Connect with us

RAKYAT

Revisi RTRW Pelalawan Tidak Berpihak ke Rakyat

Published

on

PELALAWAN – Mantan Ketua DPRD Pelalawan H. Nasarudin, SH, MH angkat bicara terkait persetujuan tentang revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Ia menilai persetujuan revisi Perda RTRW Kabupaten tersebut tidak memihak kepada masyarakat.

“Tidak memihak kepada masyarakat, sebab Perda yang kita sahkan sebelumnya, hasil revisi sangat jauh berbeda terutama menyangkut hutan lindung banyak hilang. Dengan demikian Semenanjung Kuala Kampar mau dikemanakan?,” terang H. Nasarudin, SH, MH beberapa waktu lalu.

Begitu juga untuk kawasan industri hanya berkisar 7.000 hektare lantas kata dia kawasan Teknopark mau dikemanakan dan apa mamfaatnya buat masyarakat.

“Persetujuan revisi Perda ini jangan hanya untuk kepentingan perusahaan kemudian lahan pertanian berkurang,” tegasnya.

Menurut hematnya, semestinya pembahasan di DPRD harus serius tidak seperti membeli kucing dalam karung. “Jika menyangkut kebijakan pusat dan provinsi mestinya DPRD Pelalawan konsultasikan ke pihak-pihak terkait,” tegasnya.

Ia memandang tidak ada gunanya juga persetujuan Perda RTRW ini disahkan. Pasalnya masih ada desa-desa di Pelalawan masuk kepada kawasan. Alasan tak bisa membangun daerah lantaran tidak memiliki kekuatan hukum menurutnya itu hanya alasan pembenaran. Sebab tak mungkin juga Pemkab membangun dikawasan.

“Sebagai bagian dari masyarakat, pengesahan RTRW ini dalam waktu yang singkat dirasa kurang adil. Karena itu tadi, banyak kawasan kampung kita yang belum terakomodir untuk kelangsungan kehidupan masyarakat ditingkat desa,” tandasnya.[]

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

RAKYAT

Hermanto: Ayo Optimalkan Ruang Laut untuk Kesejahteraan Nelayan Lokal

Published

on

By

PANGKALAN – Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto mendesak Pemerintah agar menambah anggaran untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan manajemen dalam mengelola ruang laut Kepulauan Riau terutama yang berbatasan dengan negara tetangga. Bentuknya berupa pengembangan kapal tangkap, modernisasi teknologi tangkap, peningkatan kualitas SDM nelayan serta peningkatan pengawasan laut dan ikan.

“Upaya tersebut dalam rangka mengambil manfaat optimal ruang laut untuk kesejahteraan nelayan lokal khususnya dan bangsa Indonesia umumnya. Sekaligus juga menjaga NKRI dari pencurian ikan dan sumberdaya laut lainnya oleh nelayan negara asing”, papar Hermanto kepada wartawan di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR ke Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam, Jumat (21/2).

Ia mengungkapkan, 98 persen wilayah Propinsi Kepulauan Riau merupakan laut. Adapun yang 2 persen merupakan darat berbentuk pulau-pulau. Hamparan laut yang luas tersebut, berbatasan langsung dengan lima negara tetangga. “Sayangnya, pemerintah belum optimal menggali potensi sumberdaya kekayaan laut dan ikan di kawasan tersebut karena minimnya anggaran untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan”, ujar legislator FPKS ini.

Dalam Kunjungan Spesifik tersebut, rombongan Komisi 4 DPR mendengar langsung keluhan jajaran PSDKP Batam bahwa kapal patroli dan perlengkapan senjata untuk melakukan pengawasan sangat minim dan jauh tidak sebanding dengan kawasan laut yang harus dikawal. Kondisi ini sangat membuka peluang bagi nelayan asing masuk ke kawasan ZEE Indonesia. Kawasan yang kerap kali dimasuki kapal nelayan asing adalah Laut Natuna dan Cina Selatan.

“Di kedua laut tersebut petugas sering memergoki kapal nelayan asing dan tidak jarang pula terjadi insiden bentrokan. Karena itu penambahan armada kapal dan persenjataan modern untuk melindungi petugas sudah sangat urgen dan mendesak,” pungkas legislator dari Dapil Sumatera Barat 1 ini. (joko)

Continue Reading

RAKYAT

Anggota DPD Mendesak agar Dana Bantuan Gempa Sulteng Segera Disalurkan

Published

on

JAKARTA, Anggota DPD RI, Abdul Rachman Thaha mendesak empat pemerintah kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah (Sulteng) agar segera menyalurkan dana hibah dari Kementerian Keuangan sebesar Rp 1,9 triliun untuk korban gempa.

“Saya mendesak kepada pemerintah Kabupaten Donggala, Sigi, Parigi Moutong dan Kota Palu agar segera menyalurkan dana bantuan sebesar Rp1,9 Triliun itu,” tegas Pria yang akrab disapa ART tersebut dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (15/2/2020).

Seperti diketahui, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyalurkan dana hibah sebesar Rp 1,9 triliun untuk korban gempa Sulteng dan dana tersebut berasal dari Kementerian Keuangan.

ART mengaku mendengar informasi bahwa alasan belum disalurkannya bantuan tersebut karena adanya ketakutan dari dari pemerintah kabupaten dan kota tersebut terkait mekanisme penyaluran bantuan. Menurut ART, alasan tersebut tidak jelas dan mengada-ada.

“Jika alasannya seperti itu, sangatlah tidak masuk akal,” ujar Senator asal Sulteng tersebut.

ART pun mengingatkan, jika ada upaya penyelewengan dari oknum atau kelompok terkait dana bantuan tersebut, akan segera berhadapan dengan aparat penegak hukum.

“Jika ada kesengajaan atau penyelewengan, saya akan kejar dan siap-siap berhadapan dengan aparat kepolisian, kejaksaan dan KPK,” tegas ART.[]

Continue Reading

RAKYAT

China Maju Karena Terapkan Model GBHN yang Kini Pro-Kontra di Indonesia

Published

on

By

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai jika di Indonesia saat ini tengah ramai pro kontra rencana MPR RI menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara, di China justru sudah menerapkan model serupa sejak 1953.

China merumuskan pembangunan nasional jangka pendek, menengah, dan panjangnya melalui lembaga National Development and Reform Commision/NDRC (Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional). Perencanaan program kerja kementerian serta pemerintah daerah di China juga harus mengacu pada perencanaan yang telah dibuat NDRC. Sehingga menjamin terwujudnya harmoni pembangunan.

“Tak heran jika dalam Kongres Partai Komunis China ke-19 pada Oktober 2017 lalu, sebagai forum yang menentukan kepemimpinan China serta arah pembangunan China, Presiden China Xi Jinping selama 3 jam lebih berbicara jauh mengenai Visi China hingga tahun 2050. Tak hanya membahas rencana sosial dan ekonomi, visi China 2050 juga bertekad menjadi super power di sepakbola, ditandai dengan rencana pembentukan 20.000 pusat pelatihan sepakbola dan 70.000 lapangan baru, sehingga bisa melahirkan 50 juta pemain sepak bola profesional. Sebuah rencana kerja yang konkret dan terukur, tak mengawang-awang,” jelas Bamsoet usai menerima Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (MAHUTAMA), di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (20/1/20).

Turut hadir dari MAHUTAMA antara lain Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, Prof. Zaenal Arifin Hoessein, dan Zulhidayat, MH.

Melihat berbagai keberhasilan pembangunan di berbagai sektor yang telah dilakukan China melalui model pembangunan semacam Pokok-Pokok Haluan Negara, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menyambut hangat dukungan Pengurus Pusat Muhammadiyah dan juga Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (MAHUTAMA) atas rencana kerja MPR RI melakukan perubahan terbatas UUD NRI 1945 untuk menghadirkan Haluan Negara. MPR RI akan memanfaatkan waktu golden time hingga 2023 untuk menyerap aspirasi dari berbagai kalangan lainnya.

“Selain dukungan menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara, PP Muhammadiyah dan MAHUTAMA juga mengusulkan penguatan kedudukan MPR RI dan menghidupkan kembali Utusan Golongan sebagai Anggota MPR RI. Seperti apa penerapannya, apakah bisa dilakukan atau tidak, biarkan mewarnai ruang dialektika publik terlebih dahulu. Sehingga nanti kita bisa menarik benang merah dan mengambil kesimpulan,” tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang & Industri (KADIN Indonesia) ini menambahkan, MAHUTAMA juga mengusulkan usulan menarik yang patut dielaoborasi lebih jauh. Usulan tersebut adalah perlunya memberlakukan doktrin Struktur Dasar (basic structure doctrine) dalam konstitusi negara, sebagaimana telah dilakukan di berbagai negara seperti India, Malaysia, dan Singapura.

“Doktrin Struktur Dasar menyangkut ketentuan yang tak dapat diubah, baik oleh MPR RI sendiri maupun oleh Mahkamah Konstitusi. Di UUD NRI 1945, kita hanya mempunyai satu ketentuan yang tak bisa diubah, yakni bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana terdapat dalam Pasal 37 ayat 5. Sedangkan negara seperti India, memiliki 17 doktrin Struktur Dasar seperti Supremasi Konstitusi, Negara Hukum, Prinsip Pemisahan Kekuasaan, Perlindungan HAM, hingga Sistem pemerintahan parlementer,” pungkas Bamsoet. (Dwi)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending