Connect with us

HUKUM

Soekardiman Beri Keterangan Berbelit, Hakim Tersenyum

Published

on

Terdakwa kasus pemalsuan dokumen Soekardiman ketika memberikan keterangan dihadapan majelis hakim.

PATI – Majelis hakim hanya tersenyum lantaran keterangan terdakwa soekardiman berbelit-belit dalam sidang lanjutan kasus dugaan pemalsuan surat kuasa dan surat perjanjian kesepakatan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Pati (16/01/2019)

Pada Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan 2 saksi ahli dan pemeriksaan terhadap terdakwa Soekardiman. Majelis hakim yang dipimpin AA Putu dan JPU Purwono SH secara teliti mendengarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Saksi ahli hukum pidana Doktor Hidayatullah SH MH dosen Fakultas Hukum UMK dalam kesaksiannya menerangkan terkait dengan hukum pidana dan pasal-pasal yang didakwaan kepada tersangka.

“Bahwa pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam perkara pidana tersebut, tidak bisa. Karena tidak ada unsur kerugian material yang timbul akibat perbuatan terdakwa,” ujarnya.

Sedang saksi ahli Paiman SH seorang mantan notaris Kudus lebih banyak menjelaskan tentang kenotarisan yang sudah puluhan tahun digelutinya.

“Redaksi yang ada didalam surat kuasa maupun surat perjanjian kesepakatan bersama yang menjadi barang bukti di persidangan berbeda dari surat-surat penting yang benar-benar diaktanotariskan,” ujarnya.

Sementara terdakwa Soekardiman saat diperiksa keterangannya, lebih banyak mengatakan lupa terhadap pertanyaan Majelis Hakim.

Secara bergiliran hakimpun menghujani terdakwa dengan pertanyaan seputar kasus tersebut. Saat sidang berlangsung mulanya terdakwa dengan semangat memberikan penjelasan kronologi atas kasus yang menjeratnya.

Dalam persidangan soekardiman mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui siapa yang membuat surat perjanjian dan siapa yang menotariskan surat perjanjian yang diduga palsu tersebut

” Awalnya saya disuruh tanda tangan surat itu bersama mendiang istri saya oleh ponakan saya bambang sudirman. Demi Allah saya juga tidak tau ada surat yang dinotariskan, pertama kali saya lihat itu dari anak saya dedi yang menemukan surat tersebut. Saya juga kaget karena saya dan maminya tidak pernah tanda tangan surat yang ditanda tangani notaris dan ada capnya,”

Lebih lanjut dalam keteranganya, Soekardiman mengaku sempat melakukan gugatan perdata kepada putrinya Ratna Dewi karena ingin mendapatkan kunci safety box yang dewi bawa guna dapat membuka safety box di bank bni 46.

Menurut Soekardiman kunci safety box yang sedang dibawa dewi tersebut berasal dari dia. Ketika mendiang istrinya sedang dirawat di rumah sakit ia menitipkan kunci safety box kepada Dewi. Akan tetapi ketika soekardiman ingin mengambil kunci tersebut tidak diberikan oleh Dewi dengan alasan Dewi telah mendapatkan surat wasiat dari ibunya untuk menjaga kunci tersebut.

” Kata dewi papi tidak berhak mengurus warisan mami, surat kuasa yang bawa saya , jadi saya yang harus urus. Padahal saya yakin bahwa surat wasiat yang dewi bawa itu palsu, ” katanya

Saat Majelis Hakim menanyakan hasil gugatannya terhadap putrinya Dewi untuk meminta kunci safety box di BNI 46 kardiman mengaku pasrah dan tidak mengetaui proses lanjutan.

“Saya tidak tahu kelanjutannya, pasrah saja sama Tuhan. Saya juga tidak tahu ketika ada upaya banding ke Pengadilan Tinggi. Yang penting bagaimana saya bisa bisa dapat kunci untuk membuka safety box, untuk mengambil SHM tanah yang telah diberi uang muka oleh calon pembeli,” tuturnya.

Atas Nama Istri

Dalam jalanya sidang, Jaksa Penuntut umum sempat menanyakan dari mana asal mula harta benda yang selama ini dimiliki dan mengapa semua sertifikat maupun harta benda yang tersimpan dalam safety box hanya diatas namakan istrinya.

” Mengapa sertifikat dan surat surat berharga di safety box semua atas nama mendiang istri terdakwa, ” tanya jaksa

” Semua atas nama istri saya RR Retno karena saya mencintai istri saya. Semua harta kekayaan saya diperoleh dari saya kerja. Saya dulu sebagai ketua dpd golkar jawa tengah. Istri saya tidak pernah kerja, bisa ditanyakan kepada keluarga dan tetangga. Sebelum menikah saya sudah memiliki 21 truk sendiri. Jadi harta saya bisa dikatakan harta gono-gini karena hasil kerja keras saya dan bukan dari bapaknya ataupun ibunya istri saya. , ” terang soekardiman

Damai

Majelis hakim juga menanyakan apakah selama ini terdapat upaya damai antara terdakwa dan anak-anaknya dan adakah pihak-pihak yang berusaha menjadi penengah dalam masalah ini.

” Sudah ada yang berusaha nengahi (mediator) yaitu pakde dan om nya yang disemarang. cuman justru yang nengahi ini menjadi profokator, tapi Dewi intinya ini yang kuasa saya, tidak mau ada pihak lain yang ikut campur. Mungkin sekarang karena dia tau tanda tangan wasiat maminya palsu kok dia agak mendekat cuman saya susah membuktikan, ” jelas Soekardiman

Mendengar keterangan terdakwa, majelis hakim pun terpaksa menegur terdakwa lantaran keterangan yang diberikan janggal dan terkesan berbelit-belit.

” Ya kalau dipengadilan ya harus dibuktikan,harus ada pembuktianya kalau dipengadilan, ” ucap Majelis Hakim sembari tersenyum

Setelah mendengar keterangan dua saksi ahli dan keterangan terdakwa, Majelis Hakim kembali menunda sidang perkara tersebut hingga Rabu pekan depan (23/1/2019) untuk mendengar pembacaan tuntutan hukuman bagi terdakwa Soekardiman oleh JPU Purwono SH.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM

Terima 11 Tahun Penjara, Bos Koperasi Di Pati Terbukti Rugikan Nasabah 4,2 M. 

Published

on

Pati – Ketua Majelis hakim Pengadilan Negeri Pati,Bertha Arry Wahyuni SH MKn menjatuhkan vonis 11 tahun penjara terhadap Ketua Koperasi Serba Usaha Artha Jaya Mandiri, H Kajri. Putusan tersebut lebih berat satu tahun dari tuntutan Jaksa yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan sepuluh tahun penjara.

Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Ketua Bertha Arry Wahyuni SH MKn, Niken Rochayati SH MH dan Agung Irawan SH MH dalam amar putusannya menyatakan, terdakwa Karji ST, 43 tahun warga Desa Tluwah Kecamatan Juwana terbukti melakukan perbuatan pidana melawan hukum.

“Terdakwa H Karji ST terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16’, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 46 Ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas UU Nomor7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP,” kata Hakim Ketua Bertha Arry Wahyuni SH MKn saat membacakan putusan.

Putusan tersebut, karena pertimbangan yang memberatkan terdakwa H Karji juga menjadi narapidana dengan perkara lain dan ditahan di rumah tahanan Rembang, dan berbelit-belit dipersidangan. Sedang pertimbangan yang meringankan, terdakwa bersikap sopan saat dipersidangan.

“Majelis Hakim juga memerintahkan ratusan lembar warkat simpanan, kupon undian maupun buku rekening tabungan dikembalikan kepada dua puluh satu nasabah yang memperkarakan terdakwa,” tutur Majelis Hakim.

Dalam perkara ini, terdakwa yang telah divonis sebelas tahun penjara, H. Karji, ST selaku Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Artha Jaya Mandiri secara bersama-sama General Manager KSU Artha Jaya Mandiri, dalam kurun waktu 2006 s/d tahun 2015, telah melakukan perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia. Akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi 21 saksi korban yang juga nasabah KSU AJM mengalami kerugian kurang lebih Rp4,202 milyar.

Continue Reading

HUKUM

Ada 3 Landasan DPR-Pemerintah Merancang UU

Published

on

By

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menjelaskan bahwa dalam merancang sebuah undang-undang, pemerintah maupun DPR RI senantiasa berlandaskan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang saling mengikat satu sama lain. Tanpa ketiganya, sebuah undang-undang yang dihasilkan akan kehilangan ruhnya.

“Para pakar dan praktisi hukum punya kompetensi tinggi untuk menelaah aspek yuridis dalam setiap pembahasan undang-undang. Karena itu, sebagai mahasiswa hukum, kalian jangan lelah menimba ilmu pengetahuan di kampus ataupun melalui ruang-ruang pembelajaran lainnya. Masa depan undang-undang maupun produk hukum lainnya berada di tangan kalian semua,” ujar Bamsoet saat menerima perwakilan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Rabu (06/01/19).

Mahasiswa yang hadir antara lain, M. Raehan, Flaviana Meydi, Heru Amal, Govino Abdiella Dayanu dan Nadya L. Tampubolon.

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, melalui pemikiran para praktisi hukum diharapkan sebuah produk undang-undang tidak menabrak UUD 1945. Disisi lain, berbagai ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945 juga perlu ditafsirkan lebih lanjut oleh para praktisi hukum.

Sebagai contoh, konstitusi negara dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 berbunyi: ‘Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota‎ dipilih secara demokratis’.

“Konstitusi mengamanahkan bahwa Pilkada dilakukan secara demokratis. Berbeda dengan Pilpres yang dengan lugas ditulis dipilih secara langsung oleh rakyat (Pasal 6A UUD 1945). Artinya, UUD 1945 membuka ruang bagi kita semua untuk merumuskan lebih lanjut mekanisme penyelenggaraan Pilkada, baik secara langsung maupun tidak langsung,” tutur Bamsoet.

Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegera, dan Kebumen ini menambahkan, penyelenggaraan Pilkada secara tidak langsung melalui DPRD bisa jadi merupakan hal yang demokratis. Karena sila ke-4 Pancasila jelas menyebutkan ‘Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan’. Artinya, sistem perwakilan juga merupakan bagian dari jati diri bangsa Indonesia.

“Pilkada langsung atau tidak langsung, semua dikembalikan kepada kesepakatan bangsa Indonesia yang dirumuskan oleh para wakilnya di DPR RI. Tentu akan ada perdebatan dari banyak kalangan mengenai apakah pemilihan tidak langsung itu bentuk lain dari demokrasi sebagaimana yang dituliskan dalam UUD 1945. Disinilah pentingnya ahli hukum untuk menjelaskan lebih jauh,” papar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menaruh harapan besar agar kelak para mahasiswa hukum tidak hanya pandai dalam aturan soal hukum, namun juga bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat agar senantiasa sadar terhadap hukum. Dengan demikian keamanan dan ketertiban masyarakat bisa terwujud.

“Penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik harus didasarkan pada pengaturan dan penegakan hukum. Hukum harus dijadikan panglima, bukan alat politik untuk mengelabui masyarakat. Sebagai kalangan yang mempelajari hukum, mahasiswa Fakultas Hukum punya peran besar menjaga dan menegakan hukum agar kita tidak menjadi bangsa yang fasis, absolut dan represif,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading

HUKUM

Heboh! Video Panas Artis Banyuwangi Tersebar

Published

on

Banyuwangi – Moch. Zaeni selaku pengacara untuk artis Banyuwangi, Fitri Andarista sedang mendampingi kliennya dalam kasus video unggahan yang mengandung unsur melawan hukum (UU ITE).

Zaeni menjelaskan, awal kasusnya ini berawal ketika kliennya sedang melahirkan anak pertamanya pada tanggal 21 desember 2015. Disaat yang sama, diduga mantan suami kliennya sedang merekam langsung videonya.

“Yang menjadi permasalahan kami adalah, sang mantan suami mengunggah videonya tanpa izin ke media sosial (Youtube) pada tanggal 25 Januari 2019. Video yang berdurasi 40 menit tersebut yang diduga diunggah oleh berinisial HR yang sudah ditonton sebanyak kurang lebih 12 ribu orang,” ujarnya saat ditemui di Surabaya. Selasa, (05/2/2019).

Lanjut Zaeni, seminggu setelah video terunggah, dihapus oleh pengunggahnya pada tanggal 31 Januari 2019. Padahal, mereka sudah bercerai pada tanggal 27 Oktober 2016 silam. 

“Kasus ini dilaporkan oleh klien saya kepada kepolisian dan diterima pada tanggal 1 Februari 2019, saya mendampingi klien yang menjadi korban dalam kasus dugaan pelanggaran UU ITE. Dan diperiksa oleh penyidik Polres Banyuwangi selama 4 jam,” katanya.

“Pelaku bisa dijerat dengan pasal 27 Ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang bunyinya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan juncto pasal 45  UU ITE yang berbunyi setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),” tegas Zaeni.

Lebih kronologisnya, kata Zaeni, video tersebut direkam selama 40 menit dengan menggunakan kamera Go Pro. Video panas Artis Banyuwangi tersebut terlihat seluruh tubuhnya.

“Itulah mengapa, klien saya keberatan dengan video tersebut, dan meyakini tindakan itu melanggar hukum. Sehingga, dilaporkan ke kepolisian dan menyerahkan bukti VCD video panas klien saya yang diunggah di Youtube dengan pemilik akun berinisial HR yang sudah kami screenshoot. Serta menyerahkan fotokopi akte perceraian dengan mantan suaminya,” pungkasnya.

“Jadi dalam kasus ini, saya berpesan pada seluruh lapisan masyarakat agar berhati-hati dalam bersosial media,” tutur Pengacara yang lagi hits di Banyuwangi. (ari)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending