

Continue Reading

OPINI

Ecocide, Oligarki dan Keberanian Jokowi

Published

on

M. Ridha Saleh*

Transisi demokrasi yang terjadi dari rezim orde baru menuju era-reformasi membawa banyak perubahan khususnya pada aspek kebebasan hak sipil politik. Simbol-simbol yang menghalangi kebebasan hak sipil politik rakyat satu persatu ditata ulang secara proporsional, relasi antar negara dan rakyat tak berjarak lagi.

Namun, kebebasan sipil politik tidak berbanding lurus dengan kualitas demokrasi atau demokrasi substansial yang diharapkan sebahagian kalangan.

Demokrasi yang tumbuh dimasa transisi, bahkan hingga detik ini, justru mengarah pada praktek demokrasi liberal yang jauh berbeda dengan tafsir dan prinsip demokrasi yang dianut oleh konstitusi dan Pancasila.

Tanda Negara masih dalam masalah besar, sebab belum ada perubahan substansial dalam sistim ekonomi politik, khususnya demokrasi ekonomi dan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya.

Transisi nampak sekedar merubah kulit saja, dari kekuasaan otoritarianise negara menuju ke kapitalisme neoliberal.

Bisa dilihat dari sajian ciri pokok kebijakan yang meliputi deregulasi, liberalisasi perdagangan, investasi dan privatisasi. Ciri lain yaitu terjadi kesenjangan antara sektor jasa, industri, pertanian dan penguasaan sumber daya alam.

Negara diatur sedemikian rupa agar tidak turut campur dalam aktivitas mekanisme pasar, prinsipnya negara hanya berfungsi sebagai fasilitator, penjaga modal serta pemungut pajak dari modal itu bekerja.

Masalah besar lainya yaitu makin menguatnya pengaruh oligarki menentukan kebijakan ekonomi politik Negara. Menurut Winters, para oligark memiliki banyak cara mengekspresikan kekuasaan mereka dalam liberalisasi Indonesia.

Oligarki yang dibesarkan oleh rezim Soeharto terus bertransformasi dengan menyesuaikan konteks politik di Indonesia melalui skema neoliberalisme, seperti demokratisasi, desentralisasi, dan deregulasi yang berkelindan dengan agenda politik Negara.

Yang menjadi masalah adalah, terjadi konsentrasi dan kesenjangan kekuatan materil yang begitu besar, bahkan disebut terbesar di dunia. Betapa tidak, oligark yang hanya berjumlah 2/1.000.000 atau sekitar 400 orang (dengan asumsi jumlah penduduk 200 juta), mereka memiliki kekayaan bersih setara 10 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) – (data 2010).

Ciri Negara dan pemerintahan yang dikuasai oleh oligarki yakni, kekuasaan terkonsentrasi atau dikendalikan oleh kelompok atau segelintir elit politik dan ekonomi, terjadi ketidaksetaraan ataupun kesenjangan dari segi material yang cukup ekstrem, uang dan kekuasaan merupakan hal yang tidak terpisahkan, kekuasaan dimiliki hanya untuk mempertahankan aktivitas bisnis dan kekayaan.

Ecocide

DPR RI telah mengesahkan Undang-undang yang kontroversial, yaitu Undang-undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) saat Negara sedang bertarung dengan Covid 19, para oligrak mencuri momentum itu setelah melewati dan mengabaikan berbagai penolakan dari beragam elemen masyarakat khususnya para aktivis agraria, lingkungan hidup dan korban tambang.

Salah satu isu yang sentral dari penolakan atas UU Minerba, terkait tidak hanya dampak terhadap kerusakan lingkungan dan konsumsi energi kotor, juga kuatnya camput tangan para oligark tambang.

Fatalnya oligark tidak hanya berperan diluar kekuasaan, namun duduk sebagai pengambil kebijakan dan memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan oligarkinya.

Itu hanya satu contoh dimana posisi Negara tidak lagi berdaulat dan berfungsi sebagaimana dimandatkan oleh konstitusi yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam sistim ekonomi politik kapitalistik seperti di Indonesia, tentu bukanlah soal efek kerusakan semata, seperti hutan gundul karena pertambangan, CO2 karena prilaku konsumsi energi fosil atau buang limbah menyebabkan pencemaran. Itu hanya sebagai gelembung permukaan, namun bukan arus dasar yang menghinggapi buruknya tata kelola sumber daya alam.

Kalau persoalanya hanya pada gelembung permukaan, cukup dengan memperbaiki prilaku korporasi, minta mereka babat hutan pakai AMDAL, garuk tambang mengacu pada KLHS atau kampanye ke Eropa jangan beli CPO Indonesia karena perusahaan bakar hutan dan rampas tanah rakyat, artinya sama dengan legalisasi ecocide.

Karena tidak menyentuh dan bukan persoalan dasarnya, persoalan dasar dari kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam ada pada sistim ekonomi politik kapitalistik.

Itulah sebabnya kenapa dalam beberapa tahun belakangan ini krisis lingkungan hidup dan konflik sumber daya alam di Indonesia semakin menjadi-jadi.

Keberanian Jokowi

Lantas, apa yang melatar belakangi kembalinya tendensi tatanan dan rasa seperti Orde Baru, dalam postula dan kerangka ekonomi politik, ini terkait dengan belum berubahnya prinsip dasar bernegara yang diatur dalam Konstitusi dan Pancasila.

Sistim ekonomi politik yang kapitalistik neoliberal justru oligarki dan kekuatan oligark eksis diruang demokrasi dalam mempertahankan modal dan posisinya.

Gerakan penolakan terhadap UU Minerba, bahkan RUU Cipta kerja, dimaksudkan tidak hanya menolak norma terkandung didalam UU atau Rancangan UU tersebut, lebih dari itu menolak sistim ekonomi politik kapitalistik neoliberal yang dititipkan dalam norma dan praktek kebijakan.

Kemudian menggantikanya dengan suatu sistim demokrasi ekonomi kerakyatan, dimana aktivitas ekonomi harus bertumpuh pada pembangunan kapasitas produktivitas rakyat bukan bertumpuh pada ilusi pertumbuhan yang saat ini menjelang kebangkrutanya.

Kondisi seperti ini, kemanuan untuk merubah dan menata secara radikal dari presiden Jokowi sudah tidak memadai lagi, yang dibutuhkan dari presiden Jokowi adalah keberanian untuk merombak melalui langkah-langkah yang luar biasa terukur dan segera dapat dilaksanakan.

*Penulis adalah Wakil Ketua Komnas HAM 2007-2012

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending