Connect with us

POLITIK

Sebanyak 20.28% TPS Dibuka Ngaret dan Tidak Ramah bagi Pemilih Disabilitas

Published

on

Jakarta – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ambil bagian dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. HMI telah terdaftar dan terdaftar di Bawaslu sebagai salah satu pemantau. 

Abdul Azis selaku Penanggung Jawab Nasional i-Pantau menjelaskan bahwa, ada dua (2) tahapan pemantauan yang dilakukan. Pertama, pemantauan persiapan pembukaan TPS. Pemantauan ini dilakukan sebelum pukul 07.00 waktu setempat. Dilaporkan ke pusat data 08.15 waktu setempat.

“Pemantauan kedua, dilakukan pukul 08.20 hingga 13.00 waktu setempat. Untuk memudahkan dan mempercepat bisnis proses pemantauan maka tim dibekali dengan aplikasi i-pantau. i-pantau dapat diakses melalui Google Store dan berbasis Android,” terangnya melalui keterangan tertulisnya yang diterima di media ini. Rabu, (17/4/2019).

Ia menceritakan bahwa, pada laporan pemantauan tahap pertama diketahui, sebanyak 20.28 persen TPS dibuka tidak tepat waktu pukul 07.00 sesuai PKPU 3/2019, Pasal 4, ayat 4. 

“Alasan TPS tidak tepat waktu 9.30 persen, KPPS telat datang. 15.12 persen belum hadir, 2.33 persen kekurangan logistik. 2 persen karena kendala alam, habis turun hujan lebat, 72 persen karena alasan lainnya,” ungkap Azis.

Dari sejumlah TPS yang dipantau, 12.80 persen lokasinya berhimpitan dengan tempat ibadah. Ada 8.94 persen TPS, petugas KPPS tidak berjumlah tujuh (7) orang sesuai Pasal 59 UU 7/2017. 

“8.41 persen, TPS tidak ramah bagi pemilih disabilitas. 18.39 persen, akses keluar masuk TPS tidak ramah bagi disabilitas. 12.62 persen, meja dan kotak TPS, dinilai terlalu tinggi bagi disabilitas,” bebernya.

Lanjut Azis, ada 1.89 persen petugas KPPS tidak menggunakan ID. INi sesuai dengan Pasal 20 Ayat 3, huruf B, PKPU 3/2019. 38 persen petugas KPPS mengenakan baju/tanda/lambang/warna mirip dengan baju/tanda/lambang/warna peserta pemilu. 

“Sebanyak 7.07 persen, di TPS tidak terpasang Daftar Pemilih Tetap (DPT). 7.14 persen, di TPS tidak terpasang Daftar Calon Tetap (DCT) peserta pemilu,” ujarnya.

Dari hasil pemantaun pertama ini, kata Azis, disimpulkan bahwa, masih terdapat petugas KPPS tidak tepat azas pelaksanaan pemilu. Seperti, TPS tidak dibuka tepat waktu. DCT dan DPT tidak terpasang di lokasi TPS. TPS yang kurang bersahabat dengan pemilih disabilitas. (ari)

POLITIK

FPPS Minta Mendagri Prioritaskan Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa

Published

on

JAKARTA – Presidium Forum Pemuda Pulau Sumbawa (FPPS), Azwar meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar memasukkan pemekaran pulau sembawa sebagai salah satu prioritas Daerah Otonomi Baru (DOB).

“Sebagai putera daerah kami meminta kepada Mendagri Pak Tito Karnavian agar memprioritaskan pemekaran pulau sembawa, karena ini sudah lama sekali tertunda,” kata Azwar dalam keterangannya di Jakarta, Senin (17/2/2020).

Menurut Azwar, rencana Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa ini sudah diusulkan sejak lama, dan tertunda pembahasannya sejak kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Azwar menjelaskan, terdapat alasan yang cukup kuat kenapa Pulau Sumbawa harus mekar menjadi provinsi tersendiri dan tidak lagi masuk menjadi provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Salah satunya yaitu IPM NTB yang sangat rendah, yakni berada di posisi ke 29.

“Itu sangat rendah sekali dan bahkan dalam kajian kami jika pulau Sumbawa menjadi provinsi tersendiri IPM nya akan naik,” ujarnya.

Selain itu, Mantan Ketua Umum HMI Cabang Yogyakarta ini, kemanfaatan sumber daya alam yang tidak merata dan letak geografis menjadi faktor penghambat kemajuan ekonomi.

“Antara Lombok dan Sumbawa dipisahkan oleh laut sehingga membuat pelayanan publik terhambat,” jelas Azwar.[]

Continue Reading

POLITIK

PSR Ajak Mahasiswa Menjadi Marketing Empat Pilar

Published

on

Anggota Komisi VI DPR Putu Supadma Rudana mengajak mahasiswa untuk menjadi agen penyebar gagasan gagasan empat pilar kebangsaan. Menutut Putu, gagasan empat pilar harus disebarluaskan kepada seluruh masyarakat. Mahasiswa sebagai agen perubahan pun diajak turut serta dalam mensosialisasikan nilai kebangsaan ini.
Hal itu ia sampaikan saat menjadi narasumber sosialisasi empat pilar kebangsaan yang  digelar di Museum Rudana, Gianyar, Bali pada 10 Februari 2020.
“Jika nilai kebangsaan terus disebarluaskan secara masif maka saya yakin ancaman radikalisme kian minim. Karena itu mahasiswa dirasa perlu untuk mengambil peran dalam menyebarluaskan nilai kebangsaan,” ujar Putu.
Politisi Partai Demokrat ini menyoroti maraknya kasus kasus intoleransi atas nama agama yang kerap muncul di masyarakat. Menurutnya hal itu bisa diminimalisir manakala seluruh elemen masyarakat bersatu melawan radikalisme. Namun khusus untuk Bali, Putu menilai tindakan anakis atas nama agama pun jarang sekali atau tidak pernah terjadi di masyarakat.
“Meskipun kasus intoleransi ini hampir sebagian besar terjadi di luar Bali, namun sebagai anggota dewan pastinya harus berfikir skala nasional. Di beberapa daerah luar Bali masih kerap terjadi karena itu mari sama sama kita bersatu melawan radikalisme itu,” sambungnya.
Mahasiswa yang hadir dalam kegiatan tersebut sangat antusias dan menyimak dengan saksama terkait apa yang dipaparkan Putu. Para mahasiswa pun berharap kegiatan ini terus dilakukan secara konsisten. (krr)

Continue Reading

POLITIK

Sosialisasi 4 Pilar Penting Untuk Cegah Radikalisme

Published

on

Anggota Komisi VI DPR Putu Supadma Rudana berkomitmen untuk terus melakukan edukasi pada masyarakat tentang empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Edukasi ini menurut Putu betmanfaat dalam menghalau ancaman radikalisme agama yang kerap terjadi.
“Saya selaku wakil rakyat akan terus turun ke masyarakat dalam memberikan edukasi tentang pentingnya pilar negara. Apabila masyarakat diberikan pemahaman tersebut maka masyarakat akan sendirinya dijauhkan dari ancaman radikalisme yang mengancam NKRI,” ujar Putu saat memberikan sosialisasi empat pilar di Museum Rudana, Gianyar Bali pada Senin, 10 Februari 2020.
Masyarakat yang hadir sangat antusias dan sesekali memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar kebangsaan kepada PSR. Putu pun mengaku senang tiap memberikan edukasi kebangsaan seperti ini karena semakin mendekatkan dirinya dengan masyarakat.
“Saya sebagai legislator tentu sangat senang bila berada ditengah masyarakat seperti ini. Tak sekedar edukasi, masyarakat pun juga bisa menyampaikan keluh kesah secara langsung terkait kebijakan pemerintah saat ini,” terang Putu.
Masyarakat Gianyar pun berharap kegiatan sosialisasi empat pilar seperti ini dapat terus dilanjutkan. Karena selain ada transfer kwowledge, masyarakat bisa mrnyampaikan aspirasi secara langsung kepada anggota dewan yang mewakilinya. (hs)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending