Connect with us

INTERNASIONAL

Siswa SDN Mekarjaya 29 Depok Haus Kompetisi Matematika Internasional

Published

on

Depok – Pelajar SD sampai SMA turut menyemarakkan perhelatan babak semifinal  Kompetisi Matematika Nalaria Realistik (KNMR) se-Indonesia ke-14 hari minggu tanggal 24 Februari 2019. Sebelumnya diadakan babak penyisihan tanggal 25 November 2018. Kompetisi ini diselenggarakan oleh Klinik Pendidikan MIPA (KPM).

Menurut Ketua Panitia penyelenggara, Muchammad Fachri KNMR merupakan event yang sangat dinantikan oleh peserta dari berbagai daerah. Hal ini disebabkan selain dapat memberikan pengalaman dalam mengerjakan soal matematika bernalar dan HOTS (Higher Order Thinking Skills), KMNR juga dapat diikuti semua kalangan pelajar mulai kelas 1 SD hingga 12 SMA.

“Sehingga antusias semakin menjalar hingga ke pelosok daerah,” ujarnya. Selasa, (05/3/2019).

“Peningkatan jumlah peserta dari tahun ke tahun ini membuktikan bahwa KMNR sebagai salah satu kompetisi matematika yang semakin diminati siswa dan guru. Saat dibuka seluas-luasnya pada uji soal MNR, sekolah pun merasa terbantu dengan hadirnya KMNR guna mengetahui kemampuan matematika para pelajarnya,” tutur Fachri.

Salah satu peserta lomba Bintang Hatta Nazif, yang merupakan siswa SDN Mekarjaya 29 Depok mengatakan, agar lebih banyak lagi diselenggarakan kompetisi-kompetisi  matematika dan bidang lain yang berstandar internasional, agar para pelajar terbiasa dengan suasananya dan tipe soal soalnya.

Sebelum babak semifinal, telah dilaksanakan penyisihan pada hari minggu tanggal 25 November 2018 yang di ikuti peserta  dari daerah Provinsi Aceh (Kab. Aceh Besar), provinsi Sumatra Utara (Medan), provinsi Sumatra Barat (Padang), provinsi Riau (Pekanbaru), provinsi Jambi (Jambi), provinsi Sumatra Selatan (Palembang dan Prabumulih), provinsi Bengkulu (Kab. Seluma), provinsi lampung (Lampung).

Provinsi DKI Jakarta (Jakarta Timur, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan), provinsi Jawa Barat (Bogor, Depok, Bekasi, Banjar, Bandung, Cirebon, Subang, Tasikmalaya, Ciamis, Sumedang, Cikarang dan Sukabumi), provinsi Banten (Kota Serang, Kab. Serang, Cilegon, Lebak, Pandeglang, Tangerang).

Provinsi Jawa Tengah (Solo, Sleman, Pacitan, Wonosari, Magelang, Purwokerto, Sragen, Boyolali, Purwodadi, Kutoharjo, Kebumen, Wonosobo, Semarang, Kudus dan Jepara), D.I Yogyakarta (Yogyakarta).

Provinsi Jawa Timur (Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Malang, Pasuruan, Blitar, Kediri, Tulungagung, Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Situbondo, Probolinggo, Banyuwangi, Jember, Lumajang dan Sampang).

Provinsi Bali (Denpasar), provinsi NTB (Kota Bima dan Mataram), provinsi Kalimantan Barat (Kab. Landak dan Pontianak), provinsi Kalimantan Timur (Samarinda dan Balikpapan), provinsi Sulawesi Barat (Kab. Majene), provinsi Sulawesi Tengah (Palu), provinsi Selatan (Makassar) dan provinsi Papua (Timika). (ari)

INTERNASIONAL

Raja Salman Janji Akan Tamba Kuota Haji untuk Indonesia

Published

on

By

RIYADH – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud, untuk menambah kuota haji jamaah Indonesia dari 231 ribu menjadi 250 ribu. Besarnya antusias dan penduduk muslim Indonesia yang mencapai ratusan juta jiwa, menyebabkan masa tunggu berangkat haji bisa mencapai 20 tahun lebih.

“Alhamdulillah Raja Salman sebagai pelayan dua kota suci mengatakan akan upayakan sekuat tenaga tambahan kuota haji dari 231 ribu menjadi 250 ribu untuk memenuhi permintaan aspirasi rakyat Indonesia yang sudah dianggapnya sebagai saudara kandung sendiri dan menyampaikan salam hangat untuk Presiden Jokowi.” ujar Bamsoet saat bertemu Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud, di Istana Kerajaan Yamamah Riyadh Arab Saudi, Senin (23/12/19).

“Saya mengatakan kepada Raja Salman bahwa Kami memahami bukan hanya penduduk Indonesia saja yang ingin menunaikan ibadah haji, melainkan seluruh umat muslim dunia. Namun mengingat Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar dunia, kami memohon kepada Raja Salman agar kuota haji Indonesia ditambah. Penambahan itu bisa memangkas waktu tunggu setidaknya menjadi dibawah 10 tahun. Sehingga bisa mempercepat penduduk Indonesia menunaikan rukun Islam kelima, menunaikan ibadah haji,” jelas Bamsoet.

Mantan Ketua DPR RI dan Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menilai, Arab Saudi merupakan negara mitra strategis bagi Indonesia. Bukan hanya untuk urusan politik dan ekonomi saja. Melainkan juga urusan sosial dan budaya. Banyak para tokoh agama Islam Indonesia dari berbagai organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al Irsyad, dan lainnya, menimba ilmu agama di Arab Saudi.

“Bahkan sejarah mencatat, ada tiga ulama besar Indonesia yang pernah menjadi Imam di Masjidil Haram. Yakni Syeikh Junaid Al Batawi, Imam Nawawi Al Bantani, dan Syikh Ahmad Khatib Al Minangkabawi. Ini menandakan begitu dekatnya hubungan emosional antara Indonesia dengan Arab Saudi,” tutur Bamsoet.

Bamsoet juga menyampaikan apresiasi rakyat Indonesia atas kunjungan bersejarah Raja Salman ke Indonesia pada tahun 2017, dan sambutan hangat yang disampaikan dalam sidang Paripurna parlemen Indonesia. Indonesia juga kemudian mendapat kehormatan karena kunjungan Raja Salman di Bali bahkan di perpanjang. Hal itu menandakan dekatnya Indonesia di hati Raja Salman.

Dalam pertemuan yang berlangsung hampir tiga puluh menit di Istana Yamamah Riyadh itu Bamsoet menegaskan, Parlemen Indonesia sangat mendukung realisasi sebelas MOU kerjasama berbagai bidang antara Kerajaan Saudi dengan Pemerintah Indonesia. “Untuk kepentingan kedua negara, kami di MPR RI juga siap memperkuat hubungan antara ke dua negara dengan meningkatkan diplomasi parlemen, antara MPR RI bersama dengan Majelis Syura Arab Saudi,” ujar Bamsoet.

Dalam pertemuan dengan Raja Salman tersebut, Bamsoet juga menyampaikan bahwa Raja Salman menyambut baik inisiatif MPR RI yang mengajak Majelis Syuro Arab Saudi mempelopori pembentukan Forum Majelis Syura se dunia, khususnya dari negara-negara anggota OKI.

Tak hanya itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini, selain membicarakan peningkatan bea siswa bagi pelajar dan mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Arab Saudi juga menitipkan para warga negara Indonesia yang bekerja di Arab Saudi, baik di proyek perluasan kawasan Masjidil Haram maupun yang bekerja di berbagai sektor industri dan jasa rumah tangga. Sebagai sesama negara berpenduduk muslim, sudah seyogyanya mengedepankan persaudaraan sesama muslim.

“Kami berharap semua warga negara kami yang bekerja disini diberlakukan secara baik, selayaknya Rasulullah memperlakukan umatnya dengan cinta dan kasih sayang. Begitupun warga Arab Saudi di Indonesia yang kami jamin keselamatan lahir dan bathinnya. Jikapun ada beberapa dinamika dan permasalahan, kita bisa kedepankan dialog untuk penyelesaiannya,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading

INTERNASIONAL

Timbulkan Banyak Masalah, ART Minta Pemerintah Evaluasi Moratorium TKI

Published

on

DUBAI – Anggota DPD RI, Abdul Rachman Thaha (ART) meminta pemerintah agar mengevaluasi kebijakan moratorium Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di beberapa Negara di Timur Tengah. Menurut ART, kebijakan pemerintah tersebut malah menimbulkan banyak masalah.

“Sebaiknya pemerintah mengevaluasi kembali moratorium TKI ke Timur Tengah karena malah muncul agen-agen yang memanfaatkan situasi dengan cara membuatkan visa turis bagi TKI, apalagi adanya kebijakan pemerintah Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) bahwanya visa turis bisa berubah menjadi visa amal (pekerja),” kata ART dalam kunjungan kerja yang berlangsung di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Dubai dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab dalam rangka Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, beberapa waktu lalu.

Untuk diketahui, ada 19 negara yang terkena moratorium TKI yang merupakan negara Timur Tengah, yakni Arab Saudi, Aljazair, Bahrain, Kuwait, Irak, Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Sudan, Qatar, Palestina, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab (UEA), Yaman, dan Yordania.

ART menyarankan, hal terpenting yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah perlu adanya perjanjian kembali dalam hal persoalan hak-hak dan perlindungan hukum bagi TKI yang berada di luar negeri.

“Terutama terkait pesoalan keterampilan bagi TKI kita yang mau di kirim ke luar negeri, perlu lagi diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya,” ujar ART.

ART menegaskan, jika pemerintah masih mempertahankan kebijakan moratorium TKI tersebut, konsekuensinya pemerintah harus menyediakan lapangan kerja yang banyak bagi rakyat Indonesia.

“konsekuensinya, lapangan kerja bagi anak bangsa harus terbuka lebar dan tersedia sebanyak-banyaknya. Tapi kalau belum mampu, maka kebijakan moratorium TKI ini sudah semestinya dicabut,” beber dia.

Selain persoalan TKI, Senator Asal Sulawesi Tengah ini juga menyoroti persoalan peluang bisnis antara Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA). ART menjelaskan bahwa peluang bisnis di UEA sangat potensial bagi pengusaha Indonesia yang mau berinvestasi di Negara tersebut, karena regulasinya mendukung untuk itu.

“Khusus persoalan bisnis sangat berpeluang buat pengusaha Indonesia yang punya keinginan untuk berinvestasi di UAE karena aturan mereka sangat terbuka buat pengusaha,” jelas ART.

Sementara kata dia, untuk Indonesia sendiri masih susah untuk menarik investor dari UEA dan Negara lainnya, karena terbentur oleh aturan yang masih tidak ramah bagi investor luar negeri.

“Mereka mau masuk ke indonesia untuk berinvestasi masih terbentur dengan berbagai aturan yang masih tumpang tindih sebaiknya pemerintah kita harus mengevaluasi kembali regulasi-regulasi yang ada tentang investasi ke negara kita sehingga para investor yang mau masuk ke negara kita jangan terlalu di persulit dengan aturan yang ada, kenapa negara mereka begitu cepat majum dikarenakan aturan-aturan yang ada di negara mereka mudah dan tidak rumit untuk berinvestasi,” jelasnya lagi.

Untuk itu, ART mendukung penuh upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan revormasi birokrasi secara radikal, terutama menyederhanakan persoalan regulasi yang selama ini masih menghambat investor asing berinvestasi di Indonesia.

“Saya mendukung penuh gebrakan Presiden Jokowi dalam memangkas regulasi yang berbelit-belit itu,” pungkas ART.[]

 

 

Continue Reading

INTERNASIONAL

Ini Alasan PKS Mengapresiasi Keberhasilan Tim Kementerian Luar Negeri RI di DK PBB

Published

on

By

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari mengapresiasi Kementerian Luar Negeri Indonesia yang berhasil mendesak Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB) untuk menegaskan status ilegal pemukiman Israel di Palestina. Desakan yang dilakukan Indonesia berupa negosiasi panjang, yang dilakukan saat Pertemuan DK PBB Palestina di New York, Rabu (20/11/2019).

“Saya sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI mengapresiasi keberhasilan lobi team Kementerian Luar Negeri Indonesia di Dewan Keamanan PBB, segala tindakan kejahatan Israel disana tidak dibenarkan sama sekali, pembangunan pemukiman di wilayahnya pendudukan Palestina dan di akui sepihak oleh Amerika jelas menohok akal sehat kita, Alhamdulillah 10 Anggota tidak tetap DK PBB masih punya hati nurani dan akal sehat, hormat kami untuk semua” Jelas Kharis dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Jum’at (22/11/2019).

Hal tersebut merupakan kali pertama setelah sekian lama Presiden DK PBB gagal diberikan mandat untuk berbicara atas nama DK terkait isu Palestina. Atas dorongan Indonesia, sepuluh anggota tidak tetap DK PBB mengeluarkan pernyataan bersama untuk menghentikan pembangunan tersebut. Setelah berhasil mendorong dikeluarkannya status ilegal dan pernyataan bersama, Indonesia juga mendesak Israel untuk menghentikan kekerasan yang telah memakan banyak korban jiwa.

Sebagai anggota DPR dari Fraksi PKS yang perduli terhadap Palestina, ia juga meminta agar Pemerintah ditanah air perlu melakukan penggalangan dana bantuan untuk meringankan beban korban serangan Israel dan menghimbau masyarakat Indonesia untk memberi bantuan material dan spiritual kepada korban serangan Israel ini melalui lembaga resmi.

“Disamping amanah konstitusi memperjuangkan kemerdekaan Palestina perlu langkah bersama menggalang solidaritas sebagai umat Islam kita harus membantu meringankan dan dengan segala daya upaya kita untuk menolong Rakyat Palestina baik material maupun moril, Pemerintah Indonesia bahu membahu bersama Rakyat Indonesia salurkan bantuan untuk Rakyat Palestina,” tutup Kharis. (DP)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending