Connect with us

TEKNOLOGI

Satu Lagi: Tim Sukses Jokowi Terjaring OTT oleh KPK

Published

on

Jakarta – Bupati Pakpak Bharat, Sumut, Remigo Yolando Berutu, terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Medan dan Jakarta, Minggu (18/11).

Dua hari sebelum ditangkap KPK, Ketua DPC Partai Demokrat Pakpak Bharat itu dilantik menjadi ketua salah satu kelompok relawan pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Sumut.

Remigo dilantik sebagai Ketua Galang Kemajuan (GK) Jokowi Sumut di Hotel Danau Toba, Medan, pada Jumat (16/11/18) malam. Sementara adiknya, Jenny Berutu, menjadi ketua sayap relawan ini, GK Ladies.

Remigo juga hadir pada Deklarasi Perempuan Tangguh Pilih Jokowi (Pertiwi) Sumut, di Hotel LePolonia, Medan, kemarin. Istrinya, Made Tirta Kusuma Dewi, menjabat ketua kelompok relawan ini.

Diketahui sebelumnya, KPK menangkap Remigo terkait dugaan suap proyek di Dinas PU Pakpak Bharat. Selain Remigo, KPK juga menciduk lima orang lainnya di Jakarta dan Medan. Mereka adalah kepala dinas setempat, PNS, dan pihak swasta.

KPK menduga sudah terjadi penerimaan suap beberapa kali yang nilainya mencapai ratusan juta.

“Diduga penerimaan telah terjadi beberapa kali, dengan nilai ratusan juta,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo.

Seperti diberitakan, Remigo Yolanda Berutu ternyata memiliki harta kekayaan yang fantastis. Dia telah menjadi tersangka atas kasus dugaan suap sejumlah proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di kabupaten tersebut.

Merujuk pada data Laporan Harya Kekayaan Penyelanggara Negera (LHKPN), kader Partai Demokrat itu memiliki harta mencapai Rp 54.477.973.711 atau Rp 54,4 miliar.

Harta tersebut dilaporkannya pada 23 Maret 2016 kala menjabat sebagai Bupati Petahana Pakpak Bharat‎. Berupa apa sajakah harta Bupati Pakpak Bharat ini hingga nilainya sebesar Rp 54,4 miliar? (telusur/liputan/kabarakyat)

TEKNOLOGI

Komisi V DPR Minta Pemerintah Segera Ambil Alih FIR Milik Indonesia dari Singapura

Published

on

By

Jakarta – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo secara tegas meminta pemerintah untuk memastikan pengambilalihan Flight Information Region (FIR) wilayah Kepulauan Riau dari Singapura secepatnya. Hal ini sesuai perintah Presiden RI melalui Instruksi Presiden pada 18 September 2015.

“Kami sepakat untuk segera diambil alih dan pemerintah membuat road map menuju pengambilalihan FIR yang selama ini dikelola Singapura,” ungkap Sigit dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi V DPR RI dengan Indonesia Aviation and Aerospace Watch (IAAW) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Dijelaskan legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, peringatan Hari Nusantara ke-61, yang jatuh pada tanggal 13 Desember 2018 ini merupakan momentum yang tepat untuk mengungkap kembali permasalahan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang telah berlangsung cukup lama.

Salah satunya adalah pengelolaan ruang udara atau FIR meliputi Kawasan Selat Malaka, Kepulauan Riau, dan Natuna sejak  tahun 1946. Padahal, sebenarnya pengelolaan FIR di kawasan tersebut oleh Singapura bertentangan dengan kedaulatan Indonesia.

Jika ditinjau dari aspek hukum, lanjutnya, perjanjian yang disahkan yang berisi penyerahan kewenangan pengontrolan lalu lintas udara oleh Pemerintah Indonesia kepada Singapura tidak memiliki kekuatan hukum yang pasti. Sebab, pada salah satu pasal mengamanatkan perjanjian tersebut berlaku apabila memperoleh persetujuan dari International Civil Aviation Organization (ICAO). Namun,  sampai hari ICAO belum memberikan persetujuan.

“Karena itu kami mendorong Kementerian Perhubungan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri agar segera mengambil alih FIR, kapan kita siap.  Sebab menurut IAAW dan AirNav mengelola lalu lintas udara Kepulauan Riau tidak lebih rumit daripada mengelola ruang udara sipil di atas Cengkareng,” sambung Sigit.

Dalam kesempatan yang sama,  Wakil Ketua IAAW Juwono Kolbioen menyayangkan Perjanjian antara Indonesia dengan Singapura tahun 1995, yaitu untuk memperkuat pemberian wewenang pengontrolan sebagian ruang udara NKRI kepada Singapura tidak memiliki kekuatan hukum pasti, namun tetap diberlakukan.

Sisi lain, beberapa pihak dinilai cenderung mendukung kepentingan Singapura dengan mengakui bahwa Indonesia belum mampu mengontrol lalu lintas penerbangan. Sehingga apabila kewenangan Singapura diambil alih akan membahayakan keselamatan penerbangan.

“Pengakuan tersebut adalah suatu kebodohan, sebab selama ini Indonesia mengatur lalu lintas penerbangan yang lebih sibuk dan di kawasan yang lebih luas dari FIR Singapura tanpa kendala,” kata Kolbioen.

Menurutnya, akibat dari dampak penguasaan FIR tersebut sangat merugikan negara baik dari segi ekonomi melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diduga mencapai triliunan rupiah, aspek politik maupun aspek pertahanan negara.

IAAW mengusulkan DPR RI bersama pemerintah mengesahkan UU tentang Kedaulatan Negara yang mendeclare wilayah kedaulatan NKRI secara vertikal dan horizontal. “Kami juga berharap dilakukannya realignment FIR Singapura dengan FIR Jakarta, sehingga kedaulatan NKRI penuh dan utuh. Ibarat disebuah rumah ada tamu duduk setiap hari, ini enggak benar,” tandasnya. (dpr/kabarakyat)

Continue Reading

TEKNOLOGI

Sebut Jokowi PKI, Sodik Mudjahid: Itu Inisiatif La Nyalla Mattalitti Sendiri

Published

on

By

Jakarta – Eks Politikus Partai Gerindra La Nyalla Mattalitti mengaku menyebarkan isu Joko Widodo (Jokowi) PKI saat Pilpres 2014. Partai Gerindra menyebut penyebaran isu Jokowi PKI merupakan inisiatif pribadi La Nyalla.

Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid awalnya menyebut Gerindra tak pernah mengambil kebijakan memerintahkan kadernya untuk melontarkan tuduhan ke Jokowi. Tak ada pula perintah untuk menyebarkan propaganda tuduhan bahwa Jokowi PKI.

“Partai Gerindra, pemimpin partai Gerindra, tidak pernah berpikir, apalagi mengambil kebijakan, apalagi memerintahkan kepada kader dan anggotanya untuk menuduh Jokowi sebagai komunis atau anak komunis/anak PKI,” kata Sodik saat dikonfirmasi, Rabu (12/12/2018).

Anggota Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo-Sandiaga itu menegaskan pihaknya tak ikut campur mengenai tuduhan Jokowi PKI. Sodik menegaskan tak ada kaitan antara permintaan maaf La Nyalla dengan Gerindra.

“Jadi pernyataan dan tuduhan La Nyalla masa lalu, bahwa Jokowi seorang komunis dan atau anak komunis merupakan inisiatif dan pernyataan pribadi sendiri. Dengan demikian kalau sekarang La Nyalla merasa menyesal dan minta maaf, maka adalah juga urusan sendiri sehingga bebas melakukannya,” tegas Sodik.

Sekali lagi Sodik menegaskan isu PKI hingga Komunis bukan digaungkan Gerindra. Namun, dia menyebut Gerindra tak setuju dengan paham dan keberadaan PKI di negeri ini.

“Walau sikap Gerindra tidak menuduh apalagi memfitnah seseorang dan keluarganya sebagai komunis, tapi Gerindra berpendapat bahwa paham ateis dan keberadaan PKI di NKRI adalah tidak sesuai dengan nilai Pancasila dan ketetapan MPR,” sebut Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu.

La Nyalla Mattalitti membuat pengakuan menggelegar setelah berganti haluan politik. Ia menyatakan ikut terlibat dalam penyebaran isu-isu hoax tentang petahana Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2014 dan kini telah bertobat.

Saat ini La Nyalla memilih berpaling dari Prabowo Subianto dengan mendukung Jokowi untuk Pilpres 2019. Namun ia membongkar berbagai manuvernya saat masih berada di posisi lawan Jokowi dulu, termasuk mengenai isu PKI.

Ketua Kadin Jawa Timur itu mengaku menyesal telah menyebarkan isu-isu negatif soal Jokowi. La Nyalla bahkan sudah mendatangi Jokowi langsung dan meminta maaf atas sikapnya pada pilpres lalu.

“Saya datang ke beliau, saya minta maaf. Bahwa saya yang isukan Pak Jokowi PKI. Karena sekarang saya bukan oposisi, saya harus tobat,” jelasnya. (detik/kabarakyat)

Continue Reading

TEKNOLOGI

Bamsoet: Club Motor Bisa Berkontribusi Menjaga Kesopanan dan kepatuhan Berlalu Lintas

Published

on

By

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengajak berbagai club motor Besar yang ada di Indonesia bisa berhimpun dalam satu wadah. Dimana keanggotaannya nanti adalah club-club motor besar, bukan perorangan. Tapi pengurusnya merupakan ex-officio dari pimpinan atau tokoh club-club motor besar yang ada. Jumlah club motor besar yang mencapai ratusan itu merupakan modal sosial untuk melakukan berbagai perubahan positif demi kemajuan bangsa dan negara.

“Dengan demikian club motor besar tidak hanya dijadikan tempat ajang persahabatan dan kumpul-kumpul, melainkan juga menjadi bagian dari kekuataan bangsa Indonesia. Club motor bisa berkontribusi dalam menjaga kesopanan dan kepatuhan dalam berlalu-lintas hingga dengan jaringan yang ada mampu mencegah anarkisme, radikalisme ataupun terorisme yang menjadi ancaman serius bagi keutuhan NKRI,” ujar Bamsoet dalam Silaturahmi Motor Besar Indonesia (MBI) di Jakarta, Senin malam (10/12/18).

Hadir dalam acara ini antara lain Dewan Pembina Irjen Pol Sam Budigusdian, Denny Mulyono, Joe Frans, Suherly, Sahat Manalu, Pembina Ikatan Motor Indonesia Dyan Dilato, Ketua HOG Nusantara Dicky Lukman serta pengurus MBI dari sejumlah daerah.

Bamsoet yang juga menjadi Dewan Pembina MBI ini, mendorong agar dari mulai motor besar sampai kecil, dari yang tua sampai muda, semua harus diayomi dalam satu kesatuan wadah. Berhimpunnya club motor dalam satu wadah juga akan membuat sejarah baru dalam dunia otomotif Tanah Air.

“Selain bisa lebih berkontribusi dalam kampanye kesadaran keselamatan berkendara di jalan raya maupun kegiatan sosial lainnya, juga bisa turut berkontribusi dalam arah pembangunan nasional. Misalnya, memberikan masukan kepada pemerintah agar setiap membangun jalan tol disiapkan satu ruas khusus motor. Seperti di Jalan Tol Bali Mandara. Apalagi Presiden Joko Widodo juga memiliki hobi bermotor,” imbuh Bamsoet.

Adanya ruas jalan tol khusus motor, menurut Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini, merupakan bentuk keadilan negara kepada setiap pengendara kendaraan. Pembangunan jalan tol tidak hanya dinikmati oleh pengendara roda empat saja, tetapi juga oleh pemilik kendaraan roda dua.

“Jalan tol bagi pengendara motor bisa menarik wisatawan asing maupun lokal yang hobi touring menggunakan motor. Geliat kegiatan club motor bisa pula mendorong berkembangnya ekonomi kreatif. Mulai dari aksesoris, pakaian, hingga makanan, minuman dan pariwisata yang bisa turut dikembangkan dari para anggota club motor ini,” pungkas Bamsoet. (Dwi)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending