Connect with us

HUKUM

Sidang Perkara Pemalsuan Surat Kuasa Perjanjian, Saksi Ahli Pidana Sepakat Bahwa Surat Perjanjian Dianggap Palsu.

Published

on

Saksi Ahli Hukum Pidana Dr.Hidayatullah SH MH sedang menjawab pertanyaan JPU Purwono SH

PATI – Sidang lanjutan perkara kasus pemalsuan surat kesepakatan bersama dan surat kuasa (perjanjian) yang dipimpin Ketua Majelis Hakim AA Putu Putra SH, didampingi Hakim Anggota Dyah Retno Y SH MH dan Rida Nur Karima SH Mhum kembali berlanjut. Kali ini agenda dilanjutkan dengan mendengarkan saksi ahli. (16/1)

Kehadiran saksi ahli hukum pidana, Doktor Hidayatullah dosen Umk Kudus yang dihadirkan tim penasehat hukum Soekardiman menyatakan sepakat jika surat yang diperkarakan dianggap palsu.

Sebab saksi ahli membenarkan pernyataan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menanyakan jika surat perjanjian yang dinotariskan pada tahun 1994 tapi notaris yang bersangkutan telah meninggal dunia tahun 1993 apakah bisa dianggap palsu.

“Sepengetauan ahli, kalau ada surat kesepakatan bersama yang telah dinotariskan pada notaris sholekhul hadi pada tahun 1994, sedangkan ada fakta apabila notaris sholekhul hadi telah meninggal tahun 1993 apakah surat tersebut dianggap palsu? , ” tanya Jaksa

” Ya, saya sepakat bahwa surat itu palsu, ” kata Hidayat

” Menurut ahli, kalau surat yang dianggap ahli palsu tersebut digunakan sebagai alat bukti dalam gugatan perdata apakah tindakan semacam itu dibenarkan dan yang menggunakan surat itu apakah bisa dikenakan pasal 263 ayat 1 dan ayat 2″ tanya jaksa

“Didalam kontek perdata surat palsu adalah alat bukti yang tidak sah. Sedangkan pengguna surat palsu tidak bisa dikenakan pasal 263, karena pasal 263 itu delik omissionis karena bunyinya membuat atau memalsukan dan bukan menggunakan surat palsu sebagai instrumen, ” terang saksi

“Itu ayat 1, kalau bunyi ayat 2 pak. coba bisa ahli baca terlebih dahulu, ” pinta jaksa

” Barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Jadi memang ayat 2 itu memang menggunakan, tapi ada unsur yang tidak terpenuhi yaitu menimbulkan kerugian yaitu kerugian material, ” terang saksi ahli

Akan tetapi Jaksa Penuntut Umum (JPU) merasa belum mendapatkan jawaban yang diinginkan, Jaksa kembali bertanya kepada saksi ahli

” Menurut pendapat ahli ayat 1 tidak bisa ayat 2 juga tidak bisa. apa itu karena tidak ada kerugian material, ” tanya jaksa

” Pasal 263 itu surat palsu sebagai instrument delik yaitu alat digunakan dalam tindak pidana atau orang yang memalsukan. Pasal 263 ayat 1 yang membuat, pasal 263 ayat 2 yang menggunakan. Tapi sebetulnya ada permasalahan yaitu dalam ayat 1 dan ayat 2 harus ada kerugian dan itu adalah unsur yang tidak bisa terpisahkan, ” ungkap saksi

Lebih lanjut saksi ahli pidana menerangkan bahwa tindak pidana tidak terbukti objektif jika tidak ada unsur melawan hukum.

“Unsur melawan hukum dalam hal ini diukur dengan timbulnya kerugian, ” jelas saksi

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM

Terima 11 Tahun Penjara, Bos Koperasi Di Pati Terbukti Rugikan Nasabah 4,2 M. 

Published

on

Pati – Ketua Majelis hakim Pengadilan Negeri Pati,Bertha Arry Wahyuni SH MKn menjatuhkan vonis 11 tahun penjara terhadap Ketua Koperasi Serba Usaha Artha Jaya Mandiri, H Kajri. Putusan tersebut lebih berat satu tahun dari tuntutan Jaksa yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan sepuluh tahun penjara.

Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Ketua Bertha Arry Wahyuni SH MKn, Niken Rochayati SH MH dan Agung Irawan SH MH dalam amar putusannya menyatakan, terdakwa Karji ST, 43 tahun warga Desa Tluwah Kecamatan Juwana terbukti melakukan perbuatan pidana melawan hukum.

“Terdakwa H Karji ST terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16’, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 46 Ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas UU Nomor7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP,” kata Hakim Ketua Bertha Arry Wahyuni SH MKn saat membacakan putusan.

Putusan tersebut, karena pertimbangan yang memberatkan terdakwa H Karji juga menjadi narapidana dengan perkara lain dan ditahan di rumah tahanan Rembang, dan berbelit-belit dipersidangan. Sedang pertimbangan yang meringankan, terdakwa bersikap sopan saat dipersidangan.

“Majelis Hakim juga memerintahkan ratusan lembar warkat simpanan, kupon undian maupun buku rekening tabungan dikembalikan kepada dua puluh satu nasabah yang memperkarakan terdakwa,” tutur Majelis Hakim.

Dalam perkara ini, terdakwa yang telah divonis sebelas tahun penjara, H. Karji, ST selaku Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Artha Jaya Mandiri secara bersama-sama General Manager KSU Artha Jaya Mandiri, dalam kurun waktu 2006 s/d tahun 2015, telah melakukan perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia. Akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi 21 saksi korban yang juga nasabah KSU AJM mengalami kerugian kurang lebih Rp4,202 milyar.

Continue Reading

HUKUM

Ada 3 Landasan DPR-Pemerintah Merancang UU

Published

on

By

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menjelaskan bahwa dalam merancang sebuah undang-undang, pemerintah maupun DPR RI senantiasa berlandaskan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang saling mengikat satu sama lain. Tanpa ketiganya, sebuah undang-undang yang dihasilkan akan kehilangan ruhnya.

“Para pakar dan praktisi hukum punya kompetensi tinggi untuk menelaah aspek yuridis dalam setiap pembahasan undang-undang. Karena itu, sebagai mahasiswa hukum, kalian jangan lelah menimba ilmu pengetahuan di kampus ataupun melalui ruang-ruang pembelajaran lainnya. Masa depan undang-undang maupun produk hukum lainnya berada di tangan kalian semua,” ujar Bamsoet saat menerima perwakilan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Rabu (06/01/19).

Mahasiswa yang hadir antara lain, M. Raehan, Flaviana Meydi, Heru Amal, Govino Abdiella Dayanu dan Nadya L. Tampubolon.

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, melalui pemikiran para praktisi hukum diharapkan sebuah produk undang-undang tidak menabrak UUD 1945. Disisi lain, berbagai ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945 juga perlu ditafsirkan lebih lanjut oleh para praktisi hukum.

Sebagai contoh, konstitusi negara dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 berbunyi: ‘Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota‎ dipilih secara demokratis’.

“Konstitusi mengamanahkan bahwa Pilkada dilakukan secara demokratis. Berbeda dengan Pilpres yang dengan lugas ditulis dipilih secara langsung oleh rakyat (Pasal 6A UUD 1945). Artinya, UUD 1945 membuka ruang bagi kita semua untuk merumuskan lebih lanjut mekanisme penyelenggaraan Pilkada, baik secara langsung maupun tidak langsung,” tutur Bamsoet.

Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegera, dan Kebumen ini menambahkan, penyelenggaraan Pilkada secara tidak langsung melalui DPRD bisa jadi merupakan hal yang demokratis. Karena sila ke-4 Pancasila jelas menyebutkan ‘Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan’. Artinya, sistem perwakilan juga merupakan bagian dari jati diri bangsa Indonesia.

“Pilkada langsung atau tidak langsung, semua dikembalikan kepada kesepakatan bangsa Indonesia yang dirumuskan oleh para wakilnya di DPR RI. Tentu akan ada perdebatan dari banyak kalangan mengenai apakah pemilihan tidak langsung itu bentuk lain dari demokrasi sebagaimana yang dituliskan dalam UUD 1945. Disinilah pentingnya ahli hukum untuk menjelaskan lebih jauh,” papar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menaruh harapan besar agar kelak para mahasiswa hukum tidak hanya pandai dalam aturan soal hukum, namun juga bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat agar senantiasa sadar terhadap hukum. Dengan demikian keamanan dan ketertiban masyarakat bisa terwujud.

“Penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik harus didasarkan pada pengaturan dan penegakan hukum. Hukum harus dijadikan panglima, bukan alat politik untuk mengelabui masyarakat. Sebagai kalangan yang mempelajari hukum, mahasiswa Fakultas Hukum punya peran besar menjaga dan menegakan hukum agar kita tidak menjadi bangsa yang fasis, absolut dan represif,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading

HUKUM

Heboh! Video Panas Artis Banyuwangi Tersebar

Published

on

Banyuwangi – Moch. Zaeni selaku pengacara untuk artis Banyuwangi, Fitri Andarista sedang mendampingi kliennya dalam kasus video unggahan yang mengandung unsur melawan hukum (UU ITE).

Zaeni menjelaskan, awal kasusnya ini berawal ketika kliennya sedang melahirkan anak pertamanya pada tanggal 21 desember 2015. Disaat yang sama, diduga mantan suami kliennya sedang merekam langsung videonya.

“Yang menjadi permasalahan kami adalah, sang mantan suami mengunggah videonya tanpa izin ke media sosial (Youtube) pada tanggal 25 Januari 2019. Video yang berdurasi 40 menit tersebut yang diduga diunggah oleh berinisial HR yang sudah ditonton sebanyak kurang lebih 12 ribu orang,” ujarnya saat ditemui di Surabaya. Selasa, (05/2/2019).

Lanjut Zaeni, seminggu setelah video terunggah, dihapus oleh pengunggahnya pada tanggal 31 Januari 2019. Padahal, mereka sudah bercerai pada tanggal 27 Oktober 2016 silam. 

“Kasus ini dilaporkan oleh klien saya kepada kepolisian dan diterima pada tanggal 1 Februari 2019, saya mendampingi klien yang menjadi korban dalam kasus dugaan pelanggaran UU ITE. Dan diperiksa oleh penyidik Polres Banyuwangi selama 4 jam,” katanya.

“Pelaku bisa dijerat dengan pasal 27 Ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang bunyinya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan juncto pasal 45  UU ITE yang berbunyi setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),” tegas Zaeni.

Lebih kronologisnya, kata Zaeni, video tersebut direkam selama 40 menit dengan menggunakan kamera Go Pro. Video panas Artis Banyuwangi tersebut terlihat seluruh tubuhnya.

“Itulah mengapa, klien saya keberatan dengan video tersebut, dan meyakini tindakan itu melanggar hukum. Sehingga, dilaporkan ke kepolisian dan menyerahkan bukti VCD video panas klien saya yang diunggah di Youtube dengan pemilik akun berinisial HR yang sudah kami screenshoot. Serta menyerahkan fotokopi akte perceraian dengan mantan suaminya,” pungkasnya.

“Jadi dalam kasus ini, saya berpesan pada seluruh lapisan masyarakat agar berhati-hati dalam bersosial media,” tutur Pengacara yang lagi hits di Banyuwangi. (ari)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending