Connect with us

NASIONAL

Sejatinya Reformasi Birokrasi untuk Mendukung Visi Presiden Jokowi

Published

on

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Sodik Mudjahid menilai reformasi birokrasi Indonesia masih pendekatan normatif birokratif. Bagi Sodik Mudjahid, reformasi birokrasi harus merujuk dari visi misi Presiden Jokowi.

Hal itu disampaikan Sodik di ruang rapat Komisi II DPR RI menanggapi paparan dan jawaban Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo serta BKN DAN KASN dalam rapat dengan komisi II DPR RI, Senin (19/11/2019).

“Reformasi birokrasi untuk mendukung misi presiden dalam meningkatkan mutu pelayanan publik, mengurangi peraturan dan birokrasi perizinan, mendorong kemudahan dan iklim investasi dan lain sebagainyaa tampaknya masih jauh dari kebutuhan dan dari apa yang diharapkan presiden,゛jelas Sodik.

Menurut Sodik, strategi Reformasi birokrasi yang dirancang oleh MenPANRB, BAKN dan KASN Masih pendekatan normatif birokratif seperti otak atik kriteria, index kinerja,perbaikan rekrutasi, pembinaan peofesinalisme, pemantapan manajemen kelembagaan, penilaian, promosi dan banyak lagi.

“Belum ditemukan strategi atau formula yg reformatif melebihi gagasan presiden seperti pemangkasan eselon,゛ujar mantan aktivis HMI-PII ini.

Berikut disampaikan Sodik pada rapat siang tadi:

3. Strategi yang lebih reformatif, mendasar dan substantif yang diharapkan, belum muncul seperti antara lain:

3.1. Review atau update tentang kinerja, fungsi dan tugas kunci birokratis dalam sebuah pemerintahan modern, sehingga hanya untuk tugas ASN PNS birokaratis perlu dipertahankan. Diluar tugas tersebut diserahkan kepada PPPK;  swasta atau outsourcing.

3.2. Skema bahkan akan lebih baik, (jika sudah ada) analisa/prediksi jumlah pengurangan ASN PNS atau setidaknya skema program moratori penerimaan ASN/PNS di waktu yang ada, atas dasar kebutuhan fungsi fungsi kunci. Sisanya diserahkan kepada PPPK atau swasta /masyarakat

3.3. Sistem, rumusan, manajemen ASN/PNS yg mengakomodasi kekhasan dan kebutuhan daerah sesuai kondisi ipoleksosbud suatu dserah untuk meningkatkan produktilfitas ASN/PNS daerah dan meningkatkan persaimgan antar ASN daerah dengan tetap berpijak kepada kebijakan ASN nasional.

3.4. Evaluasi keberadaan sistem pendidikan kedinasan calon asn PNS IPDN, STIA, STLAN.

3.5. Desrupsi yang signifikan produktif, dalam pekerjaan pekerjaan birokrasi utk mempercepat pelayanan, memperpendek rantai petizinan dan meningkatan semangat berinvestasi

4. Pemindahan ibukota yg memerlukan 170 ribu pegawai baru di IKN baru, juga memerlukan inovasi dan reformasi ASN (ADN dan PPPK). Kebutuhan ASN dalam quantita dan qualita untuk ibukota negara baru, bisa dijadikan momentum untuk reformasi bahkan revolusi penanganan ASN di Indonesia.

Kita harapkan MenPanRB terus membuat rumusan dan langkah langkah inovatif untuk menjadikan birokrasi indonesia yang moderen berkualitas, kapabel dan berdaya saing, sehingga masyarskat mendapat pelayanan yang Lebih cepat
Lebih efisien
Lebih mudah
Lebih pasti
Lebih murah
Lebih bermutu

Terimakasih

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NASIONAL

Audiensi dengan Wagub DKI, AMBI Siap Bersinergi dengan Pemprov Membangun Jakarta

Published

on

JAKARTA – Angkatan Muda Bima Indonesia (AMBI) melakukan audiensi bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria di Balai Kota, Minggu (14/06/2020).

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum AMBI Yusri Al Bima menyampaikan bahwa AMBI merupakan wadah atau organisasi yang menghimpun anak muda Bima seluruh Indonesia yang berasal dari berbagai latar belakang.

“Di AMBI ini berkumpul anak muda Bima dari bermacam latar belakang. Ada mahasiswa, advokat, pengusaha, akademisi,” Yusri sambil meperkenalkan satu persatu pengurusnya kepada Wagub DKI Jakarta.

Secara khusus, Yusri juga memperkenalkan salah satu sesepuh Bima dan Dewan Pembina AMBI Drs. H. Burhanuddin, MM yang juga hadir dalam kesempatan tersebut.

“Beliau ini merupakan orang tua dan sesepuh kami di Jakarta. Beliau juga adalah mantan Wali Kota Administrasi Jakarta Barat,” jelas Yusri.

Selain itu, Yusri juga menyampaikan bahwa AMBI mendukung penuh semua program yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Jakarta, terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan warga Ibu Kota.

Yusri menegaskan AMBI juga siap bersinergi dan mengawal Pemprov DKI dalam menjalankan semua programnya, terutama yang sedang difokuskan saat ini adalah menyukseskan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam melawan pandemi Covid-19.

“Kami siap mengawal dan berada di belakan Pak Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Riza Patria dalam menyukseskan program-program Pemprov DKI Jakarta,” tegas dia.

Dalam kesempatan itu juga, AMBI pun mendaulat Wagub DKI menjadi warga kehormatan Bima sekaligus Dewan Pembina AMBI.

Sementara itu, Wagub DKI menyambut baik dan mengapresiasi kehadiran AMBI khususnya di Ibu Kota DKI Jakarta, sekaligus mengucapkan terimakasih karena telah didaulat menjadi warga kehormatan Bima dan Dewan Pembina AMBI.

Wagub juga mengajak AMBI untuk bersinergi dan berpartisipasi dalam setiap program Pemprov DKI terutama berkaitan dengan sosial budaya dan menjaga kedamaian serta kerukunan di DKI Jakarta.

“Kita kerja sama apa yang bisa dikerjasamakan. Kepada Kesbangpol saya harap AMBi ini dicatat dan diajak dalam setiap progam Pemprov DKI,” ujar Politisi Partai Gerindra tersebut.

Di akhir acara, Ketua Umum dan Dewan Pembina mendaulat secara simbolis dengan menyematkan sambolo dan tembe nggoli kepada Wagub DKI, Riza Patria. Dengan demikian Wagub DKI resmi menjadi warga kehirmatan sekaligus Dewan Pembina AMBI.

Continue Reading

NASIONAL

Sosialisasi Virtual Empat Pilar MPR-HMI, Bamsoet: Kegotong Royongan Pancasila Mampu Cegah Indonesia Seperti Amerika, Brazil dan India

Published

on

By

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersyukur di tengah berbagai tantangan yang menerpa demokrasi akibat pandemi Covid-19, tingkat kepercayaan publik terhadap MPR RI terbilang masih tinggi. Bisa dilihat dari temuan survei nasional dari Lembaga Survei Indikator pada 16-18 Mei 2020 tentang Evaluasi Publik terhadap Penanganan Covid-19, Kinerja Ekonomi dan Implikasi Politiknya. TNI berada diurutan pertama 85,5 persen, kedua Presiden 82,8 persen dan ketiga Polri 79,4 persen.

“Tingkat kepecayaan publik terhadap TNI, Presiden dan Polri yang masih tinggi itulah yang menjelaskan kepada kita, mengapa Indonesia tetap teduh dan kondusif secara politik. Tidak seperti yang terjadi di beberapa negara dalam menghadapi pandemi covid-19 antara lain Brazil, India dan Amerika Serikat? Karena kita punya nilai-nilai kegotong-royongan yang terkandung dalam Pancasila,” ujar Bamsoet.

Seperti diketahui, hasil survei itu juga mengungkap terdapat perbedaan yang cukup tajam antara kepuasaan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dengan kinerja pemerintah secara umum. Kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo masih tinggi yakni di angka 66,6%. Sementara kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah hanya 56,4%.

“Ada gap kepuasaan publik terhadap presiden dengan para pembantunya. Penyebab besarnya gap tersebut bisa jadi lantaran rakyat menilai para pembantu presiden kalah cepat dalam bertindak, dibanding presiden yang kerap kali turun ke bawah blusukan langsung ke rakyat,” ujar Bamsoet mengutip hasil lembaga survei Indikator pimpinan Burhanudin Muhtadi.

Temuan hasil survei tersebut tambah Bamsoet, hanyalah potret sesaat, bukan hasil akhir. Karenanya MPR RI berharap seluruh anggota Kabinet Indonesia maju perlu menyamakan langkah dalam mewujudkan visi dan misi presiden untuk memberikan kesejahteraan pada rakyat. Masih banyak tantangan dan pekerjaan rumah kita sebagai bangsa. Tidak hanya pemeritah. Tapi juga MPR yang perlu ditingkatkan. Salah satunya memasifkan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI secara virtual sebagai jalan keluar atas pandemi Covid-19 yang masih menyelimuti bangsa kita,” ujar Bamsoet saat mengisi Sosialisasi Empat Pilar Empat Pilar MPR RI secara virtual kepada kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Kamis (11/6/20).

Turut hadir Wakil Sekjen PB HMI Aidil Pananrang dan Ketua Bidang Infokom PB HMI Firman Kurniawan. Sedangkan PJ Ketua Umum PB HMI Arya Kharisma Hardi hadir secara dari Lampung dan ratusan kader HMI lainnya mengikuti secara virtual dari daerah masing-masing.

Bamsoet yang semasa kuliah merupakan aktifis HMI dan kini menjabat Dewan Pakar KAHMI ini mengungkapkan, sejak awal lahir dari alam Yunani kuno, demokrasi selalu dihadapkan para besarnya kekuatan oligarki yang tak senang melihat rakyat turut serta mengawasi jalannya pemerintahan. Kini, demokrasi juga dihadapkan pada tantangan baru berupa bencana non alam, seperti pandemi Covid-19 yang mengganggu tatanan kehidupan sosial.

“Lembaga Internasional untuk Demokrasi dan Pendampingan Pemilu (International IDEA) mencatat hingga April 2020, akibat pandemi Covid-19 sebanyak 47 negara, termasuk Indonesia, terpaksa menunda tahapan pemilihan umum. Misalnya, Inggris Raya menunda pemilihan lokal yang seharusnya dilakukan pada Mei 2020, Italia menunda referendum pengurangan anggota parlemen 29 Maret 2020, Bolivia menunda pemilihan presiden 3 Mei 2020, serta Indonesia menunda pemilihan walikota/bupati 23 September 2020,” papar Bamsoet.

Mantan Ketua DPR RI ini menilai, pandemi Covid-19 telah menjadi momen penting bagi setiap negara bangsa mencari solusi efektif meningkatkan demokrasi disaat situasi sosial tidak berlangsung normal. Karena tak menutup kemungkinan setelah pandemi Covid-19 selesai, di masa depan bisa jadi akan datang pandemi lainnya.

“Masa depan demokrasi Indonesia berada di tangan 64,19 juta jiwa kaum mudanya. Karena itulah, kaum muda tak boleh antipati terhadap politik. Kehidupan politiklah yang akhirnya paling menentukan mau dibawa kemana arah bangsa dan negara. Semakin kuat atau justru semakin hancur berantakan kondisi bangsa, ditentukan kualitas kaum mudanya,” tandas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, atas dasar itulah MPR RI sejak tahun 2014 menjalankan fungsi sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada berbagai kalangan, utamanya kaum muda. Agar benang merah perjalanan dan nilai luhur budaya bangsa tak terputus di tengah jalan. Sekaligus sebagai bekal bagi generasi muda agar jika kelak menerima tongkat estafet kepemimpinan nasional, mereka bisa menjaga demokrasi, serta menjaga masa depan dan kedaulatan Indonesia.

“Demokrasi Indonesia, sebagaimana diwariskan para pendiri bangsa seperti Bung Karno dan Bung Hatta, bukanlah demokrasi liberal ala Barat yang hanya menguntungkan kaum borjuis sehingga menjadi tempat tumbuhnya kapitalisme. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang berpusat pada Gotong Royong dan bertumpu pada keadilan sosial. Serta memberikan kesempatan kepada siapapun terlibat dalam pemerintahan, memberikan kepada siapapun untuk makmur bersama,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading

NASIONAL

Sekretaris HMI Badko Jabagbar, Ridwan Syah: Quo Vadis HMI-MPO?

Published

on

Jakarta – Pasca Kongres HMI ke-XXXII di Kendari bulan Maret 2020 menyisahkan permasalahan baru di internal HMI-MPO. Affandi Ismail asal HMI Cabang Makassar memperoleh 66 suara yang disusul oleh dua kandidat lainnya, yaitu Ahmad Latupono asal HMI Cabang Jakarta dengan 63 suara dan Abdul Rahim asal HMI Cabang Yogyakarta 51 suara. Namun, sebagian Cabang-cabang mempermasalahkan status perkaderan Affandi Ismail melalui surat mosi tidak percaya, serta beberapa pihak juga mempersoalkan pengabdiannya di HMI-MPO. (lebih…)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending