Connect with us

HUKUM

Soekardiman Beri Keterangan Berbelit, Hakim Tersenyum

Published

on

Terdakwa kasus pemalsuan dokumen Soekardiman ketika memberikan keterangan dihadapan majelis hakim.

PATI – Majelis hakim hanya tersenyum lantaran keterangan terdakwa soekardiman berbelit-belit dalam sidang lanjutan kasus dugaan pemalsuan surat kuasa dan surat perjanjian kesepakatan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Pati (16/01/2019)

Pada Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan 2 saksi ahli dan pemeriksaan terhadap terdakwa Soekardiman. Majelis hakim yang dipimpin AA Putu dan JPU Purwono SH secara teliti mendengarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Saksi ahli hukum pidana Doktor Hidayatullah SH MH dosen Fakultas Hukum UMK dalam kesaksiannya menerangkan terkait dengan hukum pidana dan pasal-pasal yang didakwaan kepada tersangka.

“Bahwa pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam perkara pidana tersebut, tidak bisa. Karena tidak ada unsur kerugian material yang timbul akibat perbuatan terdakwa,” ujarnya.

Sedang saksi ahli Paiman SH seorang mantan notaris Kudus lebih banyak menjelaskan tentang kenotarisan yang sudah puluhan tahun digelutinya.

“Redaksi yang ada didalam surat kuasa maupun surat perjanjian kesepakatan bersama yang menjadi barang bukti di persidangan berbeda dari surat-surat penting yang benar-benar diaktanotariskan,” ujarnya.

Sementara terdakwa Soekardiman saat diperiksa keterangannya, lebih banyak mengatakan lupa terhadap pertanyaan Majelis Hakim.

Secara bergiliran hakimpun menghujani terdakwa dengan pertanyaan seputar kasus tersebut. Saat sidang berlangsung mulanya terdakwa dengan semangat memberikan penjelasan kronologi atas kasus yang menjeratnya.

Dalam persidangan soekardiman mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui siapa yang membuat surat perjanjian dan siapa yang menotariskan surat perjanjian yang diduga palsu tersebut

” Awalnya saya disuruh tanda tangan surat itu bersama mendiang istri saya oleh ponakan saya bambang sudirman. Demi Allah saya juga tidak tau ada surat yang dinotariskan, pertama kali saya lihat itu dari anak saya dedi yang menemukan surat tersebut. Saya juga kaget karena saya dan maminya tidak pernah tanda tangan surat yang ditanda tangani notaris dan ada capnya,”

Lebih lanjut dalam keteranganya, Soekardiman mengaku sempat melakukan gugatan perdata kepada putrinya Ratna Dewi karena ingin mendapatkan kunci safety box yang dewi bawa guna dapat membuka safety box di bank bni 46.

Menurut Soekardiman kunci safety box yang sedang dibawa dewi tersebut berasal dari dia. Ketika mendiang istrinya sedang dirawat di rumah sakit ia menitipkan kunci safety box kepada Dewi. Akan tetapi ketika soekardiman ingin mengambil kunci tersebut tidak diberikan oleh Dewi dengan alasan Dewi telah mendapatkan surat wasiat dari ibunya untuk menjaga kunci tersebut.

” Kata dewi papi tidak berhak mengurus warisan mami, surat kuasa yang bawa saya , jadi saya yang harus urus. Padahal saya yakin bahwa surat wasiat yang dewi bawa itu palsu, ” katanya

Saat Majelis Hakim menanyakan hasil gugatannya terhadap putrinya Dewi untuk meminta kunci safety box di BNI 46 kardiman mengaku pasrah dan tidak mengetaui proses lanjutan.

“Saya tidak tahu kelanjutannya, pasrah saja sama Tuhan. Saya juga tidak tahu ketika ada upaya banding ke Pengadilan Tinggi. Yang penting bagaimana saya bisa bisa dapat kunci untuk membuka safety box, untuk mengambil SHM tanah yang telah diberi uang muka oleh calon pembeli,” tuturnya.

Atas Nama Istri

Dalam jalanya sidang, Jaksa Penuntut umum sempat menanyakan dari mana asal mula harta benda yang selama ini dimiliki dan mengapa semua sertifikat maupun harta benda yang tersimpan dalam safety box hanya diatas namakan istrinya.

” Mengapa sertifikat dan surat surat berharga di safety box semua atas nama mendiang istri terdakwa, ” tanya jaksa

” Semua atas nama istri saya RR Retno karena saya mencintai istri saya. Semua harta kekayaan saya diperoleh dari saya kerja. Saya dulu sebagai ketua dpd golkar jawa tengah. Istri saya tidak pernah kerja, bisa ditanyakan kepada keluarga dan tetangga. Sebelum menikah saya sudah memiliki 21 truk sendiri. Jadi harta saya bisa dikatakan harta gono-gini karena hasil kerja keras saya dan bukan dari bapaknya ataupun ibunya istri saya. , ” terang soekardiman

Damai

Majelis hakim juga menanyakan apakah selama ini terdapat upaya damai antara terdakwa dan anak-anaknya dan adakah pihak-pihak yang berusaha menjadi penengah dalam masalah ini.

” Sudah ada yang berusaha nengahi (mediator) yaitu pakde dan om nya yang disemarang. cuman justru yang nengahi ini menjadi profokator, tapi Dewi intinya ini yang kuasa saya, tidak mau ada pihak lain yang ikut campur. Mungkin sekarang karena dia tau tanda tangan wasiat maminya palsu kok dia agak mendekat cuman saya susah membuktikan, ” jelas Soekardiman

Mendengar keterangan terdakwa, majelis hakim pun terpaksa menegur terdakwa lantaran keterangan yang diberikan janggal dan terkesan berbelit-belit.

” Ya kalau dipengadilan ya harus dibuktikan,harus ada pembuktianya kalau dipengadilan, ” ucap Majelis Hakim sembari tersenyum

Setelah mendengar keterangan dua saksi ahli dan keterangan terdakwa, Majelis Hakim kembali menunda sidang perkara tersebut hingga Rabu pekan depan (23/1/2019) untuk mendengar pembacaan tuntutan hukuman bagi terdakwa Soekardiman oleh JPU Purwono SH.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM

Sudah 700 Hari Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Selesai Temukan Pelaku Penyiraman

Published

on

Jakarta – 700 hari kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Novel Baswedan terjadi. Hingga kini polisi belum juga bisa mengungkap siapa pelaku dan dalang dibalik penyiraman air keras tersebut pada 11 April 2017.

Dalam menyikapi hal tersebut, Badan Koordinasi Nasional Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LKBHMI PB HMI) menyampaikan sikap dengan melakukan longmarch dan aksi demontrasi di setiap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik. 

“Hari ini kami melakukan aksi di tiga titik yaitu kantor DPP PDIP, DPP Demokrat, dan DPP PPP untuk mendesak para Ketua Umum Partai Politik (Parpol) agar menyampaikan ke fraksi-fraksinya yang ad di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) khususnya Komisi III untuk segera melakukan pemanggilan terhadap Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

Dan mempertanyakan perkembangan kasus penyiraman air keras yang menimpa Novel. Bahkan ada dugaan keterlibatan Jendral Polisi dalam kasus tersebut,” ungkap Abd. Rahmatullah Rorano Direktur Eksekutif Bakornas LKBHMI PB HMI). Jumat, (05/4/2019).

Rorano menambhkan, selama proses pengungkapan kasus ini berjalan, terdapat berbagai macam kejanggalan. Salah satunya ialah rilis sketsa wajah terduga pelaku yang berbeda antara Markas Besar (Mabes) Polri & Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya. Selain itu beberapa terduga pelaku yang ditangkap tetapi kemudian di bebaskan.

“Desakan ini bukan hanya untuk Parpol, tetapi juga kepada Presiden Joko Widodo agar tegas dan komitmen dalam penegakan hukum sebagaimana nawacita yang selama in beliau sampaikan di berbagai forum publik. 

Sehingga apabila dalam proses kedepannya aksi ini tidak mendapat respon, maka kami meminta Presiden Jokowi segera untuk mencopot Kapolri,” tegasnya. (ari)

Continue Reading

HUKUM

Menyimpang, Dana Desa Aeng Panas Sumenep Tak Kunjung Selesai

Published

on

Sumenep – Lambannya pengerjaan proyek dana desa tahun anggaran 2018 di desa Aeng Panas, kecamatan Pragaan kabupaten Sumenep yang ditengarai tidak tepat waktu dan diduga telah menyimpang dari prosedur yang ada kini semaki memanas.  

Pasalnya dari dua item kegiatan tahun anggaran 2018 tersebut selain pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat waktu, juga administrasi dari dua kegiatan tersebut menjadi persoalan yang baru, dikarenakan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dari dua kegiatan tersebut selesai terebih dahulu sebelum kegiatan dilaksanakan.   

Aktifis Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (Gempur), Wani, mengecam salah fatal ketika kegitan 2018 dikerjakan tahun 2019, lebih-lebih jika SPJ sampai deselasikan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kegiatan dilaksanakan. 

“Jadi itu sudah salah total karena selain peksanaan kegiatan yang tidak tepat waktu,  tambah fatal lagi ketika SPJ itu bisa selesai terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kegiatan, jadi itu kan sudah ngawur dan pastinya itu sudah ada kerja sama antar pihak desa, pihak pendamping dan yang lainnya,  karena tidak mungkin hal itu bisa sampai terjadi ketika tidak ada kerja sama antar kelembagaan tersebut,” tegas Wani melalui keterangan tertulisnya yang dikirim ke media ini. Rabu, (20/3/2019).

Pihaknya juga mengecam, seluruh pihak yang berwenang dalam hal kegiatan dana desa di desa Aeng Panas kecamatan Pragaan, untuk bersama-sama mempertanggung jawabkan hal itu.

Terpisah, Arif Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) kecamatan Pragaan ketika dimintai komentarnya via telepon, membenarkan bahwa, kegiatan di desa Aeng Panas tersebut memang program tahun anggaran 2018 namun memang baru dilaksanakan pada bulan 2 tahun 2019, dan ia pun mengakui bahwa SPJ dari dua kegiatan tersebut memang selesai terlebih dahulu, yaitu pada tahun 2018 berkisar pada bulan Desember tahun 2018.

“Ia mas pengerjaan Dana Desa (DD) di desa Aeng Panas yang dua titik itu SPJnya memang sudah selesai sekitar bulan Desember 2018 dan pekerjaannya memang baru dikerjakan 2019 ini, namun mohon maaf mas itu diluar sepengetahuan saya, karena saya tidak hanya memantau yang desa Aeng Panas mas, tapi juga ada desa yang lain, jadi itu merupakan keteledoran saya,” ungkapnya melalui via telepon.

Namun berbeda dengan Rofik Pendamping Lokal Desa (PLD) desa Aeng Panas kecamatan Pragaan, pihaknya mengaku kegiatan di dua titik di desa Aeng Panas tersebut memang dikerjakan pada bulan 2  tahun 2019 namun berkaitan dengan SPJ dari dua titik kegitan tersebut menurutnya belum selesai.

Padahal sebelumnya, Arif Pendamping Desa (PD) kecamatan paragaan Saat dikonfirmasi oleh wartawan TeraDesa.com melalui via teleponnya mengakui bahwa SPJ dari dua kegiatan tersebut sudah selesai pada Desember 2018 (sebelum pekerjaan dilakukan).

Selain itu, dilansir dari pernyataan Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPMD)  kabupaten Sumenep, Masuni menyampaikan bahwa pada awal bulan Maret 2019, hanya ada empat desa saja di kabupaten sumenep ini yang belum menyetorkan SPJ, namun desa Aeng Panas tidak termasuk dari empat desa yang belum menyetorkan SPJ terdebut. (ari)

Continue Reading

HUKUM

LKBHMI PB HMI Akan Laporkan PT Daka Grup

Published

on

Jakarta –LKBHMI PB HMI akan melaporkan PT Daka Grup ke Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Mabes Polri) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) karena melakukan aktivitas pertambangan ilegal.

Perusahaan yang beroperasi di desa dingin, kecamatan Lasolo Kepulauan, kabupaten Konawe Utara provinsi Sulwesi Tenggara (Sultra) akan dilaporkan karena dalam melakukan aktiviatas penambangan tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang mana hal itu merupakan syarat bagi perusahaan dalam melakukan penambangan dikawasan hutan milik negara.

“Jadi, perusahaan tersebut, walaupun belum memiliki izin, namun telah beberapa kali melakukan pengapalan, tidak hanya sampai disitu, perusahaan ini juga tidak mempunyai izin penampungan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Jadi, memang perusahaan ini telah nyata-nyata dan menginjak-injak aturan yang ada,” ungkap La Ode Erlan selaku Seketaris Umum Badan Koordinasi Nasional Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Sekum Bakornas LKBHMI PB HMI) melalui keterangan tertulisnya yang dikirim ke media ini. Selasa, (02/4/2019).

Aktifitas pertambangan yang dilakukan dikawasan hutan milik negara tanpa adanya izin pinjam pakai kawasan hutan, melanggar UU no 41 tahun 1999 tentang kehutanan pasal 50 ayat 3 yang menyatakan bahwa, setiap orang dilarang melakukan eksplorasi terhadap hutan sebelum mendapat izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kehutanan. 

“Jadi, sudah sangat jelas bahwa aktifitas pertambangan tidak bisa dilakukan tanpa adanya izin terlebih dahulu,” tegas La Ode.

Lebih lanjut, diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) 43/2008 pasal 2 peraturan menteri kehutanan nomor: P.43/Menhut-II//2018 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan yang mengatur bahwa pinjam pakai kawasan hutan dilaksanakan atas dasar izin Menteri.

“Akibat dari aktifitas pertambangan ini telah terjadi pencemaran lingkungan yang mana limbah beracun tersebut sudah berserakan di bibir pantai boedingin kecamatan la solo kabupaten konawe utara,” imbuhnya.

La Ode menambahkan bahwa, perusahaan yang tidak mengantongi IPPKH sebagai mana diatur dalam pasal 78 ayat 6 Undang-Undang (UU) Kehutanan dapat diberi sanksi pidana penjara 10 tahun dan denda Rp 5 miliar.

“Jadi, pemerintah daerah jangan coba bermain-main dan mencoba menutup-nutupi aktifitas pertambangan ini, karena kami mendapat informasi ada tokoh elit Sultra yang menjadi aktor intelektual ilegal mining tersebut,” tandasnya. (ari)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending