Connect with us

POLITIK

Sirajuddin Abdul Wahab: Pengkerdilan Golkar Akibat Kepemimpinan yang Lemah dan kekanak-kanakan di DPP yang harus Dihentikan

Published

on

Jakarta – Pengurus Pleno DPP Partai Golkar Sirajuddin Abdul Wahab menegaskan pengkerdilan Partai Golkar akibat kepemimpinan yang lemah dan kekanak-kanakan harus dihentikan. Perilaku otoriter dan diskriminatif harus dilawan sebelum berkembang menjadi sebuah preseden. Jika kepemimpinan yang lemah seperti sekarang dibiarkan, Partai Golkar akan menjadi partai politik minimalis, yang sekadar berburu jabatan menteri.

“Persepsi tentang proses pengkerdilan Golkar mulai terbentuk. Hari-hari ini, Partai Golkar terus ditertawakan oleh khalayak. Ada alasan bagi khalayak mengolok-olok Partai Golkar. Sebab, hampir setiap hari selalu saja muncul drama konyol yang kemudian menjadi pemberitaan pers,” ujar Sirajuddin kepada wartawan, Ahad (08/09/2019) seperti dikutip Lintas Parlemen.

Sirajuddin menuturkan ada drama perebutan kantor DPP Partai Golkar, pengerahan preman untuk menjaga kantor DPP, larangan bagi pengurus DPP menggunakan kantor, drama pemecatan, ritual sumpah setia hingga rapat-rapat pengurus yang berlangsung di sejumlah tempat. Wajar jika semua kekonyolan ini menjadi tertawaan publik. Kecuali segelintir orang di DPP, semua kader Golkar terpaksa menanggung malu.

“Sejarah memang mencatat bahwa Partai Golkar sarat pengalaman. Tetapi fakta bahwa hari-hari ini Golkar tak bisa mengurus dirinya sendiri tak dapat ditutup-tutupi lagi. Semua masalah itu bersumber dari kepemimpinan yang lemah dan kekanak-kanakan,” katanya.

Sirajuddin menadaskan, Ketua Umum Airlangga Hartarto dan orang-orang kepercayaannya di DPP tak mampu mengelola aspirasi kader dan perbedaan pendapat di tubuh partai. Ketidakmampuan itu kemudian dikompensasi dengan tindakan otoriter dan menerapkan kebijakan diskriminatif.

Dengan perilaku kepemimpinan seperti itu, Golkar seperti sedang dikemas menjadi partai politik yang minimalis.  Ambisi atau target tak perlu besar. Cukup menjadi partai pendukung pemerintah lalu berharap belas kasih dari presiden mendapatkan jabatan menteri.

“Karena itu, konsolidasi partai pasca Pemilu 2019 tidak masuk skala prioritas DPP Golkar. Rapat pleno tak pernah diselenggarakan sehingga jadwal pelaksanaan Munas belum jelas benar. Tampaknya, para kader memang tidak berharap banyak dari elit Golkar. Hari-hari ini, orang-orang di DPP sedang sibuk menimbang-nimbang kader siapa menjadi menteri apa,” tegasnya.

Mau tak mau, lanjut Sirajuddin, kepemimpinan yang lemah dan kekanak-kanakan seperti sekarang ini harus dihentikan. Perilaku otoriter dan diskriminatif harus dilawan sebelum berkembang menjadi sebuah preseden. Akan sangat berbahaya bagi masa depan Partai Golkar jika gaya kepemimpinan sekarang ini menjadi preseden.

“Kemungkinan ini harus dicegah melalui mekanisme partai. Kalau opsi Munas dihalang-halangi, opsi musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) menjadi pilihan yang tak bisa dihindari. Demi dan untuk kejayaan Partai Golkar, Munaslub halal hukumnya untuk mengakhiri kepemimpinan Partai Golkar yang otoriter dan diskriminatif seperti sekarang ini,” tandasnya. (Johan)

NASIONAL

Bawaslu Jakarta Utara Serahkan Laporan Hasil Pengawasan 2019 ke Bawaslu RI

Published

on

Jakarta – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Jakarta Utara Telah menyelesaikan dan menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu 2019, ke Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di kantor Bawaslu RI, Jumat (13/9/2019). penyerahan berkas Langsung di terima oleh Dr. La Bayoni Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu Bawaslu RI

Penyampaian laporan ini sesuai dengan Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Abhan, SH, MH Nomor 1408 tentang penyampaian langsung laporan hasil pengawasan pemilu 2019 ke Bawaslu RI.

Ketua Bawaslu Kota Jakarta Utara Mochamad Dimyati mengatakan, penyampaian laporan ini serentak bersama 6 kabupaten/kota se DKI Jakarta yang didampingi oleh Anggota Bawaslu Propinsi DKI Jakarta yang juga Kordiv PHL Propinsi DKI Jakarta Burhanuddin.

“Laporan ini adalah bukti nyata kita bekerja sungguh-sungguh dalam mengawasi pemilu 2019 di daerahnya masing masing sesuai dengan Undang-undang Pemilu dan peraturan yang ada”, ujarnya.

Oleh karena itu, harapan kita bersama untuk pengawasan pada kegiatan Pemilu maupun Pilkada kedepannya kita tetap sukses melaksanakan tugas Pengawasan,” ungkapnya.

Bawaslu Kota Jakarta Utara mengucapkan terimakasih kepada Anggota Bawaslu Kota Jakarta Utara atas kerjasamanya dalam ikut serta penyusunan laporan ini begitu juga seluruh Tim Penyusunan Laporan sehingga laporan ini bisa diselesaikan dan disampaikan langsung ke Bawaslu RI, ujarnya Moch Dimyati Kordiv PHL

Disamping itu, Ucapaan terimakasih juga kami sampaikan kepada KaPolres Metro Jakarta Utara beserta jajaran dan Kejari Kota Jakarta Utara beserta jajaran yang bersama sama tergabung dalam Gakkumdu Kota Jakarta Utara bersama Bawaslu yang luar biasa bersinergi menegakkan keadilan Pemilu di Jakarta Utara.

Tak lupa juga kepada Walikota Jakarta Utara dan aparatur Pemda di lingkungan Jakarta Utara selain memfasilitasi juga selalu berkoordinasi untuk sukses pemilu, Stekholder dan seluruh masyarakat Jakarta Utara yang telah bersama-sama mengawasi setiap tahapan pemilu 2019, begitu juga jajaran Pengawas dari tingkat kecamatan, Desa dan PTPS yang telah melaksanakan tugas pengawasan dengan baik sehingga di Jakarta Utara tidak ada resiko setelah Pemilu.

Kesuksesan pengawasan pada pemilu 2019 ini diharapkan sukses kembali pada Pilkada 2022 di DKI Jakarta,”paparnya” .

Continue Reading

POLITIK

‘Airlangga Tidak Ciptakan Tata Kerja Partai yang Baik’

Published

on

By

JAKARTA – Wakil Koordinator Bidang DPP Partai Golkar, Darul Siska, menyebut kisruh dalam partainya diakibatkan kepengurusan Airlangga Hartarto tidak memahami aturan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART).

Darul, yang juga loyalis Bambang Soesatyo atau Bamsoet, menilai kepengurusan Airlangga tidak membuat tata kerja partai yang baik.

“Ini yang membuat kisruh, pengurus tidak memahami aturan AD/ART, PO (peraturan organisasi), yang ada yang tidak mengetahui tata kerja yang dibuat pengurus yang sebelumnya . Karena pengurus yang sekarang tidak membuat tata kerja,” kata Darul Siska dalam diskusi ‘AD/ART sebagai landasan dan pondasi utama Partai Golkar’ di Posko Kemenangan Bamsoet, Jl HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2019).

Menurut Darul, tak segera dilaksanakannya rapat pleno itu jadi bukti pengurus DPP Golkar saat ini tak memiliki tata kerja. Padahal, rapat pleno itu sudah diatur dalam tata kerja partai.

“Ini yang jadi perdebatan sekarang, kok tidak ada pleno. Padahal itu diatur di tata kerja. Pleno itu harus sekurang 1 kali dalam 2 bulan, kemudian rapat harian sekurang 1 kali dan 1 bulan. Kenapa sekurang-kurang 1 kali dalam 2 bulan, dalam dua bulan itu pasti ada situasi yang dibicarakan dalam Partai Golkar selama dua bulan pasti ada kebijakan-kebijakan yang diambil,” tandasnya. (dwi)

Continue Reading

POLITIK

Edi Muntaha: Ada Oknum yang Bermain dalam Proses Penetapan Ketua DPRD Dompu

Published

on

JAKARTA – Mantan Wakil Ketua DPD Partai NasDem Dompu Edi Muntaha angkat bicara terkait proses penjaringan dan penetapan ketua DPRD Dompu. Edi melihat ada upaya dari oknum Partai NasDem di Dompu yang mencoba bermain dan tidak netral dalam proses penjaringan dan penetapan ketua DPRD.

“Jika ini terus dilakukan, rakyat yang telah menyalurkan suaranya kepada Muttakun akan marah. Jangan membuat rakyat marah,” tegasnya kepada kabarakyat.com, Jumat (13/9/2019).

Mereka pun, sambung Edi, mempertanyakan mengapa justru Partai NasDem Dompu tidak berterima kasih kepada rakyat yang telah memberikan kepercayaan, sehingga Muttakun mampu menarik dan meraih suara terbanyak.

“Suara besar itu juga mengantarkan NasDem memperoleh dua kursi di Dapil 1. Jika saja suara Muttakun tidak besar, maka tidak mungkin NasDem mendapat jatah ketua DPRD sesuai Undang-undang,” ungkapnya.

Karena itu, Edi mengharapkan dan mengingatkan kepada DPP agar tidak salah dalam menetapkan ketua DPRD Dompu. Jika DPP Partai NasDem dalam hal ini Surya Paloh ingin mendapat informasi yang lengkap tentang bagaimana sesungguhnya yang terjadi di internal Partai NasDem saat ini, Edi siap membantu memberikan informasi real.

Dengan demikian, DPP tidak hanya sepihak menerima informasi dari oknum pimpinan Partai NasDem yang justru dikhawatirkan akan merugikan NasDem ke depan. “Dan, jika DPP ingin mengamankan suara NasDem pada Pemilu 2024 nanti dan ingin NasDem bisa menjadi besar, pilihan yang tepat harusnya jatuh pada figur Muttakun,” cetus Edi.

Sebelumnya, mantan Sekretaris DPD Partai NasDem Dompu Periode 2012-2017, Drs. Yusuf Hasan mengingatkan agar dalam Calon Ketua DPRD Dompu tersebut tidak mengabaikan kedaulatan rakyat yang telah memberikan dukungannya pada Caleg NasDem.[]

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending