Connect with us

INTERNASIONAL

Siswa SDN Mekarjaya 29 Depok Haus Kompetisi Matematika Internasional

Published

on

Depok – Pelajar SD sampai SMA turut menyemarakkan perhelatan babak semifinal  Kompetisi Matematika Nalaria Realistik (KNMR) se-Indonesia ke-14 hari minggu tanggal 24 Februari 2019. Sebelumnya diadakan babak penyisihan tanggal 25 November 2018. Kompetisi ini diselenggarakan oleh Klinik Pendidikan MIPA (KPM).

Menurut Ketua Panitia penyelenggara, Muchammad Fachri KNMR merupakan event yang sangat dinantikan oleh peserta dari berbagai daerah. Hal ini disebabkan selain dapat memberikan pengalaman dalam mengerjakan soal matematika bernalar dan HOTS (Higher Order Thinking Skills), KMNR juga dapat diikuti semua kalangan pelajar mulai kelas 1 SD hingga 12 SMA.

“Sehingga antusias semakin menjalar hingga ke pelosok daerah,” ujarnya. Selasa, (05/3/2019).

“Peningkatan jumlah peserta dari tahun ke tahun ini membuktikan bahwa KMNR sebagai salah satu kompetisi matematika yang semakin diminati siswa dan guru. Saat dibuka seluas-luasnya pada uji soal MNR, sekolah pun merasa terbantu dengan hadirnya KMNR guna mengetahui kemampuan matematika para pelajarnya,” tutur Fachri.

Salah satu peserta lomba Bintang Hatta Nazif, yang merupakan siswa SDN Mekarjaya 29 Depok mengatakan, agar lebih banyak lagi diselenggarakan kompetisi-kompetisi  matematika dan bidang lain yang berstandar internasional, agar para pelajar terbiasa dengan suasananya dan tipe soal soalnya.

Sebelum babak semifinal, telah dilaksanakan penyisihan pada hari minggu tanggal 25 November 2018 yang di ikuti peserta  dari daerah Provinsi Aceh (Kab. Aceh Besar), provinsi Sumatra Utara (Medan), provinsi Sumatra Barat (Padang), provinsi Riau (Pekanbaru), provinsi Jambi (Jambi), provinsi Sumatra Selatan (Palembang dan Prabumulih), provinsi Bengkulu (Kab. Seluma), provinsi lampung (Lampung).

Provinsi DKI Jakarta (Jakarta Timur, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan), provinsi Jawa Barat (Bogor, Depok, Bekasi, Banjar, Bandung, Cirebon, Subang, Tasikmalaya, Ciamis, Sumedang, Cikarang dan Sukabumi), provinsi Banten (Kota Serang, Kab. Serang, Cilegon, Lebak, Pandeglang, Tangerang).

Provinsi Jawa Tengah (Solo, Sleman, Pacitan, Wonosari, Magelang, Purwokerto, Sragen, Boyolali, Purwodadi, Kutoharjo, Kebumen, Wonosobo, Semarang, Kudus dan Jepara), D.I Yogyakarta (Yogyakarta).

Provinsi Jawa Timur (Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Malang, Pasuruan, Blitar, Kediri, Tulungagung, Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Situbondo, Probolinggo, Banyuwangi, Jember, Lumajang dan Sampang).

Provinsi Bali (Denpasar), provinsi NTB (Kota Bima dan Mataram), provinsi Kalimantan Barat (Kab. Landak dan Pontianak), provinsi Kalimantan Timur (Samarinda dan Balikpapan), provinsi Sulawesi Barat (Kab. Majene), provinsi Sulawesi Tengah (Palu), provinsi Selatan (Makassar) dan provinsi Papua (Timika). (ari)

INTERNASIONAL

Ini Alasan PKS Tolak Aturan Baru Impor Daging Tak Lagi Wajib Bersertifikat Label Halal

Published

on

By

JAKARTA – Fraksi PKS protes keras atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan yang tidak lagi mewajibkan atau menghapus keharusan label halal. Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini aturan baru ini tidak benar.

“Permedag ini jelas bertentangan dengan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan produk peraturan lain karena bisa dipahami melepas tanggung jawab negara terhadap kehalalan produk yang beredar di masyarakat. Ini kemunduran luar biasa dengan semangat jaminan halal oleh negara,” katanya.

Jazuli Juwaini yang pernah memimpin Panja UU JPH ini sangat menyesalkan pasalnya Permendag yang lama (sebelum direvisi) jelas mencantumkan keharusan label halal tersebut. Lalu kenapa sekarang dihapus, apa Kemendag tidak paham konsekuensi dari aturannya atau segaja melabrak UU yang ada? Jangan pula Kemendag berdalih sudah diatur di peraturan lain, karena Kemendag dan aturannya adalah ujung tombak tata niaga produk di dalam negeri.

“Jika ada unsur kesengajaan atas nama kepentingan perdagangan, kebijakan ini jelas tidak sensitif terhadap konsumen Indonesia, bertolak belakang dengan undang-undang dan jaminan negara atas produk halal. Kemendag seharusnya makin menegaskan aturan label halal bukan malah menghapusnya dari aturan karena Kemendag adalah ujung tombak tata niaga produk yang beredar di tanah air,” tegas Jazuli.

Untuk itu, Anggota Komisi I DPR ini meminta agar isu ini tidak berkembang dan kontraproduktif lebih baik sesegera mungkin Permendag Nomor 29/2019 itu dibatalkan atau direvisi dengan kembali menegaskan aturan label halal. Dasarnya jelas bertentangan dengan undang-undang dan aturan lain yang lebih tinggi dan lebih kuat.

“Batalkan sekarang juga, jangan sampai menimbulkan keresahan di masyarakat. Jangan sampai Permendag tersebut menjadi peluang mengalirnya produk yang tidak terjamin informasi kehalalannya. Ini jelas bertentangan dengan undang-undang jaminan produk halal dan berbagai peraturan lain,” pungkas Jazuli. (J4)

Continue Reading

INTERNASIONAL

PKS Minta Dunia Turun Tangan Cegah Korban Sipil di Kashmir

Published

on

By

JAKARTA – Situasi Kashmir memanas setelah 5 Agustus 2019 India mencabut status otonomi khusus di wilayah Khasmir dan Jammu bagian India yang sudah berlangsung tujuh dekade. Hal ini menimbulkan reaksi Pakistan dan otoritas Khasmir di bagian Pakistan hingga menyebabkan pecah konflik di perbatasan India-Pakistan yang mengakibatkan 35 orang meninggal dunia dan ratusan luka-luka.

Pencabutan otonomi khusus Kasmir bagian India sendiri membuat militer dan paramiliter India merangsak masuk Kashmir, menerapkan jam malam, memblokir internet dan komunikasi luar, membatasi aktivitas warga Khasmir dan dikabarkan bertindak represif.

Merespon hal itu Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini merasa prihatin, pasalnya kondisi Kashmir yang mencekan dan menimbulkan derita masyarakat sipil khususnya wanita, orang tua dan anak-anak.

“Kita tahu konflik di Kashmir mengalami eskalasi dalam beberapa pekan ini. Minimnya akses informasi keluar karena pembatasan pemerintah India membuat kita tidak tahu persis yang terjadi di sana. Tapi dari informasi berkembang suasana mencekam dan warga Kashmir bagian India sangat tertekan akibat blokade militer/paramiliter India. Tentu kita prihatin atas kondisi ini dan meminta India stop kekerasan terhadap warga sipil,” kata Jazuli.

Menurut Anggota Komisi I DPR ini, dunia internasional khususnya PBB tidak boleh tinggal diam, demi keselamatan warga sipil harus meminta India dan Pakistan yang berkonflik atas wilayah tersebut untuk menyelesaikan masalah secara damai agar tidak timbul korban sipil akibat meluasnya konflik.

“Demikian halnya Pemerintah RI harus lebih pro aktif melihat masalah ini atas nama kemanusiaan, keselamatan, dan perlindungan warga sipil. Kepada dua negara yang berkonflik memang semestinya bersikap netral tapi atas nama kemanusiaan dan perdamaian dunia Indonesia tidak boleh tinggal diam,” tegasnya.

Untuk itu, Anggota Komisi I DPR ini meminta Menteri Luar Negeri melakukan diplomasi damai kepada India dan Pakistan agar kondisi Kashmir kembali normal dan warga sipil terlindungi. Apalagi Indonesia saat ini menjabat Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB. “Kiprah Indonesia bukan saja diuji tapi juga sangat diharapkan dalam mewujudkan perdamain dunia,” pungkas Jazuli. (J3)

Continue Reading

INTERNASIONAL

Wakili DPR, Satya Yudha Tatap Muka dengan Chuan Leekpai

Published

on

By

BANGKOK – Disela-sela agenda pertemuan puncak ASEAN Summit ke-34 di Bangkok, Thailand, juga berlangsung pertemuan bilateral antara DPR RI dengan Parlemen Thailand. Pertemuan itu sendiri berjalan cukup akrab antara Parlemen Indonesia yang diwakili oleh Satya Widya Yudha dengan Ketua Parlemen Thailland Chuan Leekpai usai keduanya hadir dalam AIPA-ASEAN Leader’s Interface Meeting (Sabtu, 22/6).

“Pertemuan berlangsung hangat dengan Chuan Leekpai Ketua Parlemen Thailand yang juga tokoh senior di ASEAN, karena beliau juga mantan Perdana Menteri dua kali. Meskipun beliau sudah berusia 80 tahun, tapi HE Chuan Leekpai masih tampil sangat bugar ditengah-tengah kesibukannya sebagai tuan rumah ASEAN Summit 2019. ” cerita Satya usai pertemuan di Hotel Intercontinental, Bangkok.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar tersebut mewakili Parlemen Indonesia yang turut hadir dalam sidang tahunan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) di Bangkok mulai 20 hingga 23 Juni 2019.

“Atas nama DPR RI, dalam pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Thailand tersebut disampaikan bahwa diharapkan pertemuan ini bisa memperkokoh hubungan kedua parlemen yang selama ini sudah berlangsung dengan baik antara RI dan Thailand,” beber Satya.

Ditambahkan, DPR RI juga mengharapkan kedua parlemen bisa melakukan rincian penyelesaian dari pokok-pokok pikiran para pimpinan Parlemen ASEAN dengan para Kepala Negara ASEAN menyangkut isu-isu strategis kawasan, seperti penanganan perubahan iklim, kesamaan hak bagi perempuan, masalah narkoba, menciptakan perdamaian di kawasan, penanggulangan aksi terorisme serta pelestarian warisan budaya nasional secara regional.

“Saya sampaikan juga, perlunya menindaklajuti pesan Presiden Jokowi dalam AIPA-ASEAN Leader’s Interface Meeting tentang pentingnya kolaborasi pemerintah dan parlemen dalam penyelesaian masalah-masalah penting seperti penanganan pekerja migran, keseteraan gender, menjunjung tinggi demokrasi serta menjaga stabilitas kawasan,” ungkap Satya.

Di sesi akhir pertemuan bilateral tersebut, Satya juga memohon saran-saran terbaik dari Chuan Leekpai yang merupakan tokoh terpandang di Thailand serta tokoh senior yang cukup disegani di ASEAN selama ini demi kemajuan bersama antara Parlemen Indonesia dan Parlemen Negeri Gajah Putih. (Agung)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending