Connect with us

OPINI

Siapa Pemenang Pileg 2019?

Published

on

Oleh: Ujang Komarudin*

Pemilu 2019 merupakan salah satu Pemilu terkompleks di dunia. Pada Pemilu 2019 nanti, akan dilaksanakan serentak, antara Pemilu Legislatif (Pileg) dengan Pemilu Presiden (Pilpres). Ya, Pileg dan Pilpres akan dilakukan secara bersama-sama, pada 17 April 2019.

Pilpres lebih gegap-gempita, hiruk-pikuk, dan rame, dengan persaingan dua kubu, Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi. Namun Pilpres terkesan adem ayem, sepi, seolah tak ada bunyinya. Pileg nyaris tak terdengar.

Pilpres penting. Namun Pileg juga tidak kalah pentingnya. Pileg yang sepi publisitas, terkesan menyimpan bara persaingan di belakang layar. Pileg yang seolah tak bernyawa, sesungguhnya sedang menyimpan bara.

Pileg yang terkesan diam. Namun mencekam. Karena Pileg bisa menjadi kuburan, bagi partai-partai yang malas berjuang dan tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4%.

Sesungguhnya, baik partai lama, maupun partai baru. Yang sedang menghuni Senayan. Ataupun pendatang baru. Sedang gelisah menunggu nasib. Nasib, apakah akan bisa tetap eksis dan narsis. Atau mati terhempas ganasnya persaingan dalam Pemilu. Bagi partai-partai yang sudah mapan pun, Pemilu 2019 bisa menjadi neraka. Apalagi bagi partai-partai new comer.

Partai lama yang masih eksis, yang diprediksi beberapa lembaga survey, akan lolos ke Senayan, jumlahnya tidak banyak. Sebut saja, ada PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PKB.

Sedangkan PKS, Partai Nasdem, PPP, Hanura, PAN harus berjuang mengamankan agar bisa lolos PT. PKS, Nasdem, dan PAN bisa saja lolos. PKS memiliki kader yang solid. Nasdem memiliki banyak artis dan kepala daerah. Dan PAN, berbasis akar rumput warga Muhammadiyah.

Sedangkan partai baru, yang selalu eksis di media adalah Perindo. Dan Perindo bisa saja lolos ke Senayan. Asalkan seluruh caleg-calegnya maksimal berjuang di lapangan.

Serangan udara Perindo, harus didukung dengan serangan darat. PSI menjadi partai yang sedikit kontroversi. Namun selalu aktif di media sosial. Partai yang diisi oleh anak-anak muda tersebut, bisa saja tidak lolos ke Senayan. Kecuali jika didorong oleh kekuasaan.

PBB, PKPI, Partai Garuda, dan Partai Berkarya akan sulit menembus PT 4%. Sangat berat bagi PBB untuk lolos PT. Namun dipolitik tidak ada yang tidak mungkin. Jika para kadernya solid, maksimal berjuang, dan penuh semangat untuk bisa lolos ke Senayan, maka bukan sesuatu yang mustahil, jika PBB bisa menduduki Senayan lagi.

Partai Berkarya, walaupun diisi oleh keluarga besar cendana. Akan berat dan sulit untuk menembus dan lolos ke Senayan. Menjual kesuksesan Orde Baru (Orba) adalah jargonnya. Dan hal tersebut merupakan hal yang wajar.

Namun kesuksesan Orba “ala” Partai Berkarya, tidak akan terlalu laku untuk dijual kepada masyarakat masa kini.
Pilpres 2014 dimenangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Dan sepertinya arah angin kemenangan Pileg 2019, juga akan tertuju dan menuju ke PDIP lagi. Dari hasil survey beberapa lembaga, menempatkan PDIP selalu yang teratas. Number one. Menjadi juara. Dan tertinggi hasilnya surveynya, jika dibandingkan dengan partai peserta Pemilu 2019 lainnya.

Hasil survey memang sifat hanya prediksi. Namun prediksi tersebut, akan benar apa adanya jika dilakukan dengan objektif. Dan bisa dipertanggung jawabkan. Tingginya hasil survey PDIP, jangan membuat kader partai terlena. Lalu diam, tidak mau bergerak, dan berjuang menyapa dan mendekati masyarakat.

Survey yang tinggi, jangan membuat PDIP, sombong dan besar kepala. Namun harus lebih rendah hati, dalam menjalankan amanah rakyat. Kemenangan yang sudah di depan mata, jangan sampai lepas, hilang, dan menjauh, apalagi sampai dikalahkan oleh partai-partai lainnya.

Partai politik didirikan, memang untuk mendapat dan mengejar kekuasaan, dengan cara konstitusional. Begitu juga dengan PDIP. Sah dan wajar bagi PDIP, jika ingin menang lagi di Pemilu 2019. Karena dengan kemenangan, akan membuka jalan bagi continuitas pembangunan yang sedang dijalankan.

Hanya dengan kemenangan, PDIP akan dengan mudah untuk membangun bangsa. Hanya dengan kemenangan, PDIP bisa menjadi leader untuk menjaga NKRI. Hanya dengan kemenangan, bangsa ini bisa diarahkan ke arah yang lebih baik. Dan hanya dengan kemenangan, PDIP dapat melaksanakan janji-janjinya, yang sudah disampaikan kepada rakyat.

Dengan kemenangan, PDIP juga akan menjadi sejarah. Sejarah panjang partai, yang berjuang untuk rakyat. Sehingga rakyat memilihnya. Rakyat tak akan memilih PDIP, jika PDIP jauh darinya.

Rakyat tak akan simpati kepada PDIP, jika PDIP tak pernah memperjuangkan nasibnya. Dan rakyat tak akan suka kepada PDIP, jika PDIP mengingkarinya.
Kemenangan berturut-turut di Pileg (2014 dan 2019), sangat penting bagi PDIP. Bukan hanya akan mentahbiskan PDIP sebagai partai yang dicintai, disayangi, dan mendapat simpati rakyat.

Tetapi juga akan mengokohkan PDIP menjadi partai besar di Indonesia. Namun kemenangan yang diperoleh PDIP, harus membawa kebaikan bersama.

Perjuangan dan kerja keras kader di bawah. Akan menentukan apakah PDIP, akan memenangkan pertarungan di Pemilu 2019 atau tidak. Karena sejatinya, tidak ada kemenangan yang tidak diperjuangkan. Tidak ada kemenangan tanpa kerja keras. Dan tak ada kemenangan tanpa soliditas.

Kemenangan akan didapatkan, bagi mereka yang mau mengusahakannya. Pemilu 2019 yang hanya menyisakan waktu, kurang lebih lima bulan lagi. Jangan membuat PDIP kendor dalam memperjuangkan aspirasi-aspirasi rakyat. Dan jangan sampai berhenti bergerak, sampai kemenangan itu didapatkan di hari pencoblosan. Sekali saja lengah, maka kemenangan bisa hilang.

PDIP merupakan salah satu partai, yang menatap Pemilu 2019 dengan optimistis. Disaat partai-partai lain, suaranya turun dan terancam tidak lolos ke Senayan. PDIP suaranya naik. Bisa karena efek Jokowi yang menjadi capres. Dan bisa juga karena hasil kerja keras, para kadernya, dalam membesarkan dan memenangkan partai.

Hasil survey tertinggi dan teratas, merupakan sesuatu yang harus disyukuri oleh seluruh kader PDIP. Besarnya dukungan rakyat, akan juga menuntut tanggung jawab. Kemenangan memang nikmat. Karena akan mendapat kekuasaan. Namun bagaimana kemenangan yang akan diraih PDIP di 2019 nanti, bisa membawa maslahat bagi rakyat, bangsa, dan negara.

*Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) & Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Jakarta.

NASIONAL

Berdalih Campur Urusan Sipil, Negara Haram Kembalikan Dwi Fungsi ABRI

Published

on

Malang – Wacana penempatan perwira menengah dan tinggi ke dalam jabatan sipil (restrukturisasi) yang diwacanakan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menuai banyak kritik dan penolakan. Penempatan TNI aktif pada jabatan sipil dapat mengembalikan fungsi kekaryaan TNI yang dulunya berpegang pada doktrin DwiFungsi ABRI yang sudah dihapus pasca reformasi.

Latar belakang konsep DwiFungsi ABRI sendiri pertama kali dilontarkan Jenderal (Purn.) Abdul Haris Nasution ketika menjabat Kepala Staf Angkatan Darat di tahun 1958. A.H Nasution memperkenalkan konsep “Jalan Tengah”. Jalan Tengah sendiri membuka jalan bagi prajurit angkatan bersenjata untuk berpolitik, bahkan mencampuri urusan sipil dengan dalih “stabilitas nasional”.

Saat itu, ABRI juga menduduki jabatan-jabatan strategis, seperti Menteri, Gubernur, Bupati, serta berada didalam parlemen. ABRI juga melakukan kontrol penuh dan mengintervensi terhadap proses politik pergantian kekuasaan melalui pemilihan umum (pemilu).

Agenda Reformasi 1998 / Reformasi TNI sejatinya sudah digaungkan. Selama ini prajurit TNI sudah punya koridor kerja yang diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Semangat Undang-Undang itu adalah memastikan bahwa prajurit TNI kembali menjadi alat pertahanan dan keamanan negara. Tidak ada dwifungsi lagi seperti zaman Orde Baru.

Saya berharap TNI bisa memahami jernih dan berpikir holistik bahwa sejatinya mereka (TNI) tidak boleh masuk lagi pada pos-pos sipil itu tertuang dalam Pasal 47 UU TNI yang dimana hanya boleh masuk pos-pos yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik nasional, dan Mahkamah Agung. Masuknya TNI di jabatan-jabatan tersebut juga atas permintaan pimpinan institusi itu. Artinya, TNI pasif menerima permintaan. Bukan malah meminta.

Tak hanya itu penempatan perwira TNI di kementerian atau institusi sipil bakal menghambat upaya reformasi peradilan militer. Pasti akan terjadi tarik menarik yurisdiksi antara peradilan militer dan umum. Pun dengan pasal 155 hingga pasal 159 UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang sebetulnya menutup pintu rapat bagi Prajurit TNI untuk menduduki jabatan ASN. Penempatan Perwira TNI ke birokrasi sipil jelas akan melemahkan demokrasi dan langkah mundur bagi reformasi yang selama ini kita perjuangkan selama 21 tahun.

Siapapun kamu, apapun profesimy, apapun pilihan presiden dan politikmu, ayo tolak Dwi Fungsi ABRI !

Oleh : Reza Zia Ulhaq 

  • Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Koordinator Komisariat (HMI Koorkom) Brawijaya

Continue Reading

NASIONAL

Merajalela Politisasi Simbol Dalam Pemilu 2019

Published

on

Surabaya – Riuh ramai pileg (pemilihan legislatif) dan pilpres (pemilihan presiden) semakin kencang dirasakan publik hari-hari ini. Terlebih demokrasi simbolik yang berkembang telah membawa kita ke jurang perpecahan antar warga negara. 

Realitas ini ditandai dengan adanya perluasan arena dan penguatan institusi demokrasi tetapi minus kapasitas demokrasi. Diperparah politisasi simbol / labeling yang diidentikkan kepada pasangan calon tertentu dalam pilpres maupun pileg. 

Dalam narasi demokratisasi Indonesia hari ini telah mampu membangun dan mengembangkan kebebasan sipil ditandai perluasan arena dan ghiroh partisipasi politik publik yang terus meningkat. Akan tetapi, di satu sisi partisipasi publik yang tinggi dalam politik tidak diimbangi dengan perilaku demokrasi yang baik dan kapasitas lembaga demokrasi yang menampung, menyalurkan dan merespon aspirasi publik. 

Implikasinya adalah hak-hak politik dan kebebasan sipil diekspresikan dalam bentuk tindak kekerasan seperti persekusi dan pembubaran sepihak terhadap lawan politik.

Kebebasan sipil dalam berekspresi, mengungkapkan pendapat sejatinya dijamin oleh Undang-undang Dasar. Fenomena labelling atas ekspresi publik kian membuat keruh politik negeri ini. 

Sebagai contoh, salam satu atau dua jari kemudian seakan dimiliki oleh pihak pihak tertentu. Padahal tidak semua simbol yang diekspresikan publik mengarah ke sana. 

Dalam konteks yang lebih luas, perkembangan demokrasi kita pasca reformasi lebih terfokus  kepada penguatan institusi negara tetapi lemah dalam pembangunan kapasitas negara. Ini ditunjukkan dengan banyaknya institusi demokrasi seperti KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 

Tetapi tidak diimbangi dengan kapasitas lembaga demokrasi yang baik dan pembangunan perilaku demokrasi dikalangan penyelenggara negara dan masyarakat yang cenderung terabaikan. Dalam kondisi seperti ini tidak salah jika yang sedang kita rasakan adalah “demokrasi simbolik” (struktur dan prosedur). 

Sementara ”yang menggerakkan ”jasad demokrasi” yang terbangun masih sangat kental diisi nilai dan perilaku ”kontra-demokrasi” yang ditunjukkan oleh, antara lain, masih dominannya praktik kekerasan dan politik transaksional. Kondisi seperti ini sangatlah menguntungkan bagi mereka yang berpaham otoritarianisme. 

Kebutuhan mendesak dan harus dipenuhi dalam waktu dekat adalah membangun dan menghadirkan ”keberadaban demokrasi”  di kalangan penyelenggara negara, politisi, dan masyarakat. 

Dengan fondasi kepentingan nasional tidak boleh dikalahkan oleh perbedaan pandangan dalam politik. Semakin dewasa dalam bersikap sebagai warga bangsa yang baik dan taat pada perintah konstitusi. Karena dengan penguatan itulah “ruh demokrasi” akan ditemukan oleh bangsa ini.

Oleh : Andik Setiawan – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Surabaya

Continue Reading

NASIONAL

Politik Gagasan Sebagai Diskursus Demokrasi Hari Ini

Published

on

Surabaya – Diskursus politik gagasan merupakan ekspresi atas ketidakpuasan para kaum intelektual dengan keadaan politik hari ini yang menuhankan kekuasaan. Para aktor politik seolah melupakan anugerah dari Tuhan berupa nalar yang sehat untuk menuju pada kebenaran transendental. Akibatnya, politik dalam definisi terburuk hanyalah proses untuk merebut, mengelola, dan mempertahankan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Black campaign dan “politik adu domba” menjadi pilihan paling logis untuk memikat konstituen. Tentu saja hal ini bukan yang diinginkan oleh para pendiri bangsa yang telah meletakkan fondasi berbangsa dan bernegara dengan mempertandingkan secara intelek gagasan dan konsep yang dimiliki.

Politik gagasan sangat diperlukan mengingat hari ini terjadi surplus kebencian dan minus gagasan karena seorang pemimpin bukan hanya dapat menawarkan janji politik, namun pemimpin perlu mengemukakan jalan pikiran yang brilian. Adu gagasan diperlukan untuk menilai seberapa sanggup dan pantas seorang pemimpin menjadi problem solver. Setidaknya, seorang pemimpin yang berintelektual dapat ditinjau dari rekam jejaknya. Rekam jejak yang baik akan menghasilkan trust dari rakyat kepada pemimpin, sehingga pemimpin tidak hanya dapat menggenggam hati rakyat, namun juga menjadi genggaman hati rakyat. Harapan tersebut tidaklah berlebihan mengingat seorang pemimpin menjadi panutan yang bertanggung jawab atas moralitas publik.

Demokrasi sebagai sebuah sistem politik yang menjamin kebebasan berpikir membutuhkan partisipasi gagasan dari rakyat sebagai tuan dari demokrasi setidaknya dalam memilih pemimpin. Sebab, di pundak pemimpinlah dipikul amanat atas hak politik rakyat sebagaimana Jean Jacques Rousseau menteorisasikan dalam teori kontrak social. Demokrasi akan mengalami kelumpuhan apabila rakyat menolak untuk berpasrtisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih dari itu, partisipasi intelektual niscaya akan mengantarkan rakyat untuk menjadi pelopor dan penikmat kemajuan peradaban.

Oleh : Bero Santoso *Mahasiswa Jurusan Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarga-negaraan (PMP-Kn) Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FISH) Universitas Negeri Surabaya (UNESA)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending