Connect with us

PENDIDIKAN

SMAN Unggulan MH. Thamrin Gelar Khatamul Quran di Lapangan Sekolah

Published

on

Keluarga besar SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Thamrin, Jakarta saat menggelar Tasyukuran Khatamul Quran pada Jumat, (4/10/2019) pagi

JAKARTA – Keluarga besar SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Thamrin, Jakarta menggelar Tasyukuran Khatamul Quran pada Jumat, (4/10/2019) pagi. Acara Khatamul Quran yang diikuti oleh seluruh civitas akademika SMAN Unggulan MH. Thamrin ini di lapangan sekolah.

Selain Khatamul Quran acara ini juga dirangkaikan dengan pemberian santunan kepada panti asuhan. Dalam kesempatan ini yang menerima santunan yakni Panti Asuhan Tunas Bangsa dan Panti Asuhan Tuna Grahita.

Dalam sambutanya Kepala SMAN Unggulan MH. Thamrin Warnoto mengatakan, tradisi membaca Al Quran awalnya dilaksanakan setiap hari jumat, tetapi sejak bulan Juli 2017 tradisi membaca Al Quran dilaksanakan setiap pagi oleh seluruh warga MH. Thamrin.

“Sejak itu juga sudah beberapa kali khatamul Quran,” kata Warnoto.

Warnoto juga mengungkapkan, kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial lainnya selain menumbuhkan kecerdasan intelegensi juga yang penting menumbuhkan sosial kompetensi siswa. “Kegiatan keagamaan membangun attitude kita kepada sesama,” tegas dia.

Sementara itu, menurut siswa kelas XII-2, Farel Al Izzah, kegiatan tadarus pagi sangat baik karena kesibukan siswa harus ada waktu khusus baca Quran setiap pagi.

“Sebagimana bagi seorang muslim kebiasaan yang baik yakni membaca, memahami dan mengamalkan Al. Quran,” ujar Farel.

SMA Negeri Unggulan MH. Thamrin adalah sekolah unggulan DKI Jakarta dengan konsep boarding school fokusnya ke mata pelajaran sains Ilmu Pengetahuan Alam.

Sejauh ini siswa SMA N. Unggulan MH. Thamrin banyak meraih medali olimpiade sains baik tingkat nasional bahkan internasional. Pada Ujian Nasional tahun 2018 dan 2019, sekolah SMA Negeri Unggulan MH. Thamrin mendapat nilai tertinggi nasional.[]

PENDIDIKAN

Ini Alasan MUI Dukung RUU Pesantren

Published

on

By

JAKARTA – majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung RUU Pesantren untuk segera disahkan. Mui berharap dengan disahkan RUU Pesantren itu dapat memberikan pengakuan kesetaraan dan keadilan terhadap lembaga pendidikan pesantren sehingga menjadi satu kesatuan dari sebuah Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

“Selama ini lembaga pendidikan pondok pesantren seakan menjadi bagian yang terpisah dari Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sehingga tidak mendapatkan perlakuan yang adil dari negara. Baik dari aspek pengembangan kurikulum, tenaga guru dan kependidikan, ijazah kelulusannya maupun aspek anggaran negara baik melalui APBN maupun APBD,” kata Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi pada Lintas Parlemen, Ahad (22/9/2019).

Padahal, lanjutnya, pondok pesantren memiliki peran kesejarahan yang sangat besar dalam merebut dan mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Juga dalam mengawal, dan mempertahankan NKRI.

“Sehingga tidak pada tempatnya memperlakukan pesantren menjadi anak tiri di negerinya sendiri,” ujar Zainut.

“Untuk hal tersebut perlakuan diskriminatif terhadap pesantren harus segera diakhiri dengan memberikan payung hukum dalam bentuk Undang-undang agar kedudukan pondok pesantren lebih setara dan sederajat dengan lembaga pendidikan lainnya,” sambung Zainut.

Sebagai informasi, jumlah Pondok Pesantren tersebar di seluruh wilayah di Indonesia sebanyak 28.984 Pondok Pesantren dan 4.290.626 santri. (Data EMIS 2015/2016)). Hal tersebut merupakan jumlah yang sangat besar dan harus mendapat perhatian dan perlindungan serius dari Pemerintah. Pondok pesantren tersebut hampir semuanya dikelola secara mandiri oleh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, baik Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam (PERSIS), Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Dewan Dakwah Islamiyah dan yang lainnya.

“Hadirnya UU tentang Pesantren harus dapat memperkuat fungsi pesantren baik sebagai fungsi pendidikan, fungsi dakwah maupun fungsi pemberdayaan ekonomi umat,” ujarnya.

Zainut mengusulkan, bersatu dalam UU Pesantren itu harus tetap mempertahankan ciri khas pesantren dan kemandirian pesantren. Hal ini dimaksudkan untuk mempertahankan tradisi dan nilai-nilai yang hidup dan tumbuh di pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki ciri khas yang menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan menanamkan nilai-nilai cinta tanah air dan kebhinnekaan Indonesia. (HMS)

Continue Reading

PENDIDIKAN

Pemerintah Ingin Hapus Materi Perang di Buku Pelajaran Madrasah, PKS: Ada Bisikan Asing dalam Penyusunan Kurikulum Pendidikan

Published

on

By

JAKARTA – politisi Senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsyi angkat suara terkait rencana Kemenag atau Kementerian Agama RI untuk merevisi isi pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) untuk tahun ajaran baru 2020. Bagi Habib Aboe, sikap itu sangat nyeleneh.

“Adalah ide itu yang cukup nyleneh. Keinginan Direktur Kurikulum untuk menghilangkan materi tentang perang dalam pelajaran sejarah Islam tidak bisa diterima akal sehat,” kata Habib Aboe pada Lintas Parlemen, Sabtu (21/9/2019).

Seperti diwartakan, adanya rencana penghapusan materi tentang perang yang terdapat pada buku pelajaran SKI (Sejarah Kebudayaan Islam) yang diajarkan di Sekolah Madrasah oleh Kementrian Agama Republik Indonesia.

“Menghilangkan sebagian catatan sejarah sama dengan mengaburkan sejarah, atau bisa juga dikatakan memalsukan sejarah. Tentunya ini adalah bagian dari pembodohan kepada siswa, karena mereka dicekoki pendidikan sejarah yang sudah tidak otentik,” tegas Habib Aboe.

Melihat situasi ini, poltisi Kalimantan Selatan itu menjelaskan, ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama, munculnya ide ini adalah bentuk ketidak mampuan penyelenggara pendidikan untuk merumuskan kurikulum yang berkualitas. Sehingga yang dilakukan adalan trial and erorr secara serampangan.

“Kedua, adanya bisikan asing dalam penyusunan kurikulum ini, karena mereka tidak ingin bangsa ini menjadi kuat,” terang Anggota Komisi III DPR RI ini.

Harus diingat, pintanya, bahwa Kemerdekaan kita bukan lantaran rasa toleransi dari Belanda. Bangsa ini merdeka dengan cucuran darah dan air mata. Dikobarkan peperangan diberbagai daerah untuk melawan penjajah, mengusir mereka dan memperoleh kemerdekaan.

“Anak cucu kita harus paham akan hal itu, karena kedepan masih banyak bangsa asing yang mengendap ingin mencaplok Indonesia. Oleh karenanya, mereka harus tahu sejarah dan bisa mempersiapkan diri untuk masa depannya,” pungkas Habib Aboe. (HMS)

Continue Reading

PENDIDIKAN

Beri Kuliah Umum di UNPERBA, Ini Disampaikan Bamsoet

Published

on

By

PURBALINGGA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai kesadaran bela negara dan cinta tanah air harus dimulai dengan melihat peta kondisi geopolitik dan pertahanan keamanan, dikaitkan dengan dinamika kehidupan global saat ini.

Bamsoet menyampaikan, kebijakan pertahanan dan keamanan negara pasca perang dingin tidak lagi berfokus pada isu persaingan ideologis Blok Barat dan Timur. Arus demokratisasi dan interdependensi, serta isu lingkungan turut memegang peranan penting dalam mengubah pola interaksi antarnegara dimana semuanya terangkai dalam konstruksi globalisasi sebagai impuls utamanya.

“Perubahan fokus isu secara signifikan merubah peta geopolitik dan geostrategi hampir di seluruh kawasan, diikuti instabilitas yang potensial menjadi ancaman bagi eksistensi sebuah negara. Kondisi tersebut memaksa seluruh negara untuk menata ulang sistem keamanannya. Isu keamanan menjadi lebih komprehensif dan berorientasi global. Studi dan kajian bidang keamanan pun semakin luas,” ujar Bamsoet saat memberikan kuliah umum pada kuliah perdana di Universitas Perwira Purbalingga (UNPERBA) yang baru selesai di bangun di Dapilnya di Purbalingga, Jawa Tengah, Jumat (13/09/19).

Legislator Dapil VII Jawa Tengah meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menambahkan, perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, serta teknologi transportasi mempercepat arus informasi, arus finansial global, dan mobilitas manusia. Berbagai fenomena perubahan tersebut bukan tidak mungkin membawa ekses yang potensial menjadi ancaman bagi keamanan suatu negara. Ancaman tidak hanya dalam bentuk fisik, akan tetapi ancaman nonfisik, seperti penanaman nilai-nilai kehidupan asing yang dapat menjadi alat penghancur entitas sebuah peradaban bangsa.

“Untuk menghadapi perkembangan ancaman yang makin beragam, Indonesia perlu menata kembali kekuatannya. Dalam konteks pertahanan negara, permasalahan ini tidak cukup ditangani hanya dari aspek kekuatan utama militer saja. Untuk membangun ketahanan nasional setidaknya ada tiga pilar yang harus saling terkait yaitu pemerintahan, rakyat, dan militer. Ketiganya dijalin dalam simpul untuk memperkuat sebuah negara. Pemerintah dengan rakyat diikat dengan simpul ideologi,” jelas Bamsoet.

Sebagai pendiri UNPERBA, Bamsoet menaruh keyakinan mahasiswa UNPERBA bisa secara bersama-sama memperoleh dan menggunakan kesempatan yang sama di dalam peran sertanya membela negara. Beban besar membangun kekuatan pertahanan negara akan lebih ringan apabila ada gerakan sinergi dari seluruh komponen bangsa.

“Sebagai mahasiswa UNPERBA, semangat untuk turut serta dalam upaya bela negara harus terus dikobarkan. Bela negara dapat dilakukan melalui jalur formal dan jalur non formal. Terkait jalur formal, saat ini DPR RI tengah bersiap bersama pemerintah menyusun RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia untuk Pertahanan. Pada saat RUU ini kelak menjadi UU, maka para mahasiswa UNPERBA perlu mempelajarinya dengan seksama, sehingga dapat memahami prosedur-prosedur yang ada apabila berminat untuk mengabdikan diri melakukan bela negara. Misalnya, dengan mendaftarkan diri sebagai Anggota Komponen Cadangan,” urai Bamsoet.

Sedangkan untuk jalur informal dalam melakukan pembelaan negara, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menerangkan pengertiannya adalah membekali diri dengan ilmu pengetahuan dan basis ideologi yang kuat tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dengan demikian, dalam apapun profesi para mahasiswa UNPERBA setelah lulus, entah itu sebagai Pegawai Pemerintah maupun Pengusaha atau Wiraswasta, mereka akan terbentengi secara ideologi dari paham-paham yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa dan bahkan akan menghancurkan NKRI.

“Semua pihak harus menyadari bahwa kondisi masyarakat yang multikultur ini memiliki suatu kelemahan, yaitu rentan terhadap konflik horizontal yang mengakibatkan disintegrasi bangsa. Yang dimaksud dengan konflik horizontal adalah konflik antar kelompok atau masyarakat yang didasari atas adanya perbedaan identitas, seperti suku, etnis, ras, dan agama. Konflik horizontal yang bersifat massal biasanya diawali dengan adanya potensi konflik yang kemudian berkembang dan memanas menjadi ketegangan, sampai akhirnya pecah menjadi konflik fisik,” terang Bamsoet.

Salah satu konflik horizontal yang paling sering terjadi di Indonesia, menurut Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini adalah konflik etnik dan yang terkait dengan kesalahpahaman dalam kehidupan beragama. Sebagai unit sosial dari masyarakat yang multikutur, perbedaan antara kelompok etnik dan agama biasanya menimbulkan permasalahan sendiri. Hal tersebut sejalan dengan ciri-ciri dari masyarakat majemuk, yaitu hidup dalam kelompok-kelompok yang berdampingan secara fisik, tapi tersegregasi karena perbedaan sosial.

“Penyebab konflik tersebut berkaitan erat dengan penurunan nilai-nilai bela negara di dalam masyarakat. Konflik horizontal biasanya terjadi karena adanya identitas lokal yang lebih kuat dibandingkan identitas nasional, sehingga warga negara melupakan hakikat bangsa seperti yang dicantumkan di dalam Pancasila. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pembentukan, sosialisasi, dan pendidikan mengenai nilai-nilai bernegara. Padahal, membangun kesadaran bela negara pada generasi muda merupakan sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh, karena generasi muda merupakan penerus bangsa Indonesia,” tutur Bamsoet.

Lebih jauh Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini memaparkan, untuk membangun bangsa yang kuat dan memiliki kesadaran bela negara, diperlukan sebuah payung yang mendukung proses integrasi di dalam masyarakat, sehingga suku dan etnis yang berbeda dapat mengedepankan identitas nasionalnya sebagai identitas utama. Hal tersebut idealnya mencakup norma, nilai dan tujuan yang berasal dari common idea masyarakat Indonesia, dan dileburkan ke dalam bentuk ideologi sebagai pemersatu gagasan masyarakat. Ideologi yang di maksud dalam hal ini merupakan ideologi Pancasila.

“Lulusan UNPERBA, apapun profesinya, harus ikut ambil bagian dalam melakukan pendidikan kesadaran bela negara minimal dari lingkungan terdekatnya terlebih dahulu, terutama keluarga. Tanamkanlah kesadaran ber-Pancasila secara terus-menerus dalam diri setiap individu, dengan segenap kemampuan atau kesanggupan yang ada pada diri Anda sebagai mahasiswa dan sebagai lulusan Universitas UNPERBA nanti,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending