Connect with us

PARLEMEN

Silaturahmi Kebangsaan PKS-Golkar: Bertukar Pikiran tentang Permasalahan Kerakyatan dan Kebangsaan

Published

on

JAKARTA – Safari Silaturahim Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hari ini Kamis (29/4) berlanjut mendatangi DPP Partai Golkar. Dipimpin langsung oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu, jajaran DPP PKS diterima langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan jajarannya.

Rombongan PKS terdiri dari Presiden Ahmad Syaikhu, Sekjen Aboe Bakar Alhabsyi, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Ketua DPP Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati, Ketua DPP Bidang Ketahanan Keluarga Kurniasih Mufidayati beserta jajaran Kesekjenan PKS.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan silaturahim dengan Partai Golkar sudah kesekian kalinya baik di level Pimpinan Partai maupun Pimpinan Fraksi di DPR. Hal ini dilakukan untuk bertukar pikiran tentang permasalahan kerakyatan dan kebangsaan terutama seputar penanganan covid, pemulihan ekonomi, program dan bantuan sosial kepada rakyat.

“Kita mafhum Partai Golkar adalah partai penyokong pemerintah yang turut mengeksekusi kebijakan penanganan covid dan dampaknya. Sebagai oposisi kami terbuka memberikan masukan agar kebijakan pemerintah semakin efektif dalam menangani covid terutama agar kebijakan bansos berdasarkan data yang akurat dan tepat sasaran,” ungkap Jazuli.

PKS, lanjut Jazuli, juga mendiskusikan berbagai program unggulan PKS dalam rangka keberpihakan kepada rakyat kecil terlebih di masa pandemi ini. Diantaranya adalah penghapusan pajak kendaraan bermotor roda dua. Wacana ini mendapat respon positif dari Partai Golkar.

Anggota Komisi I DPR Dapil Banten ini juga mengapresiasi komitmen dan kerjasama Partai Golkar dengan PKS selama ini dalam menghadirkan demokrasi yang semakin kuat, menjaga sendi-sendinya agar demokrasi semakin kokoh dan subtantif.

“PKS ingin membangun kebersamaan dengan Partai Golkar yang memiliki pengalaman dan usia lebih panjang di pentas politik dalam menjaga Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan kebhinnekaan bangsa Indonesia. Juga dalam menghadirkan kesejahteraan rakyat,” pungkas Jazuli. (J3)

PARLEMEN

Hermanto Gelar Silaturahmi dengan Bupati Solok untuk Sinerji Bangun Sumbar

Published

on

SOLOK – Anggota DPR RI Dapil Sumbar I Hermanto dalam kunjungan kerjanya di daerah pemilihan melakukan silaturrahim kebangsaan kepada Bupati Solok Selatan Khairunas di Kantor Bupati setempat. Khairunas juga merupakan Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Barat.

“Kunjungan ini dalam rangka sinergi membangun Sumbar, khususnya Kabupaten Solok Selatan,” ucap Hermanto.

Hermanto juga setuju dengan prinsip-prinsip orientasi membangun politik berbasis persaudaraan. “Dengan politik berbasis kekeluargaan maka akan banyak titik temu yang bisa disepakati,” papar legislator dari FPKS DPR ini.

Dalam kesempatan pertemuan tersebut Bupati meminta dukungan untuk program satu keluarga sapi dan food estate. “Kami siap mendukung harapan Bupati. Tahun ini kami mengalokasikan sapi APBN ke Solok Selatan”, ungkap Hermanto.

Dalam pertemuan tersebut Hermanto didampingi pimpinan PKS Solok Selatan Effendi Muharram dan Ari Hendratno dan dua anggota DPRD Solok Selatan Solihin dan Dedi Arisandi. Sementara Khairunas didampingi Wakil Bupati Yulian Efi, Ketua DPRD Zigo Rolanda dan Kapolres AKBP Tedy. Usai pertemuan, Hermanto didampingi para pejabat tersebut menyerahkan alat dan mesin pertanian (alsintan) berupa traktor roda 4 dan traktor roda 2. (jokp)

Continue Reading

NASIONAL

PDIP Minta Pemerintah Tinjau Ulang Rencana Pengenaan Pajak Kebutuhan Pokok

Published

on

JAKARTA – Anggota DPR RI I Nyoman Parta meminta agar Pemerintah meninjau ulang rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok.

Pasalnya, lanjut dia, penerapan pajak tersebut nantinya hanya akan menambah beban ekonomi masyarakat yang tengah kesulitan saat ini.

“Situasi ekonomi sedang sangat sulit, dan daya beli juga menurun. Jangan masukan Sembako sebagai obyek PPN,” tandas Anggota Komisi VI DPR RI itu kepada wartawan, Kamis (10/06/2021).

“Pajak untuk barang mewah seperti mobil di hilangkan. Ini malah mau mengenakan pajak sembako, ini terbalik,” sindirnya.

Parta mengkalkulasi, jika PPN jadi diterapkan dengan prosentase yang cukup besar maka akan berdampak pada harga sembako itu sendiri. Dan tentu saja, kata dia, hal tersebut bisa memicu instabilitas ekonomi ditingkat bawah.

“Coba bayangkan jika PPN 12%. Untuk 1 kg beras yang awal harga Rp10 ribu bisa jadi Rp11200. Ini tentu memberatkan apalagi jika bahan pokok itu di buat untuk produk UMKM, tentu akan memberatkan,” lirih Parta.

Mestinya, kata dia, Pemerintah berpikir bahwa ketika sembako dikenakan PPN maka akan berefek ke barang konsumsi lainnya.

“Masyarakat tentu tidak hanya butuh beras mereka juga butuh minyak, gula, kopi dan yang lain kan bisa banyak kena PPN,” ungkapnya.

Parta berharap agar Pemerintah mengurungkan rencana tersebut dan tidak memasukan sembako sebagai obyek PPN..krn dampaknnya akan sangat luas…dan yg menerima dampak menyeluruh bagi rakyat jelata.

“Sembako adalah kebutuhan paling vital yang bisa berdampak luas jika Pemerintah salah melakukan pendekatan. Sebaiknya urungkan dan hilangkan klausul itu,” tegasnya.

Setidaknya, ada 11 item barang kebutuhan pokok yang bakal atau direncanakan kena PPN. Salah satunya yakni beras. Hal tersebut tertuang dalam rumusan RUU Ketentuan Umum Pajak (KUP).

Dalam Pasal 4A ayat 2 huruf b UU No. 42/2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 8/1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, pemerintah telah menetapkan 11 bahan pokok yang tidak dikenakan PPN. (nya) 

Continue Reading

PARLEMEN

4 Pilar Kebangsaan Fondasi Kuat Gotong Royong Lawan Covid 19

Published

on

Anggota Komisi VI DPR RI Putu Supadma Rudana kembali menggelar sosialisasi empat pilar kebangsaan sebagai upaya untuk terus menggelorakan semangat kebangsaan terutama dalam menghadapi pandemi Covid 19.
Sosialisasi 4 pilar kebangsaan yang digelar di Wantilan Desa Peliatan, Kec Ubud, Kab Gianyar, Bali berlangsung pada 4 Juni 2021. Kegiatan ini dihadiri oleh masyarakat Banjar Kalah.
“Sosialisasi 4 pilar kebangsaan ini adalah fondasi untuk kita satukan semangat kebangsaan ditengah tantangan Pandemi Covid 19 yang belum teratasi dengan baik ini. Terutama dari segi dampak ekonomi masyarakat Bali yang sangat terpukul,” ujar Putu Supadma.
PSR, sapaan akrabnya pun turut memberikan semangat kepada para peserta yang mayoritas adalah pekerja pariwisata untuk tetap semangat dalam menghadapi tantangan yang dihadapi saat ini. “Saya yakin kita semua bisa melewati pandemi ini, ekonomi Bali pasti akan bangkit asal dibarengi dengan solidaritas kebangsaan kita,” tegas Putu.
Masyarakat yang hadir kegiatan ni pun juga menyampaikan keluh kesahnya kepada PSR, banyak masyarakat yang menaruh harapan kepada DPR RI agar mampu menghasilkan produk legislasi dan menjalankan fungsi pengawasan secara baik demi kepentingan masyarakat.

Continue Reading

Selamat Hari Raya Idul Fitri

Kategori

Topik Terkini

Trending