Connect with us

HUKUM

Sidang Perkara Pemalsuan Surat Kuasa Perjanjian, Saksi Ahli Pidana Sepakat Bahwa Surat Perjanjian Dianggap Palsu.

Published

on

Saksi Ahli Hukum Pidana Dr.Hidayatullah SH MH sedang menjawab pertanyaan JPU Purwono SH

PATI – Sidang lanjutan perkara kasus pemalsuan surat kesepakatan bersama dan surat kuasa (perjanjian) yang dipimpin Ketua Majelis Hakim AA Putu Putra SH, didampingi Hakim Anggota Dyah Retno Y SH MH dan Rida Nur Karima SH Mhum kembali berlanjut. Kali ini agenda dilanjutkan dengan mendengarkan saksi ahli. (16/1)

Kehadiran saksi ahli hukum pidana, Doktor Hidayatullah dosen Umk Kudus yang dihadirkan tim penasehat hukum Soekardiman menyatakan sepakat jika surat yang diperkarakan dianggap palsu.

Sebab saksi ahli membenarkan pernyataan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menanyakan jika surat perjanjian yang dinotariskan pada tahun 1994 tapi notaris yang bersangkutan telah meninggal dunia tahun 1993 apakah bisa dianggap palsu.

“Sepengetauan ahli, kalau ada surat kesepakatan bersama yang telah dinotariskan pada notaris sholekhul hadi pada tahun 1994, sedangkan ada fakta apabila notaris sholekhul hadi telah meninggal tahun 1993 apakah surat tersebut dianggap palsu? , ” tanya Jaksa

” Ya, saya sepakat bahwa surat itu palsu, ” kata Hidayat

” Menurut ahli, kalau surat yang dianggap ahli palsu tersebut digunakan sebagai alat bukti dalam gugatan perdata apakah tindakan semacam itu dibenarkan dan yang menggunakan surat itu apakah bisa dikenakan pasal 263 ayat 1 dan ayat 2″ tanya jaksa

“Didalam kontek perdata surat palsu adalah alat bukti yang tidak sah. Sedangkan pengguna surat palsu tidak bisa dikenakan pasal 263, karena pasal 263 itu delik omissionis karena bunyinya membuat atau memalsukan dan bukan menggunakan surat palsu sebagai instrumen, ” terang saksi

“Itu ayat 1, kalau bunyi ayat 2 pak. coba bisa ahli baca terlebih dahulu, ” pinta jaksa

” Barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Jadi memang ayat 2 itu memang menggunakan, tapi ada unsur yang tidak terpenuhi yaitu menimbulkan kerugian yaitu kerugian material, ” terang saksi ahli

Akan tetapi Jaksa Penuntut Umum (JPU) merasa belum mendapatkan jawaban yang diinginkan, Jaksa kembali bertanya kepada saksi ahli

” Menurut pendapat ahli ayat 1 tidak bisa ayat 2 juga tidak bisa. apa itu karena tidak ada kerugian material, ” tanya jaksa

” Pasal 263 itu surat palsu sebagai instrument delik yaitu alat digunakan dalam tindak pidana atau orang yang memalsukan. Pasal 263 ayat 1 yang membuat, pasal 263 ayat 2 yang menggunakan. Tapi sebetulnya ada permasalahan yaitu dalam ayat 1 dan ayat 2 harus ada kerugian dan itu adalah unsur yang tidak bisa terpisahkan, ” ungkap saksi

Lebih lanjut saksi ahli pidana menerangkan bahwa tindak pidana tidak terbukti objektif jika tidak ada unsur melawan hukum.

“Unsur melawan hukum dalam hal ini diukur dengan timbulnya kerugian, ” jelas saksi

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM

Sudah 700 Hari Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Selesai Temukan Pelaku Penyiraman

Published

on

Jakarta – 700 hari kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Novel Baswedan terjadi. Hingga kini polisi belum juga bisa mengungkap siapa pelaku dan dalang dibalik penyiraman air keras tersebut pada 11 April 2017.

Dalam menyikapi hal tersebut, Badan Koordinasi Nasional Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LKBHMI PB HMI) menyampaikan sikap dengan melakukan longmarch dan aksi demontrasi di setiap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik. 

“Hari ini kami melakukan aksi di tiga titik yaitu kantor DPP PDIP, DPP Demokrat, dan DPP PPP untuk mendesak para Ketua Umum Partai Politik (Parpol) agar menyampaikan ke fraksi-fraksinya yang ad di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) khususnya Komisi III untuk segera melakukan pemanggilan terhadap Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

Dan mempertanyakan perkembangan kasus penyiraman air keras yang menimpa Novel. Bahkan ada dugaan keterlibatan Jendral Polisi dalam kasus tersebut,” ungkap Abd. Rahmatullah Rorano Direktur Eksekutif Bakornas LKBHMI PB HMI). Jumat, (05/4/2019).

Rorano menambhkan, selama proses pengungkapan kasus ini berjalan, terdapat berbagai macam kejanggalan. Salah satunya ialah rilis sketsa wajah terduga pelaku yang berbeda antara Markas Besar (Mabes) Polri & Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya. Selain itu beberapa terduga pelaku yang ditangkap tetapi kemudian di bebaskan.

“Desakan ini bukan hanya untuk Parpol, tetapi juga kepada Presiden Joko Widodo agar tegas dan komitmen dalam penegakan hukum sebagaimana nawacita yang selama in beliau sampaikan di berbagai forum publik. 

Sehingga apabila dalam proses kedepannya aksi ini tidak mendapat respon, maka kami meminta Presiden Jokowi segera untuk mencopot Kapolri,” tegasnya. (ari)

Continue Reading

HUKUM

Menyimpang, Dana Desa Aeng Panas Sumenep Tak Kunjung Selesai

Published

on

Sumenep – Lambannya pengerjaan proyek dana desa tahun anggaran 2018 di desa Aeng Panas, kecamatan Pragaan kabupaten Sumenep yang ditengarai tidak tepat waktu dan diduga telah menyimpang dari prosedur yang ada kini semaki memanas.  

Pasalnya dari dua item kegiatan tahun anggaran 2018 tersebut selain pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat waktu, juga administrasi dari dua kegiatan tersebut menjadi persoalan yang baru, dikarenakan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dari dua kegiatan tersebut selesai terebih dahulu sebelum kegiatan dilaksanakan.   

Aktifis Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (Gempur), Wani, mengecam salah fatal ketika kegitan 2018 dikerjakan tahun 2019, lebih-lebih jika SPJ sampai deselasikan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kegiatan dilaksanakan. 

“Jadi itu sudah salah total karena selain peksanaan kegiatan yang tidak tepat waktu,  tambah fatal lagi ketika SPJ itu bisa selesai terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kegiatan, jadi itu kan sudah ngawur dan pastinya itu sudah ada kerja sama antar pihak desa, pihak pendamping dan yang lainnya,  karena tidak mungkin hal itu bisa sampai terjadi ketika tidak ada kerja sama antar kelembagaan tersebut,” tegas Wani melalui keterangan tertulisnya yang dikirim ke media ini. Rabu, (20/3/2019).

Pihaknya juga mengecam, seluruh pihak yang berwenang dalam hal kegiatan dana desa di desa Aeng Panas kecamatan Pragaan, untuk bersama-sama mempertanggung jawabkan hal itu.

Terpisah, Arif Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) kecamatan Pragaan ketika dimintai komentarnya via telepon, membenarkan bahwa, kegiatan di desa Aeng Panas tersebut memang program tahun anggaran 2018 namun memang baru dilaksanakan pada bulan 2 tahun 2019, dan ia pun mengakui bahwa SPJ dari dua kegiatan tersebut memang selesai terlebih dahulu, yaitu pada tahun 2018 berkisar pada bulan Desember tahun 2018.

“Ia mas pengerjaan Dana Desa (DD) di desa Aeng Panas yang dua titik itu SPJnya memang sudah selesai sekitar bulan Desember 2018 dan pekerjaannya memang baru dikerjakan 2019 ini, namun mohon maaf mas itu diluar sepengetahuan saya, karena saya tidak hanya memantau yang desa Aeng Panas mas, tapi juga ada desa yang lain, jadi itu merupakan keteledoran saya,” ungkapnya melalui via telepon.

Namun berbeda dengan Rofik Pendamping Lokal Desa (PLD) desa Aeng Panas kecamatan Pragaan, pihaknya mengaku kegiatan di dua titik di desa Aeng Panas tersebut memang dikerjakan pada bulan 2  tahun 2019 namun berkaitan dengan SPJ dari dua titik kegitan tersebut menurutnya belum selesai.

Padahal sebelumnya, Arif Pendamping Desa (PD) kecamatan paragaan Saat dikonfirmasi oleh wartawan TeraDesa.com melalui via teleponnya mengakui bahwa SPJ dari dua kegiatan tersebut sudah selesai pada Desember 2018 (sebelum pekerjaan dilakukan).

Selain itu, dilansir dari pernyataan Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPMD)  kabupaten Sumenep, Masuni menyampaikan bahwa pada awal bulan Maret 2019, hanya ada empat desa saja di kabupaten sumenep ini yang belum menyetorkan SPJ, namun desa Aeng Panas tidak termasuk dari empat desa yang belum menyetorkan SPJ terdebut. (ari)

Continue Reading

HUKUM

LKBHMI PB HMI Akan Laporkan PT Daka Grup

Published

on

Jakarta –LKBHMI PB HMI akan melaporkan PT Daka Grup ke Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Mabes Polri) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) karena melakukan aktivitas pertambangan ilegal.

Perusahaan yang beroperasi di desa dingin, kecamatan Lasolo Kepulauan, kabupaten Konawe Utara provinsi Sulwesi Tenggara (Sultra) akan dilaporkan karena dalam melakukan aktiviatas penambangan tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang mana hal itu merupakan syarat bagi perusahaan dalam melakukan penambangan dikawasan hutan milik negara.

“Jadi, perusahaan tersebut, walaupun belum memiliki izin, namun telah beberapa kali melakukan pengapalan, tidak hanya sampai disitu, perusahaan ini juga tidak mempunyai izin penampungan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Jadi, memang perusahaan ini telah nyata-nyata dan menginjak-injak aturan yang ada,” ungkap La Ode Erlan selaku Seketaris Umum Badan Koordinasi Nasional Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Sekum Bakornas LKBHMI PB HMI) melalui keterangan tertulisnya yang dikirim ke media ini. Selasa, (02/4/2019).

Aktifitas pertambangan yang dilakukan dikawasan hutan milik negara tanpa adanya izin pinjam pakai kawasan hutan, melanggar UU no 41 tahun 1999 tentang kehutanan pasal 50 ayat 3 yang menyatakan bahwa, setiap orang dilarang melakukan eksplorasi terhadap hutan sebelum mendapat izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kehutanan. 

“Jadi, sudah sangat jelas bahwa aktifitas pertambangan tidak bisa dilakukan tanpa adanya izin terlebih dahulu,” tegas La Ode.

Lebih lanjut, diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) 43/2008 pasal 2 peraturan menteri kehutanan nomor: P.43/Menhut-II//2018 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan yang mengatur bahwa pinjam pakai kawasan hutan dilaksanakan atas dasar izin Menteri.

“Akibat dari aktifitas pertambangan ini telah terjadi pencemaran lingkungan yang mana limbah beracun tersebut sudah berserakan di bibir pantai boedingin kecamatan la solo kabupaten konawe utara,” imbuhnya.

La Ode menambahkan bahwa, perusahaan yang tidak mengantongi IPPKH sebagai mana diatur dalam pasal 78 ayat 6 Undang-Undang (UU) Kehutanan dapat diberi sanksi pidana penjara 10 tahun dan denda Rp 5 miliar.

“Jadi, pemerintah daerah jangan coba bermain-main dan mencoba menutup-nutupi aktifitas pertambangan ini, karena kami mendapat informasi ada tokoh elit Sultra yang menjadi aktor intelektual ilegal mining tersebut,” tandasnya. (ari)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending