Connect with us

RAGAM

Resmi Dilaunching, Allinma Universal Tour & Travel Cabang Malang

Published

on

Malang – Perusahaan bidang jasa yang bergerak dalam tour & travel, umrah, haji plus, tour umum dan travel saat ini makin menunjukkan eksistensinya sebagai sebagai PT biro jasa travel yang sesuai kebutuhan konsumen. 

Terbukti PT Allinma yang pusat kantornya Green Junction GN-10, Citraland Surabaya Indonesia 60197. Berdiri sejak Tahun 2013 dengan Ratting yang terbilang cukup tinggi sampai saat ini. 

Dan sudah membuka cabang di berbagai daerah, seperti Surabaya, Gresik, Bondowoso dan hari ini meresmikan Cabang Malang, yang berkantor di Jl.Graha Kencana Selatan Blok XIII No.1, Cluster 3, Graha Kencana, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. 

Peresmian di Malang sendiri di sambut meriah dan mendapat apresiasi dari bermacam kalangan karena PT Allinma universal sendiri sudah tidak asing ditelinga konsumen penikmat traveling khususnya traveling ke Timur Tengah karena terkenal dengan pelayanan Primanya.  

H. Makki Muhammad Djailani Sebagai Chief Executive Officer Perseroan Terbatas (CEO PT) Allinma Universal mengatakan bahwa, pembukaan cabang Malang ini semata-mata untuk lebih mengakomodir para konsumen nya se-Malang Raya agar lebih mudah dan simple dalam melayaninya. 

“Allinma akan terus bermetamorfosis menjadi Perusahaan Biro Jasa yang sesuai keinginan pelanggaan dengan mengutamakan pelayanan yang Integritas, Profesionalitas dan Akuntabilitas (IPA). Serta kenyamanan bagi konsumen dengan pelayanan yang prima,” ucapnya melalui keterangan tertulisnya yang dikirim ke media ini. Minggu, (07/4/2019).

Masih dengan Djailani, karena dengan cara seperti itu PT. Allinma Universal akan mampu bertahan ditengah ketatnya persaingan bisnis Travel saat ini.  Lebih lanjut dalam sambutan Launching PT Allinma, Djailani berpesan pada generasi milenial untuk berwirausaha. 

“Jangan menunggu modal besar untuk memulai usaha, tapi milikilah jiwa enterpreneur besar untuk membaca dan membuka peluang usaha sedini mungkin,” ujarnya. 

Ia menambahkan, karena sudah menjadi hukum alam bahwa tidak akan pernah menjadi besar tanpa melewati masa  kecil dan tidak akan pernah ada buah kalau tidak pernah menanam pohonnya. 

“Dan jangan pernah takut gagal karena kegagalan bisa jadi adalah buah pertama dari  kesuksesan,” tegas Djailani. (ari)

NASIONAL

Ikalibels Jakarta Santuni Yatim dan Dhuafa

Published

on

Jakarta – IKALIBELS Terus Bergerak Bermanfaat Lewat Santunan Anak Yatim Di Bulan Ramadhan

Berbagi rezeki di Bulan Suci Ramadhan merupakan kewajiban setiap insan untuk berbagi khususnya Santunan Anak Yatim dan Duafa Di Bulan Ramadhan.

Ketua Panitia Atang Kusnaidi, mengatakan Kegiatan sosial bertema bukber dan Santunan Anak Yatim, sekalian kami Merajut Tali Silaturahmi Serta Saling Berbagi antara keluarga Alumni IKA LIBELS.

“terlaksananya kegiatan ini merupakan partisipasi dan donasi keluarga IKALIBELS lintas angkatan.”, paparnya, di kantor DPP Ikalibels Jakarta, Minggu (19/05/2019)

Sedangkan Ketua Umum Ikalibels
H. Dadang Tompro mengatakan, Saya mengapresiasi kegiatan ini. Selain menyambung tali silaturahmi alumni, juga dapat memupuk rasa sosial. Saya berharap kegiatan ini dapat terus diselenggarakan setiap tahunnya.”

“Saya merasa senang kegiatan bisa berjalan lancar dan menambah kekompakan antar angkatan IKALIBES Jakarta yang telah  ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini,” tuturnya

Dalam kesempatan ini, selain Wakil Kepala SMAN 15 Sagam, Pembina Ikalibels Jakarta Joelioes Joesoef, juga Walikota Jakarta Utara yg diwakilkan oleh Kepala Bagian Kesra Darmawan secara simbolis menyerahkan santunan tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Kabag Kesra Jakarta Utara Darmawan menyampaikan, bahwa Walikota sangat berapresiasi terhadap program santunan ini, apalagi Ikalibels Jakarta adalah organisasi perkumpulan/komunitas alumni satu satunya di Jakarta yg memiliki legalitas administrasi organisasi yg lengkap :

*1. Punya Legalitas Kemenhumham RI*

*2. Memiliki Pendaftaran Hak Merk/Hak Patent Kemenhumham RI*

*3. Memiliki Pendaftaran sebagai Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol*

*4. Memiliki Surat Ijin Usaha Menengah Kecil yg direferensikan oleh Disparbud DKI Jakarta*

*5. Memiliki Surat MoU Bhakti sosial terprogram dengan PMI Jakarta Utara, dan segera menyusul untuk membuat MoU dengan UMKM dalam usaha pengembangan usaha mikro dan kreatif*

Untuk itu diharapkan sesuai undang undang yang berlaku agar organisasi/perkumpulan/komunitas alumni atau lainnya dapat dihimbau oleh Suku Badan Kesbangpol atau Sudin Pendidikan untuk memiliki sprt Ikalibels Jakarta ini agar secara organisasi jelas visi misi, azas dan tujuannya, tambah Darmawan.

Dalam acara tersebut diawali temu kangen para alumni lintas angkatan dan juga peserta yang hadir sekitar 400 orang di dalam acara ini, mulai dari undangan tiap angkatan, para yatim piatu dari tiap alumni, dhuafa serta para pengisi acara.

Selain itu itu turut juga hadirWakil Kepala SMAN 15 Sagam, Pembina Ikalibels Jakarta Joelioes Joesoef, juga Walikota Jakarta Utara yg diwakilkan oleh Kepala Bagian Kesra Darmawan secara simbolis menyerahkan santunan tersebut.

Continue Reading

RAGAM

Sertifikat Tanah 12 Desa di Lampung Dibantu Seknas Jokowi dan Mappan

Published

on

Lampung Selatan – Seknas Jokowi dan MAPPAN mendampingi 12 Kepala Desa Binaannya di Kecamatan Jati Agung dan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, memenuhi undangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Kedatangan Seknas Jokowi yang diwakili Dedy Mawardi (Sekjen DPN Seknas Jokowi) dan Siti Noor Laila (Ketua DPW Seknas Jokowi Lampung) yang juga caleg DPRRI Dapil Lampung 1 dari PDI Perjuangan Nomor Urut 3,  MAPPAN yang diwakili Carkaya bersama 12 Kepala Desa.

“Hal itu terkait rapat pembahasan untuk mencari penyelesaian status penguasaan tanah 12  Desa dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Register 40 Gedong Wani,” kata Siti Noor Laila dalam keterangan pers tertulisnya. Rabu, (10/4/2019).

Ke-12 Desa Binaan Seknas Jokowi tersebut adalah Desa Sinar Rejeki Kecamatan Jati Agung, Desa Sumber Jaya Kecamatan Jati Agung, Desa Sido Harjo Kecamatan Jati Agung, Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung, Desa Margo Lestari Kecamatan Jati Agung, Desa Karang Rejo Kecamatan Jati Agung, Desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang, Desa Budi Lestari Kecamatan Tanjung Bintang, Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang, Desa Trimulyo Kecamatan Tanjung Bintang, Desa Srikaton Kecamatan Tanjung Bintang, dan Desa Sinar Ogan Kecamatan Tanjung Bintang.

Kementerian LHK diwakili Muhammad Said (Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat), Miller Panjaitan (Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Ditjen PKTL), dan Sukardi (Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Ditjen PSKL), menerima Seknas Jokowi, MAPPAN dan 12 Kepala Desa di Ruang Rapat Rimbawan 3, Kementerian LHK. 

Dalam rapat tersebut, 12 Kepala Desa menginginkan kepastian hukum atas tanah yang sudah puluhan tahun didiami oleh masyarakatnya.

Ke-12 Kepala Desa, juga menyampaikan bahwa Desa mereka merupakan Desa Difinitif berdasarkan SK Gubernur. Masyarakat 12 desa juga menginginkan Sertifikat (SHM),  seperti yang sudah dibagi-bagikan Presiden Jokowi di berbagai daerah.

Bahwa terhadap permintaan 12 Kepala Desa, Kementerian LHK akan melakukan tindak lanjut berupa:

1. Status areal yang dimintakan klarifikasi kepada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX Bandar Lampung seluas 35.227,62 Ha terdiri dari:

a. Areal Penggunaan Lain/ di luar kawasan hutan seluas 35.022,05 Ha.

b. Kawasan Hutan Produksi seluas 255,57 Ha.

2. Untuk mendapat kepastian batas kawasan hutan sebagai dasar penentuan status 12 desa di Kecamatan Jati Agung dan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung perlu dilakukan kegiatan rekonstruksi batas di lapangan oleh Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

3. Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan rekonstruksi batas di lapangan, para Kepala Desa Menyatakan siap memberi dukungan kepada  petugas yang akan melaksanakan kegiatan rekonstruksi.

4. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan rekonstruksi batas tersebut, Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan akan menyampaikan surat kepada Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk memprioritaskan pelaksanaan rekonstruksi batas dimaksud.

5. Masyarakat agar menyiapkan dokumen riwayat/kronologis penguasaan lahan sebagai bahan pertimbangan guna kelancaran proses penyelesaian sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.

“Terhadap hasil rapat dan tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Kementerian LHK di atas, Asep Sudarmansyah (Kepala Desa Sumber Jaya Kecamatan Jati Agung), menyatakan bahwa dari hasil pertemuan dengan Tim LHK kami mendapatkan titik cerah. 

Hasil rapat dan tindak lanjut yang akan dilakukan merupakan suatu langkah maju dalam penyelesaian status tanah 12 desa yang sudah puluhan tahun tidak terselesaikan. 

Kami juga berharap Pak Jokowi dapat mendengarkan aspirasi kami 12 desa, sehingga kami juga bisa mendapatkan Setipikat Tanah,” pungkasnya. (ari)

Continue Reading

NASIONAL

JAAN Selamatkan 30 Ekor Monyet Pasca Rehabilitasi 2 Tahun

Published

on

Jember – Sebanyak 30 ekor monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) yang diselamatkan oleh Jakarta Animal Aid Network (JAAN) dari topeng monyet, hari ini, menjalani proses pelepasliaran. Ketiga puluh monyet ekor panjang ini, sebelumnya menyelesaikan proses rehabilitasi selama sekitar 2 tahun di kawasan Jember. 

Bekerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Timur (Jatim) dan didukung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, JAAN menurunkan relawannya melepas satwa-satwa ini ke alam liar. Salah satu relawan yang merupakan duta satwa liar JAAN, Manohara Odelia, terlihat ikut mendampingi pelepasliaran itu. 

“Saya menentang dijadikannya satwa liar menjadi atraksi. Biarkan satwa liar tetap liar, dan yang pasti, satwa liar bukanlah hewan peliharaan,” tutur wanita cantik yang tak tampak canggung terjun ke alam itu. Rabu, (20/3/2019).

Monyet-monyet itu nantinya akan dilepas di suatu pulau yang aman dan untuk mencapainya, diperlukan perjalanan dengan kapal. Sejumlah anggota tim akan bermalam di pulau tak berpenghuni tersebut untuk memastikan satwa yang dilepas berada dalam kondisi sehat dan aman. 

“Kami akan tidur di tenda, dan senang sekali bahwa monyet-monyet itu kini kembali mendapatkan kebebasannya kembali. Semoga nantinya tidak ada lagi topeng monyet di Indonesia,” tutup Mano sambil tersenyum. (ari)

Continue Reading
Advertisement
TEKNOLOGI36 menit ago

Lambat Tangani Polemik BPD, Kadis PMD dan Camat di Buton Diminta Mundur Lintasparlemen, BUTON – Polemik Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Manuru, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara hingga saat ini tidak ada penyelesaian yang pasti. Hal itu dapat dilihat belum ada kepastian mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh panitia pemilihan BPD Manuru. “Bupati diminta agar mencopot Kadis PMD dan Camat Siotapina karena lambat menangani polemik pemiihan BPD Manuru,” kata Pemerhati Pemerintahan Desa Kabupaten Buton, Muhammad Risman kepada Lintasparlemen.com, Kamis (30/5/2019) malam. Risman meminta agar Bupati Buton segera memanggil Kepala PMD dan Camat Siotapina untuk menjelaskan dan menyelesaikan persoalan tersebut sebelum nantinya bisa menghambat proses penyelenggaraan pemerintahan. “Masalah ini sudah lama di suarakan dan ini juga sebagai peringatan kepada Bupati Buton agar lebih fokus memberikan perhatian kepada persoalan-persoalan di desa,  Bupati jangan juga hanya melantik tetapi di harapkan segala proses yang di laksanakan oleh bawahanya di perhatikan jika ada kesalahan maka harus di tindak karena jangan sampai merugikan pemerintahan terutama La Bakry sebagai Bupati Buton,” ujarnya. Menurut Risman, persoalan tersebut terkesan diabaikan oleh Kadis PMD, Awaluddin dan Camat Siotapina, La Rahadi. Sebab, polemik pemilihan BPD Manuru yang diduga cacat hukum itu hingga kini belum juga ditindaklanjuti. “Sehingga saya meminta ketegasan Bupati Buton untuk mencopot Kepala DPMD dan Camat Siotapina jika tidak menyelesaikan permasalahan pemilihan BPD Manuru,” tegasnya. Risman menduga lambatnya penanganan persoalan tersebut dikarenakan Kadis PMD dan Camat Siotapina tidak memahaminya tupoksinya. Ia juga menduga pada persoalan itu ada indikasi keberpihakan instansi terkait dalam hal ini DPMD dan Camat Siotapina. “Dan itu berbahaya. Maka saya meminta kepada Bupati Buton harus tegas bila perlu copot mereka karna dampaknya akan kepada pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan La Bakry sebagai Bupati,” pintanya. (La Ode Ali)

NASIONAL1 minggu ago

Ikalibels Jakarta Santuni Yatim dan Dhuafa

NASIONAL1 bulan ago

Firman Soebagyo Ajak Rakyat Bersabar Tunggu KPU Umumkan Hasil Pemilu 2019

POLITIK1 bulan ago

Ramalan DPP KNPI Terbukti: Jokowi Terpilih Kembali

HUKUM1 bulan ago

Bakornas LKBHMI PB HMI Minta Polri Usut Tuntas Kasus Novel dan Skandal Buku Merah

NASIONAL1 bulan ago

PB HMI : Apresiasi Kerja Keras TNI-Polri dalam Mengawal Pemilu 2019

NASIONAL1 bulan ago

DPP Gelar Nusantara Apresiasi Kinerja TNI-Polri

POLITIK1 bulan ago

Quick Count Unggul, Seknas Jokowi : Rakyat Masih Ingin Jokowi Melanjutkan Pemerintahan

RAGAM1 bulan ago

Sertifikat Tanah 12 Desa di Lampung Dibantu Seknas Jokowi dan Mappan

POLITIK1 bulan ago

Vote Indeknews.com, Tri Agus Bayususeno atau TAB Duduki Posisi Kedua

NASIONAL1 minggu ago

Ikalibels Jakarta Santuni Yatim dan Dhuafa

TEKNOLOGI36 menit ago

Lambat Tangani Polemik BPD, Kadis PMD dan Camat di Buton Diminta Mundur Lintasparlemen, BUTON – Polemik Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Manuru, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara hingga saat ini tidak ada penyelesaian yang pasti. Hal itu dapat dilihat belum ada kepastian mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh panitia pemilihan BPD Manuru. “Bupati diminta agar mencopot Kadis PMD dan Camat Siotapina karena lambat menangani polemik pemiihan BPD Manuru,” kata Pemerhati Pemerintahan Desa Kabupaten Buton, Muhammad Risman kepada Lintasparlemen.com, Kamis (30/5/2019) malam. Risman meminta agar Bupati Buton segera memanggil Kepala PMD dan Camat Siotapina untuk menjelaskan dan menyelesaikan persoalan tersebut sebelum nantinya bisa menghambat proses penyelenggaraan pemerintahan. “Masalah ini sudah lama di suarakan dan ini juga sebagai peringatan kepada Bupati Buton agar lebih fokus memberikan perhatian kepada persoalan-persoalan di desa,  Bupati jangan juga hanya melantik tetapi di harapkan segala proses yang di laksanakan oleh bawahanya di perhatikan jika ada kesalahan maka harus di tindak karena jangan sampai merugikan pemerintahan terutama La Bakry sebagai Bupati Buton,” ujarnya. Menurut Risman, persoalan tersebut terkesan diabaikan oleh Kadis PMD, Awaluddin dan Camat Siotapina, La Rahadi. Sebab, polemik pemilihan BPD Manuru yang diduga cacat hukum itu hingga kini belum juga ditindaklanjuti. “Sehingga saya meminta ketegasan Bupati Buton untuk mencopot Kepala DPMD dan Camat Siotapina jika tidak menyelesaikan permasalahan pemilihan BPD Manuru,” tegasnya. Risman menduga lambatnya penanganan persoalan tersebut dikarenakan Kadis PMD dan Camat Siotapina tidak memahaminya tupoksinya. Ia juga menduga pada persoalan itu ada indikasi keberpihakan instansi terkait dalam hal ini DPMD dan Camat Siotapina. “Dan itu berbahaya. Maka saya meminta kepada Bupati Buton harus tegas bila perlu copot mereka karna dampaknya akan kepada pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan La Bakry sebagai Bupati,” pintanya. (La Ode Ali)

Kategori

Topik Terkini

Trending