Connect with us

NASIONAL

Seleksi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta di Nilai Cacat Hukum

Published

on

Jakarta – Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 25 ayat (2) menyebutkan bahwa Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.

Manindaklanjuti hal tersebut, Komisi Informasi lalu membentuk Tim Seleksi sebagaimana yang telah diamanatkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 04 Tahun 2016.

Sesuai dengan pasal 2 ayat (2) peraturan Komisi Informasi Nomor 04 tahun 2016, bahwa Tim Seleksi melakukan perekrutan anggota Komisi Informasi tingkat Provinsi ditetapkan melalui Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur yang salah satunya tugasnya adalah melakukan perekrutan, pendaftaran dan penyeleksian calon anggota Komisi Informasi tingkat Provinsi.

Tim Seleksi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta melalui Nomor : 01/TIMSEL-KIP/XII/2019, tertanggal 17 Desember 2019 mengumumkan Pendaftran Seleksi Calon Anggota Komsi Informasi Provinsi DKI Jakarta periode 2020 – 2024, secara tertulis TIM SELEKSI dengan susunan adalah ; Henri Subagiyo, SH., M.H sebagai ketua, Atika Nur Rahmania, S.IP., M.Si sebagai Sekretaris dan anggota adalah Prof. Dr. Ibnu Hamad, M.Si, Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum, Gede Narayana, S.E., M.Si.

Setelah melalui proses pengumanan, secara normatif Tim Seleksi bekerja mulai proses Test Potensi yang melahirkan 40 peserta untuk mengikuti tahap Psikotes dan Dinamika kelompok diteruskan dengan tahap wawancara, untuk menghasilkan 15 orang yang diajukan untuk mengikuti tahap pembuatan makalah untuk dilakukan wawancara di DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Dalam proses yang telah berjalan tersebut, kami berpandangan bahwa terdapat permasalahan terutama mulai dari tahap Psikotes dan Dinamika kelompok diteruskan dengan tahap wawancara. Permasalahan terkait proses tersebut adalah :

1.Tim Seleksi telah melanggar pasal 16 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor No. 04 Tahun 2016. Dimana disebutkan bahwa tahap wawancara dilakukan oleh Seluruh Timsel dan Bukan Orang yang tidak termasuk dalam SK yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam setiap pengumuman yang dikeluarkan oleh Tim Seleksi.

Realitasnya, dalam tahap wawancara hari pertama kamis, tanggal 20 Februari 2020, SEKRETARIS TIMSEL bernama Atika Nur Rahmania, S.IP., M.Si TIDAK HADIR sama sekali, disisi oleh RAIDES dan hari kedua jum’at tanggal 21 Februari 2020, yang bersangkutan hanya hadir setengah hari, lalu selanjutnya diisi kembali oleh RAIDES yang TIDAK tercantum dalam nama-nama TIM SELEKSI.

2. Penundaan Jadwal Pengumuman hasil seleksi psikotes dan wawancara merupakan bentuk pelanggaran dari TIM SELEKSI sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 04 Tahun 2016. Dimana disebutkan bahwa hasil tahap wawancara dilakukan 5 (lima) hari kerja setelah itu diumumkan 2 (dua) hari setelah mendapatkan hasil wawancara.

3. Seluruh TIM SELEKSI tidak menghadiri sama sekali tahap Psikotes dan Dinamika Kelompok.

4. Tidak mengumumkan hasil Tahap Psikotes, Dinamika Kelompok dan Wawancara pada (dua) Media Elektronik selama 3 (tiga) hari berturut-turut sesuai Pasal 16 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 04 tahun 2016. Hal ini ditujukan atas hasil Pemberitaan Media Trans, tanggal 7 Maret 2020, disebutkan hanya di Webside Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, untuk mengaksesnyapun dalam kondisi error.

Berdasarkan Fakta tersebut diatas, dengan ini kami menuntut :

1. Meminta Kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk MEMBATALKAN proses seleksi calon Anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dikarenakan CACAT HUKUM.

2. Meminta Gubernur Untuk membubarkan TIM SELEKSI dan membentuk TIM SELEKSI yang baru untuk melaksanakan tahap wawancara calon anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta hingga akhir.

3. Meminta Komisi I DPR – RI untuk memanggil Seluruh Anggota Komisi Informasi Pusat termasuk Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia merangkap anggota TIM SELEKSI Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Saudara Gede Narayana, S.E., M.Si, terkait proses seleksi yang CACAT HUKUM.

4. Meminta Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk memberhentikan saudari Atika Nur Rahmania, S.IP., M.Si dari jabatannya Sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta yang diduga tidak menjalankan tugas secara profesional dan cenderung melakukan maladministrasi, dimana saat tahap Wawancara TIDAK PROFESIONAL dan tidak menghadiri proses wawancara tersebut dan digantikan oleh RAIDES.

5. Meminta Ombudsman untuk memanggil dan melakukan penyelidikan terkait maladministrasi yang berlangsung pada saat proses seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

6. Menuntut Komisi Informasi Pusat untuk membentuk Dewan Kehormatan atas dugaan pelanggaran KODE ETIK yang dilakukan oleh Seluruh TIM SELEKSI termasuk saudara Gede Narayana, S.E., M.Si selaku Ketua Komisi Informasi Pusat merangkap anggota TIM SELEKSI Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

Demikian tuntutan kami, agar menjadi perhatian.

JAKARTA, 7 MARET 2020

TERTANDA :
PESERTA CALON SELEKSI KOMISI INFORMASI DKI JAKARTA

1. Imam Mustafa
2. Abdul Muin
3. Ahmad Syukri
4. Dedi Poltak Tambunan
5. Muhammad Ikbal
6. Moch Sidik
7. Saryono Noto
8. Prianda Anatta
9. Agus Taufikqurrohman
10. Ferry Iswan

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NASIONAL

Anggota DPR Ini Pilih Tak Mudik Lebaran untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Published

on

By

JAKARTA – Umat Islam di seluruh dunia merayakan hari kemenangan Lebaran Idul Fitri 1441 dirayakan dengan berbeda dari tahun sebelumnya. Di mana sebelum lebaran tahun 2020 ini umat Islam dunia kebayakan di rumah melaksanakan puasa Ramadhan, tidak ada kegiatan buka puasa bersama lagi.

Untuk itu, Anggota DPR RI Komisi l Mohammad Syaiful Bahri Anshori mengingatkan khususnya umat muslim Indonesia di Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijrah ini lebih bersabar di tengah bencana yang melanda Indonesia yakni non alam, COVID-19.

“Karena virus itu, sehingga kegiatan keagamaan kita lakukan secara rutin selama Ramahan dan tradisi lebaran yang biasa dilakukan setelah melakukan Salat Id tidak sesempurna seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita harus bersabar dengan ujian ini. Moga Covid-19 ini segera berlalu, jelas Syaiful Bahri pada wartawan Lintas Parlemen, Ahad (24/5/2020).

Untuk itu, Syaiful Bahri meminta masyarakat agar memahami kondisi tersebut. Ia berharap umat Islam melaksanakan imbauan pemerintah dalam memaksimalkan pencegahan penularan Covid-19.

Ia tidak berharap pascalebaran hari ketujuh tidak ada lonjakan jumlah penduduk yang terpapar virus yang belum diketahui vaksinnya, dari itu warga agar memperhatikan himbauan.

“Selama lebaran, saya berharap masyarakat tidak lupa untuk memperhatikan protokol kesehatan saat bertemu keluarga dalam proses pencegahan penyebaran Covid-19,” terang Syaiful Bahri.

Politisi PKB asal Jember ini mengaku tahun ini tidak mudik ke kampung halamannya menggelar Hari Raya Idul Fitri ke Kabupaten Jember. Itu, ujarnya, sebagai upaya dirinya menghindari penularan Covid-1. Syaiful Bahri mengungkapkan, ia ingin memberikan keteladanan kepada masyarakat untuk mentaati peraturan yang ditetapkan baik oleh pemerintah pusat dan daerah.

Ketua Ikatan Alumni IAIN Sunan Kalijaga (IKASUKA) Yogyakarta ini tak lupa menyampaikan mengucapkan “Minal Aidin Wal Faizin mohon maaf lahir dan batin” kepada umat muslim dunia.

Mantan Ketua Umum PMII ini sangat berharap ketidak hadiran ke daerah pemilihan (Dapil) mengapa masyarakat tidak mengurangi makna dari dan nilai hari raya tahun ini.

Syaiful Bahri berjaji akan menyapa langsung masyarakat khususnya di Dapilnya seperti sebelumnya jika situasi pendemi ini sudah dinyatakan aman oleh pihak Gugus Tugas Penanganan COVID-19.

“Insya Alloh, Kami akan tetap rutin menyapa masyarakat  kelak jika wabah ini kelar sesuai jadwal reses ataupun program lainnya,” terang Syaiful Bahri.

Seperti diketahui, banyak umat Islam Indonesia menggelar sholat Idul Fitri di rumah masing-masing seperti anjuran pemerintah. (m3)

Continue Reading

NASIONAL

‘Program Kartu Prakerja Memberikan Banyak Manfaat’

Published

on

By

JAKARTA – Politisi Partai Golkar mukhtarudin menilai Program Kartu Prakerja menjadi salah satu yang terbaik sebagai dari pemerintah dalam mengatasi dampak meluas pandemi Covid-19 di Indonesia. Apa alasannya?

Menurut Mukhtarudin Program Kartu Prakerja lebih baik bagi penerima. Selain mendapatkan bimbingan juga peserta mendapatkan uang sebagai insentif dari pemerintah.

“Bagi saya bantuan ini sudah bagus. Sudah on the right track (dijalan yang benar). Karena melalui Program Kartu Prakerja inj, di mana para eserta akan mendapat bantuan uang atau insentif dari pemerintah. Itu diluar mendapatkan keterampilan dari program pelatihan yang diikuti,” ujar Mukhtarudin saat dihubungi, Jumat (21/5/2020).

Anggota Komisi VI DPR RI ini sekaligus menjabat Ketua Bidang Kebencanaan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar ini menyampaikan, Kartu Prakerja tersebut tidak hanya membantu penerima, tetapi juga memberdayakan mereka menjalani kehidupannya.

Sebagai informasi, Uang atau instentif tersebut yang dapatkan para peserta digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama pandemi Covid-19. Atau bahkan selama peserta belum mendapat pekerjaan yang diinginkan.

Mengingat program tersebut sebagai semi bantuan sosial untuk membantu masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PKH) karena terdampak wabah Covid-19.

Pada mulanya, kartu itu ditujukan pada arga ber-KTP atau warga negara Indonesia (WNI) yang berusia 18 tahun yang belum bekerja atau sudah bekerja tapi ingin pindah pekerjaan sebagai peningkatan kompetensi.

Namun, lanjut Mukhtarudin, Kartu Prakerja ini juga memprioritaskan mereka yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Tak hanya itu, kartu itu juga ditujukan bagi pelaku usaha kecil mikro terdampak Pandemi Covid-19.

Mukhtarudin menyampaikan, data Badan Pusat Statistik (BPS) di bulan Februari 2020 jumlah pengangguran meningkat hingga 6,88 juta orang. Di mana dari presentasi itu didominasi lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK).

Dari data Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), ungkap Mukhtarudin, angka PHK mencapai 2,8 juta pekerja terdampak Covid-19, baik itu alasan dirumahkan, pemangkasan upah, atau bahkan tak diberi upah sama sekali.

Baginya, angka itu kemungkinan besar akan terus bertambah di tengah Pandemi Covid-19. Apalagi dari data yang diperoleh DPR, lebih dari 60 persen peserta Kartu Prakerja yakni korban PHK yang terdampak Covid-19.

Adapaun materi pelatihan Program Kartu Prakerja dari pemerintah itu sendiri ada lebih dari 2.000 jenis materi. Sehingga para peserta bisa memilih materi  sesuai minat yang diinginkan.

“Dari program itu diharapkan peserta memiliki keterampilan sebagai kesempatan mereka memperoleh pekerjaan dan bahkan mampu  bersaing di dunia kerja sesuai kebutuhan standar dunia kerja,” ujar Mukhtarudin.

Alasan itu, Mukhtarudin sangat mendukung program Kartu Prakerja itu menjadi program yang berorientasi pada kepentingan rakyat sehingga benar-benar terasa manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Untuk itu, program Kartu Prakerja ini kita berharap dapat berjalan dengan baik dan memberikan banyak manfaat bagi warga yang mengikutinya,” pungkasnya. (HMS)

Continue Reading

NASIONAL

Spanduk Idul Fitri 1441 Hijriah Formatur PB HMI Ahmad Latupono Bertebaran di Jakarta

Published

on

Jakarta – Spanduk ucapan lebaran Idul Fitri 1441 H/ 2020 M Formatur Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Periode 2020-2022 Ahmad Latupono beredar di Jakarta. Spanduk tersebut terpasang di jalan-jalan protokol ibu kota Indonesia. (lebih…)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending