Connect with us

RAGAM

Sertifikat Tanah 12 Desa di Lampung Dibantu Seknas Jokowi dan Mappan

Published

on

Lampung Selatan – Seknas Jokowi dan MAPPAN mendampingi 12 Kepala Desa Binaannya di Kecamatan Jati Agung dan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, memenuhi undangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Kedatangan Seknas Jokowi yang diwakili Dedy Mawardi (Sekjen DPN Seknas Jokowi) dan Siti Noor Laila (Ketua DPW Seknas Jokowi Lampung) yang juga caleg DPRRI Dapil Lampung 1 dari PDI Perjuangan Nomor Urut 3,  MAPPAN yang diwakili Carkaya bersama 12 Kepala Desa.

“Hal itu terkait rapat pembahasan untuk mencari penyelesaian status penguasaan tanah 12  Desa dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Register 40 Gedong Wani,” kata Siti Noor Laila dalam keterangan pers tertulisnya. Rabu, (10/4/2019).

Ke-12 Desa Binaan Seknas Jokowi tersebut adalah Desa Sinar Rejeki Kecamatan Jati Agung, Desa Sumber Jaya Kecamatan Jati Agung, Desa Sido Harjo Kecamatan Jati Agung, Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung, Desa Margo Lestari Kecamatan Jati Agung, Desa Karang Rejo Kecamatan Jati Agung, Desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang, Desa Budi Lestari Kecamatan Tanjung Bintang, Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang, Desa Trimulyo Kecamatan Tanjung Bintang, Desa Srikaton Kecamatan Tanjung Bintang, dan Desa Sinar Ogan Kecamatan Tanjung Bintang.

Kementerian LHK diwakili Muhammad Said (Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat), Miller Panjaitan (Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Ditjen PKTL), dan Sukardi (Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Ditjen PSKL), menerima Seknas Jokowi, MAPPAN dan 12 Kepala Desa di Ruang Rapat Rimbawan 3, Kementerian LHK. 

Dalam rapat tersebut, 12 Kepala Desa menginginkan kepastian hukum atas tanah yang sudah puluhan tahun didiami oleh masyarakatnya.

Ke-12 Kepala Desa, juga menyampaikan bahwa Desa mereka merupakan Desa Difinitif berdasarkan SK Gubernur. Masyarakat 12 desa juga menginginkan Sertifikat (SHM),  seperti yang sudah dibagi-bagikan Presiden Jokowi di berbagai daerah.

Bahwa terhadap permintaan 12 Kepala Desa, Kementerian LHK akan melakukan tindak lanjut berupa:

1. Status areal yang dimintakan klarifikasi kepada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX Bandar Lampung seluas 35.227,62 Ha terdiri dari:

a. Areal Penggunaan Lain/ di luar kawasan hutan seluas 35.022,05 Ha.

b. Kawasan Hutan Produksi seluas 255,57 Ha.

2. Untuk mendapat kepastian batas kawasan hutan sebagai dasar penentuan status 12 desa di Kecamatan Jati Agung dan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung perlu dilakukan kegiatan rekonstruksi batas di lapangan oleh Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

3. Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan rekonstruksi batas di lapangan, para Kepala Desa Menyatakan siap memberi dukungan kepada  petugas yang akan melaksanakan kegiatan rekonstruksi.

4. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan rekonstruksi batas tersebut, Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan akan menyampaikan surat kepada Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk memprioritaskan pelaksanaan rekonstruksi batas dimaksud.

5. Masyarakat agar menyiapkan dokumen riwayat/kronologis penguasaan lahan sebagai bahan pertimbangan guna kelancaran proses penyelesaian sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.

“Terhadap hasil rapat dan tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Kementerian LHK di atas, Asep Sudarmansyah (Kepala Desa Sumber Jaya Kecamatan Jati Agung), menyatakan bahwa dari hasil pertemuan dengan Tim LHK kami mendapatkan titik cerah. 

Hasil rapat dan tindak lanjut yang akan dilakukan merupakan suatu langkah maju dalam penyelesaian status tanah 12 desa yang sudah puluhan tahun tidak terselesaikan. 

Kami juga berharap Pak Jokowi dapat mendengarkan aspirasi kami 12 desa, sehingga kami juga bisa mendapatkan Setipikat Tanah,” pungkasnya. (ari)

RAGAM

Fraksi PKS Kembali Potong Gaji Anggotanya untuk Bantu Rakyat Terdampak Covid-19

Published

on

By

Banten (31/3) – Wabah Covid-19 harus menjadi momentum untuk membangun solidaritas nasional melalui gerakan saling membantu dan gotong royong. Inilah yang saat ini sedang digaungkan oleh PKS dan Fraksi PKS DPR RI. Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan sebagai legislatif kita mendesak pemerintah untuk semakin konkrit dalam mengatasi perseberan Covid-19 dan dampaknya.

“Namun demikian kita juga tidak bisa menunggu gerak pemerintah atau hanya mengandalkan kebijakan pemerintah, apa yang bisa kita bantu kita bantu, kita bangun solidaritas untuk bahu membahu menolong rakyat yang terkena dampak wabah corona ini sesuai kemampuan dan kewenangan,” pesan Jazuli.

Hal itulah yang mendorong PKS dan Fraksi terus melakukan inisiatif menggalang gerakan dan bantuan secara nasional. Setelah sebelumnya mencanangkan “gerakan nasional pembagian masker dan disinfektan gratis bagi rumah ibadah”, *”gerakan pemotongan gaji dewan pusat dan daerah bulan Maret untuk APD pahlawan medis”*, menolak rapid tes untuk anggota DPR dan keluarganya. Kali ini Fraksi PKS kembali menginisiasi *”gerakan pemotongan gaji dewan pusat dan daerah bulan April untuk ‘jaring pengaman sosial PKS’* melalui bantuan langsung paket sembako”. Struktur PKS dari pusat hingga daerah juga membentuk Gerakan Tanggap Bencana (Genta) PKS.

“Gerakan jaring pengaman sosial PKS yang dicanangkan Fraksi PKS berupa pengumpulan dan pendistribusian kebutuhan pokok dan diberikan kepada masyarakat terdampak khususnya para pekerja informal dan pekerja harian yang terputus penghasilannya karena harus ikut program “di rumah saja” dan “menjaga jarak fisik”,” terang Jazuli.

Inisiatif ini semakin urgent untuk dilakukan PKS, kata Jazuli, karena pemerintah semakin ketat membatasi orang keluar rumah melalui kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang baru diumumkan Presiden. Bahkan katanya akan diikuti darurat sipil.

“Ini artinya masyarakat tidak mampu dan rentan seperti pekerja informal dan harian akan semakin kena dampaknya. Oleh karena itu, Fraksi PKS dari pusat hingga daerah *bersepakat kembali untuk mengalokasikan gaji bulan April* untuk pengadaan paket sembako bagi mereka. Tuntu tidak akan menjangkau semua, tapi mudah-mudahan inisiatif ini bisa diikuti banyak orang sehingga menjadi gerakan sosial yang semakin besar. Setidaknya bisa dimulai dengan membantu tetangga kanan kiri yang tidak mampu atau kemampuannya turun drastis akibat wabah ini,” pungkas Jazuli.

Anggota DPR Dapil Banten ini sendiri telah menyerahkan 2,5 ton beras dan kebutuhan lainnya untuk didistribusikan kepada masyarakat melalui DPD PKS di Kabupaten/Kota Serang dan Kota Cilegon. Kegiatan yang sama secara serentak dilakukan oleh seluruh anggota DPR dan DPRD PKS seluruh Indonesia. (J)

Continue Reading

RAGAM

Bamsoet: Re-Branding MPR RI Diperlukan Agar Tidak Ketinggalan Zaman

Published

on

By

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai perlu dilakukan re-branding MPR RI yang akan memasuki usia ke-75 tahun pada tahun 2020. Tujuannya, agar MPR RI bisa tampil lebih segar, menarik, dan tak ketinggalan zaman.

“Banyak kalangan, khususnya millenial, yang tak mengetahui apa itu MPR RI. Lembaga ini seperti ada dan tiada, akibat tidak punya branding yang kuat di masyarakat. Dengan melakukan re-branding akan membuka lembaran sejarah baru bagi wajah MPR RI agar menjadi lebih mengakar dan menancap di hati publik,” ujar Bamsoet saat menerima MarkPlus.Inc yang dipimpin Hermawan Kertajaya, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Rabu (22/1/20).

Mantan Ketua DPR RI ini menyambut baik niat MarkPlus.Inc, instansi profesional terkemuka dan sangat berpengalaman di bidang konsultasi, riset pemasaran, dan media, yang ingin berkolaborasi dengan MPR RI untuk membranding MPR RI agar tampil kekinian. Terlebih, branding yang dilakukan MarkPlus.Inc diberikan secara cuma-cuma alias tidak harus dibayar.

“Kolaborasi MPR RI dengan MarkPlus.Inc yang dipimpin Pak Hermawan Kertajaya, akan membuka lembaran sejarah baru bagi wajah MPR RI agar menjadi lebih mengakar dan menancap di hati publik,” kata Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, pada prinispnya MPR RI punya positioning kuat dalam pembagian tiga cabang kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dalam sistem penyelenggaraan negara. Sebagai lembaga legislatif yang bergerak dalam semangat teknokratis kebangsaan, MPR RI juga berbeda dengan DPR RI yang day to day lebih banyak ke hal teknis politis, maupun DPD RI yang mengawal semangat kedaerahan.

“MPR RI juga punya Empat Pilar MPR RI yang terdiri dari empat konsensus dasar bangsa Indonesia, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika. Banyak yang tak tahu dan bahkan tak mau tahu betapa pentingnya Empat Pilar MPR RI tersebut, lantaran sosialisasi yang dilakukan selama ini terkesan jadul. Karenanya MPR RI kedepan ingin membranding sosialisasinya menjadi lebih fun, lebih fresh, dan lebih gress. Pendekatan sosialisasinya juga akan dibuat beragam. Sosialisasi ke millenial tentu berbeda dengan sosialisasi ke kalangan usahawan maupun sosialisasi ke pemuka agama,” papar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, rencana MPR RI melakukan amandemen terbatas UUD NRI 1945 untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) juga merupakan penguat positioning MPR RI diantara lembaga legislatif lainnya. PPHN yang berisi Haluan Negara, tidak akan mengganggu kreatifitas presiden-wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dalam menjalankan Haluan Pembangunan.

“Haluan Negara lebih banyak bersifat teknokratis, sedangkan Haluan Pembangunan yang dijalankan presiden-wakil presiden bersifat teknis. PPHN akan menjadi acuan bagi presiden-wakil presiden hingga gubernur-wakil gubernur sampai walikota-wakil walikota/bupati-wakil bupati menjalankan berbagai agenda pembangunan. Sehingga terjamin integrasi dan kontinuitasnya. Sehingga antara pusat dan daerah bisa saling menguatkan, bukan seperti saat ini yang terkadang saling menegasikan,” tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menegaskan, dengan kehadiran PPHN, Indonesia akan mampu menghadapi situasi megatraden dunia. Misalnya, di saat negara maju sudah bergerak ke arah tenaga Nuklir untuk penyediaan listrik, apakah Indonesia masih tetap bergantung kepada batubara. Maupun mengenai kendaraan bermotor berbahan bakar minyak yang di berbagai negara Eropa sudah dilarang, dan beralih ke kendaraan listrik.

“China saja sejak 1953 mengadopsi pola pembangunan menyerupai GBHN. Mereka sudah melakukan pembangunan untuk menatap China 2050. Ironis memang, disaat di Indonesia Haluan Negara sedang mengalami pro kontra, di China justru sudah menerapkan pola pembangunan serupa. China menyadari, masa depan harus dipersiapkan sejak dini. Kita juga tak boleh ketinggalan,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading

RAGAM

Bamsoet: Pokok-Pokok Haluan Negara Menjadi Arah Kebijakan Strategis Penyusunan Haluan Pembangunan Negara

Published

on

By

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan setelah mengalami empat kali perubahan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) tak lagi memberikan kewenangan kepada MPR RI untuk menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Fungsi GBHN digantikan UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.

“Dalam Lampiran UU No. 17/2007, Bab Pendahuluan angka 4 dan 5 disebutkan: Tidak adanya GBHN akan mengakibatkan tidak adanya lagi rencana pembangunan jangka panjang pada masa yang akan datang. Pemilihan secara langsung memberikan keleluasaan bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden untuk menyampaikan visi, misi, dan program pembangunan pada saat berkampanye. Namun pada praktiknya, saat ini keleluasaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksinambungan pembangunan dari satu masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden ke masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden berikutnya,” ujar Bamsoet saat menjadi narasumber Focus Group Discussion ‘Rumusan dan Posisi Haluan Negara yang Dapat Diimplementasikan Saat ini’, yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANAS RI), di Jakarta, Senin (20/1/20).

Turut hadir antara lain Gubernur LEMHANAS Letnan Jenderal TNI (purn) Agus Widjojo, Sekretaris Utama LEMHANAS RI Komjen Pol Drs. Mochamad Iriawan, Deputi Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (BAPPENAS RI) Ir. Bambang Prijambodo, Pakar Hukum Tata Negara Dr. Refly Harun, Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof. Dr. Firman Noor, Tenaga Profesional Bidang Politik dan Ideologi LEMHANAS RI Kisnu Haryo, dan Pakar Ilmu Politik The Habibie Center Prof. DR. Indria Samego.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, selain ketiadaan GBHN, desentralisasi dan penguatan otonomi daerah disisi lain juga berpotensi mengakibatkan perencanaan pembangunan daerah tidak sinergi antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Serta antara pembangunan daerah dan pembangunan secara nasional.

“Lahirnya UU. No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatur perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan pembangunan tahunan, didalamnya juga belum memberikan jaminan sinergitas pembangunan nasional dan daerah. Maupun keberlanjutan antara satu periode presiden ke presiden penggantinya,” tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menuturkan, ketersebaran panduan arah pembangunan dari berbagai UU, justru malah menimbulkan kerancuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk mencegah kerancuan ini di satu di sisi, dan agar pelaksanaan pembangunan bisa terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik pada sisi lainnya, maka diperlukan penataan kembali rencana pembangunan nasional dalam satu naskah haluan negara yang utuh dan komprehensif.

“Secara filosofis, sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana model GBHN adalah dokumen hukum bagi penyelenggara pembangunan nasional yang berbasis kedaulatan rakyat. Artinya rakyatlah melalui wakil-wakilnya dalam lembaga MPR RI yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang merancang dan menetapkannya,” urai Bamsoet.

Mengenai polemik menghadirkan kembali GBHN, mantan Ketua DPR RI ini menegaskan berdasarkan rekomendasi MPR RI 2014-2019, nomenklatur yang digunakan adalah Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), bukan GBHN. Dalam pembahasan di Badan Pengkajian MPR, subtansi PPHN direkomendasikan hanya akan memuat arah kebijakan strategis yang menjadi arahan bagi penyusunan haluan pembangunan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya.

“Subtansi PPHN yang merupakan visi antara dari visi abadi bangsa Indonesia harus mampu menggambarkan wajah Indonesia 50 bahkan 100 tahun ke depan. Selain, mampu mengantisipasi megatrend dunia yang meliputi kemajuan teknologi, perubahan geopolitik, perubahan geoekonomi, demografi dunia, urbanisasi global, perdagangan internasional, keuangan global, kelas pendapatan menengah, persaingan sumber daya alam dan perubahan iklim yang semuanya akan berpengaruh pada pembangunan Indonesia,” tutur Bamsoet.

Nantinya, lanjut Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini, hadirnya PPHN tidak akan mengurangi ruang kreatifitas Presiden untuk menerjemahkan ke dalam program-program pembangunan. Dengan adanya PPHN akan menjadi payung yang bersifat politik bagi penyusunan haluan pembangunan yang bersifat teknoratis.

“Dengan begitu, hadirnya PPHN sama sekali tidak bertentangan dengan sistem presidensial yang telah kita sepakati bersama,” pungkas Bamsoet. (Dwi)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending